Kuasa Hukum Edi Langkara Minta Hendrik Kurniywan Klarifikasi dan Minta Maaf

Ternate – Kuasa hukum mantan Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, Agus Salim R. Tampilang, menanggapi pernyataan Hendrik Kurniywan melalui kuasa hukumnya, Rahim Yasin, yang beredar di sejumlah media. Agus menilai pernyataan tersebut tidak objektif dan berpotensi membentuk opini publik yang merugikan kliennya.

Agus menegaskan, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihaknya, Edi Langkara tidak pernah melakukan transaksi utang-piutang dengan Hendrik Kurniywan sebagaimana yang dituduhkan. Ia juga membantah adanya rangkaian peristiwa seperti yang disampaikan pihak Hendrik.

Menurut Agus, apabila Hendrik memiliki bukti terkait transaksi yang dimaksud, bukti tersebut sebaiknya disampaikan untuk memperjelas persoalan dan membuktikan kebenaran tuduhannya.

“Kalau memang ada bukti transaksi, silakan dibuktikan. Jangan sampai pernyataan yang belum teruji kebenarannya berkembang menjadi opini publik yang merugikan klien kami,” ujar Agus, Senin (26/10/2026).

Ia menyebut, kliennya merasa keberatan atas pemberitaan tersebut karena menilai tuduhan yang disampaikan dapat memengaruhi nama baik dan reputasi Edi Langkara di tengah masyarakat Maluku Utara.

Atas dasar itu, Agus meminta Hendrik Kurniywan melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 2 x 24 jam. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Agus juga menyoroti pernyataan Hendrik yang menyebut adanya persoalan utang-piutang pada 2017. Ia menegaskan, berdasarkan keterangan kliennya, tidak pernah ada pertemuan maupun transaksi utang-piutang antara Edi Langkara dan Hendrik pada periode tersebut.

Lebih lanjut, Agus meminta Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap Hendrik, terutama terkait penyampaian pernyataan kepada publik yang dinilai berpotensi merugikan pihak lain.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, dengan mengedepankan bukti, klarifikasi, serta penghormatan terhadap hak dan nama baik masing-masing pihak.


Sumber: Kierahapost

Ruas Jalan Provinsi Malut Butuh Perhatian Serius, Sherly Laos Sampaikan Aspirasi ke Komisi II DPR-RI

Jakarta – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, memaparkan aspirasi masyarakat Maluku Utara, tentang kondisi ruas jalan yang akses mobilisasi belum aman dan berkeadilan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, baru-baru ini di Senayan, Jakarta.

Ia menuturkan ruas jalan provinsi kurang lebih panjang 1.200 kilometer (km) di luar ruas kabupaten kota masing-masing 300-500 km, masih harus mendapat perhatian serius.

“Ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Provinsi Maluku Utara dan teriakan dari masyarakat Malut setiap harinya karena mereka tidak memiliki akses mobilisasi yang aman,” aspirasi Sherly.

Dari ruas jalan provinsi 1.200 km dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 3,6 triliun, jika hanya mengandalkan APBD Malut, dibutuhkan waktu selama 15 tahun.

“Itupun jika kita menghitung inflasi dan harga material maka mungkin dibutuhkan durasi waktu 20 sampai 25 tahun kedepan,” paparan Sherly.

Permasalahanan utama Pemprov Malut adalah fiskal yang lemah bergantung pada dana transfer pusat ke daerah.

Sementara kondisi Dana Alokasi Umum (DAU), hampir 100 persen habis untuk belanja pegawai.

Malut murni hanya hidup dari operasional yang bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Belum lagi posisi hutang Pemprov dari APBD sekitar Rp. 3,2 triliun, hutangnya Rp. 998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD.

Hal serupa juga terjadi di 10 kabupaten dan kota, ada defisit kurang lebih 20-30 persen peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.

Usulan solusi strategis dari Gubernur Sherly Laos, karena kondisi DAU transferan pusat ke daerah telah habis untuk 100 persen belanja pegawai, dan kami hanya bergantung pada PAD dan DBH. “Maka kami harus berfikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD,” ujar Sherly.


Sumber: Sijege.id

Bupati Ubaid Apresiasi Bukti Canggihnya TP PKK dan Petani Lokal Menjaga Ketahanan Pangan Haltim

Haltim  – Ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga tidak melulu lahir dari kebijakan berskala besar, melainkan dari konsistensi menyemaikan benih di tanah sendiri. Semangat inilah yang terpancar dalam gelaran Panen Raya di Desa Wailikum, Kecamatan Kota Maba, Sabtu (24/10/2026).

