Bursa Calon Makayoa Mengemuka, Iksan Maujud Siap Bertarung

Sofifi – Bursa calon Ketua Ikatan Keluarga Besar Makian-Kayoa (Makayoa) Provinsi Maluku Utara mulai diwarnai persaingan lintas generasi. Iksan Maujud, mantan wartawan yang kini berprofesi sebagai advokat, menyatakan keseriusannya untuk ikut memperebutkan kursi pimpinan organisasi paguyuban tersebut dalam musyawarah yang dijadwalkan berlangsung November 2026.

Kemunculan Iksan menambah daftar figur yang diperbincangkan menjelang musyawarah. Sebelumnya, nama Sarbin Sehe dan Ikram Malan Sangadji juga disebut masuk dalam bursa calon ketua organisasi yang menghimpun masyarakat asal Makian dan Kayoa tersebut.

Berbeda dengan sekadar menyatakan kesiapan maju, Iksan memilih terlebih dahulu membangun komunikasi dengan para sesepuh Makian-Kayoa. Ia berencana menemui sejumlah tokoh senior di Ternate dan Jakarta untuk menyampaikan niat sekaligus meminta pandangan dan restu.

“Saya akan coba silaturahmi dengan sesepuh di Ternate dan Jakarta untuk meminta restu. Kalau saya mendapat restu, barulah disusun visi dan misi serta program untuk ditawarkan ke forum musyawarah nanti,” kata Iksan, di Sofifi, Jumat 30 Oktober 2026.

Menurut Iksan, Makayoa merupakan organisasi bersama yang kepemimpinannya harus mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat Makian-Kayoa. Karena itu, regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.

“Paguyuban besar Makayoa ini milik semua orang Makian dan Kayoa di Maluku Utara. Ini kesempatan emas bagi figur muda untuk ikut mengambil bagian dalam kontestasi yang rencananya akan digelar pada November ini,” ujarnya.

Iksan bukan sosok yang sepenuhnya baru di dunia profesional Maluku Utara. Ia pernah berkarier sebagai wartawan Seputar Malut sebelum menekuni profesi advokat. Saat ini, ia juga diketahui menjadi kuasa hukum PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara.

Namun, sebelum membawa gagasan kepemimpinannya ke forum musyawarah, Iksan menganggap komunikasi dengan para tokoh senior sebagai langkah awal yang perlu ditempuh. Ia belum merinci program yang akan ditawarkan karena masih menunggu hasil konsolidasi dengan keluarga besar Makian-Kayoa.

Munculnya sejumlah nama dalam bursa ketua memperlihatkan dinamika menjelang pergantian kepemimpinan Makayoa. Musyawarah November mendatang akan menjadi forum bagi keluarga besar Makian-Kayoa untuk menentukan arah organisasi, termasuk bagaimana memperkuat solidaritas, membuka ruang regenerasi, dan menjaga peran paguyuban di tengah masyarakat Maluku Utara.

Dengan masuknya Iksan, kontestasi Makayoa kini turut menghadirkan wacana keterlibatan figur muda. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan peserta musyawarah.


Sumber: RRI Ternate

Masyarakat Harap Kasus Tunggakan di Pulau Morotai Jadi Prioritas Kajari Baru

Morotai – Sejumlah kasus yang belum terselesaikan dan menjadi tunggakan di Kabupaten Pulau Morotai, masuk prioritas Safri Abdul Muin setelah dilantik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai.

Penegasan tersebut disampaikan langsung Kajari Morotai, Safri Abdul Muin saat dikonfirmasi media ini, pada hari kedua ia berkantor, Jumat, 30 Oktober 2026.

Ia menyampaikan, hari pertama berkantor, pihaknya langsung melakukan rapat dengan seluruh Kepala Seksi (Kasi) sekaligus mempelajari perkembangan setiap perkara yang tengah ditangani, termasuk kasus-kasus yang belum terselesaikan.

