BPBD Malut Siapkan Skenario Penanganan Banjir Lintas Instansi

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan skenario penanganan banjir dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, TNI-Polri, hingga sektor swasta. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Hidrometeorologi Basah 2026 untuk memastikan respons terhadap bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penyusunan dokumen tersebut menjadi upaya pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di Maluku Utara. Persiapan mencakup pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, pendataan peralatan, hingga kebutuhan logistik masing-masing instansi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penyusunan Renkon melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan menyempurnakan draf yang telah disiapkan BPBD.

Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI-Polri, akademisi, fasilitator Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pihak swasta.

“Tujuannya adalah bagaimana BPBD bersama seluruh stakeholder bisa membahas draf Renkon banjir ini. Kita ingin memastikan semua pihak memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi potensi bencana,” kata Fehby di sela kegiatan penyusunan Renkon Hidrometeorologi Basah Provinsi Maluku Utara 2026 di Hotel Bela, Ternate, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Fehby, dokumen tersebut tidak sekadar menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi acuan pembagian tugas dan pengerahan sumber daya ketika bencana terjadi.

Setiap instansi perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Pemetaan wilayah rawan serta tingkat kesiapsiagaan juga menjadi bagian dari perencanaan.

Pembagian tanggung jawab dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan saat penanganan banjir berlangsung. Dengan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara terpadu ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.

Fehby menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Keterlibatan instansi teknis dan unsur pendukung lainnya diperlukan, terutama dalam menangani dampak banjir yang membutuhkan penanganan infrastruktur, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Penyusunan dokumen Renkon dijadwalkan berlangsung hingga 29 Oktober 2026. Setelah draf disepakati seluruh pemangku kepentingan, BPBD akan melanjutkan tahapan dengan menggelar gladi lapangan atau latihan bersama yang direncanakan berlangsung di Sofifi.

Latihan tersebut dimaksudkan untuk menguji kesiapan setiap instansi sekaligus memastikan skenario penanganan yang telah disusun dapat diterapkan ketika bencana benar-benar terjadi.

“Melalui penyusunan Renkon dan latihan bersama ini, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Fehby.


Sumber: RRI Ternate

Sambut Pangdam Baru, Kemenkum Malut Libatkan Babinsa Dukung 1.185 Posbankum

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan TNI untuk memperluas akses penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung fungsi mediasi melalui 1.185 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Maluku Utara.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan sinergi dengan TNI menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.

Hal tersebut disampaikan Topan saat menghadiri ramah tamah dan kenal sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, di Hotel Bella, Ternate, Kamis malam, 29 Oktober 2026.

Menurut Topan, keterlibatan Babinsa dalam mendukung Posbankum menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang dapat mendekatkan akses penyelesaian persoalan hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan.

“Kemenkum Malut menyambut baik kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin bersama TNI. Selain menjaga stabilitas keamanan, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, menjaga perdamaian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ujar Topan.

Ia berharap kepemimpinan Pangdam Nefra Firdaus dapat memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi vertikal dalam menjalankan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi Maluku Utara yang memiliki wilayah geografis kepulauan, dengan delapan kabupaten dan dua kota. Kondisi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjawab tantangan pembangunan, memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kerukunan masyarakat.

Sementara itu, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus menyatakan komitmennya mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia menegaskan tugas Kodam tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program pemerintah sesuai tugas dan kewenangan TNI.

Bagi Kemenkum Maluku Utara, penguatan kerja sama dengan Kodam diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus memperkuat penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkum Maluku Utara, Muh. Kasim Umasangadji, menambahkan koordinasi antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan TNI diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Ramah Tamah Pangdam Moloku Kie Raha Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antarlembaga di Malut

Ternate – Kegiatan ramah tamah dan kenal sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, yang berlangsung di Hotel Bella Ternate, Kamis malam 29 Oktober 2026, menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga di Provinsi Maluku Utara.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Sarbin, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kerukunan, serta memperkokoh persatuan di wilayah Maluku Utara.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas pertahanan wilayah sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terlebih, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terbentang luas membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat.

“Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas konektivitas antardaerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami juga turut mengapresiasi kontribusi TNI dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarbin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyambut baik kehadiran Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.

Topan juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara TNI dan Kemenkum Malut, khususnya dalam pelaksanaan program strategis, termasuk keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung pelayanan dan mediasi permasalahan hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara.

“Kemenkum Malut menyambut baik kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin bersama TNI. Selain menjaga stabilitas keamanan, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, menjaga perdamaian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ungkap Topan.

Sementara itu, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, menyampaikan komitmennya untuk mendorong kemajuan Provinsi Maluku Utara melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait.

Ia menegaskan, kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas pertahanan dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga siap mendukung berbagai program pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan TNI.

“Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai instansi pemerintah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi bersama, sehingga mampu mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muh. Kasim Umasangadji. Ia menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Hubungan koordinasi yang baik antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan unsur TNI diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Kemenkum Malut Harmonisasi 133 Produk Hukum Daerah hingga Oktober

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara telah mengharmonisasi sebanyak 133 produk hukum daerah hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 102 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).

Dari total tersebut, harmonisasi dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan bahwa harmonisasi bukan sekadar tahapan formalitas, melainkan langkah penting dalam memastikan lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas serta memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

“Tujuan harmonisasi Ranperda dan Ranperkada adalah memastikan keselarasan, kesesuaian, serta tidak adanya pertentangan norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih aturan, serta menjamin agar peraturan yang dibentuk benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Topan, Jumat (30/10/2026).

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD agar dalam menyusun rancangan produk hukum daerah memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait pengaturan tindak pidana.

Menurutnya, kualitas penyusunan Ranperda hingga implementasi peraturan daerah nantinya akan menjadi bagian dari penilaian dan evaluasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

“Perda yang dilahirkan harus memiliki dampak positif. Sebab, produk hukum tersebut akan menjadi salah satu instrumen penilaian dalam Indeks Reformasi Hukum masing-masing daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kakanwil, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

Menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan memenuhi aspek formal maupun material, sekaligus memiliki landasan hukum yang tepat.

“Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada juga bertujuan menjaga agar rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Mia.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Maluku Utara, sebaran harmonisasi produk hukum daerah atas inisiasi pemerintah daerah meliputi Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebanyak 16 rancangan, Pemerintah Kota Ternate 5 rancangan, Kabupaten Halmahera Tengah 20 rancangan, Halmahera Utara 5 rancangan, Pulau Morotai 5 rancangan, Halmahera Selatan 11 rancangan, Kepulauan Sula 3 rancangan, dan Halmahera Timur 48 rancangan.

Sementara itu, usulan yang berasal dari DPRD meliputi Provinsi Maluku Utara sebanyak 4 rancangan, Halmahera Barat 2 rancangan, Halmahera Timur 5 rancangan, Halmahera Selatan 5 rancangan, serta Pulau Taliabu 1 rancangan.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

BPOM Perkuat Pengujian Obat dan Makanan di Tujuh Wilayah

Sofifi – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat koordinasi tujuh laboratorium di kawasan Regional Manado untuk meningkatkan kualitas pengujian obat dan makanan. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi kinerja laboratorium sekaligus pembenahan sistem pengawasan menjelang 2027.

Penguatan tersebut dibahas dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Regionalisasi Laboratorium Regional Manado di Balai POM Sofifi, Maluku Utara, pada 27–28 Oktober 2026. Forum yang berlangsung selama dua hari itu melibatkan tujuh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM, baik secara langsung maupun daring.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM, Mimin Jiwo Winanti, mengatakan inovasi dan peningkatan kapasitas laboratorium menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pengawasan obat dan makanan yang terus berkembang.

Menurut dia, kualitas pengujian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis laboratorium, tetapi juga konsistensi penerapan prosedur untuk menjamin validitas hasil pemeriksaan.

“Selain inovasi untuk menjamin validitas hasil pengujian, penerapan tiga lapis verifikasi harus dilakukan secara konsisten,” ujar Mimin saat membuka kegiatan tersebut.

Evaluasi ini mencakup kinerja sampling dan pengujian obat serta makanan sepanjang 2026. Peserta juga membahas berbagai kendala teknis dan operasional yang dihadapi masing-masing UPT, termasuk penyusunan rencana sampling dan pengujian sesuai tugas setiap kedeputian di lingkungan BPOM.

Regionalisasi Laboratorium Regional Manado mencakup tujuh UPT, yakni Balai Besar POM di Manado, Balai Besar POM di Palu, Balai Besar POM di Gorontalo, Balai POM di Sofifi, Balai POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Banggai, serta Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Kepala Balai POM Sofifi, Ermanto Siahaan, mengatakan penyelenggaraan forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan standar kerja antarlaboratorium.

Dia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Balai POM Sofifi sebagai tuan rumah. Menurut Ermanto, kegiatan ini menjadi penyelenggaraan pertama Monev Regionalisasi Laboratorium Regional Manado di Sofifi, sekaligus kesempatan untuk memperluas pertukaran pengetahuan antar-UPT.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Manado sekaligus Koordinator Regional Manado, Hermanto, mengapresiasi partisipasi seluruh anggota regional, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti kegiatan secara daring.

Melalui forum tersebut, setiap UPT mendapat ruang untuk menyampaikan persoalan pengujian di wilayah masing-masing, bertukar pengalaman, serta merumuskan langkah perbaikan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Regionalisasi laboratorium diharapkan tidak sekadar menyatukan koordinasi pengujian, tetapi juga mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas teknis yang dimiliki setiap UPT. Dengan sistem kerja yang lebih terintegrasi, hasil pengujian diharapkan semakin berkualitas dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengawasan obat dan makanan.