​Kegiatan panen raya tersebut resmi dibuka oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang diselenggarakan oleh kerja sama TP PKK Provinsi Maluku Utara dan TP PKK Kabupaten Halmahera Timur.

​Potensi Pertanian Lokal yang Menjanjikan

​Di balik manisnya hasil panen, terdapat potensi ekonomi lokal yang terus berkembang di wilayah Kota Maba dan sekitarnya. Bupati Ubaid mengungkapkan bahwa para petani di empat desa sekitar Kota Maba pernah mencapai puncak panen hingga berkisar 7 ton.

​Komoditas yang dihasilkan pun sangat erat dengan kebutuhan pokok harian masyarakat, seperti hortikultura & sayuran tomat, terong, rica (cabai), dan jagung, ​buah-buahan: semangka.

​Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lahan di Halmahera Timur memiliki produktivitas tinggi jika dikelola secara tekun dan konsisten.

​Kolaborasi 10 Hektar Lahan dan Pembinaan Berkelanjutan

​Dari total 10 hektar luas lahan pertanian yang disiapkan, sebanyak 6 hektar di antaranya dikelola secara langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Timur beserta jajaran pengurusnya.

​Bupati Ubaid memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para kader yang tidak patah semangat dalam mengelola lahan produktif tersebut. Ia meyakini bahwa kunci dari keberlanjutan sektor pertanian keluarga ini terletak pada kolaborasi.

​”Meski kader-kader PKK Haltim kadang semangatnya naik turun, alhamdulillah masih bisa bertahan. Masih ada kader-kader petani PKK Haltim yang memiliki semangat sama. Atas binaan dari Dinas Pertanian bersama teman-teman penyuluh, mereka bisa bertahan sampai hari ini,” ujar Bupati Ubaid.

​Meskipun jadwal kegiatan sempat bergeser dari rencana awal—sehingga sebagian komoditas seperti tomat sudah memasuki masa panen keempat—semangat dan hasil yang ada tetap membuktikan bahwa konsep pekarangan dan lahan produktif berbasis keluarga sangat efektif mendukung ketersediaan pangan daerah.

​Pentingnya pertanian berbasis keluarga melalui momen peringatan HKG PKK ke-54 ini, ada pesan edukatif penting bagi masyarakat Halmahera Timur, kemandirian pangan rumah tangga, keterlibatan TP PKK membuktikan bahwa perempuan dan keluarga memiliki peran sentral dalam memastikan ketersediaan gizi dan pangan mandiri di tingkat tapak.

​Peran pendampingan teknis dari dinas terkait dan penyuluh lapangan merupakan fondasi utama agar petani lokal mampu mengantisipasi tantangan cuaca dan pola tanam.

​Komitmen sektor pertanian bukan sekadar mata pencaharian pendukung, melainkan pilar utama ketahanan daerah. ​Menutup sambutannya, Bupati Ubaid menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Anjas Taher untuk terus memberikan perhatian penuh pada pengembangan sektor pertanian hingga akhir masa jabatan mereka.


Sumber: Sijege.Id

Gubernur Malut Dampingi Dua Wakil Menteri Kunjungi Kebun Pangan Perempuan di Ternate

Ternate — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26–27 Oktober 2026.

Agenda strategis ini diisi dengan peninjauan langsung program pemberdayaan ekonomi perempuan, ketahanan pangan, hingga sinergi lintas kementerian dalam program perhutanan sosial.

​Rangkaian kunjungan kerja dimulai pada Senin (26/10/2026) pagi setelah rombongan tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate. Didampingi oleh Ketua YBLL Monica Tanuhandaru dan ADC Pratama Firza Putra, Wamen PPPA langsung bergerak menuju Kelurahan Rua untuk meninjau langsung Kebun Pangan Perempuan di Jalan Pertamina.

Di lokasi ini, Wamen Veronica Tan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Ketua TP PKK Maluku Utara Hj Rusni Sarbin, berdialog interaktif bersama kelompok tani perempuan setempat guna mendengarkan aspirasi serta melihat dari dekat peran aktif kaum perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan daerah.

