Mantan Kadisperindag Yudhitya Wahab dan PPK MHJ Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pasar Murah Rp7 Miliar

Ternate – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara umumkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara tahun 2021-2023, senilai Rp 7 miliar.

Kedua tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Maluku Utara Yudhitya Wahab dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disperindag Maluku Utara berinisial MHJ.

Penetapan tersangka tersebut, setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku Utara mengumpulkan barang bukti berkaitan dengan perkara.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik sebelumnya telah menggeledah Kantor Disperindag Maluku Utara di Sofifi, pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan pengadaan kegiatan pasar murah yang kini menjadi objek penyidikan.

Penetapan tersangka dibenarkan Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Matheos Matulessy lewat jumpa pers, di Kejati Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Senin (5/10/2026).

“Mereka ditetapkan karena telah cukup bukti,” tegas Matheos Matulessy.

Ia mengaku, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas belanja barang dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2021 sampai 2023 pada Disperindag Maluku Utara, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.602.824.429.

Ringkasan Berita:

  • Kejati Malut menetapkan mantan Kadisperindag Yudhitya Wahab dan PPK MHJ sebagai tersangka dugaan korupsi pasar murah 2021-2023 senilai Rp7 miliar.
  • Audit menemukan kerugian negara Rp2,602 miliar. Penyidik sebelumnya menggeledah Kantor Disperindag Malut dan mengamankan dokumen.
  • Kedua tersangka belum ditahan. Kejati akan memanggil dan memeriksa keduanya sebelum dilakukan penahanan.

Juru bicara Kejati Maluku Utara itu menegaskan bahwa pasal sangkaan yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Saat ini keduanya belum kita tahan setelah ini kita panggil dan periksa langsung kita tahan,” pungkasnya.


Sumber: TribunTernate

Daftar 10 Perusahaan Pemegang IUP Nikel di Bualemo Dinilai Ancam Sumber Air hingga Ekosistem Endemik

Banggai – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukan sedikitnya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel telah diterbitkan di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, hingga Juni 2026.

Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, mengungkapkan konsesi pertambangan tersebut membentang dari kawasan persawahan dan permukiman warga hingga hutan pegunungan, termasuk di sekitar kaki Gunung Tompotika.

“Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, keberlanjutan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi,” kata Taufik, di Palu, Rabu (30/9/2026).

Menurut Taufik, Bualemo merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai. Kecamatan ini juga masuk dalam wilayah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2021.

Dalam perda tersebut, Bualemo memiliki 2.532,79 hektare LP2B dan 46.610 hektare lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

“Keberadaan konsesi tambang berpotensi mengancam fungsi Bualemo sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Banggai,” ujar.

Temuan JATAM Sulteng berasal dari analisis tumpang susun (overlay) data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Geoportal MOMI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Juni 2026 dengan peta kawasan hutan Sulawesi Tengah berdasarkan SK Nomor 6624 Tahun 2021.

Hasilnya, sembilan dari 10 perusahaan pemegang IUP nikel teridentifikasi memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan di Kecamatan Bualemo.

Total luas konsesi yang berada di kawasan hutan mencapai 11.468,62 hektare atau sekitar 81,11 persen dari total wilayah konsesi yang dianalisis.

Rinciannya terdiri atas 12,77 hektare hutan lindung, 6.239,44 hektare hutan produksi, 554,10 hektare hutan produksi konversi, dan 4.662,30 hektare hutan produksi terbatas.

Dari 10 perusahaan pemilik IUP Nikel di Bualemo tersebut, PT Anugerah Bangun Makmur memiliki konsesi terbesar yang masuk kawasan hutan, yakni 3.509,44 hektare atau 86,23 persen dari wilayah izinnya.

Disusul PT Bumi Persada Surya Pratama 6080 seluas 2.455,08 hektare atau 83,11 persen, PT Banggai Mandiri Pratama 1.349,24 hektare (100 persen), dan PT Bumi Persada Surya Pratama 1861 seluas 938,76 hektare (100 persen).

Selanjutnya, PT Citra Molamahu tercatat memiliki 979,53 hektare konsesi dalam kawasan hutan atau 60,93 persen dari wilayah izinnya. PT Penta Dharma Karsa seluas 953,59 hektare (78,60 persen), PT Merpati Pratama Sukses 909,62 hektare (78,42 persen), serta PT Core Mineral Resources seluas 326,15 hektare (53,63 persen).