Penguatan kolaborasi ini selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengujian pada 2027. Hasilnya diharapkan bermuara pada pengawasan produk yang lebih optimal dan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat serta makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.


Sumber: RRI Ternate

Inflasi Maluku Utara Tembus 5,72 Persen, Harga Rica Jadi Sorotan

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat intervensi untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Lonjakan harga bawang, rica, dan tomat (barito), terutama cabai, menjadi perhatian setelah inflasi tahunan Maluku Utara tercatat mencapai 5,72 persen.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Koordinasi dengan distributor dan pedagang perlu diperkuat agar pasokan tetap tersedia dan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Hal itu disampaikan Sarbin saat menghadiri Forum Pedagang Peduli Inflasi Maluku Utara di Aula Maitar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis, 29 Oktober 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, inflasi tahunan Maluku Utara mencapai 5,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 144,69. Komoditas barito, khususnya cabai atau rica, menjadi salah satu penyumbang tekanan harga.

Salah satu langkah yang mulai ditempuh pemerintah daerah adalah memperluas sumber pasokan dari luar Maluku Utara. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, misalnya, mendatangkan cabai langsung dari Kabupaten Sleman dan Kota Malang.

Sarbin mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang periode akhir tahun yang berpotensi meningkatkan permintaan.

“Kami berharap asosiasi pedagang barito tidak merasa dilangkahi oleh pemerintah. Ini murni bentuk kehadiran pemerintah untuk menekan tingginya inflasi dan mengantisipasi lonjakan harga menjelang akhir tahun melalui operasi pasar,” kata Sarbin.

Di hadapan distributor dan pedagang, Sarbin menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh menjadi upaya yang merugikan pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, tetap menghormati kesempatan pedagang memperoleh keuntungan selama berlangsung secara wajar.

Namun, keuntungan tersebut harus disertai tanggung jawab sosial. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan, spekulasi harga, maupun tindakan yang sengaja memperburuk kelangkaan barang kebutuhan pokok.

“Keuntungan yang wajar perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Kita harus membangun praktik perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.

Forum tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemasok, distributor, dan pedagang eceran. Sarbin menilai keterbukaan informasi mengenai ketersediaan pasokan dan perkembangan harga penting untuk mencegah gangguan distribusi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait. Langkah ini diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Perdagangan Maluku Utara, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, jajaran dinas perdagangan dan pangan kabupaten/kota, pengusaha, pemasok, serta perwakilan pedagang barito.


Sumber: RRI Ternate

Pangdam Pertama Maluku Utara Diharapkan Perkuat Pemerataan Pembangunan

Ternate – Kehadiran Komando Daerah Militer (Kodam) di Maluku Utara diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.

Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat menyambut kedatangan Panglima Kodam (Pangdam) pertama Maluku Utara, Mayjen TNI Nefra Firdaus, bersama istrinya, Feny Firdaus, Kamis, 29 Oktober 2026.

Sarbin mengatakan, keberadaan Kodam menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah. Menurut dia, sinergi kedua institusi dibutuhkan untuk menjawab persoalan pembangunan, terutama pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Kehadiran Kodam menjadi arsitek penting bagi pembangunan Maluku Utara di masa yang akan datang,” kata Sarbin dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, Maluku Utara memiliki delapan kabupaten dan dua kota dengan wilayah administratif yang tersebar di sejumlah pulau. Kondisi geografis ini membuat pemerataan pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antardaerah.

Sarbin mengapresiasi kontribusi TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), termasuk pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. Program tersebut dinilai turut membantu pemerintah daerah membuka akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

Menurut Sarbin, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga perlu diikuti peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara merata. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada capaian ekonomi, tetapi harus menjangkau masyarakat di berbagai pulau.

Selain infrastruktur, ia menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia untuk mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sarbin juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman masyarakat Maluku Utara. Ia menyebut warisan Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan sebagai bagian dari sejarah peradaban yang membentuk kehidupan sosial masyarakat.

Di akhir sambutannya, Sarbin berharap kehadiran Pangdam pertama dapat mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah. Ia juga menyinggung pentingnya pengembangan Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam program nyata, terutama untuk menjawab tantangan konektivitas, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Obi Fishing Tournament Jadi Magnet Festival Harmoni 2026

Halmahera Selatan – Festival Harmoni Obi 2026 yang digelar Harita Nickel berlangsung selama dua hari, 24-25 Oktober 2026, di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Festival ini merayakan unsur lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi lokal yang saling terhubung. Rangkaiannya meliputi Obi Fishing Tournament (OFT) sebagai kegiatan utama, pertunjukan budaya, bazar UMKM, masak dan makan bersama, serta Malam Budaya Obi.

