Heboh di Medsos, Biaya Karcis Masuk Pelabuhan Ahmad Yani Membengkak Sebesar Rp5.000 Perorang

Ternate – Dunia jagad maya dihebohkan dengan tarif karcis masuk di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, sebesar Rp5.000 per orang.

Sejumlah masyarakat di kota Ternate dan warga diluar daerah mengeluhkan pungutan tersebut karena dinilai sangat membebani mereka saat hendak mau masuk ke kawasan pelabuhan, dan itu bagi mereka sangat cukup besar untuk biaya masuk.

Berdasarkan foto karcis yang beredar, tiket tersebut diterbitkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Ternate dengan keterangan Pas Masuk Pelabuhan Ahmad Yani. Pada karcis itu tercantum tarif Rp5.000, termasuk PPN 10 persen, yang berlaku untuk satu kali masuk per orang.

Karcis tersebut juga mencantumkan dasar aturan berupa Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 25 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019.

Meski demikian, masyarakat berharap pihak pengelola pelabuhan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penerapan tarif tersebut, termasuk tujuan pungutan dan fasilitas yang diperoleh pengguna jasa.

Mereka juga berharap kebijakan tarif masuk pelabuhan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang memiliki kepentingan rutin di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Ternate sampai saat ini belum memberikan keterangan resmi pada masyarakat tentang kenaikan harga karcis yang viral di media sosial.

General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Ternate, Anwar Pae, saat dihubungi media ini, nada telepon selulernya berada diluar jangkauan. Hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum memberikan hak klarivikasinya, sementara pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum juga dijawab.


Reporter: Nurni Abdullah

Diduga ada Penyimpangan, Warga Desak Inspektorat Audit Anggaran Ketahanan Pangan Desa Ngokomalako

‎Halsel — Pengelolaan anggaran ketahanan pangan di Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi sorotan warga. Kepala Desa Ngokomalako, Muhlas Hi Yahya, diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut selama periode 2023–2025.
‎
‎Dugaan itu mencuat setelah sejumlah warga mengaku menerima pembayaran biaya pembersihan kebun dengan nominal berbeda-beda. Mereka juga mempertanyakan realisasi anggaran dan penyaluran bibit tanaman yang dinilai belum sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes).
‎
‎“Pelaksanaan program ketahanan pangan ini diduga belum sepenuhnya sesuai kesepakatan yang dibahas bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (29/10/2026).
‎
‎Menurutnya, anggaran ketahanan pangan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp150 juta. Namun, pembayaran biaya pembersihan kebun dinilai tidak sesuai kesepakatan awal. Sejumlah warga mengaku menerima sekitar Rp600 ribu, sementara yang lain menyebut nominal antara Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.
‎
‎“Perbedaan nominal ini menimbulkan pertanyaan soal dasar penetapan pembayaran, mekanisme pembagian anggaran, dan kesesuaian realisasi kegiatan dengan hasil Musdes. Kami minta pemerintah desa jelaskan secara terbuka,” tegasnya.
‎
‎Selain persoalan pembayaran, warga juga mempertanyakan pengadaan dan penyaluran bibit tanaman. Mereka meminta seluruh tahapan kegiatan diperiksa, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
‎
Atas persoalan itu, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta anggaran ketahanan pangan Desa Ngokomalako periode 2023–2025.
‎
‎“Kami juga minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan evaluasi pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan desa. Pemeriksaan harus berdasarkan dokumen, bukti administrasi, dan fakta di lapangan, bukan sekadar perbedaan keterangan,” ucap warga lainnya.
‎
‎Mereka turut meminta Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, memberikan perhatian serius dengan mendorong instansi terkait menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.
‎
‎“Pemeriksaan harus mengungkap jelas besaran anggaran yang dialokasikan, jumlah yang direalisasikan, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan hasil Musdes. Jika terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
‎
‎Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Setiap program yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
‎
‎Warga menilai keterbukaan informasi mengenai anggaran ketahanan pangan Desa Ngokomalako penting untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka juga berharap BPD menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk meminta penjelasan soal realisasi program dan penggunaan anggaran desa.
‎
‎Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada hasil audit yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan atau penggelapan anggaran. Keterangan resmi dari Kepala Desa Ngokomalako, BPD, Inspektorat, dan DPMD Kabupaten Halmahera Selatan masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.
‎
‎Warga berharap pemerintah daerah segera merespons aspirasi tersebut agar pengelolaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan program ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ngokomalako.


