Bupati dan Wakil Bupati Halteng Bagi Ikan Segar Pada Masyarakat

Halmahera Tengah – Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil, pada Senin (26/10/2026) pagi, membagikan ratusan ikan segar pada masyarakatnya.

“Pagi ini saya dan pak wakil giat pembagian ikan segar ini, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin gemar mengonsumsi ikan demi kesehatan dan ketahanan pangan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menuju kehidupan yang sehat, kuat, dan sejahtera.  (Foto: Humas Pemda Halteng/IGMTV)

Dalam Muskercab DPC PKB, Wabup Taliabu Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan dan Perjuangkan Rakyat

Taliabu – Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong pembangunan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan La Ode Yasir saat menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus, Orientasi Politik, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Pulau Taliabu masa bakti 2026–2031, di Jaya Coffee and Resto, Desa Wayo, Minggu (25/10/2026).

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang akan dikukuhkan. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” kata La Ode Yasir dalam sambutannya.

Ia mengatakan, pengukuhan pengurus, orientasi politik, dan Muskercab merupakan bagian penting dari konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas kader, serta penguatan peran partai politik dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah.

Menurut dia, partai politik tidak hanya menjadi wadah untuk meraih kekuasaan, tetapi juga instrumen demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memberikan pendidikan politik, membangun kepemimpinan, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.

La Ode Yasir menilai, peran partai politik diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat Pulau Taliabu dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun berbagai bentuk pengabdian sosial.

Wakil Bupati Taliabu, La Ode Yasir (tengah) saat menghadiri kegiatan muskercab DPC PKB Taliabu. (Foto: Istimewa)

Karena itu, ia berharap DPC PKB Pulau Taliabu terus memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kader, serta mengedepankan politik yang santun, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Jadikanlah politik sebagai sarana untuk menyatukan, bukan memecah belah; membangun harapan, bukan permusuhan; serta menghadirkan solusi bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, La Ode Yasir mengatakan, Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari pemerataan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen daerah, termasuk partai politik, agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengajak seluruh kader PKB membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah, memperkuat kemitraan, serta mengambil bagian dalam menyukseskan program pembangunan dan visi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, yakni MUDA: Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif.

“Partai politik hadir sebagai solusi, bukan sekadar kompetitor dalam kontestasi, tetapi sebagai penggerak perubahan yang positif,” tegasnya.

Selain mendorong sinergi pembangunan, La Ode Yasir juga mengingatkan pengurus DPC PKB yang baru dikukuhkan agar menjaga integritas dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kerja nyata yang jujur dan konsisten. Karena itu, para pengurus partai diharapkan tidak hanya menjalankan tugas organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat hingga ke desa-desa.

Ia juga meminta agar program kerja yang disusun melalui Muskercab memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

La Ode Yasir berharap pengukuhan pengurus, orientasi politik, dan Muskercab DPC PKB Pulau Taliabu tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia kembali mengajak seluruh elemen politik dan masyarakat menjaga sinergi demi kemajuan daerah.

“Perbedaan dalam politik hendaknya tidak memisahkan tujuan kita, karena pada akhirnya kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya.


Sumber: JazurahNusantara

Pangdam Moloku Kie Raha Redam Ketegangan di Galela Selatan dengan Pendekatan Humanis

Halut – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menginstruksikan jajaran Kodim 1508/Tobelo untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam meredam ketegangan warga di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (23/10/2026) malam.

Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan tindak penganiayaan terhadap seorang warga Desa Igobula di kawasan perkebunan Kilometer 19. Peristiwa itu memicu reaksi sejumlah warga yang melakukan pemalangan jalan raya penghubung Tobelo–Galela sebagai bentuk tuntutan agar kasus tersebut segera ditangani oleh aparat penegak hukum.

Menyikapi situasi yang berkembang, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha memberikan arahan langsung kepada Dandim 1508/Tobelo agar mengambil langkah-langkah terukur dengan mengutamakan komunikasi bersama masyarakat. Upaya ini bertujuan menenangkan warga sekaligus mencegah meluasnya ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dandim 1508/Tobelo turun langsung ke lokasi kejadian sekitar pukul 20.45 WIT untuk berdialog dengan warga Desa Igobula. Melalui komunikasi tersebut, masyarakat diajak menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperkeruh keadaan.

Pendekatan persuasif ini menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif, sekaligus memastikan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus ditangani secara bijaksana dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menghormati proses hukum. Seluruh jajaran juga diminta meningkatkan kepekaan terhadap dinamika wilayah serta memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat.