“Langkah awal adalah mempelajari dulu seluruh kasus perkara korupsi yang sudah berjalan dan menjadi tunggakan,” ujarnya. Safri menegaskan, penyelesaian perkara tersebut, menjadi salah satu komitmen yang akan dijalankan selama memimpin Kejari Pulau Morotai.

Pasalnya, seluruh kasus baik yang tengah berjalan maupun tunggakan yang ditangani akan tetap mendapat perhatian sehingga proses penanganannya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Prinsipnya, komitmen saya adalah kita selesaikan seluruh kasus tunggakan yang ada di Pulau Morotai,” katanya, menegaskan.

Dalam rapat perdana dengan para Kasi di Kejari Morotai, pihaknya mengingatkan agar seluruh kasus yang ditangani untuk dituntaskan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate untuk menjalani proses persidangan sesuai ketentuan hukum.

“Saya berharap agar dugaan tindak pidana korupsi yang sementara berjalan, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, pasti kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate,” ujarnya.

Selain menitikberatkan pada penyelesaian perkara, Safri juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), jaksa penyidik yang menangani perkara, serta pegawai pada bidang nonteknis agar menjalankan tugas kedinasan secara profesional dan bertanggung jawab.

Jajaran juga harus menjaga integritas dan citra institusi Kejaksaan dalam setiap pelaksanaan tugas serat menghindari tindakan yang berpotensi mencoreng nama baik institusi penegak hukum tersebut.

“Intinya, saya berpesan agar seluruh ASN maupun jaksa penyidik yang menangani perkara, termasuk di bidang nonteknis, melaksanakan tugas-tugas kedinasan secara profesional. Jaga citra kejaksaan. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang nantinya mencoreng institusi sendiri,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Jabat Kajari Morotai, Safri Muin Komitmen Kawal 88 Desa Bebas Korupsi

Morotai – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Morotai, Safri Abdul Muin berkomitmen menjaga 88 Desa di Pulau Morotai agar terhindar dari penyimpangan maupun dugaan tindak pidana korupsi.

Langkah ini dikakukan sebagai tindak lanjut program Jaksa Jaga Desa yang merupakan program dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang dilaunching di Kota Ternate.

Safri Abdul Muin saat dikonfirmasi rri.co.id, Jumat, 30 Oktober 2026 di ruang kerjanya mengatakan, program Jaksa Jaga Desa merupakan bagian dari program Jamintel yang menjadi petunjuk pimpinan sehingga akan maksimalkan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh program yang telah direncanakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan.

“Di Morotai itu ada program Jaksa Jaga Desa dari Jamintel. Pada prinsipnya, karena ini merupakan petunjuk pimpinan, kami akan maksimal mendampingi desa dari seluruh program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa,” ucapnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut juga sejalan dengan harapan Jamintel dan pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar seluruh desa dapat terhindar dari dugaan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Safri menyampaikan, di Kabupaten Pulau Morotai, terdapat sebanyak 88 desa yang tersebar di beberapa Kecamatan sehingga akan menjadi sasaran edukasi dan upaya pencegahan melalui program Jaksa Jaga Desa. “Selanjutnya kami akan melakukan edukasi pencegahan kepada seluruh desa,” jelasnya.

Melalui program Jaksa Jaga Desa, Safri berharap pendampingan dan edukasi hukum terhadap 88 desa dapat memperkuat pemahaman aparatur pemerintah desa mengenai tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran yang sesuai aturan, sekaligus mendorong pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini.


Sumber: RRI Ternate

Wagub Sarbin Sehe: Kemajuan Maluku Utara Butuh Pemuda Berempati

Ternate – Kemajuan Maluku Utara tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, maupun kekayaan sumber daya alam. Pembentukan karakter, semangat pantang menyerah, dan kepedulian sosial generasi muda justru menjadi fondasi kemajuan yang sesungguhnya.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu, 28 Oktober 2026.

Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya membangun generasi muda yang tidak hanya memiliki daya saing, tetapi juga karakter dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

“Kemajuan sejati dimulai dari manusia. Dari karakter. Dari hati yang mencintai Tanah Air, dari jiwa yang tidak menyerah, dan dari kepedulian terhadap sesama,” kata Sarbin di hadapan peserta upacara.