Sementara PT Integra Mining Nusantara Indonesia memiliki 47,22 hektare konsesi yang masuk kawasan hutan atau 100 persen dari wilayah izinnya.

Adapun PT Anugerah Sumber Bumi tercatat tidak memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan dalam hasil analisis tersebut.

Mengancam Habitat Satwa Endemik

Kawasan hutan Bualemo yang dikenal sebagai bentang alam Tompotika merupakan habitat berbagai flora dan fauna endemik Sulawesi.

Sejumlah satwa yang hidup di kawasan tersebut antara lain tarsius (Tarsius dentatus), rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), anoa (Bubalus depressicornis), kuskus beruang (Ailurops ursinus), dan babirusa (Babyrousa babyrussa).

JATAM menilai pembukaan hutan untuk kegiatan pertambangan berisiko menghilangkan habitat, memecah ekosistem, serta mengganggu ruang jelajah dan sumber pakan satwa.

Kerusakan hutan Tompotika juga dikhawatirkan memicu dampak berantai terhadap keberlangsungan populasi satwa endemik Sulawesi.

Karena itu, JATAM Sulteng memandang kawasan hutan Tompotika sebagai bentang alam ekologis penting yang harus dilindungi, bukan ruang ekspansi pertambangan nikel.

Persawahan dan Sumber Air Terancam

Konsesi pertambangan nikel di Bualemo membentang dari kawasan pegunungan hingga persawahan produktif. Sejumlah lahan pertanian di Desa Dwi Karya, Longkoga Timur, dan Lembah Tompotika atau Samaku berpotensi terdampak jika kegiatan pertambangan berlangsung.

Pembukaan lahan di wilayah hulu berisiko meningkatkan erosi dan sedimentasi yang dapat terbawa ke sungai-sungai utama di Bualemo.

Selain itu, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan pencemaran akibat logam berat dan material tambang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu fungsi sumber air yang selama ini digunakan masyarakat.

Berdasarkan survei JATAM Sulteng, sedikitnya terdapat dua mata air yang menjadi sumber kebutuhan vital warga, yakni Kuala 2 Athena dan Kuala Tanah Merah.

Kedua mata air tersebut diduga berada di dalam konsesi pertambangan dan dimanfaatkan masyarakat Desa Sampaka, Bualemo A, Bualemo B, hingga Longkoga.

Jika sumber air itu terganggu, warga berpotensi kehilangan akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan aktivitas sehari-hari.

Negara Wajib Melindungi Hak atas Air

Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian dari hak warga negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Regulasi ini menegaskan kewajiban negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, berkelanjutan, dan terjangkau.

Atas dasar itu, pemerintah berkewajiban mencegah kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air, menghilangkan sumber air, atau menghambat akses masyarakat terhadap air bersih.

Dalam konteks Bualemo, JATAM menilai rencana pertambangan nikel di sekitar sumber air dan kawasan hulu harus dikaji secara menyeluruh. Pemerintah diminta tidak mengabaikan potensi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

JATAM Desak Evaluasi Seluruh IUP

Atas temuan tersebut, JATAM Sulawesi Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sejumlah langkah.

Pertama, mengusulkan peninjauan kembali seluruh perizinan pertambangan nikel di Kecamatan Bualemo kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kedua, menghentikan setiap rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi mengancam lahan pertanian pangan berkelanjutan, persawahan produktif, kawasan hulu, dan sumber air masyarakat.

Ketiga, melakukan audit perizinan dan audit lingkungan secara terbuka serta melibatkan masyarakat. Audit tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, status kawasan hutan, dokumen lingkungan, serta potensi tumpang tindih dengan wilayah pertanian dan sumber air.

Keempat, mengusulkan pencabutan atau penciutan izin yang masuk kawasan hutan Tompotika dan berpotensi merusak habitat satwa endemik Sulawesi.

Kelima, membuka seluruh informasi perizinan dan dokumen lingkungan kepada publik, termasuk peta konsesi, dokumen AMDAL, rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta informasi mengenai sumber air dan kawasan lindung.

JATAM Sulteng menegaskan, persoalan pertambangan nikel di Bualemo bukan sekadar urusan investasi. Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan ekologis, masa depan pangan, hak masyarakat atas air, hingga keberlangsungan satwa endemik Sulawesi.

Tanpa peninjauan menyeluruh dan perlindungan terhadap kawasan hutan, lahan pangan, serta sumber air, aktivitas pertambangan nikel di Bualemo dinilai berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial berkepanjangan.