Obi Fishing Tournament, yang diikuti oleh warga Desa Kawasi dan Desa Soligi serta karyawan Harita Nickel, menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang disambut antusias oleh warga. Antusiasme itu terlihat pada Minggu pagi pekan kemarin, saat warga berbondong-bondong memadati pesisir dekat Pelabuhan Panji Baru, Desa Kawasi, menanti perahu-perahu yang kembali dari laut. Istri, anak, keluarga, hingga kerabat turut hadir menyambut peserta sekaligus melihat hasil tangkapan mereka.

Dari atas perahu yang baru saja merapat ke pesisir, Arjun Sarmin, warga Desa Kawasi, bersama seorang rekannya turun membawa ikan hasil tangkapan untuk ditimbang. Setelah semalaman melaut, mereka membawa pulang lima ekor ikan, terdiri atas dua ekor kakap, dua ekor sikuda (lencam), dan satu ekor kerapu.

Salah satu peserta memikul ikan hasil tangkapannya di pesisir Desa Kawasi yang tak jauh dari area Pelabuhan Panji Baru. (Foto: Harita Nickel/RRI).

Hasil tangkapan tersebut mengantarkan Arjun dan rekannya meraih juara pertama dengan 17 poin, unggul dua poin dari peringkat kedua dan empat poin dari peringkat ketiga. Penilaian dilakukan oleh dewan juri dari Asosiasi Permancingan Indonesia (APRI) berdasarkan jenis dan berat ikan sesuai ketentuan lomba. “Pokoknya laut Obi mantap,” ujar Arjun dengan penuh kegembiraan setelah nomor lomba timnya diumumkan sebagai juara.

Bagi Arjun, OFT 2026 menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kompetisi memancing. Kemenangan tersebut membuahkan hadiah uang tunai sebesar Rp8 juta. “Saya senang sekali bisa juara. Hadiah ini akan saya gunakan untuk membeli peralatan pancing yang baru,” ucapnya.

Cerita berbeda datang dari Harmin, peserta asal Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan. Ia meraih penghargaan kategori unik dalam turnamen tersebut. Saat memancing, Harmin mendapatkan ikan pari yang kemudian dilepaskan kembali sesuai aturan panitia.

Peserta diwajibkan melepaskan kembali jenis ikan tertentu, antara lain pari, hiu, ikan kakatua, dan napoleon, sesuai ketentuan panitia. Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong praktik memancing yang bertanggung jawab.

Land Acquisition Manager Harita Nickel Navis Mbata bersama Sekretaris Desa Kawasi Frans Datang, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Desa Kawasi secara simbolis melepas peserta Obi Fishing Tournament 2026 dengan mengibarkan bendera start. (Foto: Harita Nickel/RRI).

Bagi Harmin, laut bukanlah tempat yang asing. Ia telah melaut sejak lulus sekolah dasar, mengikuti kebiasaan masyarakat pesisir Soligi yang mengenal aktivitas menangkap ikan sejak usia muda. “Kebiasaan kita di Soligi itu pertama melaut ikut orang tua, setelah itu ikut tetangga, lalu kita punya perahu sendiri dan pergi melaut sendiri,” ujarnya.

Awalnya, Harmin melaut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya. Seiring waktu, hasil tangkapan tak hanya menjadi lauk di rumah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual kepada masyarakat.

Keikutsertaannya dalam OFT kali ini juga memberikan pengalaman baru. Selain menguji keterampilan memancing, kegiatan tersebut juga mempertemukannya dengan peserta dari latar belakang berbeda, termasuk warga Kawasi dan karyawan perusahaan. Menurut Harmin, kesempatan untuk saling mengenal menjadi salah satu hal berharga yang didapatkan dari turnamen tersebut. Ia pun berencana kembali berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun depan.

OFT 2026 berlangsung sejak Sabtu sore hingga Minggu pekan kemarin. Para peserta mulai melaut sekitar pukul 17.00 WIT dan kembali ke daratan pada keesokan harinya. Area perlombaan dibatasi hingga lima kilometer ke arah laut dari pesisir Desa Kawasi.

Berbagai jenis ikan berhasil dibawa pulang peserta, di antaranya kerapu, kakap, dan bubara, yang umum dikonsumsi masyarakat setempat. Lebih dari 270 peserta dari Desa Kawasi, Desa Soligi, dan karyawan Harita Nickel ambil bagian dalam turnamen ini.

“Saya bilang ke rekan saya, tahun depan kita harus ikut lagi. Ini pengalaman yang cukup baik bagi kita karena kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ada orang Kawasi yang tidak kenal orang Soligi. Di kegiatan seperti ini, kita bisa saling mengenal,” kata Harmin, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate