Publik Pertanyakan, Tahun ini Tunjangan Anggota Dewan Kota Ternate Tembus Rp41,9 Miliar

Ternate — Besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Di tengah beredarnya rekaman yang disebut memuat permintaan kenaikan gaji, tunjangan, hingga pokok-pokok pikiran (pokir), publik kini ikut mempertanyakan besaran fasilitas keuangan yang diterima para wakil rakyat.

Penelusuran terhadap regulasi daerah menunjukkan bahwa tunjangan DPRD tidak hanya berupa penghasilan dan tunjangan melekat lainnya. Ada pula tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi yang diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Dalam Perwali Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2020, tunjangan perumahan ditetapkan sebesar Rp26 juta per bulan untuk Ketua DPRD, Rp24,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp12,5 juta untuk anggota. Tunjangan transportasi ditetapkan Rp11 juta per bulan.

Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan. Perwali Nomor 34 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga atas Perwali Nomor 59 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.

Selanjutnya, Perwali Nomor 21 Tahun 2021, yang mulai berlaku 3 Januari 2022, kembali mengatur penyesuaian tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Ternate.

Berdasarkan penelusuran pemberitaan terhadap ketiga regulasi tersebut, alokasi tunjangan tercatat sekitar Rp9,45 miliar pada 2020, Rp9,37 miliar untuk periode 10 bulan pada 2021, dan sekitar Rp41,922 miliar untuk periode 2022–2025.

Dalam ketentuan yang berlaku mulai 2022, tunjangan perumahan disebut sebesar Rp29,5 juta per bulan untuk Ketua DPRD, Rp27,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp20 juta untuk anggota.

30 Anggora DPRD Kota Ternate Periode 2024-2029 saat dilantik. (Foto: IST/HM)

Sementara tunjangan transportasi ditetapkan Rp18 juta per bulan. Dengan demikian, dua komponen tersebut jika dijumlahkan menjadi Rp47,5 juta per bulan untuk Ketua, Rp45,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp38 juta untuk setiap anggota DPRD.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya tunjangan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana angka tersebut dihitung, apa dasar kajiannya, dan apakah seluruh pembayaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sorotan semakin menguat karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 kemudian diubah melalui PP Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pemberitaan mengenai persoalan ini, ketentuan tersebut disebut mengharuskan penetapan tunjangan perumahan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara.

Karena itu, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan, kajian harga sewa rumah, standar kendaraan, serta dasar hukum pembayaran tunjangan setelah perubahan regulasi nasional tersebut.

Yang paling penting dicatat adalah, besarnya tunjangan atau adanya sorotan terhadap regulasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Kepastian mengenai kepatuhan pembayaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, regulasi yang berlaku, serta hasil audit atau pemeriksaan lembaga berwenang.

Besaran tunjangan tersebut juga memantik reaksi masyarakat. Seorang warga mengaku kesal melihat perbedaan kondisi antara masyarakat yang harus bekerja keras dengan pendapatan dan fasilitas yang diterima para wakil rakyat.

“Ampong tong karja siang malam mau mampos, tapi gaji bagitu saja. Ini dorang dudu-dudu manis, gaji deng tunjangan pe basar,” ungkap warga dengan nada kesal.

Menurutnya, masyarakat tidak mempersoalkan hak yang memang diatur dalam peraturan. Namun, ketika uang yang digunakan bersumber dari APBD, publik berhak mengetahui secara jelas dasar penetapan dan realisasi pembayarannya.

“Kalau memang ada aturan yang mengatur, buka saja secara terang. Rakyat berhak tahu uang daerah digunakan untuk apa dan bagaimana angka itu dihitung,” ujarnya.

Pemkot Ternate dan DPRD Kota Ternate perlu menjelaskan secara terbuka regulasi yang menjadi dasar pembayaran, kajian yang digunakan dalam menentukan besaran tunjangan, serta realisasi anggaran setiap tahun.

Sebab, ketika puluhan miliar rupiah uang publik dialokasikan untuk hak keuangan DPRD, masyarakat bukan hanya membutuhkan angka, tetapi juga dasar hukum, perhitungan, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.

Publik kini menunggu, apakah Pemkot dan DPRD Ternate bersedia membuka seluruh dasar perhitungan tunjangan tersebut kepada masyarakat atau tidak?.


Sumber: Sofifi.redmol.id

Ratusan Lahan Kebun Masyarakat di Dua Desa Halut-Halbar Dilahap Si Jago Merah, Warga Hanya Pasrah

Halbar – Musim kemarau yang sudah terjadi dua bulan belakangan ini, menyebabkan sejumlah lahan kebun milik warga di dua desa di Desa Akelamo Cinga-Cinga, kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dan di Desa Akelamokao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dilahap si jago merah.

Penyebab kebakaran belum juga terkonfirmasi secara detail oleh pemerintah setempat, namun di duga kuat penyebabnya api berasal dari puntung rokok yang dibuang  atau sisa-sisa pembakaran tumpukan kayu kebun milik warga diwilayah itu. Media ini mencoba menelusuri berbagai sumber dari keterangan warga pemilik kebun yang juga ikut hangus terbakar mengatakan bahwa sumber api berasal dari sisa putung rokok yang dibuang oleh pengendara.

Namun ada juga warga yang mengatakan bahwa sumber api berasal dari gesekan bambu kering yang menyebabkan percikan api. Informasi lain yang diperoleh dari berbagai sumber bahwa api semula terjadi di pinggiran jalan raya Trans Halmahera Tobelo-Sofifi yaitu disekitar Dusun Lame, Desa Akelmao Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara.

Dari situlah kata warga penyebab kebakaran itu terjadi dan hingga merembet ke berbagai lahan kebun warga yang berada di dua desa tersebut. Semula warga mencoba ikut memadamkan dengan alat seadanya namun karena api makin membesar dan merambat ke lahan kebun warga yang lain, sehingga api tidak bisa dikendalikan. Memasuki minggu kedua ini, si jago merah terus membesar dan terus menjalar kemana-mana dari lahan yang satu ke lahan yang lain.

Warga di dua desa tersebut sudah berusaha berjebaku ikut memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena api makin membesar dan merambat ke lahan yang lain sehingga mereka juga ikut kuwalahan dan hanya mampu memadamkan yang seadanya. Hingga kini Si jago merah tidak pernah lelah dan belum ada tanda-tanda api akan padam, baik siang maupun malam, api tidak mau padam dan terus merembet ke lahan kebun warga yang lain.

Dari musibah itu, warga pemilik lahan hanya bisa pasrah melihat tanaman mereka terbakar habis rata dengan tanah.

Bahkan sampai berita ini dipublikasi, si jago merah belom juga redah, api terus menjalar dan membesar ke berbagai tempat, di dusun Gusidi dan di perkebunan kelompok milik warga dua desa saat ini api terus merambat dan makin membesar. Pemilik lahan di kebun kelompok saat ini masih bersiaga penuh jika lahan mereke diserbu oleh si jago merah. Meraka hanya mengantisipasi dengan menyediakan mesin pompa air atau mesin alkon untuk menyiram tanaman mereka yang bisa mereka selamatkan.

Informasi sebelumnya juga dikabarkan bahwa api juga merambat masuk ke area pemukiman warga di desa Akelamo Cinga-Cinga, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di belakang sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Bahri Akelamo. Disitu warga bergotong royong mengangkut air seadanya untuk menyiram api yang mrembet ke lahan kebun warga dan memghanguskan ratusan tanaman merka. Dari kekompakan warga tersebut, pada larut malam api sudah bisa kendalikan, namun warga tetap waspada dengan adanya api susulan.

Sementara itu, sejumlah mobil pemadam kebakaran (damkar) juga ikut diarahkan ke lokasi kebakaran di dua desa tersebut. Petugas damkar hanya bisa memadamkan api yang bisa mereka jangkau, namun petugas juga tidak bisa berbuat banyak karena area lokasi di Dusun Gusidi sangat susah dijangkau oleh mobil damkar. Akhirnya warga di dua desa hanya bisa pasrah ketika melihat api makin membesar dan menghanguskan tanaman mereka yang ada di dusun Gusidi, dusun Gamsungi, dusun Toas dan sekitarnya.


Reporter: Tim Media

Panitia Matangkan Persiapan Rakernas PJS 2026 di Batam, Gusmanedy Optimistis Berjalan Sukses

Batam — Panitia Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Rakernas PJS 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 4–5 November 2026 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Pemantapan persiapan tersebut dibahas dalam rapat panitia yang digelar di Sun Bread, Sekupang, Batam, Selasa (22/9/2026).