Menurut dia, semangat patriotisme, kegigihan, dan empati harus berjalan beriringan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam membentuk generasi muda yang mampu mengambil peran dalam pembangunan bangsa.

“Patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Sarbin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda di Maluku Utara, menjadikan peringatan Sumpah Pemuda sebagai momentum memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Ia menilai, tantangan generasi muda saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi perkembangan zaman, tetapi juga bagaimana menjaga nilai kebangsaan, solidaritas, dan kepedulian di tengah perubahan sosial.

Sembilan puluh delapan tahun lalu, tepatnya pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang menyatukan tekad melalui ikrar Sumpah Pemuda. Mereka menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia.

Ikrar tersebut menjadi tonggak penting persatuan nasional di tengah keberagaman. Semangat yang sama, menurut pesan dalam amanat Menpora, perlu diteruskan generasi muda melalui tindakan dan kontribusi nyata, bukan berhenti sebagai ingatan sejarah.

Upacara peringatan di Sofifi itu diikuti jajaran pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta perwakilan pelajar. Sarbin bertindak sebagai inspektur upacara.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia, termasuk Maluku Utara, tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengelolanya.


Sumber: RRI Ternate

Kementerian Kehutanan Serahkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial pada 14 KTH di Malut

Ternate – Program perhutanan sosial inklusif tersebut melibatkan 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pulau Makian. Total kawasan hutan yang mendapat persetujuan pengelolaan mencapai 1.948,44 hektare.

Dan perempuan sangat mendominasi penerima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Maluku Utara. Dari data rekapitulasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebanyak 275 perempuan tercatat sebagai anggota kelompok pengelola hutan atau sekitar 77,9 persen dari total penerima berdasarkan rincian demografi.  (Foto: Facebook/HarianMalut)

14 KTH Terima SK Untuk Kelola 1.948 Hektar Perhutanan Sosial di Maluku Utara

Ternate – Perempuan mendominasi penerima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Maluku Utara. Dari data rekapitulasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebanyak 275 perempuan tercatat sebagai anggota kelompok pengelola hutan atau sekitar 77,9 persen dari total penerima berdasarkan rincian demografi.

Program perhutanan sosial inklusif tersebut melibatkan 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pulau Makian. Total kawasan hutan yang mendapat persetujuan pengelolaan mencapai 1.948,44 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Basyuni Thahir, menjelaskan, keterlibatan perempuan menjadi salah satu karakteristik utama dalam program perhutanan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan rekapitulasi, jumlah perempuan mencapai 275 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 77 orang.

Di Kota Ternate, terdapat sembilan KTH dengan luas kawasan pengelolaan mencapai 935,44 hektare. Kelompok-kelompok tersebut melibatkan 255 kepala keluarga (KK), dengan rincian 177 perempuan dan 77 laki-laki sebagaimana tercantum dalam data demografi.

Sejumlah kelompok yang terlibat di antaranya KTH Ake Jere, KTH Gosora Sebualawa, KTH Ake Boki Dowora Pedu, dan KTH Marimoi Ngoni Futuru. Keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan tidak hanya menjadi ruang partisipasi laki-laki, tetapi juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyerahkan bantuan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Ternate pada Senin, 26 Oktober 2026.(Foto: FB/HM)

Sementara itu, di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, komposisi penerima SK sepenuhnya terdiri atas perempuan. Lima KTH dengan luas kawasan mencapai 1.013 hektare itu melibatkan 98 perempuan.

Kelima kelompok tersebut adalah KTH Makayat Hia, KTH Mode Tapso, KTH Makaeling, KTH Maka Tanawan, dan KTH Maka Amak. Seluruh anggota kelompok merupakan perempuan.

Dengan demikian, Pulau Makian menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan keterlibatan perempuan secara penuh dalam skema pengelolaan perhutanan sosial. Mereka tidak hanya menjadi penerima persetujuan pengelolaan kawasan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi dari sumber daya hutan di wilayahnya.