​Selepas kegiatan peninjauan kebun pangan dan santap siang bersama, agenda dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke lokasi utama di Pulo Tareba pada sore harinya.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan, Gubernur Maluku Utara, Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut, Deputi Pengawasan Kemenkop, Ketua TP PKK Malut.

​Di Pulo Tareba, Wamen PPPA bersama Wamen Kehutanan dan jajaran pejabat daerah mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan penting, di antaranya, mendengarkan pemaparan infografis mengenai Perhutanan Sosial, melakukan aksi penanaman pohon bersama, menyapa langsung para peserta pelatihan yang mengikuti program Wana Pangan Perempuan, pelatihan pembuatan sirup pala, dan literasi keuangan.

​Meninjau stand pameran produk-produk perhutanan sosial.

​Dalam sesi dialog bersama masyarakat yang difasilitasi oleh perwakilan akademisi Universitas Halmahera, Radios, ditekankan pentingnya kolaborasi multisektoral untuk mengangkat potensi ekonomi lokal berbasis kerakyatan, khususnya yang dimotori oleh kaum perempuan di Maluku Utara.

Penyerahan 14 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu momen penting yang menandai komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan produktif.

​Malam harinya, rangkaian kunjungan hari pertama ditutup dengan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Rooftop Bela Hotel Ternate, yang menjadi ruang ramah tamah sekaligus konsolidasi internal.

​Pada keesokan harinya, Selasa (27/10/2026), selepas sarapan pagi di hotel, Wamen PPPA beserta rombongan resmi bertolak kembali menuju Jakarta melalui Bandara Sultan Babullah Ternate menggunakan maskapai Batik Air ID 6141 pukul 08.50 WIT.

​Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan yang inklusif serta berkelanjutan di bumi Moloku Kie Raha.


Sumber: Sijege.id

Polri dan Komdigi Bantah Rentetan Informasi Soal Biaya Tilang Terbaru

Jakarta – Dalam aplikasi pesan instan WhatsApp dan media sosial Facebook beredar informasi yang biaya tilang terbaru. Konon daftar itu dikaitkan dengan kebijakan Kepala Kepolisian RI yang baru dilantik.

Dalam konten itu, disebutkan 13 rincian biaya pelanggaran. Dua di antaranya mengenai tidak ada STNK kena denda Rp50.000,oo dan menggunakan ponsel saat berkendara didenda Rp70.000,oo.

Kapolri juga disebut memerintahkan seluruh personelnya untuk memancing dan membuktikan jika ada warga yang menyuap polisi di jalan raya. Bahkan disediakan bonus dari Kapolri sebesar Rp10 juta per warga.

Hasil penelusuran Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Komdigi) menemukan klaridikasi dari akun Instagram @divisihumaspolri yang memastikan informasi itu tidak benar alias hoaks.

Kapolri yang lama dan yang baru, juga tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Polri seperti informasi yang beredar tersebut.

Dalam rilis itu, Polri membantah instruksi atau daftar biaya pelanggaran/tilang yang mengatasnamakan Kapolri tersebut adalah hoaks atau berita bohong.

Bantahan Resmi Polri melalui Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Kapolri yang lama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atau Kapolri Baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tidak pernah mengeluarkan instruksi atau daftar tarif denda tilang baru yang beredar di media sosial.

Hingga saat ini, tarif denda pelanggaran lalu lintas yang sah tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bukan berdasarkan daftar harga atau perubahan sepihak yang tersebar secara viral.

Pihak Korlantas Polri juga menegaskan bahwa penindakan lalu lintas tetap mengutamakan sistem tilang elektronik (ETLE), dan tilang manual hanya berlaku terbatas untuk pelanggaran tertentu seperti knalpot brong atau balap liar.


Sumber: Kominfo/Devisi Humas Mabes Polri

Yayasan Garuda Bakti Nusantara Salurkan 2.356 Paket MBG ke 27 Sekolah di Enam Desa Terluar

Halsel – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Garuda Bakti Nusantara mendistribusikan 2.356 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari kepada penerima manfaat di delapan desa di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penyaluran tersebut menjangkau 27 sekolah, termasuk sekolah-sekolah di enam desa terluar, Senin (26/10/2026).

Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara, Esti Mustafa, mengatakan, dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 2.114 merupakan siswa sekolah, sedangkan 242 lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang dilayani melalui dua posyandu di Desa Bajo dan Desa Pasimbaos.