Selain itu, sinergi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya terus diperkuat guna mencegah potensi konflik lanjutan.

Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha turut mengimbau masyarakat, khususnya warga Desa Igobula dan wilayah sekitarnya, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik serta memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penganiayaan tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Kodam, perbedaan pandangan dan persoalan sosial sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan jalur hukum, tanpa mengesampingkan nilai persaudaraan dan kebersamaan yang menjadi kekuatan masyarakat Maluku Utara.

Melalui langkah tersebut, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, membantu menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa demi terciptanya suasana damai dan kondusif di wilayah Maluku Utara.


Sumber: Redaksi Menara

Bupati Halteng Bersama Rombongan Kunjungi Ruas Jalan Kulo–Ekor

Halteng – Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji bersama rombongan melakukan ground check pekerjaan sirtu di ruas Jalan Kulo–Ekor, jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur.

“Alhamdulillah saya bersama Pak Wakil Bupati dan Tim Pemda Halmahera Tengah melakukan ground check pekerjaan sirtu pada ruas jalan Kulo–Ekor, jalur penghubung Halmahera Tengah dan Halmahera Timur,” demikian dilansir dari akun facebook.com milik Bupati Halteng Ikram M Sangadji, pada Minggu 26 Oktober 2026.

Bupati Halteng Ikram M Sangadji mengkroscek jalur Kulo–Ekor di Halteng, pada Minggu (25/10/2026). (Foto: Humas Pemda Halteng)

Dalam status di akun facebooknya, Bupati Ikram menjelaskan bahwa pada tahun 2023, saat ia menjabat sebagai pejabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah, dirinya sempat menerima kunjungan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, bersama pimpinan DPRD Haltim.

“Kami berdiskusi tentang percepatan akses penghubung dua negeri Fagogoru yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Dan Alhamdulillah, melalui upaya bersama Pemda Halteng dan Pemda Haltim, jalur Kulo–Ekor kini telah tersambung. Bahkan, masyarakat Ekor sudah mulai memanfaatkan jalur ini untuk berbelanja dan beraktivitas di wilayah Halteng,” ujarnya.

Bupati Ikram juga mengatakan pada Jumat kemarin, pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Direktur (Presdir) PT IWIP, salah satunya terkait percepatan pembangunan terminal komersial Bandara Cekel sebagai bagian dari persyaratan pembukaan penerbangan komersial.

“Kita belajar dari berbagai musibah dan gangguan transportasi bahwa konektivitas alternatif sangat penting bagi wilayah Halmahera, termasuk peran strategis Bandara Cekel,” tandasnya.

Sebuah kendaraan milik Pemda Halteng melintas di jalur Kulo–Ekor yang baru dirintis, pada Minggu (25/10/2026). (Foto: Humas Pemda Halteng)

Menurutnya, dengan terbukanya jalur Kulo–Ekor serta beroperasinya jalur Kobe–Lukolamo sebagai alternatif akses, ia berharap mobilitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh semakin singkat, dan pertumbuhan ekonomi Weda serta wilayah sekitarnya semakin terbuka.

“Fagogoru menyatukan kita. Pembangunan konektivitas mempererat persaudaraan dan membuka peluang kesejahteraan bagi semua masyarakat,” tutup Ikram.


Reporter: Nurni Abdullah

40 Media Lokal Dituduh Berperan Memberitakan Positif pada Perusahaan Harita Group

Halsel — Harita Group tercatat menyetujui pengeluaran sekitar US$6.000 untuk publikasi berita mengenai perusahaan di lebih dari 40 media selama Agustus 2022 hingga Januari 2023, menurut memo internal yang ditelaah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Memo tersebut menyebut persetujuan pengeluaran dilakukan oleh Stevi Thomas. Artikel yang dipublikasikan mengangkat kontribusi Harita terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta peran industri nikel dalam mendukung target emisi nol bersih.

Temuan ini menyoroti strategi komunikasi perusahaan di tengah persoalan lingkungan dan sosial yang turut menjadi perhatian dalam kegiatan pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara.

Pada 2018, konsultan internasional Hatch menyusun tinjauan teknis atas operasi peleburan Harita. Menurut dokumen yang ditemukan OCCRP dalam email internal perusahaan, laporan itu menyebut penggunaan bahan limbah berbahaya saat pembangunan fasilitas tanpa izin pemerintah.

