Sambut Hari Anti Tambang 2026, LATAMLA Gugah Nurani Kejaksaan atas 22 IUP Bermasalah Di Maluku Utara

JAKARTA – Di tengah momentum refleksi inilah, Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) melayangkan sebuah seruan yang sarat harapan, sekaligus ketegasan.

NGO Lingkungan ini mengetuk pintu hati, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum di Korps Adhyaksa.

Publik kini menuntut kejelasan atas proses hukum 22 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga kuat bermasalah di Maluku Utara.

Kasus yang sedari tahun 2024 telah masuk dalam meja penyelidikan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, namun hingga kini jalannya seolah senyap, jauh dari sorot lampu keterbukaan informasi publik.

Menurut agenda LATAMLA mereka akan segera menempuh jalur lain, berupa melaporkan ulah Kejaksaan Tinggi yang sengaja diam atas dugaan pelanggaran IUP tersebut.

Mau Tahu 22 Perusahaan Ber-IUP Bermasalah?..

Esok hari, ketika matahari terbit di ufuk timur Maluku Utara, kita tidak sekadar menyambut tanggal 29 Mei sebagai lembaran kalender biasa.

Esok adalah Hari Anti Tambang (HATAM).

Sebuah momen refleksi mendalam yang lahir dari rahim perlawanan—jeritan batin masyarakat adat, para petani, dan nelayan yang ruang hidupnya perlahan-lahan terkikis oleh deru mesin-mesin industri ekstraktif di Pulau Halmahera dan Maluku Utara secara umum.

Negeri indah yang dijuluki Bumi Moloku Kie Raha ini, adalah untaian zamrud dengan kekayaan laut yang melimpah dan hutan yang rimbun.

Namun hari ini, keindahan itu dibayangi oleh kecemasan yang mendalam.

Di balik janji-janji manis kesejahteraan ekonomi, ada luka lingkungan yang kian menganga. Rusaknya bentang alam dan potensi konflik sosial kini berada persis di ambang pintu rumah warga.

Mari kita tengok sejenak ke belakang. Pada tanggal 19 Maret 2024, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebenarnya telah menunjukkan taringnya yang berwibawa.

Tiga Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) diterbitkan sekaligus, yakni Nomor: PRINT-133/Q.2/Fd.2/03/2024, PRINT-134/Q.2/Fd.2/03/2024, dan PRINT-135/Q.2/Fd.2/03/2024.
Sejumlah pejabat penting pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Malut, Bambang Hermawan.

Langkah awal itu sempat meniupkan angin segar.

Ada secercah asa bahwa hukum di negeri ini tidak menutup mata terhadap perusakan alam. Namun waktu terus bergulir.

Dua tahun telah berlalu sejak surat perintah itu diteken, dan perkembangan penanganan perkara ini perlahan memudar, seolah-olah hilang ditelan riuhnya angin laut dan deru mobil raksasa di bukit dan gunung Maluku Utara.

“Dampak kerusakan lingkungan oleh perusahaan tambang sangat nyata akhir-akhir ini, meski perusahaan memiliki izin komplit.
Nah, bagaimana dengan perusahaan yang tidak memenuhi izin sah, seperti IUP bermasalah ini?” tanya Direktur LATAMLA, Zyed Faiz Albar, dengan nada getir.

Pertanyaan tersebut sejatinya adalah representasi dari kegelisahan kolektif kita semua.

Jika perusahaan yang mengantongi izin resmi saja sering kali meninggalkan rekam jejak lingkungan yang mengkhawatirkan, betapa mengerikannya nasib alam jika dieksploitasi oleh korporasi yang diduga kuat melompati aturan hukum paling mendasar?
Dugaan pelanggaran ini bukanlah perkara administratif sepele. Sebanyak 22 IUP tersebut ditengarai kuat dikeluarkan tanpa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021, AMDAL bukanlah selembar kertas formalitas.

Ia adalah benteng pertahanan pertama bagi alam.

“AMDAL adalah instrumen ilmiah hukum yang wajib dimiliki oleh setiap proyek berskala besar atau berisiko tinggi yang berpotensi mengubah bentang alam, merusak ekosistem, serta memicu konflik sosial yang berkepanjangan,” jelas Faiz.