“Jumlah penerima manfaat sebanyak 2.356 orang setiap hari. Dari jumlah itu, 2.114 merupakan siswa, sedangkan 242 lainnya kelompok 3B yang dilayani di dua posyandu,” ujarnyq

Ia menjelaskan, distribusi MBG menjangkau berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga madrasah. Jumlah makanan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing satuan pendidikan.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara mengoperasikan dua armada laut. Armada pertama melayani distribusi ke Desa Tanjung Obit, Prapakanda, dan Batutaga. Sementara armada kedua melayani Desa Sawonakar, Prapakanda, dan Kampung Baru.

Menurut Esti, penggunaan armada laut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran MBG, terutama ke desa-desa yang berada di wilayah terluar Kecamatan Botang Lomang.

Ia mengatakan, sejak dapur SPPG mulai beroperasi pada Januari 2026, distribusi makanan ke Desa Bajo maupun enam desa terluar berjalan tanpa kendala berarti, meskipun kondisi laut terkadang bergelombang.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Walaupun ada ombak, pengantaran tetap dilakukan dan tidak pernah dihentikan,” katanya.

Esti menambahkan, program MBG mendapat respons positif dari siswa dan masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan anak-anak adalah kesempatan mengonsumsi buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka nikmati.

Meski demikian, sejumlah siswa juga menyampaikan keinginan agar menu makanan dan buah-buahan yang disajikan lebih bervariasi. Masukan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut sehingga kebutuhan gizi anak-anak, khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan dan desa-desa terluar, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Kami berharap anak-anak terus menikmati makanan yang didistribusikan setiap hari, kebutuhan gizinya terpenuhi, dan program MBG tetap berjalan ke depannya. Kami juga berharap program ini dapat membantu mengatasi masalah stunting,” tutur Esti

Dalam menjalankan pelayanan tersebut, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara didukung 47 orang yang terlibat dalam operasional dapur dan pelayanan, termasuk tenaga yang menangani administrasi, akuntansi, serta pemenuhan gizi.

Melalui distribusi rutin tersebut, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara diharapkan dapat terus mendukung pemerataan akses makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan di wilayah kepulauan Halmahera Selatan, termasuk masyarakat di desa-desa terluar Kecamatan Botang Lomang.


Reporter: Eris

Jangkau Pelosok Desa, BRI Siap Layani Nasabah Diatas Kapal Bahtera Seva II

Halsel – Kapal Bahtera Seva II milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjangkau sekitar tujuh hingga delapan pulau di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk mempermudah masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh layanan perbankan, Senin (26/10/2026).

Layanan tersebut mencakup transaksi tabungan, transfer uang, hingga pengajuan kredit usaha, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kehadiran kapal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses menuju kantor layanan perbankan.

Mantri BRI Unit Bacan, Wiranto Jumran, mengatakan pelayanan Kapal Bahtera Seva II dilakukan secara terjadwal dengan mengunjungi sejumlah desa di wilayah kepulauan Halmahera Selatan.

“Untuk pelayanan perbankan di wilayah Halmahera Selatan, kami mengunjungi sekitar tujuh sampai delapan pulau,” ujarnya

Ia menjelaskan, pada minggu pertama hingga minggu ketiga, pelayaran dimulai setiap Senin dengan tujuan Desa Bajo dan Desa Lelei. Pada Selasa, kapal melayani masyarakat di Desa Madopolo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Gane Dalam dan Desa Pasipalele pada Rabu.

Selanjutnya, pada Kamis, pelayanan dilakukan di Desa Saketa, sedangkan pada Jumat kapal menjangkau masyarakat di Desa Kayoa Guruapin.

Sementara itu, pada minggu keempat, kapal tetap beroperasi dari Senin hingga Jumat dengan penyesuaian rute. Pelayaran dimulai dengan mengunjungi Desa Bajo dan Desa Lelei pada Senin, dilanjutkan ke Desa Madopolo pada Selasa.

Pada Rabu, pelayanan menjangkau Desa Dowora dan Desa Pasipalele. Kapal kemudian menuju Desa Saketa pada Kamis dan Desa Kayoa Busua pada Jumat.

Dalam menjalankan pelayanan tersebut, petugas menghadapi tantangan geografis, terutama keterbatasan dermaga dan akses transportasi antardesa. Tidak semua lokasi dapat dijangkau langsung oleh kapal sehingga petugas harus menggunakan perahu kecil untuk mencapai masyarakat.

