Perhitungan Biaya Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Terdampak Jalur SUTT

Sofifi – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (PLN UIP MPA) dalam waktu singkat akan menyelesaikan pembayaran lahan dan kompensasi masyarakat yang terkena Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui mekanisme musyawarah partisipatif, penilaian oleh pihak independen, serta pembayaran bertahap.

Tahapan dan Mekanisme Penyelesaian

Sosialisasi dan Musyawarah Partisipatif, PLN melibatkan pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah sejak awal untuk memberikan penjelasan mengenai rencana jalur transmisi, mendengarkan aspirasi warga, serta membahas bentuk ganti kerugian.

Penilaian oleh Penilai Publik (KJPP), Besaran nilai ganti rugi untuk tapak tower maupun kompensasi ruang bebas (Right of Way / ROW) dihitung secara transparan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ketentuan peraturan yang berlaku (seperti aturan ketenagalistrikan dan ESDM).

Pelepasan Hak dan Inventarisasi, Petugas PLN bersama instansi terkait (seperti Kantor Pertanahan/BPN atau surveyor independen) mendata ulang bidang tanah, bangunan, serta tanam tumbuh yang terdampak sebelum proses penyerahan hak.

Pembayaran Bertahap, Pembayaran ganti rugi tapak tower dan kompensasi ROW dilakukan secara bertahap di wilayah atau desa/negeri yang dilalui jalur transmisi (contohnya dilakukan langsung di kantor distrik, kelurahan, atau kantor bupati setempat).

Legalisasi Aset, Sebagai bagian akhir dari kepastian hukum, PLN UIP MPA memproses sertifikasi tanah untuk jaringan SUTT bersama dengan Kantor Pertanahan setempat agar status lahan yang telah dibebaskan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Peraturan ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 17 Juni 2021 dan berlaku sejak diundangkan pada 17 Juni 2021.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, dengan adanya aturan ini, maka hak masyarakat yang lahannya dilalui transmisi akan mendapatkan kompensasi.

Lahan yang dilalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) masih menjadi milik warga. Namun aktivitasnya dibatasi demi keamanan instalasi dan keselamatan makhluk di bawahnya. Akibat pembatasan ini, maka warga berhak atas kompensasi sebagai penghargaan.

Dia mengatakan, aturan baru ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya gangguan listrik seperti pemadaman listrik (blackout) pada 4 Agustus 2019 lalu.

“Sebelumnya diatur dalam Permen ESDM No 27 tahun 2018. Melihat ke belakang pada insiden blackout di Jabar, Banten, dan DKI 4 Agustus salah satu dugaan karena terganggunya ruang bebas transmisi,” ungkapnya dalam Webinar “Ruang Bebas dan Kompensasi Jalur Transmisi Tenaga Listrik”, Selasa (27/10/2026).

Dengan berlakunya Permen 13 tahun 2021 ini, maka aturan sebelumnya Permen ESDM No 18 tahun 2015 dan Permen ESDM No 27 tahun 2018 tidak berlaku lagi.

“Kami harap dengan dengan terbitnya aturan Permen 13 2021 dapat membantu pelaku usaha menyelesaikan dinamika yang muncul saat pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan tanpa abaikan hak-hal masyarakat,” tuturnya.

Lantas, bagaimana perhitungan biaya ganti ruginya?

Berikut formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas:

a. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanah:

Kompensasi = 15% x Lt x NP

Lt: Luas tanah di bawah ruang bebas dalam meter persegi (m2)
NP: Nilai pasar tanah per meter persegi (m2) dari Lembaga Penilai

b. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Bangunan:

Kompensasi = 15% x Lb x NPb

Lb: Luas bangunan di bawah ruang bebas dalam meter persegi (m2)
NPb: Nilai pasar bangunan per meter persegi (m2) dari Lembaga Penilai

c. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:

Kompensasi = NPt

NPt: Nilai pasar tanaman dari Lembaga Penilai.


Reporter: Aldy M

PLN UIP MPA akan Selesaikan Bayar Kompensasi Ratusan Warga Terdampak SUTT

Halut – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) melakukan pembayaran kompensasi warga yang terdampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (KV) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) Abdul Haris, Rabu (28/10/2026), pihaknya akan segera membangun 577 tower (tiang) transmisi SUTT 150 kV yang membentang dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dari Sofifi, Kabupaten Halbar, Kabupaten Halut hingga ke Gardu induk PLN Maluku Utara yang dikelola melalui Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG Ternate / ULTG Kayu Merah) terletak di Kota Ternate.