Penyerahan SK persetujuan perhutanan sosial tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di Ternate pada Senin, 26 Oktober 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, sekitar 90 persen pemegang SK perhutanan sosial dalam skema percontohan nasional tersebut merupakan perempuan.

Menurut Sherly, program ini tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengelolaan kawasan seluas 1.948,44 hektare itu diharapkan dapat mendorong perempuan di sekitar hutan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan akses legal terhadap kawasan hutan, kelompok masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan komoditas kehutanan sekaligus memperkuat sumber penghidupan rumah tangga.

Program perhutanan sosial inklusif ini juga memperlihatkan bahwa agenda konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan. Tantangannya kini terletak pada keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok, serta akses pasar bagi produk yang dihasilkan para pengelola hutan.


Sumber: RRI Ternate

Kadis Bustam: Rumah dan Taman Baca Harus Jadi Pusat Pengetahuan Dalam Produktifitas Masyarakat

Haltim – Penguatan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup didorong hingga ke pelosok desa. Masyarakat desa juga berhak punya akses pada sumber pengetahuan dan informasi guna meningkatkan kecakapan hidup dengan hadirnya perpustakaan desa, rumah baca dan taman baca masyarakat di desa.

Guna menghadirkan akses pada sumber pengetahuan dan informasi yang inklusif lewat pengembangan budaya literasi dan minat baca, pemerintah lewat Perpustakaan Nasional pada tahun 2024 mendukung penguatan 10.000 perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat (TBM). Peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa ini juga dilengkapi dengan pemberian buku-buku bacaan bermutu bagi anak dan buku keterampilan untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Timur Bustam Latawan, S.Pd, Kamis (30/10/2026), mengatakan bahwa, perpustakaan sebagai pusat pengetahuan perlu adaptif dan relevan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan di masyarakat serta memastikan akses sumber daya informasi bagi semua masyarakat.

”Perpustakaan harus bisa hadir mengikuti dinamika masyarakat di era digital dan fokus peningkatan literasi dan daya nalar masyarakat hingga ke pelosok desa,” kata Bustam Latawan, S.Pd saat di temui di ruang kerjanya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Bustam, ada kebutuhan serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan literasi di masyarakat. Dari hasil PISA 2022, skor literasi Indonesia turun 12 poin. Padahal, literasi menjadi fondasi dasar bagi tiap orang untuk mampu memanfaatkan sumber informasi teks dan nonteks untuk meningkatkan kualitas hidup.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memiliki 16 rumah baca dan sudah mempunyai NPP, dan memiliki 103 Perpustakaan Sekolah SD serta 47 Perpustakaan Sekolah SMP. Sementara di tahun 2023 Perpustakaan Halmahera Timur memiliki 1.276 Eksemplar, yang terdiri dari Rumah Baca Rimba 58 eksemplar, Rumah Baca Kartini 253 eksemplar dan Taman Baca Suara Faifiye 108 Eksemplar yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sementara SD Inpres 1 Binagara memiliki 129 eksemplar, SD Inpres Lolobata memiliki 129 eksemplar, SMP Negeri 2 Wasile 106, ⁠SMP Negeri 3 Maba 106 eksemplar, SD Inpres Buli Karya 129 eksemplar, ⁠MTS Ulil Alban 129 eksemplar, SD Wayamli 129 eksemplar.

Sementara bantuan untuk di tahun 2025 yang didistribusikan pada tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Timur adalah Rumah Baca Batu Raja 575 eksemplar, Rumah Baca Batu Raja 575 eksemplar, Rumah Baca Dodaga 575 eksemplar, Pustaka Insani Institute 440 eksemplar dan Taman Baca Suara Faifiye 557 eksemplar.

Peningkatan budaya litetasi hingga ke pelosok desa penting untuk mendongkrak kualitas budaya literasi bangsa. Kebiasaan membaca di masyarakat selain membaca kitab suci baru 45,72 persen.