Mengabaikan AMDAL adalah wujud nyata dari sikap oligarkis—sebuah tindakan egois yang mementingkan keuntungan materi jangka pendek kelompok tertentu, sambil mewariskan kehancuran lingkungan jangka panjang bagi anak cucu kita.

Keberadaan perusahaan-perusahaan “nakal” ini jelas tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat lokal, melainkan hanya menyisakan air sungai yang keruh, hutan yang gundul, dan ruang hidup yang terampas.

Oleh karena itu, di Hari Anti Tambang ini, Desakan LATAMLA juga diarahkan kepada Kementerian ESDM untuk segera mencabut izin dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Dan harapan paling tulus sesungguhnya digantungkan di pundak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

“Masyarakat Maluku Utara, terutama pegiat lingkungan, merindukan keterbukaan. Publik berhak tahu sampai di mana ujung dari tiga Sprinlidik yang diterbitkan dua tahun lalu itu,” imbuh Faiz.

Apakah penyelidikan ini akan bermuara pada kepastian hukum, ataukah menguap begitu saja?
Kejaksaan memiliki peluang emas untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini tidak tumpul ke atas.

Korps Adhyaksa memiliki mandat suci untuk mengusut tuntas perkara ini, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga menyeret para pelakunya ke meja hijau pengadilan.

Permasalahan lingkungan hidup adalah urusan hidup dan matinya ketahanan bentangan alam secara umum.

Ketika alam rusak, tidak ada teknologi yang mampu mengembalikannya seperti sediakala dalam sekejap.

Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, keadilan lingkungan ini kini dititipkan. Mari tuntaskan proses hukum 22 IUP bermasalah ini demi masa depan Maluku Utara, demi bumi yang kita pijak, dan demi keadilan yang hakiki.

Daftar 22 Perusahaan yang Diduga Memiliki IUP Bermasalah & Tanpa AMDAL:

PT Alfa Fortuna Mulia, PT Halmahera Jaya Mining, PT Halmahera Sukses Mineral, PT Mega Haltim, PT Karya Wijaya Blok 1, PT Kieraha Tambang Sentosa, PT Mineral Trobos, PT Getsemani Indah, PT Fajar Bakti Lintas Nusantara, PT Kemakmuran Intim Utama Tambang, PT Bela Kencana, PT Wana Kencana Mineral, PT Karya Siaga Blok II, PT Karya Siaga Blok I, PT Halim Pratama, PT Dewi Rinjani, PT Shana Tova Anugrah, dan CV Orion Jaya.


Reporter: Eris

Kerukunan Sopir Lintas Malut Minta Masyarakat Jangan Panik Isu Kenaikan BBM

Sofifi – Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Provinsi Maluku Utara meminta kepada masyarakat dan anggota KSL agar tidak terpengaruh dengan isu liar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.

Langkah yang di ambil pengurus KSL saat mengikuti pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) di beberapa waktu lalu tentang mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi.

Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menegaskan bahwa langkah strategis ini diambil karena sejumlah SPBU di wilayahnya belum mendapatkan penetapan kuota resmi. Guna menjamin kelancaran transportasi dan logistik.

“Langkah koordinasi dan pengajuan ini kami lakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan BBM di lapangan, sekaligus memastikan hak masyarakat terhadap komoditas subsidi dapat terpenuhi secara merata,” ujar Wagub.

Dari pernyataan dan sikap dari Pemprov, Ketua Umum KSL Malut, Slamet Dasim, meminta masyarakat lebih khususnya kepada pengurus dan anggota KSL agar jangan terpengaruhi dengan isu liar dan selalu menjaga persatuan bersama.

“Saya selaku ketua umum KSL Malut, himbau kepada masyarakat terkhususnya pengurus dan anggota, untuk tidak terpengaruhi dengan isu-isu liar yang dapat memecah belah keutuhan dan persatuan kita, lebih umum masyarakat maluku Utara,” ujar Slamet, kepada media ini, Minggu (24/05/2026).

Olehnya itu, ia, mengajak agar ber sama-sama untuk mengawal dan mendukung langkah pemerintah daerah untuk mengatasi dinamika kebutuhan BBM di wilayah Provinsi Maluku Utara.

“Mari sama-sama kita mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengatasi BBM saat ini, selain itu saya himbau untuk terus menjaga, dan memelihara kerukunan kita saat ini, agar terciptanya situasi kamtibmas yang aman, damai dan sejuk,” ucapnya.