Reporter: Rizky

Regional Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Tiga Ranperbup Halteng

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Tengah secara daring melalui Zoom Meetings, Rabu 28 Oktober 2026.

Ketiga rancangan peraturan tersebut meliputi pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Weda Tengah, serta pembebasan tarif pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum bagi masyarakat Pulau Gebe.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Divisi P3H Mia Kusuma Fitriana yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah, Tim Kerja Harmonisasi Kemenkum Maluku Utara yang dipimpin Yusri Muslimin beserta jajaran, serta perwakilan pemrakarsa, termasuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah.

Dalam sambutannya, Mia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi aspek formal dan material, memiliki landasan hukum yang tepat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dalam proses harmonisasi, Bagian Hukum dan pemrakarsa memiliki peran penting untuk memberikan verifikasi, sanggahan, atau klarifikasi terhadap hasil analisis yang disampaikan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat menyempurnakan rancangan peraturan agar memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki rumusan yang jelas,” ujar Mia.

Dalam pembahasan Ranperbup tentang pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi AKIP perangkat daerah, Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi tersebut mencakup penyempurnaan judul, perumusan kembali beberapa pasal agar lebih jelas dan mudah dipahami, serta pembenahan aspek teknis penulisan, termasuk penggunaan tanda baca.

Sementara itu, hasil harmonisasi Ranperbup tentang RDTR Wilayah Perencanaan Weda Tengah menunjukkan bahwa rancangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, masih diperlukan klarifikasi dari pemrakarsa terkait pengaturan zonasi, mekanisme evaluasi, serta penyempurnaan sejumlah pasal yang belum dirumuskan secara jelas.

Randy, staf Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah, menjelaskan bahwa rancangan RDTR yang dibahas berfokus pada wilayah perencanaan Weda. Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Adapun Ranperbup tentang pembebasan tarif pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum bagi masyarakat Pulau Gebe dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kewenangan maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun, sejumlah penyempurnaan teknis tetap diperlukan, terutama terkait perumusan norma, penggunaan tanda baca, serta penulisan huruf kapital dan huruf kecil.

Melalui pembahasan ketiga rancangan tersebut, proses harmonisasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan, tetapi juga menghasilkan ketentuan yang memiliki kejelasan rumusan dan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pengaturannya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, turut mendukung pelaksanaan harmonisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah.

Sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus diperkuat agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara melalui Divisi P3H akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah untuk menindaklanjuti berbagai catatan perbaikan dan memproses draf bersih ketiga Ranperbup tersebut agar dapat segera difinalisasi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Wagub Sarbin Sehe Pantau TKA Hingga Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Halut

Halut – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti keterbatasan komputer dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) serta pentingnya menyesuaikan kuota penerimaan siswa baru dengan kapasitas ruang belajar. Catatan itu mengemuka saat Sarbin memantau pelaksanaan TKA dan progres revitalisasi sekolah di Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Sarbin didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, Hertje Manuel, meninjau pelaksanaan TKA di SMA Negeri 1 Halmahera Utara. Ia juga memantau pekerjaan revitalisasi di SMK Bia Bato dan SLB Negeri Tobelo.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofyan, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar sekaligus mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

“Pelaksanaan TKA berjalan lancar, hanya ada catatan infrastruktur komputer masih kurang,” kata Sofyan.