Sumber: KabarSulteng

FMSM Bongkar Dugaan Masalah PT IGIP di Morowali, dari PHK hingga Dugaan Perusakan Mangrove

Morowali – Front Masyarakat Sambalagi Menggugat (FMSM) menggelar aksi demonstrasi di kawasan PT International Green Industrial Park (IGIP), Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (30/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka tuding terjadi di lingkungan PT IGIP di Morowali, mulai dari dugaan penyelewengan, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes) Sambalagi.

Koordinator Lapangan FMSM, Irfan Mualim, menilai PT IGIP di Morowali tidak menjalankan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) sebagaimana mestinya.

Ia juga menduga terdapat praktik yang melibatkan pihak perusahaan dan oknum lokal untuk kepentingan pribadi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah komitmen penyerapan tenaga kerja lokal yang disepakati pada 2023. Menurut Irfan, hingga kini alokasi maupun realisasi perekrutan tenaga kerja lokal belum terpenuhi secara maksimal.

“Hingga saat ini, alokasi serta realisasi perekrutan tenaga kerja belum dipenuhi secara maksimal,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai perusahaan justru mengabaikan hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, padahal mereka semestinya mendapat prioritas dalam kesempatan kerja.

FMSM juga merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, yang mengatur kewajiban perusahaan atau investor untuk memprioritaskan tenaga kerja daerah.

Selain persoalan jumlah pekerja, FMSM menyoroti penempatan tenaga kerja lokal yang disebut hanya berada pada level staf. Mereka meminta perusahaan membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk menduduki jabatan strategis.

FMSM turut mempersoalkan keputusan PT IGIP yang disebut memutus kerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lokal dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali.

Menurut FMSM, PBM lokal memiliki rekam jejak yang baik dan tidak memiliki persoalan teknis dalam menjalankan kegiatan bongkar muat.

Mereka menduga keputusan tersebut tidak lepas dari intervensi Kepala Desa Sambalagi, Roy Bualo, yang disebut berupaya menggeser keterlibatan pengusaha lokal.

FMSM juga menuding adanya dugaan hubungan bisnis pasokan solar industri antara Roy Bualo dan PT IGIP.

Mereka mengaitkan persoalan itu dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan mengenai penguasaan pasar dan tindakan menghalangi pelaku usaha lain.

FMSM juga merujuk UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemitraan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang karyawan bernama Mario.

FMSM menyebut PHK tersebut dilakukan secara mendadak dan menilai kasus itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.

Sebelum surat PHK diterbitkan, Mario disebut mendapat panggilan klarifikasi dari Kepala Desa Sambalagi. Bahkan, menurut FMSM, kepala desa bersama orang tua Mario mendatangi kantor IGIP pada malam hari.

FMSM menilai keterlibatan aparat desa dalam persoalan hubungan industrial tersebut telah melampaui kewenangannya dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap pekerja.

Atas persoalan itu, mereka meminta manajemen PT IGIP mengevaluasi Joana yang disebut berperan sebagai penerjemah sekaligus penghubung komunikasi pimpinan, serta Hanif selaku HR Supervisor.

FMSM secara khusus mendesak perusahaan mencopot Hanif dari jabatannya karena diduga menerbitkan surat PHK secara sepihak dan melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

FMSM juga mengungkap dugaan penimbunan kawasan mangrove di Dusun III Ujung Barat, Desa Sambalagi, yang disebut menggunakan alat berat jenis excavator milik PT IGIP.

Mereka menduga lahan yang ditimbun merupakan kawasan konservasi pesisir yang dilindungi.

Tak hanya itu, FMSM menyebut lahan tersebut diduga diperjualbelikan oleh Roy Bualo kepada Ridwan, yang disebut bukan warga Desa Sambalagi, pada 14 Agustus 2026 dengan nilai transaksi Rp95 juta.

Menurut FMSM, transaksi tersebut didukung kuitansi dan menggunakan klaim sebagai tanah desa, bahkan disebut mencakup lahan hingga ke garis bibir laut.

Mereka menilai dugaan aktivitas tersebut perlu diselidiki karena berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan penguasaan tanah.

FMSM merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan Pasal 109, serta ketentuan pidana terkait penguasaan atau pengalihan hak atas tanah.

Selain persoalan lingkungan, FMSM mengungkap dugaan pengalihan aset kendaraan operasional milik PT IGIP bernomor polisi B 9833 SBM, yang sebelumnya disebut berkode unit VIP 05.