“Dengan pembangunan SUTT tersebut, maka saat ini melakukan pembayaran tahap II untuk puluhan  warga dengan total nilai kompensasi akan dihitung berdasarkan pada hasil penilaian tim appraisal independen di lapangan,” katanya pula.

Ia mengatakan, dengan pembangunan SUTT tersebut, sebanyak ratusan warga di tiga wilayah, yaitu Sofifi, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat yang akan terdampak. Namun pembayaran ganti rugi dilakukan nanti secara bertahap.

PLN akan membayar setiap warga yang lahan, rumah atau perkebunannya berada radius 20 meter dari jalur kabel SUTT.

“Untuk tahap I sudah selesai, sekarang masuk tahap ke II yang lokasinya berada pada Jalur SUTT dari Kota Sofifi, ke Kabupaten Halut dan Kabupaten Halbar, sehingga mereka harus mendapat ganti rugi sesuai bidang tanah yang dimiliki,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan Kementerian ESDM besaran ganti rugi untuk tanah dan bangunan dihitung 15 persen dari harga pasar dikalikan luas tanah.

Sedangkan untuk tanaman, pihaknya mengganti 100 persen sesuai dengan nilai tanaman karena nantinya semua tanaman di bawah SUTT radius 20 meter harus ditebang.

“Untuk penilaian ganti rugi yang kami bayarkan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP),” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan SUTT akan lebih memaksimalkan fungsi PLTU Sofifi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan PLTMG Ternate yang berada di Kayumerah Ternate serta PLTMG Halmahera di Mamuya, Galela, Halmahera Utara, yang sudah beroperasi sejak lama.

Selama ini listrik dari Sofifi, Jailolo dan Tobelo disalurkan ke beberapa kota dan kabupaten dengan tiang listrik yang kecil ukuran 20 KV, sehingga riskan mendapat gangguan seperti gangguan cuaca buruk maupun tertimpa pohon roboh.

Dengan adanya SUTT, maka listrik dari PLTMG akan ditransfer ke Gardu Induk di Sofifi, Jailolo, Malifut dan Tobelo, kemudian dari gardu induk tersebut barulah listrik disalurkan kepada warga di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

“Pembangunan SUTT maka meminimalisir gangguan penyaluran listrik dari PLTMG karena kalau menggunakan tiang ukuran 20 KV, rawan terkena pohon roboh yang menyebabkan kami harus melakukan pemadaman pada rumah warga,” ujarnya pula.

Jalur SUTT 150 kV GI Sofifi – GI Jailolo (Halmahera Barat): Dibangun sebanyak 175 tower dengan rute transmisi sepanjang ±66,4 km untuk melayani kebutuhan listrik Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat.

Jalur Lanjutan ke Halmahera Utara: Bagian dari total proyek 577 tower tersebut juga mencakup interkoneksi ke wilayah utara, seperti jalur SUTT 150 kV Jailolo – Malifut serta infrastruktur SUTT di Halmahera Utara yang ditargetkan siap beroperasi pada akhir 2026.

Pihak PLN hingga kini hanya merilis data perkembangan pembebasan lahan per titik lokasi seperti :
Jalur Transmisi 150 kV GI Sofifi – GI Jailolo (Halbar): Berhasil membebaskan 174 dari 180 titik lahan.
Jalur Transmisi 150 kV GI Jailolo – GI Malifut – GI Tobelo (Halut): Berhasil membebaskan 192 dari 194 titik lahan.


Reporter: Nurni Abdullah

Proyek Sutet PLN dari Sofifi ke Halmahera Utara akan Diselesaikan Akhir Tahun ini

Ternate – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) berkomitmen untuk melakukan percepatan penguatan sistem kelistrikan di Pulau Halmahera, salah satunya melalui interkoneksi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Sofifi hingga Halmahera Utara.

Proyek strategis nasional ini melintasi beberapa wilayah penting termasuk interkoneksi GI Sofifi – GI Jailolo – GI Malifut hingga Tobelo (Halmahera Utara).

Berikut adalah poin-poin penting terkait pembebasan lahan, kompensasi, serta perkembangan proyek transmisi kelistrikan tersebut:

  • Target Penyelesaian Sistem: PLN UIP MPA mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah daerah setempat agar pembangunan infrastruktur transmisi ini berjalan lancar dengan target kesiapan sistem secara menyeluruh pada akhir tahun 2026.