Menurut dia, keterbatasan perangkat komputer menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan evaluasi akademik siswa dapat berjalan lebih optimal. Ketersediaan sarana pendukung penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan mengikuti ujian dengan baik.

Selain fasilitas ujian, kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut. Sarbin turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya perlunya kejelasan mengenai batas waktu konsumsi makanan.

Sofyan mengatakan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan memberikan keterangan mengenai batas waktu konsumsi makanan agar pelaksanaan program tersebut tetap memperhatikan keamanan pangan bagi siswa.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat berpose bersama para guru dalam memantau pelaksanaan TKA dan progres revitalisasi sekolah di Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 27 Oktober 2026. (Foto: RRI/IGMTV)

Persoalan daya tampung sekolah juga menjadi catatan dalam evaluasi pendidikan. Menurut Sofyan, penerimaan siswa baru ke depan perlu disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar agar jumlah peserta didik sebanding dengan kapasitas fasilitas yang dimiliki sekolah.

Di sisi lain, pemantauan revitalisasi di SMK Bia Bato dan SLB Negeri Tobelo menunjukkan progres pekerjaan yang dinilai berjalan baik. Meski demikian, kebersihan ruangan setelah pekerjaan revitalisasi tetap menjadi perhatian agar fasilitas yang telah diperbaiki dapat digunakan secara optimal oleh siswa dan tenaga pendidik.

Sarbin juga menyinggung pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi siswa. Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan rutin, tetapi juga membantu mendeteksi kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Sasaran PKG adalah untuk mendeteksi apakah ada siswa yang mengidap penyakit tertentu yang perlu mendapatkan penanganan lanjutan,” ujar Sofyan.

Selain sarana fisik dan layanan kesehatan, pemerintah daerah turut mendorong setiap sekolah memikirkan identitas atau keunggulan yang dapat menjadi ciri khas masing-masing satuan pendidikan.

Menurut Sofyan, penguatan identitas sekolah perlu dipertimbangkan agar setiap satuan pendidikan memiliki arah pengembangan yang jelas dan mampu menunjukkan keunggulannya, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Hasil pemantauan tersebut menjadi catatan bagi pengelola pendidikan untuk terus meningkatkan mutu layanan sekolah. Perbaikan tidak hanya menyangkut bangunan dan fasilitas, tetapi juga kecukupan perangkat pembelajaran, kebersihan lingkungan, kesehatan siswa, serta perencanaan daya tampung peserta didik.


Sumber: RRI Ternate

Ingin Dekat ke Masyarakat, Kapolda Turun ke Jalan Atur Lalu Lintas di Ternate

Sofifi – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, didampingi Dirlantas Kombes Pol. Doni Hermawan, melaksanakan Quick Wins I, Rabu 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik di Kota Ternate.

Pengaturan lalu lintas dimulai dari SD Mononutu hingga depan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate. Petugas mengatur kendaraan di kawasan sekolah dan pelabuhan yang ramai pada pagi hari.

Pengaturan lalu lintas ini dilakukan untuk membantu kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Khususnya di kawasan sekolah dan pelabuhan yang menjadi titik aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku Utara terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis. Kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban berlalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Kegiatan Quick Wins I ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri dalam mewujudkan ruang publik yang aman, tertib, dan kondusif. Hal ini sejalan dengan semangat Polri Presisi serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

HIMAPRO Gizi ISDIK Kie Raha Gaungkan Gizi Seimbang untuk Generasi Sehat

Ternate – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO) Gizi ISDIK Kie Raha memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 melalui kegiatan yang melibatkan tiga institusi pendidikan di Kota Ternate. yakni SMA Negeri 3 Kota Ternate, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Ternate, dan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kota Ternate.

Kegiatan ini mengusung tema “Gizi Seimbang untuk Generasi Sehat” sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Gizi terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas kesehatan generasi muda.