Kendaraan tersebut diduga kini dikuasai secara pribadi oleh oknum kepala desa.

FMSM menduga persoalan itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga penggelapan aset. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut dengan merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, FMSM menuntut PT IGIP menyelesaikan kewajiban ganti rugi atas dampak banjir yang disebut merusak alat pencarian nafkah warga dari luar desa yang berada di Sambalagi.

Salah satu kerugian yang disorot adalah kerusakan parah kendaraan operasional Gran Max milik Rosma Dewi. FMSM menilai hingga kini belum ada iktikad baik dari manajemen perusahaan untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

Mereka juga meminta manajemen PT IGIP tidak menjadikan masukan Roy Bualo maupun Joana sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. FMSM menduga masukan tersebut lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Atas berbagai persoalan tersebut, FMSM menyampaikan enam tuntutan kepada PT IGIP dan pihak terkait.

Pertama, menuntut perusahaan menepati komitmen prioritas tenaga kerja lokal, termasuk memberikan kesempatan kepada warga daerah menduduki posisi strategis.

Kedua, mendesak pembatalan PHK terhadap Mario, pemulihan hak-hak ketenagakerjaannya, serta penghentian segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja lokal.

Ketiga, meminta PT IGIP memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan peminjaman excavator untuk aktivitas penimbunan kawasan mangrove yang disebut melibatkan Roy Bualo.

Keempat, mendesak perusahaan mengembalikan hak kelola PBM lokal Morowali dan APBMI Morowali dalam kegiatan bongkar muat secara transparan tanpa intervensi pihak tertentu.

Kelima, meminta PT IGIP bersama Pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya Bupati Morowali, memediasi penyelesaian seluruh persoalan yang disampaikan.

Keenam, mendesak Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan perusakan dan jual beli ilegal kawasan mangrove, indikasi praktik mafia solar yang melibatkan oknum Pemdes Sambalagi, serta dugaan gratifikasi dan pengalihan aset kendaraan operasional perusahaan.

FMSM memperingatkan akan kembali menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan.

“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi dan persekusi terhadap warga lokal terus dilanjutkan, FMSM bersama seluruh elemen masyarakat akan mengonsolidasikan aksi gelombang perlawanan dan pemblokiran total aktivitas operasional PT IGIP,” tegas Irfan.


Sumber: KabarSulteng

Bentrok Warga Matarape dan Karyawan PT Askon, 6 Orang Luka-luka, 75 WNA Diamankan di Polda Sulteng

Palu – Sebanyak 75 warga negara asing (WNA) diamankan polisi setelah bentrokan antara warga Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, dengan pihak PT Askon.

Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, menyampaikan, 75 WNA tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) , pada Minggu (4/10/2026), untuk menjalani pemeriksaan terkait bentrokan yang terjadi di area operasional perusahaan.

AKBP Reza mengatakan polisi masih mendalami penyebab konflik serta dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut.

“Dalam penanganan konflik antara masyarakat dan PT Askon di Matarape, kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini mereka sudah dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam,” kata Reza.

Ia menjelaskan, bentrokan tersebut mengakibatkan lima warga mengalami luka akibat benda tajam. Luka yang dialami para korban rata-rata berupa sabetan di bagian kaki dan tangan. Selain itu, satu WNA juga dilaporkan mengalami luka.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan dan alat berat milik perusahaan. Polisi mencatat lima unit alat berat dan lima mobil mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Reza mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh pihak imigrasi, status 75 WNA tersebut masih sebagai saksi. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam bentrokan.

“Untuk saat ini status mereka masih saksi. Pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung,” ujarnya.

Pasca-bentrokan, kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) dilaporkan telah terkendali. Personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara bersama personel Brimob dan Polres Morowali telah disiagakan di lokasi operasional PT Askon.

Polisi juga memastikan kondisi warga mulai membaik. Reza meminta pemerintah daerah ikut mencari solusi atas persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

“Kami mengimbau perusahaan dan warga agar menahan diri. Polisi masih mendalami proses hukum terkait tindak pidana yang terjadi,” tegasnya.

Setuasi memanas dan mnejadi ricuh setelah aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Berawal dari Protes Debu Jalur Hauling

Informasi yang dihimpun, konflik bermula dari aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026).

Warga memprotes polusi debu pekat dari aktivitas pengangkutan material perusahaan. Debu dari kendaraan yang melintas di jalur hauling disebut beterbangan hingga memasuki kawasan permukiman.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan mulai mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar jalur angkutan.