Reporter: Eris

Kementerian PKP RI Bersama Pemprov Malut Adakan Launching Program BSPS 2026 di Kota Ternate

Ternate – Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi I, Erpika Ansela Surira menyampaikan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan yang signifikan.

Hal itu disampaikan Erpika saat launching program BSPS 2026 di kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Selasa 19 Mei 2026.

Program yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut, dilaksanakan secara daring bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Kegiatan tersebut dipusatkan di salah satu rumah warga bernama Junaidi A. Albugis yang juga penerima bantuan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ternate, Tonny S. Pontoh.

Kepala Balai P3KP Sulawesi I, Erpika Ansela Surira mengatakan bahwa, bantuan BSPS merupakan program stimulan rehabilitasi atau peningkatan kualitas rumah dari Kementerian PKP dengan nilai Rp.25 juta per unit.

Ia menjelaskan bahwa bantuan rehab rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan nilai 25 juta per-rumah, dan untuk tahun 2026 Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi sebanyak 5.284 unit bantuan BSPS dari Kementerian PKP. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 674 unit.

Menurutnya, penerima BSPS merupakan masyarakat kategori desil 1 dengan penghasilan di bawah Rp.1 juta per bulan, salah satu penerima diketahui memiliki penghasilan sekitar Rp.30 ribu per hari dari hasil berjualan kue. Sementara suaminya bekerja sebagai buruh.

Selain bantuan pemerintah, program BSPS juga mengedepankan unsur swadaya masyarakat penerima bantuan, yaitu bentuk kontribusi penerima antara lain penyediaan batu kali, pasir, hingga material tambahan lainnya untuk melengkapi pembangunan rumah.

Erpika juga menambahkan, para penerima bantuan nantinya akan didampingi tenaga pendamping lapangan, mulai dari proses verifikasi penyusunan proposal hingga penyaluran bahan bangunan hingga pengawasan pekerjaan sampai selesai.


Reporter: ERIS

Bahasa Daerah Masuk Kurikulum Pendidikan SD dan SMp di Kota Tidore

Tidore – Upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapat dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sarmin Mustari, mengatakan langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman.

“Ini merupakan langkah yang baik untuk mempertahankan nilai budaya Tidore, termasuk bahasa daerah,” kata Sarmin saat dikonfirmasi kamis 14 Mei 2026.

Menurut dia, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD se-Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pelaksanaannya, Komisi I DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut.

Sarmin mengapresiasi langkah lanjutan Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar.

“Sebelumnya hanya diterapkan di kelas IV SD, tetapi sekarang diperluas ke seluruh kelas SD di Kota Tidore. Tentu kami sangat mengapresiasi langkah tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelestarian bahasa Tidore sebaiknya tidak hanya diterapkan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga diperluas hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Sarmin, penguatan bahasa daerah melalui pendidikan formal menjadi salah satu cara efektif menjaga keberlangsungan bahasa Tidore di tengah pengaruh modernisasi.

“Untuk memelihara dan melestarikan bahasa Tidore, sebaiknya tidak hanya di SD, tetapi juga diterapkan pada tingkat SMP di wilayah Kota Tidore,” katanya.

Meski demikian, Komisi I DPRD menemukan sejumlah kendala dalam penerapan mata pelajaran bahasa daerah di sekolah, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar.

Karena itu, Sarmin menyarankan agar guru yang mengajar bahasa daerah mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal.

Ia juga mengapresiasi antusiasme sejumlah guru dalam mendukung program tersebut, termasuk guru yang bukan berasal dari latar belakang etnis Tidore namun mampu mengajarkan bahasa Tidore kepada siswa.

“Bahkan ada satu sekolah di daratan Oba, gurunya bukan orang Tidore, tetapi mampu mengajarkan bahasa Tidore dengan baik,” kata Sarmin.


Sumber: RRI Ternate

Polres Kepulauan Sula Resmikan SPPG di Falabisahaya

Sanana – Polres Kepulauan Sula bersama Pemerintah Daerah (Pemda) meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari yang terpusat di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara.

Peresmian dapur SPPG ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto, bersama Wakil Bupati Kepulauan Sula Hi. Saleh Marasabessy, Forkopimda, para pejabat utama Polres Kepulauan Sula, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, serta para pelajar.

Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muh. Hartanto dalam sambutannya menegaskan, kehadiran SPPG di Desa Falabisahaya merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dan Bhayangkari terhadap masa depan generasi muda.

“Program pemenuhan gizi bagi pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045,” ujarnya. Rabu 13 Mei 2026.

Kapolres berharap keberadaan SPPG dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Marasabessy menyatakan, apresiasi kepada Polres Kepulauan Sula atas dukungannya terhadap program pemenuhan gizi pelajar. Menurutnya, upaya bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder sangat penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat dan berkualitas.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya SPPG Falabisahaya serta peninjauan sejumlah ruangan dan fasilitas yang tersedia di dalam gedung SPPG.


Sumber: RII Ternate

MK ingin Aturan hukum, Mekanisme Teknis dan Standar Etika Politik Harus Berbeda pada Pemilu Nanti

Jakarta – Sebuah keputusan besar mengguncang fondasi demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029, Senin (4/5/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (Daerah) mulai tahun 2029. Sistem “pemilu 5 kotak” dihapus, di mana pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dilaksanakan lebih dulu, diikuti pemilu lokal (Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPRD) 2 hingga 2,5 tahun kemudian, untuk meningkatkan kualitas demokrasi

Dampaknya? Para elite daerah tak lagi bisa “nebeng tenar” dari pusat, dan kepala daerah berpotensi jadi kekuatan politik baru yang lebih berani melawan arus kekuasaan nasional.

Langkah ini disebut-sebut sebagai revolusi demokrasi paling radikal sejak reformasi 1998.

Selama ini, partai politik menikmati efek “ekor jas”, popularitas capres dan tokoh nasional otomatis mendongkrak suara caleg DPRD dalam satu hari pemilu.

Mulai 2029? Game over, Pemilu dipisah dengan jeda sekitar 2,5 tahun. Artinya: Caleg DPRD harus bertarung tanpa “bayang-bayang Jakarta”, Kampanye jadi dua kali lipat berat dan mahal, Pemilih akan lebih fokus pada isu lokal, bukan figur nasional.

Pengamat menilai, ini akan jadi ujian brutal bagi partai besar yang selama ini dominan di pusat tapi lemah di akar rumput.

Dengan pemilu terpisah, gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi “sepaket” dengan presiden. Mereka dipilih di waktu berbeda, dengan basis dukungan berbeda.

Artinya: Kepala daerah punya legitimasi mandiri, Tidak punya “utang politik” ke pemenang Pilpres dan Bisa menolak kebijakan pusat jika dianggap merugikan daerah.

Situasi ini membuka kemungkinan baru Kepala daerah dari kubu oposisi nasional, Konflik kebijakan pusat vs daerah, dan Politik negosiasi yang lebih keras.

Sebagian pihak menyebut ini sebagai awal dari era “kepala daerah kuat”.

Di balik idealisme demokrasi, ada realitas pahit yakni Partai harus menggelar dua kali mesin kampanye besar, Dana politik berpotensi melonjak drastis dan Risiko politik uang bisa semakin liar jika pengawasan lemah.

Tak sedikit yang khawatir, sistem ini justru membuka celah baru bagi elite bermodal besar untuk mendominasi.

Jeda waktu antar pemilu memunculkan satu persoalan serius yakni masa jabatan kepala daerah bisa habis sebelum pemilu lokal digelar.

Solusinya? Penunjukan Penjabat (Pj). Masalahnya: Pj tidak dipilih rakyat, Masa jabatan bisa panjang, Rentan tarik-menarik kepentingan politik pusat.

Jika tidak diatur ketat, kondisi ini bisa memicu krisis kepercayaan publik di daerah.

Inilah pesan paling keras dari putusan MK, Menang di Jakarta tidak berarti menang di Indonesia, Politik lokal jadi arena yang benar-benar independen, Partai harus turun langsung ke akar rumput.

Indonesia memasuki fase baru di mana daerah bukan lagi “bayangan pusat”, tapi aktor utama demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi membuka dua kemungkinan besar yakni Demokrasi lebih matang, lokal lebih kuat, Atau justru konflik politik makin tajam dan mahal. Satu hal yang pasti, Pemilu 2029 tidak akan sama lagi.


Sumber: Kabartujuhsatu.news