Tinjauan tersebut juga mencatat sejumlah penilaian dampak lingkungan dan sosial yang belum diselesaikan.

Temuan itu merujuk pada isi laporan teknis yang ditelaah OCCRP. Penentuan pelanggaran hukum tetap memerlukan pemeriksaan dokumen perizinan dan penilaian oleh pihak berwenang.

Menurut memo internal, sekitar US$6.000 disetujui untuk penempatan berita mengenai Harita di lebih dari 40 media dalam kurun enam bulan.

Publikasi tersebut mengangkat narasi positif mengenai kontribusi ekonomi dan kesempatan kerja, serta prospek industri nikel dalam transisi energi.

Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama dengan setiap media, mekanisme pembayaran, maupun apakah seluruh pengeluaran yang disetujui benar-benar dicairkan. Karena itu, catatan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua artikel merupakan berita berbayar tanpa pengungkapan kepada pembaca.

Di sekitar kawasan operasi Harita, sejumlah warga Kawasi mengaitkan kegiatan pertambangan dengan kerusakan lahan pertanian, banjir, dan dugaan pencemaran air tanah.

Sebagian penduduk telah dipindahkan ke permukiman yang dibangun perusahaan dan disebut sebagai “desa ekologis”. Menurut laporan OCCRP, hanya sedikit warga yang masih tinggal di Kawasi lama.

Laporan itu juga menggambarkan persoalan banjir dan gangguan lingkungan di kawasan tersebut, termasuk dugaan luapan kolam pengendapan tambang yang memengaruhi permukiman.

Keluhan warga tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan teknis mengenai penyebab pencemaran. Penetapan sumber kontaminasi dan tanggung jawab hukum membutuhkan hasil pengujian lingkungan serta pemeriksaan otoritas terkait.

Catatan pengeluaran publikasi dan temuan tinjauan teknis memperlihatkan dua aspek berbeda dalam kegiatan Harita: komunikasi perusahaan kepada publik dan persoalan lingkungan yang dilaporkan di sekitar wilayah operasinya.

Keterbukaan mengenai konten bersponsor, independensi pemberitaan, kepatuhan perizinan, serta penanganan pengaduan warga menjadi hal penting untuk diperiksa lebih lanjut.

  • Sorotan Laporan: 
  • Investigasi OCCRP mengungkap memo internal yang mencatat persetujuan pengeluaran sekitar US$6.000 atau setara Rp90 juta untuk memuat berita tentang Harita Group di lebih dari 40 media pada Agustus 2022–Januari 2023.
  • Pada periode berbeda, tinjauan teknis yang disusun Hatch menyebut sejumlah persoalan terkait penggunaan limbah berbahaya dan penilaian dampak lingkungan serta sosial. Sementara itu, warga Kawasi mengeluhkan banjir, kerusakan lahan, dan dugaan pencemaran air di sekitar operasi tambang.

Sumber: Indobisnis

Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla, Satpamobvit Polres Pulau Morotai Patroli Dua Destinasi Wisata

Morotai – Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) Polres Pulau Morotai melaksanakan patroli rutin di kawasan wisata Pantai Armydock dan Air Terjun Raja, Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (24/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberikan rasa aman kepada pengunjung, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Patroli yang dimulai pukul 14.45 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Pamobvit Polres Pulau Morotai, AKP Hairun Drakel bersama personel Satpamobvit. Selain melaksanakan patroli keamanan, personel juga menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi Satpamobvit serta menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat di kawasan wisata.

Sebelum bergerak menuju lokasi sasaran, personel terlebih dahulu mengikuti apel persiapan atau Arahan Awal Pimpinan (AAP) yang dipimpin AKP Hairun Drakel. Selanjutnya, personel menuju lokasi patroli menggunakan kendaraan dinas R-4 Isuzu D-Max.

Di kawasan wisata Pantai Armydock, personel melakukan pemantauan situasi sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Pengunjung juga diingatkan untuk memperhatikan barang-barang bawaan serta meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas di kawasan wisata.

Dalam kesempatan tersebut, personel Satpamobvit turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila melihat indikasi maupun kejadian kebakaran melalui layanan kepolisian 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah menyelesaikan patroli di Pantai Armydock, personel melanjutkan kegiatan menuju kawasan wisata Air Terjun Raja. Di lokasi tersebut, petugas kembali melakukan pemantauan keamanan dan menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Satpamobvit Polres Pulau Morotai Patroli Dua Destinasi Wisata, Imbau Pengunjung Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla. (Foto: Humas Polres Morotai)

Personel juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran. Upaya pencegahan sejak dini dinilai penting untuk melindungi lingkungan, menjaga keselamatan pengunjung, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Kasat Pamobvit Polres Pulau Morotai AKP Hairun Drakel menegaskan bahwa patroli rutin di kawasan wisata merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan masyarakat dapat menikmati waktu berlibur dengan aman dan nyaman. Kehadiran personel di lapangan juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ia mengajak seluruh pengunjung dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengawasi barang bawaan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kegiatan patroli berakhir pada pukul 18.20 WIT. Selama pelaksanaan kegiatan di kedua kawasan wisata tersebut, personel tidak menemukan kejadian menonjol. Situasi kamtibmas terpantau aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Pulau Morotai terus mendorong sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih, serta bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.


Sumber: Humas Polres Pulau Morotai

Polres Morotai Olah TKP Kematian Remaja 17 Tahun di Desa Pilowo

Morotai – Polres Pulau Morotai menindaklanjuti laporan kematian seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (22/10/2026) malam.

Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bersama piket fungsi dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Pulau Morotai mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan keterangan terkait peristiwa tersebut.

Laporan diterima SPKT Polres Pulau Morotai sekitar pukul 23.20 WIT. Sementara itu, berdasarkan informasi awal kepolisian, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 18.50 WIT di kediaman korban.

Berdasarkan keterangan awal saksi, korban ditemukan dalam kondisi tergantung saat saksi kembali ke rumah setelah berkunjung ke rumah tetangga. Saksi kemudian meminta bantuan anggota keluarga untuk memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit.

Namun, setelah tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mendokumentasikan temuan awal sebagai bagian dari proses penanganan lebih lanjut.

Hingga laporan awal disusun, penyebab pasti peristiwa tersebut belum diketahui. Pihak keluarga menyatakan menerima kejadian itu dan tidak menghendaki dilakukannya autopsi.

Polres Pulau Morotai bergerak cepat menindaklanjuti laporan peristiwa kematian seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada Kamis (22/10/2026) malam. (Foto: Humas Polres Morotai)

Kapolres Pulau Morotai, AKBP drh. Dedi Wijayanto, S.H., melalui jajaran terkait, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kepolisian dan ditindaklanjuti secara profesional, responsif, serta humanis.

Polres Pulau Morotai juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai peristiwa tersebut maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat turut diingatkan untuk menghormati privasi keluarga yang sedang berduka dengan tidak menyebarkan foto atau konten yang dapat menambah beban mereka.

Selain itu, kepedulian terhadap keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar dinilai penting, terutama dengan membangun komunikasi yang baik serta memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan.

Untuk kebutuhan pelayanan kepolisian dan pelaporan keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.

Polres Pulau Morotai menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.


Sumber: Topikberita

Penembakan di Weda, Kuasa Hukum Stenli Mamala Desak Kapolda Malut Ungkap Keterlibatan Oknum Brimob

Ternate – Penembakan terhadap Stenli R. Mamala di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, pada 23 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WIT, memicu desakan keras kepada Kapolda Maluku Utara agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Kuasa hukum Stenli, Agus Tampilang, S.H., pada Jumat (23/10/2026), mendesak Kapolda Maluku Utara membentuk tim pemeriksa untuk mengungkap dugaan keterlibatan lima aknum anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam peristiwa pengejaran dan penembakan yang disebut dialami kliennya.

Ia juga meminta dugaan pengancaman dan percobaan pembunuhan yang disampaikan pihak korban diperiksa secara serius.

Bagi Agus, persoalan ini bukan sekadar perkara dugaan pencurian kabel milik perusahaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni dugaan penggunaan kekuatan bersenjata oleh aparat terhadap warga yang harus diuji berdasarkan hukum dan prosedur kepolisian.

Terlebih, menurut keterangan yang diterima pihak kuasa hukum, Stenli berada di dalam mobil bersama istri dan anaknya yang masih berusia delapan bulan ketika peristiwa tersebut terjadi.

“Kalau semangat penegakan hukum benar-benar dijalankan, tidak perlu menunggu kasus menjadi viral. Mengapa sampai saat ini anggota Brimob yang diduga melakukan penembakan belum ditindak?” tegas Agus.

Ia mempertanyakan sejauh mana penanganan perkara tersebut berjalan dan mendesak agar setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan, baik melalui mekanisme pidana maupun etik kepolisian.