“Kalau ada dermaga yang tidak bisa disinggahi kapal, kami harus menggunakan perahu untuk menuju desa. Dari satu desa ke desa lainnya juga terkadang harus menggunakan perahu,” kata Wiranto.

Selain kondisi geografis, cuaca buruk dan gangguan teknis selama perjalanan juga menjadi kendala. Ombak tinggi, hujan, hingga mesin perahu yang tiba-tiba mati dapat menghambat perjalanan petugas menuju lokasi pelayanan.

Meski demikian, Wiranto mengatakan keberadaan kapal tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, khususnya bagi warga yang menjalankan usaha di wilayah terpencil.

“Dari yang saya lihat dan dengar langsung dari masyarakat, layanan ini sangat membantu. Terutama bagi nasabah yang memiliki usaha di sektor pertanian maupun sektor lainnya dan membutuhkan perputaran modal,” ungkapnya.

Menurut dia, layanan tersebut juga memudahkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau fasilitas perbankan.

“Adanya kapal ini sangat membantu masyarakat yang berada di desa-desa terpencil, terutama ketika mereka membutuhkan layanan transfer uang, menabung, maupun mengakses pembiayaan untuk usaha,” pungkas Wiranto

Dari sisi pembiayaan, Wiranto menyebutkan dirinya mengelola lebih dari 30 nasabah yang mengajukan kredit. Sementara itu, jumlah nasabah yang dilayani melalui operasional Kapal Bahtera Seva II secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 400 orang.

Untuk mendukung pelayanan, kapal tersebut dioperasikan oleh empat petugas, terdiri atas satu petugas layanan pelanggan (customer service), satu teller, serta dua petugas bagian bisnis dan pemasaran.

Melalui layanan perbankan bergerak ini, BRI berupaya mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat di wilayah kepulauan Halmahera Selatan, sehingga warga, termasuk pelaku usaha di desa terpencil, dapat lebih mudah memanfaatkan layanan perbankan tanpa harus selalu mendatangi kantor layanan yang berada jauh dari tempat tinggal mereka.


Reporter: Eris

Disperindag Halteng Akan Tertibkan Lapak Pedagang yang Mengganggu Ketertiban Umum

Halteng – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk menertibkan pengelolaan lapak pedagang di kawasan depan SMK Negeri 2 Halmahera Tengah, Desa Lelilef Waibulan, Weda Tengah.

Langkah ini merespons informasi yang disampaikan oleh Kepala SMKN 2 Halmahera Tengah, Asdar, pada Kamis (17/9), mengenai variasi tarif sewa lapak di wilayah tersebut yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,3 juta.

Kepala Disperindag Halmahera Tengah Rijja Rajana, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lapak yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah wajib tunduk pada ketentuan kontrak resmi yang telah disepakati bersama.

“Ketika kontrak diterbitkan, terdapat hak dan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Jika ditemukan pelanggaran terhadap klausul yang telah diatur, pemerintah daerah tidak segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rijja saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Terkait keberadaan lapak di depan SMKN 2 Halmahera Tengah, Rijja mengaku pihaknya masih perlu mendalami mekanisme pengelolaannya di lapangan. Oleh karena itu, Disperindag akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna memastikan legalitas dan status pemanfaatan lahan tersebut.

“Saya belum dapat memastikan apakah ada pelanggaran dalam tata kelola di lokasi tersebut karena masih dalam proses verifikasi. Namun, jika fasilitas berada di bawah pengelolaan Disperindag, regulasinya sangat jelas,” tegasnya.

Rijja menjelaskan, timnya akan menguji apakah terjadi penyalahgunaan fungsi lapak yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian awal.

“Apabila terbukti ada alih fungsi atau penyimpangan yang melanggar kontrak kerja sama, maka mekanisme penegakan sanksi akan diberlakukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Disperindag mengedepankan pendekatan persuasif melalui klarifikasi menyeluruh dengan seluruh stakeholders sebelum mengambil tindakan hukum atau administratif.

“Prinsipnya, kami menghimpun konfirmasi dari semua pihak terlebih dahulu untuk merumuskan solusi terbaik agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan permasalahan, kita duduk bersama untuk menyelesaikan,” terangnya.

Selain menyoroti tata kelola lapak, Rijja menuturkan pentingnya penataan kawasan pasar secara komprehensif. Ia menekankan bahwa aktivitas perdagangan tidak boleh mengokupasi bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum.


Sumber: Lensahalmahera.com