Warga kemudian mendesak perusahaan segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan debu yang ditimbulkan aktivitas operasional tersebut.

Sekitar pukul 10.01 WITA, perwakilan manajemen PT Askon turun menemui massa untuk melakukan komunikasi dan mediasi.

Dalam pertemuan itu, warga meminta perusahaan segera merealisasikan pengendalian debu di sepanjang jalur hauling yang dilalui truk pengangkut material.

Namun, komunikasi antara warga dan pihak perusahaan berlangsung alot.

Merasa tuntutan mereka belum mendapat respons memuaskan, massa kemudian memblokade jalan hauling menggunakan batang kayu, bambu, dan bentangan spanduk protes.

Situasi semakin memanas ketika sekelompok karyawan perusahaan yang diduga merupakan WNA mendatangi lokasi aksi dengan membawa senjata tajam dan besi.

Kelompok tersebut disebut melakukan perlawanan terhadap warga yang sedang berunjuk rasa hingga memicu bentrokan fisik.

Insiden itu mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Bentrokan juga berujung pada kerusakan kendaraan dan alat berat di area operasional perusahaan.

Hingga kini, polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.


Sumber: KabarSulteng

Pasca Bentrok, Polisi Himbau Warga Matarape Tahan Diri

Morowali – Polres Morowali mengimbau warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menahan diri di tengah ketegangan yang terjadi di sekitar area operasional PT Askon (PT Astima Konstruksi), Jumat (2/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini, sebagai langkah untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi meminta masyarakat tidak mudah terpancing provokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri.

Ketegangan di Matarape disebut berkaitan dengan keresahan warga terhadap dampak aktivitas perusahaan, salah satunya debu yang muncul akibat kegiatan hauling material di sekitar permukiman.

Kondisi tersebut kemudian memicu reaksi masyarakat yang meminta adanya penanganan terhadap dampak aktivitas operasional perusahaan.

Kapolres Morowali mengatakan kepolisian terus melakukan pengendalian situasi di lapangan dengan pendekatan persuasif dan tetap tegas.

Pengamanan juga melibatkan personel Polres Konawe Utara karena lokasi site PT Askon berada lebih dekat dengan wilayah hukum Polres Konawe Utara.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat di Desa Matarape agar senantiasa menahan diri, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak berwenang,” kata AKBP Reza Khomeini.

Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan masyarakat maupun berujung pada pelanggaran hukum.

“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujarnya.


Sumber: TribunPalu

Bentrokan Warga Lokal dengan WNA di Morowali Disebabkan Kampung Mereka Dikepung Debu Tebal

Morowali – Bentrokan yang melibatkan warga lokal dengan warga negara asing (WNA) di wilayah perbatasan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan perbatasan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) pada Jumat, 2 Oktober 2026 kemarin, adalah protes dari warga Matarape soal debu jalan hauling yang melintas di perkampungan mereka.

Sekitar 50 orang warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, mendatangi lokasi perusahaan untuk melakukan aksi protes pada dua menajemen perusahaan, yaitu PT Anugrah Sakti Konstruksi (Askon) dan PT Astima Konstruksi.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar perusahaan segera menyirami jalanan yang dilintas truck besar yang memasuki perkampungan mereka sekligus memberikan biaya ganti rugi atau biaya kompensasi perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak polusi udara.

Menurut beberapa pendemo perusahaan sengaja abaikan polusi udara dan membiarkan jalanan mereka dipenuhi dengan debu tebal yang ditimbulkan oleh aktivitas truck pengangkut material (jalan hauling) perusahaan yang keluar masuk di pemukiman perkampungan dan mengganggu kesehatan warganya.

Sejumlah warga melempari alat berat jenis dump truck milik perusahaan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Dalam akisnya itu sempat tertunda karena tiba-tiba waktu ibadah sholat jumat sekaligus menunggu dialog dengan jajaran menajemen perusahaan. Namun tiba-tiba aksi brutal itu meledak disaat beberapa warga negara asing (WNA) dari warga negara china yang merusak beberapa mobil milik pendemo yang terparkir di badan jalan milik perusahaan.

Aksi perusakan itu sempat dilerai oleh pihak keamanan perusahaan. Namun mereka tetap ngotot menggerakan alat berat sejenis eksavator  untuk menghancurkan beberpa unit mobil milik pendemo.

Melihat kondisi mobil rinsek dan rusak berat, massa mulai terpancing emosi dan menyerang ke befak perushaan untuk mencari beberapa tenaga kerja asing, namun keburu dievakuasi oleh pihak perusahaan. Aksi warga mulai melakukan perusakan dalam perusahaan yaitu menghancurkan beberapa unit dump truck yang terparkir, termasuk membakar beberapa unit mobil LV, dan membakar beberapa alat berat seperti ekscavator dan motor graider.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini bersama personel Polres Konawe Utara  langsung turun ke lokasi untuk meredam situasi melalui pendekatan persuasif serta meminta seluruh masyarakat menahan agar diri.

Hingga berita ini dipublikasi, situasi di lokasi perusahaan sudah kondusif dan normal kembali.

Para pelaku perusakan dari kedua belah pihak baik dari WNA saat ini sedang diperiksa oleh kepolisian setempat. Mereka akan di jadwalkan di pulangkan ke negara asal, karena dikhwatirkan akan terjadi bentrokan susulan, karena ulah beberapa oknum WNA tersebut.

Polisi setempat juga tidak mau mengambil resiko, mereka juga meminta pada pihak perusahaan agar segera memulangkan para tenaga kerja Asing tersebut ke negara asalnya.


Reporter: Amin R

Si Ratu Pungli Dilapas Wanita Pondok Bambu Jaktim Dinonaktifkan dari Jabatan

Jakarta – Inilah dia sosok perempuan yang bernama Nur Mariyana Putri yang disebut-sebut sebagai salah satu dari dua petugas Rutan Pondok Bambu yang dinonaktifkan dan ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menjalani pemeriksaan terkait informasi dugaan pungli (pungutan liar) dilapas perempuan tersebut.

Nur Mariyana Putri adalah Kepala Rutan Pondok Bambu, ia memiliki pengalaman di sejumlah unit pemasyarakatan. Pada 2023, Nur Mariyana Putri tercatat sebagai Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas | Depok.

Sorotan terhadap Nur Mariyana muncul karena sebelumnya ia disebut sebagai salah satu dari dua petugas Rutan Pondok Bambu yang dinonaktifkan dan ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menjalani pemeriksaan terkait informasi dugaan pungli.

Sementara dalam temuan terbaru, Ombudsman mengungkap adanya informasi pungutan dengan nilai mencapai Rp250 juta bagi warga binaan yang ingin menggunakan handphone di dalam rutan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan informasi tersebut diperoleh ketika tim melakukan pemantauan langsung ke Rutan Pondok Bambu pada 15 September 2026.

“Kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar. Jadi, untuk mereka pindah kamar, ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp 500 ribu, dan untuk masuk bisa mereka bisa menggunakan HP di Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp 250 juta,” kata Syafrida dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menurut Ombudsman, informasi mengenai pungutan tersebut disampaikan langsung oleh warga binaan kepada tim saat melakukan pengawasan.

Selain dugaan pungutan untuk penggunaan handphone, Ombudsman juga mendapat informasi mengenai biaya “turun kamar” atau pindah kamar yang disebut mencapai Rp500 ribu.


Sumber: Ombudsman RI

10 Tambang Nikel Terbesar di Indonesia, 4 Perusahaan Penghasil Nikel Terbesar di Dunia

Sulawesi – Indonesia dikenal sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Sebanyak 40 persen produksi nikel, bersumber dari negara Indonesia.

Selain itu, nikel juga dianggap sebagai komoditas penting dan digadang-gadang sebagai primadona, seiring tingginya permintaan kendaraan listrik.

Indonesia kini penghasil nikel terbesar di dunia, dimana ini erat kaitannya dengan permintaan tinggi dari pasar global seperti China dan Korea. Ke depan, peluang nikel ini sangat besar. Harganya pun naik terus, bahkan diprediksi bisa sampai US$ 26.000 per ton.

Seperti Kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk kategori perusahaan tambang nikel (emiten/produsen), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) adalah dua nama perusahaan tambang terbesar.