  • Percepatan Pembebasan Lahan (RoW): Guna mengamankan jalur bebas hambatan atau Right of Way (RoW), PLN terus berkoordinasi secara persuasif dengan para pemilik lahan di sepanjang jalur transmisi. Dukungan penuh juga diberikan oleh pemerintah kabupaten setempat (seperti Halmahera Barat dan Halmahera Utara) melalui penerbitan landasan hukum perizinan tapak tower demi kelancaran lapangan. 

  • Skema Penilaian dan Pembayaran: Untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan adil, besaran nilai ganti rugi tanah maupun tanaman warga ditentukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pembayaran ditransaksikan secara langsung masuk ke rekening bank masing-masing warga yang berhak tanpa adanya potongan administrasi.

  • Pengawasan Jalur Hukum: Mengingat pentingnya proyek strategis ini, proses ganti rugi lahan mendapat atensi publik dan pengawasan ketat. Lembaga swadaya masyarakat dan forum pemuda (seperti PBK Inspira Malut) secara aktif mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal transparansi anggaran guna menghindari adanya praktik penyimpangan atau mark-up dalam pembayaran ganti rugi lahan proyek SUTT 150 kV tersebut.

    Dengan tuntasnya pembayaran lahan warga dan penyelesaian transmisi SUTT 150 kV ini, keandalan pasokan listrik di Maluku Utara—khususnya dari Sofifi ke Halmahera Utara—diharapkan dapat sepenuhnya stabil guna menopang roda perekonomian wilayah.

    PLN Ganti Rugi Lahan dan Tanaman Masyarakat Melalui Tim Appraisel

    Smentara itu, nilai ganti rugi atau kompensasi tanam tumbuh untuk proyek SUTT/SUTET PLN (seperti jalur interkoneksi Sofifi ke Halmahera Utara) akan ditentukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal. PLN hanya berfungsi sebagai juru bayar berdasarkan hasil penilaian tersebut.

    Berikut adalah ketentuan dan cara penentuan harga tanaman yang wajib Anda ketahui:

    1. Dasar Hukum yang Digunakan

    Proses kompensasi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2025 (yang memperbarui aturan sebelumnya seperti Permen ESDM No. 27 Tahun 2018) tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman. 

    2. Faktor yang Memengaruhi Harga Tanaman

    Tim KJPP akan turun ke lapangan untuk menghitung nilai tanaman milik warga berdasarkan beberapa variabel: 

    • Jenis Tanaman: Tanaman produktif/perkebunan bernilai tinggi (seperti cengkeh, pala, kelapa, dan cokelat) memiliki nilai ganti rugi yang berbeda dengan tanaman kayu atau tanaman semusim. 

    • Umur dan Ukuran Tanaman: Dibedakan berdasarkan kategori:
        • Tanaman belum menghasilkan (bibit/kecil).
        • Tanaman sudah menghasilkan (usia produktif).
        • Tanaman tua/tidak produktif.

    • Nilai Pasar dan Produktivitas: Penilai akan menghitung potensi kerugian ekonomi dari hasil panen tanaman tersebut selama masa produktifnya.

      3. Perbedaan Jenis Pembayaran

      Perlu dibedakan area lahan Anda yang terkena proyek:

      • Tapak Tower (Tiang): Jika tanaman berada di area pondasi tower, lahannya akan dibebaskan total dan dibeli penuh sesuai nilai pasar dari KJPP. 

      • Di Bawah Jalur Kabel (Ruang Bebas): Jika tanaman hanya dilewati kabel di atasnya, statusnya adalah Kompensasi. Tanaman yang tingginya berpotensi masuk ke ruang bebas minimum (membahayakan jaringan) harus ditebang, dan pemiliknya mendapat kompensasi satu kali yang nilainya dihitung oleh KJPP. 

        4. Mekanisme Pembayaran

        • Transparan: Pembayaran dilakukan langsung melalui transfer bank ke rekening masing-masing pemilik lahan/tanaman yang berhak tanpa perantara, demi menghindari pungutan liar atau pemotongan. 

        • Musyawarah: Nilai dari KJPP akan disosialisasikan kepada warga. Jika warga menyetujui hasil penilaian tersebut, proses pencairan akan langsung diproses.

          Sumber: Humas PLN Pusat

        Desak Evaluasi Tiga PPK BWS, LKKPS Malut Siap Gelar Aksi di Kantor Balai

        Ternate – Ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah dan Swasta (LKKPS) Provinsi Maluku Utara (Malut) Sauman Taba S. Hi mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., segera mengevaluasi tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air di wilayah Maluku Utara.

        Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan proyek yang menjadi sorotan LKKPS Maluku Utara. Sauman menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab masing-masing PPK guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh uang negara.

        Adapun tiga PPK yang diminta untuk dievaluasi, yakni:

        Muhlis Masud, terkait ambruknya proyek tanggul di Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai.
        Edi Sukirman, terkait persoalan jebolnya pembangunan embung atau penampung air di kecamatan Pulau Hiri, kota Ternate.
        PPK Joni, terkait pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

        Menurut Sauman, persoalan pada sejumlah proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan BWS Maluku Utara. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab kerusakan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak, serta menilai pelaksanaan pengawasan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

        “Kami meminta Kepala BWS Maluku Utara segera melakukan evaluasi terhadap ketiga PPK tersebut. Setiap persoalan proyek harus ditelusuri secara objektif dan transparan agar diketahui penyebabnya serta pihak yang harus bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya,” kata Sauman.

        LKKPS Malut Siapkan Aksi Demonstrasi

        Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, Sauman menyampaikan bahwa LKKPS Maluku Utara berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan.

        Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pimpinan BWS Maluku Utara agar segera menindaklanjuti berbagai persoalan proyek yang menjadi perhatian LKKPS.

        Sauman menegaskan, pihaknya menginginkan adanya langkah konkret dari Kepala BWS Maluku Utara, bukan sekadar penjelasan administratif. Menurutnya, pemeriksaan teknis di lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

        Ia juga meminta agar hasil evaluasi disampaikan secara transparan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut.

        “Kami akan melakukan aksi di depan Kantor BWS Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan. Kami akan mendesak Kepala BWS agar serius menindaklanjuti persoalan ini dan mengevaluasi ketiga PPK yang menjadi perhatian kami. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

        Sauman berharap langkah evaluasi tersebut menjadi momentum bagi BWS Maluku Utara untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.

        Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., serta ketiga PPK yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan.

        Penyebab kerusakan maupun dugaan kekurangan dalam pelaksanaan proyek harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan sebelum kesimpulan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak yang ditetapkan.


        Reporter: Eris

        Proyek Balai Wilayah Sungai di Ternate Diduga Gunakan Material Ilegal

        Ternate – Proyek pembangunan sabodam di Kelurahan Sasa, Jambula, dan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material batu dan pasir dari tambang galian C tanpa izin.

        Aparat penegak hukum pun didesak segera mengusut dugaan tersebut hingga tuntas.

        Proyek di bawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara itu disorot menyusul pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BWS Malut, Ruslan Rizal, saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp, baru-baru ini.

        Dalam tanggapannya, Ruslan menyebut pasokan material merupakan urusan penyedia jasa atau kontraktor pelaksana. Ia juga menegaskan material yang digunakan dibeli, bukan diperoleh secara gratis.

        “Penyedia pake (pakai) material itu beli, bukan gratis,” ujar Ruslan.

        Ia bahkan mempertanyakan keberadaan pengusaha galian C di Kota Ternate yang memiliki izin resmi.

        “Makanya saya mau tanya, di Kota Ternate ini pengusaha galian C yang berizin ada di mana?” katanya.

        Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan sabodam tersebut.

        Sebab, transaksi jual-beli tidak serta-merta membuktikan bahwa material berasal dari pertambangan yang memiliki izin. Legalitas sumber material perlu dipastikan agar pelaksanaan proyek negara tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang melanggar hukum.

        Saat disinggung mengenai dugaan pembiaran terhadap penggunaan material ilegal, Ruslan menanggapi singkat.

        “Heii bicara lalai kecuali ada solusi,” cetusnya.

        Pengamat Hukum Kota Ternate, Julfandi Gani, mengkritik pernyataan Kasatker BWS Malut tersebut. Menurutnya, alasan bahwa material dibeli dari pihak lain tidak cukup untuk menjawab persoalan legalitas asal-usul material.

        Ia menilai, pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah harus memastikan material yang digunakan memenuhi ketentuan hukum, termasuk kejelasan sumber dan perizinannya.

        “Secara hukum, transaksi jual-beli tidak otomatis melegalkan komoditas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin,” tegas Julfandi, Minggu (25/10/2026).

        Menurut Julfandi, BWS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek harus memastikan pengawasan berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

        Jika terbukti terdapat penggunaan material dari tambang ilegal dan ditemukan unsur pidana pada pihak-pihak yang terlibat, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.