Rapat dihadiri unsur pengurus DPP PJS, Ketua DPD PJS Kepulauan Riau Gusmanedy Sibagariang, serta jajaran panitia Rakernas, di antaranya Budiono, Ramhot, Jebril Malau dan Bendahara Panitia Gopok Sibagariang. Turut hadir Bendahara DPD PJS Kepri Robinson Lumban Batu.

Pertemuan tersebut difokuskan pada perkembangan kesiapan panitia menjelang Rakernas, termasuk koordinasi antarpanitia serta berbagai kebutuhan teknis dan nonteknis agar agenda nasional organisasi tersebut dapat terlaksana sesuai rencana.

Panitia juga mulai menyelaraskan pembagian tugas serta kesiapan daerah sebagai tuan rumah. Koordinasi dinilai penting mengingat Rakernas akan menghadirkan jajaran organisasi PJS dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua DPD PJS Kepulauan Riau, Gusmanedy Sibagariang, mengatakan semangat dan kekompakan yang ditunjukkan panitia menjadi modal penting untuk menyukseskan Rakernas PJS 2026.

Gusmanedy, yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Utama melalui PWI, optimistis Batam mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi agenda nasional tersebut.

“Melihat semangat dan keseriusan kawan-kawan panitia, kami optimistis Rakernas PJS pada 4–5 November 2026 dapat berjalan sukses di Kota Batam. Tentunya seluruh persiapan harus terus dimatangkan sejak sekarang, baik teknis pelaksanaan maupun koordinasi antarpanitia,” kata Gusmanedy.

Menurutnya, Rakernas tidak hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan program kerja PJS dalam menghadapi perkembangan dunia pers dan tantangan profesionalisme wartawan.

Ia berharap seluruh panitia tetap menjaga komunikasi dan kekompakan sehingga setiap kebutuhan pelaksanaan dapat diselesaikan secara bertahap sebelum hari pelaksanaan.

Sebagai tuan rumah, DPD PJS Kepri bersama panitia daerah menyatakan siap berkoordinasi dengan DPP PJS untuk memastikan rangkaian Rakernas berjalan tertib dan lancar.

Rakernas PJS 2026 di Batam nantinya diharapkan menjadi forum untuk mengevaluasi program organisasi, merumuskan agenda kerja ke depan serta memperkuat komitmen PJS dalam mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan di Indonesia.


Reporter: ERIS

Apakah Boleh Campur Bensin dengan Beda Oktan?

Jakarta – Kondisi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) kerap memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kebolehan mencampur bensin yang punya kadar oktan (Research Octane Number/RON) berbeda. Meski secara perhitungan kadar oktan campuran bisa meningkat, tindakan ini ternyata tidak direkomendasi pabrikan maupun ahli teknik mesin.

Pada dasarnya, setiap jenis bensin dari RON 90 hingga 98 sudah disesuaikan dengan rasio kompresi mesin kendaraan yang tercantum dalam buku panduan manual.

Penggunaan BBM dengan RON yang terlalu rendah dapat membuat kinerja mesin tidak optimal, sedangkan RON yang terlalu tinggi berisiko membuat dapur pacu menggelitik serta meningkatkan suhu secara drastis.

Selain masalah kompresi, mencampur dua jenis BBM yang berbeda, misalnya RON 90 dengan RON 95 atau 98, justru memicu efek negatif pada mesin kendaraan. Hal ini disebabkan perbedaan formula dan kandungan zat aditif pada masing-masing bensin.

Tri Yuswidjajanto Zaenuri, dosen teknik mesin ITB, menjelaskan pencampuran BBM memiliki efek negatif karena ketimpangan kandungannya yang bisa membuat perlindungan mesin berkurang drastis.

“Maka nanti dosisnya (zat aditif) akan turun setengahnya. Secara oktan mungkin kita dapat kalau mencampur (bensin), tapi bahayanya deposit (kerak) justru naik,” kata Tri.

Penurunan fungsi aditif detergen ini berpotensi meninggalkan sisa kotoran atau deposit pada saluran bahan bakar hingga ruang bakar.

Akibatnya, komponen klep bisa kotor dan lama-kelamaan merusak bagian piston yang dapat berujung pada kerusakan fatal hingga mesin macet total.