• Proyek Teluk Weda (Maluku Utara): Situs tambang dan kawasan industri nikel terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Weda Bay Nickel bersama Tsingshan Holding Group.
• Pulau Obi (Maluku Utara): Dikelola oleh Harita Nickel (PT Halmahera Persada Lygend), menjadi salah satu produsen dan pusat pemurnian nikel serta nikel sulfat terbesar.
• Sorowako (Sulawesi Selatan): Pusat tambang legendaris yang dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk dengan cadangan dan produksi nikel matte yang sangat besar.
• Morowali (Sulawesi Tengah): Kawasan industri dan pusat tambang besar yang terintegrasi dalam Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
• Kolaka (Sulawesi Tenggara): Wilayah dengan pusat cadangan dan luas lahan tambang nikel daratan terbesar di Indonesia, salah satunya dikelola oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Kawasan Industri & Pengolahan Terbesar
PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP): Kompleks industri nikel terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, kawasan ini menguasai pangsa pasar besar dalam hilirisasi nikel.

Perusahaan Tambang Nikel Terbesar
PT Vale Indonesia Tbk (INCO): Produsen nikel tertua dan salah satu yang terbesar, berpusat di Sorowako, Sulawesi Selatan, serta memiliki wilayah operasi luas di Sulawesi.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang terkemuka yang mengelola cadangan nikel luas di Pomalaa, Kolaka, hingga Maluku Utara.
Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk – NCKL): Raksasa pertambangan dan hilirisasi nikel yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara.

  • Sulawesi Tenggara jadi wilayah tambang nikel terbesar RI dengan 198 ribu hektar.
  • PT Vale dan IMIP pegang peran utama di Sorowako dan Morowali.
  •  Tambang baru di Papua Barat (Pulau Gag) berpotensi jadi penggerak ekonomi masa depan.

Berikut ini adalah rincian pusat dan perusahaan nikel yang katagori masuk dalam 10 besar di Indonesia:

1. PT Aneka Tambang TBK (ANTM)

Perusahaan ini merupakan salah satu pemain utama dalam industri nikel Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi nikel, tetapi juga berkolaborasi dengan PT Industri Baterai Indonesia, LG Energy Solution, dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited untuk menyuplai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Laba bersih ANTM pada tahun 2021 mencapai Rp1,8 triliun, menunjukkan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional.

Perusahaan nikel di Indonesia yang pertama ada PT Aneka Tambang TBK yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan bijih nikel. Perusahaan dengan kode BEI (Bursa Efek Indonesia) ANTM ini bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia (IBC), LG Energy Solution (LGES), dan Contemporary Amperex Technology Co.

Limited (CATL) sebagai produsen bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Sebagai salah satu perusahaan emiten di sektor pertambangan dan logam, PT Aneka Tambang TBK masuk ke dalam produsen emas terdiversifikasi yang berorientasi pada ekspor.

Di tahun 2021, perusahaan ini berhasil mencatat laba bersih hingga Rp1,8 triliun dengan total pendapatan sebesar R38 triliun. Adapun wilayah tambang yang dimiliki PT Aneka Tambang TBK tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, meliputi:

  • Pulau Maniang: Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
  • Kecamatan Pomalaa: Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
  • Kecamatan Lasolo: Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
  • Kecamatan Asera dan Molawe: Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
  • Kecamatan Maba dan Maba: Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

2. PT Vale Indonesia TBK (INCO)

PT Vale Indonesia, memegang peranan penting sebagai produsen nikel matte dengan pendapatan mencapai Rp8,3 triliun. Pada tahun 2021, INCO mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 38 persen dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya. Wilayah pertambangan INCO tersebar di beberapa lokasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Timur.

Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan tambang nikel di Indonesia yang juga masuk ke dalam daftar BEI dengan kode INCO. Perusahaan ini menjadi produsen nikel matte dengan catatan pendapatan sebesar Rp8,3 triliun.

Nilai tersebut merupakan pencapaian terbesar mereka yang naik sebesar 38 persen dari pendapatan semester pertama di tahun 2021. Adapun sejumlah wilayah pertambangan yang dikuasai oleh PT Vale Indonesia TBK, meliputi:

  • Blok Soroako: Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah)
  • Blok Suasua: Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
  • Blk Pomalaa: Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
  • Blok Bahodopi: Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan)

3. PT Central Omega Resources Tbk (DKFT)

PT Central Omega Resources Tbk didirikan tahun 1995.

Sejak tahun 2008, perusahaan mulai  terjun di bidang pertambangan bijih nikel dan pada tahun 2011, perusahaan mulai mengekspor bijih nikel ke luar negeri. Dalam waktu yang relatif singkat, Perusahaan sudah mampu memproduksi bijih nikel sebanyak 3 juta ton per tahun.

Tambang bijih nikel perusahaan berlokasi di Sulawesi , yang merupakan salah satu sumber cadangan nikel laterite terbesar di dunia, tepatnya di Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan, pengolahan mineral, dan perdagangan hasil tambang. Meskipun mengalami kerugian pada kuartal pertama tahun 2023, DKFT sebelumnya berhasil mencatat laba hingga Rp6,93 miliar pada kuartal pertama tahun 2022. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam penyediaan bijih nikel dan feronikel di Sulawesi Tengah.

4. PT Ifishdeco Tbk (IFSH) PT Ifishdeco Tbk (IFSH)

PT Ifishdeco TBK adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih mentah nikel. Perusahaan ini juga melakukan berbagai kegiatan bisnis meliputi eksplorasi, pengembangan, dan penjualan nikel yang berbasis di wilayah Sulawesi Tenggara.

PT Ifishdeco TBK dengan kode IFSH ini mendapat pencapaian fantastis sepanjang tahun 2021 dengan penjualan bersih sebesar Rp906,25 miliar dengan laba bersih sebesar Rp159,07 miliar.

Di awal tahun 2023 ini, IFSH membukukan laba bersih sebesar Rp20,4 miliar. Nilai ini dianggap kurang memuaskan jika dibandingkan dengan pencapaian mereka di kuartal pertama 2022 sebesar Rp36,6 miliar. Bergerak di bidang pertambangan, pengolahan mineral, dan perdagangan hasil tambang. Meskipun mengalami kerugian pada kuartal pertama tahun 2023, DKFT sebelumnya berhasil mencatat laba hingga Rp6,93 miliar pada kuartal pertama tahun 2022. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam penyediaan bijih nikel dan feronikel di Sulawesi Tengah.

5. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)

PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan kode KKGI menjadi salah satu perusahaan tambang yang menjadi incaran investor. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran pertamanya pada Juli 1991 dengan jumlah saham yang terjual sebanyak 4,5 juta lembar dengan harga penawaran Rp5.700 per lembar saham.

Di tahun 2023, perusahaan ini mulai melakukan ekspansi produksi nikel di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara dengan target produksi sebanyak 600 ribu ton.  Selain itu, perusahaan ini juga berencana meningkatkan produksi dan distribusi tambang batu bara sebanyak 4 ton sesuai dengan tingkat permintaan pasar.

6. PT Bintang Delapan Mineral PT Bintang Delapan Mineral

Bagian dari Bintang Delapan Group, memiliki konsesi luas di Morowali, Sulawesi Tengah. Dengan fasilitas pemurnian atau smelter nikel, perusahaan ini memainkan peran kunci dalam penyediaan nikel di wilayah tersebut.

7. PT Timah Tbk

Perusahaan tambang dengan kode saham TINS ini bergerak di bidang produsen dan eksportir logam timah. Kegiatan usaha utamanya mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan produsen nikel.

Berdasarkan website resmi mereka, perusahaan ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,04 triliun di tahun 2022. Ini menjadi pencapaian terbesar mereka mengingat di tahun 2022 tengah terjadi fluktuasi harga jual logam timah yang sangat tinggi.

8. PT Trimegah Bangun Persada (Harita Group)

Perusahaan ini merupakan bagian dari Harita Group yang menonjol di Kawasi, Maluku Utara, Halmahera Selatan. Melalui anak usahanya, Halmahera Persada Lygend, perusahaan ini memiliki pabrik nikel sulfat terbesar di dunia di Pulau Obi, dengan kapasitas produksi mencapai 240 ribu ton per tahun. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menjadi pemain utama dalam industri nikel Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik secara global.

9. PT PAM Mineral Tbk

PT Pam Mineral Tbk berdiri pada tanggal 15 Januari 2008 ini bergerak di bidang pertambangan mineral nikel. Perusahaan ini juga menawarkan saham dengan kode NICL yang beroperasi di dua wilayah yang tersebar di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Emiten tambang produsen nikel NICL membukukan laba bersih sebesar Rp58,05 miliar sepanjang kuartal pertama tahun 2023.

10. PT Harum Energy Tbk

Perusahaan nikel di Indonesia selanjutnya ada PT Harum Energy Tbk dengan kode emiten HRUM. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang pertambangan batu bara, namun per tahun 2021, mereka mulai merambah bisnis komoditas nikel.

Berkat itu perusahaan ini berhasil membukukan laba bersih senilai US$103,02 juta atau naik 60,2 persen dari realisasi laba bersih di kuartal pertama tahun lalu yang hanya US$62,80 juta.


Sumber: Pt Antam/Pt Vale