Agus juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut mengawasi penanganan kasus tersebut. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Agus secara tegas mengingatkan agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang terkesan melindungi kepentingan perusahaan tertentu. Ia menilai, besarnya skala usaha PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk mengabaikan hak-hak warga negara.

“Jangan karena IWIP ini perusahaan besar, kemudian penegakan hukum lebih membela IWIP. Kalau IWIP merasa dirugikan, harus membuat pengaduan secara resmi,” ujarnya.

Menurut Agus, apabila perusahaan merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana, jalur hukum harus ditempuh melalui mekanisme yang sah. Aparat tetap memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, tetapi setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur.

Ia mempertanyakan dugaan pengejaran terhadap warga yang dikaitkan dengan perkara pencurian kabel hingga ke jalan-jalan, yang menurut keterangannya disertai penembakan.

“Jangan polisi menjadi bemper perusahaan untuk mengejar-ngejar tersangka atau para terduga pelaku sampai ke jalan-jalan dan melakukan penembakan seperti itu,” tegasnya.

Bagi Agus, dugaan tersebut harus diperiksa secara independen. Jika ditemukan pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pihak yang berkepentingan merupakan anggota institusi penegak hukum atau perusahaan besar.

Tak hanya menyoroti anggota yang diduga terlibat langsung, Agus meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan, mengarahkan, atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Ia juga menduga manajemen perusahaan mungkin tidak mengetahui seluruh rangkaian kejadian. Karena itu, menurutnya, pemeriksaan perlu mengungkap informasi yang sebenarnya, termasuk apakah ada pihak yang bertindak atas inisiatif sendiri atau membawa-bawa kepentingan perusahaan.

“Saya berharap penegakan hukum seperti ini dibuka seterang mungkin. Siapa yang menjadi otak penembakan dan siapa yang menyuruh melakukan penembakan, semuanya harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.

Agus menegaskan, apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan pihak perusahaan dalam memberikan perintah untuk melakukan tindakan melawan hukum, pihak tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ia menekankan bahwa dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif, bukan berdasarkan asumsi atau tuduhan semata.

Selain mendesak pengusutan dugaan penembakan, Agus mempertanyakan keabsahan laporan yang menjadi dasar penanganan perkara dugaan pencurian kabel milik perusahaan.

Ia meminta penyidik memastikan siapa pelapor resmi dalam perkara tersebut, dalam kapasitas apa laporan disampaikan, serta apakah pihak yang melapor memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan.

Menurut Agus, apabila muncul persoalan mengenai apakah laporan benar-benar dibuat oleh pihak yang berwenang, hal itu harus diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta dalam berkas perkara.

“Kalau memang IWIP tidak pernah melaporkan, maka perkara tersebut harus ditinjau kembali. Jangan sampai ada pihak yang bertindak atas nama perusahaan, padahal perusahaan sendiri tidak merasa dirugikan atau tidak mengetahui persoalan tersebut,” ujarnya.

Ia menduga perlu ditelusuri kemungkinan adanya oknum yang bertindak atas inisiatif sendiri demi memperoleh penilaian positif dari perusahaan. Namun, dugaan tersebut, kata dia, harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait kewenangan pelaporan, Agus berpandangan bahwa persoalan itu perlu diperiksa secara cermat, termasuk apakah pelapor bertindak langsung atau berdasarkan kuasa yang sah.

Secara hukum, keabsahan laporan dan pengaruhnya terhadap kelanjutan perkara tidak dapat ditentukan hanya dari ada atau tidaknya laporan langsung oleh direktur perusahaan. Hal itu bergantung pada jenis tindak pidana, ketentuan yang berlaku, kewenangan pelapor, serta fakta dalam berkas perkara.

Agus berharap Kapolda Maluku Utara tidak membiarkan dugaan penembakan tersebut berlalu tanpa kejelasan. Ia meminta penyidik mengungkap kronologi, memeriksa pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan bukti, serta memastikan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Menurutnya, perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Maluku Utara. Ketegasan aparat tidak cukup hanya ditunjukkan ketika menangani warga yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga harus terlihat ketika dugaan pelanggaran melibatkan anggota kepolisian sendiri.

Asas persamaan di hadapan hukum, kata Agus, harus berlaku bagi semua pihak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun besarnya kepentingan ekonomi.

Ia pun mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan perkembangannya disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.


Sumber: Topikberita