        Ia juga menyoroti pernyataan Ruslan yang mempertanyakan keberadaan pemasok galian C berizin di Kota Ternate. Menurutnya, apabila pemasok legal tidak tersedia, kontraktor semestinya mencari sumber material berizin dari luar daerah.

        “Demi hukum, jika di Ternate memang tidak ada pemasok berizin, BWS wajib memerintahkan kontraktor untuk mendatangkan material legal dari luar daerah. BWS tidak boleh membiarkan, apalagi memaklumi penggunaan material ilegal hanya demi mengejar progres fisik proyek,” ujarnya.

        Julfandi turut mengingatkan bahwa dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek pemerintah perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum serta potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.

        Atas persoalan tersebut, Julfandi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengambil langkah penyelidikan sesuai kewenangan masing-masing.

        Ia meminta kepolisian menelusuri sumber material yang digunakan dalam proyek sabodam tersebut, memeriksa dokumen perizinan tambang dan distribusi material, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

        Julfandi juga meminta Kejati Maluku Utara memanggil dan memeriksa Ruslan Rizal serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek untuk mendalami tanggung jawab pengawasan dan kemungkinan adanya unsur tindak pidana.

        Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihak pemasok atau kontraktor apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

        Ia menambahkan, dugaan tambang ilegal yang berpotensi menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu ditelusuri. Namun, penerapan pasal tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti mengenai unsur pidana yang terpenuhi, termasuk apabila terdapat kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan.

        “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.


        Sumber: Kierahapost

        Terduga Pencuri di Rumah Makan Bakso Fajar di Ternate Diringkus Polisi

        Ternate – Tim gabungan Resmob Macan Gamalama dan Unit Resmob Polsek Ternate Selatan mengamankan seorang pria berinisial NM yang diduga terlibat dalam kasus pencurian di Rumah Makan (RM) Bakso Fajar, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

        NM diamankan pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 01.40 WIT di Penginapan Senang 2, Kelurahan Bastiong Karance, setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dugaan pencurian yang diterima pada Sabtu (24/10/2026).

        Kasus tersebut dilaporkan oleh FAJAR setelah dugaan pencurian terjadi di dalam RM Bakso Fajar sekitar pukul 03.45 WIT. Menindaklanjuti laporan itu, personel Resmob Polsek Ternate Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.

        Dalam proses penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan NM di Penginapan Senang 2. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pria tersebut tanpa menunggu lama.

        Sekitar pukul 02.00 WIT, NM dibawa ke Polres Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sekaligus pengembangan perkara.

        Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, melalui Kasi Humas Polres Ternate IPTU Ekan Mukadar, menyampaikan bahwa pengamanan tersebut merupakan bagian dari respons kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

        “Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami juga akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini, termasuk mengumpulkan barang bukti serta keterangan yang diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan,” ujar IPTU Ekan Mukadar.

        Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana di lingkungan sekitar.

        “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

        Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan awal terhadap NM serta mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk mendukung proses penanganan perkara lebih lanjut.

        Polres Ternate menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


        Sumber: Kierahapost

        Kajati Malut Lantik Safri Abd Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Morotai

        Ternate – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberth M. Tacoy, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Morotai, Safri Abd, pada Senin (26/10/2026).

        Safri Abd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, resmi menggantikan Kristanto Trinoviandri yang mendapat penugasan baru sebagai Kajari Ogan Komering Ulu.

        Pengangkatan Safri Abd tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10422/C/09/2026 tanggal 22 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

        Dalam sambutannya, Kajati Maluku Utara, Roberth M. Tacoy, menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan dinamika organisasi yang wajar dan diperlukan untuk penyegaran kepemimpinan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan karier pegawai.

        Menurutnya, pelantikan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas seremoni pergantian jabatan, tetapi merupakan penyerahan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan dari pimpinan maupun masyarakat.

        “Pelantikan hari ini hendaknya ditaknai bukan sekadar sebagai seremonial pergantian posisi, melainkan sebagai penyerahan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan dari pimpinan serta masyarakat,” tegasnya.

        Roberth menyebut, Kabupaten Pulau Morotai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri. Kondisi geografis daerah kepulauan dan perbatasan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum.

        Karena itu, ia berharap Kejaksaan Negeri Pulau Morotai mampu menjadi benteng kepastian hukum, pengayom masyarakat, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.