”Perpustakaan, baik di sekolah maupun di masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk ikut mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan kolaborasi untuk meningkatkan minat baca, lokakarya menulis, hingga meningkatkan kemamapun berpikir kritis masyarakat,” ujar Bustam.


Reporter: Risno M

Festival Budaya Suku Sahu Jadi Pengingat Tradisi Tak Tergilas Zaman

Halbar — Festival Budaya Tradisional Suku Sahu yang diselenggarakan Sanggar U’a Re Awali bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi digelar di Desa Idamgamlamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (29/10/2026).

Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelestarian budaya dan adat istiadat Suku Sahu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Ketua Panitia, Alhendri Fara, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga eksistensi budaya adat Suku Sahu agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda, khususnya tradisi Tarian Legu Salai dan busana adat.

Menurutnya, perkembangan teknologi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengenal kebudayaan. Karena itu, pelestarian tradisi perlu dilakukan secara nyata agar budaya lokal tidak kehilangan tempat di tengah perubahan zaman.

“Intinya, maksud dan tujuan kegiatan Festival ini adalah menjaga dan menjadi tembok terhadap ancaman dan pengaruh AI dan teknologi terhadap eksistensi Budaya Adat Suku Sahu, khususnya Tarian Legu Salai dan Busana Adat Suku Sahu, karena budaya adalah identitas kita,” ujar Alhendri.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat masyarakat meninggalkan akar budayanya. Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Suku Sahu kepada masyarakat yang lebih luas, tanpa menghilangkan nilai, makna, dan keaslian budaya yang diwariskan leluhur.

Festival tersebut diikuti 16 peserta dalam lomba busana adat Suku Sahu dan enam regu dalam lomba Tarian Legu Salai. Para peserta merupakan utusan sanggar seni dan sekolah yang turut mengambil bagian dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi daerah.

Keterlibatan sanggar dan sekolah menjadi bagian penting dalam proses pewarisan budaya. Melalui ruang-ruang seperti ini, generasi muda tidak hanya mengenal busana adat dan tarian tradisional sebagai pertunjukan, tetapi juga memahami keduanya sebagai bagian dari identitas dan sejarah masyarakat Sahu.

Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, dalam sambutannya menekankan pentingnya pelestarian adat untuk merawat keberagaman dan menjaga peninggalan leluhur agar tidak punah.

“Peninggalan leluhur harus dirawat, jangan sampai peninggalan ini punah. Maka, cara terbaik adalah melestarikannya, baik tampil dengan busana adat, bahasa, dan ritual adat,” ujar Djufri.

Ia menilai, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah, komunitas adat, lembaga kebudayaan, maupun generasi muda. Dengan demikian, warisan leluhur dapat terus hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah dinamika pembangunan

Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, Linda Agustin Hidayati, menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu daerah yang menyumbangkan banyak warisan budaya di Provinsi Maluku Utara.

“Maluku Utara telah menetapkan 87 warisan budaya tak benda dan Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 14 yang berasal dari Suku Sahu,” ungkap Linda.

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Sahu terhadap kekayaan budaya Maluku Utara. Warisan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilindungi dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, Festival Budaya Tradisional Suku Sahu menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus menghapus tradisi. Perubahan zaman memang tidak dapat dihindari, tetapi identitas budaya tetap dapat dipertahankan melalui pendidikan, praktik adat, kegiatan seni, dan keterlibatan aktif generasi muda.

Bagi masyarakat Sahu, mempertahankan Tarian Legu Salai, busana adat, bahasa, dan ritual leluhur bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu. Upaya tersebut merupakan cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hadir dalam kehidupan masa kini dan masa depan.

Suku Sahu boleh berjalan mengikuti kemajuan zaman, tetapi tidak harus kehilangan jati dirinya. Festival ini menjadi pesan bahwa tradisi Suku Sahu tetap hidup, tumbuh, dan diwariskan—sebuah penegasan bahwa Suku Sahu tidak pernah tergilas zaman.


Reporter: Pres