Keterlibatan ketiga sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran tentang pentingnya gizi sejak usia sekolah. Melalui pendekatan edukasi yang menyasar peserta didik, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong penerapan pola makan sehat, konsumsi pangan yang beragam, serta kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai persatuan, kolaborasi, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Mahasiswa Gizi tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan bersama sekolah-sekolah di Kota Ternate, HIMAPRO Gizi ISDIK Kie Raha menunjukkan bahwa semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dengan semangat persatuan dan kepedulian terhadap gizi, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, dimulai dari lingkungan sekolah.


Sumber: RRI Ternate

BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Malut

Ternate – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara Rabu, 28 Oktober 2026, malam hingga dini hari. Waspada potensi hujan sedang disertai petir dan angin kencang di wilayah Wasile, Kao, Maba, Oba, Weda dan sekitarnya.

BMKG melalui prakirawan Muhammad Fauzi mengatakan, prakiraan cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Berlaku untuk beberapa daerah, seperti wilayah Wasile, Maba, Kao, Malifut, Weda, Oba dan sekitarnya.

“Sedangkan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Wasile, Kao, Malifut, Oba, Weda dan sekitarnya” tambah Fauzi.

Suhu udara 24 sampai 26 derajat celcius, dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 75 sampai 100 persen. Angin dari arah Tenggara ke Barat Laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam, dengan prediksi tinggi gelombang mencapai 0.25 sampai 1.5 meter.

Dengan demikian BMKG menyatakan peringatan dini gelombang adalah nihil. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi infoBMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.


Sumber: RRI

Pemuda Batang Dua Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-98 di Pulau Mayau

Batang Dua — Pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Utama Golombesi, Kelurahan Mayau, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini diikuti unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), aparatur sipil negara (ASN), serta siswa-siswi SMA Negeri 11 dan SMP Negeri 8 Kota Ternate.

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung semangat persatuan dan penghormatan terhadap perjuangan pemuda sebagai pelopor bangsa. Dalam kegiatan tersebut, pemimpin upacara dan sejumlah petugas mengenakan pakaian adat, sementara ASN menggunakan pakaian hitam putih dan para siswa mengenakan seragam sekolah lengkap.

Petugas pengibaran bendera dipercayakan kepada siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Ternate, sedangkan pemimpin upacara adalah Serda Syiddin dari unsur Koramil Kecamatan Pulau Batang Dua.

Sekretaris Kecamatan Pulau Batang Dua, Rossiana Mangolo, S.Pd., yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam sambutannya mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan yang diwariskan para pemuda melalui peristiwa Sumpah Pemuda 1928.

Ia mengatakan, momentum bersejarah tersebut menjadi pengingat bahwa para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara telah menyatukan tekad untuk menjunjung satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.

“Pada hari ini kita kembali mengenang momentum bersejarah pada tahun 1928, saat para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara meleburkan ego kedaerahan demi satu tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa,” ujar Rossiana.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Hal tersebut sejalan dengan tema peringatan tahun ini, yakni “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia.”

Rossiana menjelaskan, sikap patriotik pada era modern tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga diwujudkan melalui upaya menjaga keutuhan bangsa, melestarikan lingkungan, serta menolak segala bentuk perpecahan dan penyebaran berita bohong.

Ia berharap generasi muda di Kecamatan Pulau Batang Dua dapat mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Sementara itu, Sekretaris DPC GAMKI Kota Ternate, Merlon Kuadang, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan bentuk komitmen pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua untuk terus merawat semangat kebangsaan melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Menurut Merlon, peringatan tersebut penting sebagai sarana untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan pemuda sekaligus menjadi momentum introspeksi bagi generasi muda.

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga merupakan komitmen pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun,” ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, semangat persatuan, kepedulian, dan pengabdian diharapkan semakin mengakar di kalangan generasi muda Pulau Batang Dua.

Ilmu, karya, dan kontribusi nyata para pemuda diharapkan menjadi wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.


Reporter: Pres