        Kepada Kajari Morotai yang baru dilantik, Kajati menyampaikan sejumlah arahan penting. Pertama, segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, budaya, serta potensi kerawanan hukum di Morotai. Kedua, melakukan konsolidasi internal untuk menjaga soliditas dan profesionalisme seluruh jajaran.

        Ketiga, melaksanakan penegakan hukum secara tegas, adil, humanis, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan hati nurani serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela yang dapat merusak citra institusi Kejaksaan.

        Keempat, memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan para tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pendampingan hukum yang efektif bagi program pembangunan daerah agar berjalan lancar, tepat waktu, dan bebas dari korupsi.

        Kelima, meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat.

        “Saya percaya, dengan pengalaman, dedikasi, dan integritas yang Saudara miliki, Saudara akan mampu memimpin Kejaksaan Negeri Morotai dengan baik dan membawa perubahan positif bagi kemajuan institusi serta masyarakat Morotai,” ujar Roberth.

        Pada kesempatan itu, Kajati Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang mendapat penugasan baru maupun pejabat sebelumnya atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas selama menjalankan tugas.

        Ucapan terima kasih disampaikan kepada Safri Abdul Muin, atas pengabdiannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku Utara, serta kepada Tina Safri yang telah mendampingi dalam kegiatan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

        Apresiasi serupa disampaikan kepada Dr. Kristanto Trinoviandri, S.E., S.H., M.H., atas dedikasi dan loyalitasnya selama memimpin Kejaksaan Negeri Pulau Morotai. Roberth juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kristanto di jabatan barunya sebagai Kajari Ogan Komering Ulu.

        Ia berharap pengalaman selama bertugas di Morotai dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di tempat yang baru, termasuk dalam memajukan organisasi IAD.

        Menutup sambutannya, Roberth mengajak seluruh jajaran untuk memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.


        Sumber: KierahaPost

        Kuasa Hukum Hendrik Korniaywan Ungkap Edi Langkara Gelapkan Dana Rp 3,055 Miliar

        Ternate – Kuasa hukum Hendrik Korniaywan, Rahim Yasim, mendesak Polda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan kliennya terhadap mantan Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, dengan nilai dana mencapai Rp 3,055 miliar.

        Rahim meminta penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara segera menelusuri aliran dana tersebut dan memeriksa seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan transaksi pada 2017.

        “Kami meminta penyidik mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika bukti telah cukup dan syarat hukum terpenuhi, jangan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk penangkapan,” tegas Rahim, Senin (26/10/2026).

        Menurut keterangan Hendrik kepada kuasa hukumnya, persoalan ini bermula ketika dirinya dipertemukan dengan Edi Langkara melalui seseorang bernama Ahmad Rakib. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan adanya kebutuhan dana untuk kepentingan pencalonan Bupati Halmahera Tengah.

        Hendrik mengaku telah mengirimkan uang melalui sejumlah rekening pihak ketiga, di antaranya Hayun Maneke, M. Guntur Taib, dan Risnawati.

        Rincian transaksi yang disampaikan kuasa hukum meliputi Rp 500 juta melalui Hayun Maneke, Rp 150 juta dan Rp 100 juta melalui M. Guntur Taib, serta Rp 10 juta dan Rp 25 juta melalui Risnawati. Lima transaksi tersebut berjumlah Rp 785 juta.

        Sementara itu, total dana yang dipersoalkan dalam laporan disebut mencapai Rp 3,055 miliar. Kuasa hukum menyatakan bukti pendukung atas keseluruhan transaksi akan dilengkapi untuk diperiksa penyidik.

        Rahim menegaskan, meskipun uang tersebut menurut keterangan kliennya tidak ditransfer langsung ke rekening pribadi Edi Langkara, penyidik tetap perlu menelusuri siapa yang meminta dana, siapa yang mengarahkan pengiriman, serta siapa yang menerima dan menggunakan uang tersebut.

        “Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan pemilik rekening. Telusuri aliran uangnya, periksa semua pihak yang terkait, dan ungkap ke mana dana tersebut mengalir,” ujarnya.

        Ia menyebut Ahmad Rakib, Hayun Maneke, M. Guntur Taib, dan Risnawati sebagai pihak-pihak yang keterangannya diperlukan untuk memperjelas kronologi serta aliran dana yang dilaporkan.

        Rahim berharap Polda Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusutnya berdasarkan fakta serta alat bukti, tanpa membedakan seseorang karena jabatan atau latar belakangnya.


        Sumber: Kierahapost