Bagi pengendara yang ingin beralih ke jenis BBM dengan kadar RON secara aman, terdapat dua metode yang dapat diterapkan.

Pengendara bisa mengosongkan tangki terlebih dahulu sebelum diisi bensin baru, atau bisa langsung mengisinya dan melanjutkan dengan pengisian penuh (full tank) pada jadwal berikutnya agar manfaat RON yang sesuai dapat dirasakan secara optimal.


Sumber: CNN Indonesia

Polda Malut Perkuat Kamtibmas Lewat Safari Subuh di Galala

Sofifi – Polda Maluku Utara terus memperkuat pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Salah satunya melalui kegiatan Safari Subuh yang menjadi ruang silaturahmi dan penyampaian pesan Kamtibmas kepada warga.

Jajaran Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Maluku Utara bersama Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melaksanakan Safari Subuh Keliling di Masjid At-Taqwa, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 05.00 WIT tersebut diikuti jamaah setempat. Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Moch. Irvan, turut hadir dan menyampaikan sambutan serta pesan pembinaan kepada jamaah.

Dalam kesempatan itu, masyarakat diajak berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, persoalan Kamtibmas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Safari Subuh juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin Fatahuddin. Jamaah diajak memperkuat keimanan, menjaga persaudaraan serta mempererat kerukunan antarwarga.

Kolaborasi Polda Maluku Utara dan Kanwil Kemenag melalui Safari Subuh tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan kepercayaan antara aparat dengan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan bahwa masyarakat merupakan mitra penting dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Keamanan dan kerukunan, menurutnya, perlu dijaga secara bersama melalui komunikasi dan kepedulian antarwarga.


Sumber: SamudraTimur

Saat Reses, Nurlaela Syarif Siap Dukung MUVI Malut Cetak Generasi Muda Berbakat

Ternate – Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, memberikan dukungan terhadap pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda melalui ajang lomba pentas bernyanyi yang digelar Komunitas Maluku Utara Vokalis Indonesia (MUVI).

Dukungan tersebut disampaikan Nurlaela saat menghadiri kegiatan MUVI Season Kids 4 “Menaklukkan Dunia” yang berlangsung di Jatiland Mall Kota Ternate, Minggu (13/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Nurlaela memberikan sambutan sekaligus motivasi kepada 16 finalis kategori anak yang tampil dalam ajang tersebut. Ia juga mengapresiasi pengurus MUVI dan panitia yang telah menyediakan ruang bagi pelajar, khususnya tingkat sekolah dasar (SD), untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan olah vokal.

Menurut Nurlaela, kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda reses DPRD Kota Ternate untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengembangan potensi generasi muda yang aktif berkarya melalui komunitas.

“Saya apresiasi kepada pengurus MUVI dan panitia acara sekaligus bersyukur telah bersama-sama mengajak kami, perwakilan masyarakat, untuk berkolaborasi bagi bakat dan minat generasi muda. Menurut saya, generasi Ternate untuk bakat vokal dan bernyanyi sangat banyak. Lewat ajang yang digelar Komunitas MUVI inilah bakat tersebut dapat tersalurkan,” ujar Nurlaela.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate itu mengatakan, fungsi DPRD tidak hanya menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan edukasi mengenai peraturan daerah (perda).

Karena itu, dalam agenda reses kali ini, Nurlaela turut merangkaikan kegiatan tersebut dengan sosialisasi dua perda, yakni Perda Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi serta Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN).

“Tugas kami di DPRD selain menerima aspirasi, kami juga harus melaksanakan sosialisasi terhadap amanah regulasi. Penting menurut saya kali ini memberikan edukasi tentang dua perda, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2017 tentang P4GN saat menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan,” jelasnya.

Nurlaela menyebut isu literasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, minat baca dan budaya literasi di Kota Ternate masih perlu diperkuat, meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi yang mengatur gerakan literasi.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ancaman penyalahgunaan narkotika yang dinilai mulai menyasar kalangan remaja dan generasi muda.

“Bagi saya ini menjadi catatan serius. Sebagus apa pun perda yang telah ditetapkan, tanpa diikuti dengan upaya edukasi, sosialisasi, karya dan kerja nyata, tidak akan berbanding lurus dengan kondisi faktual yang ada,” katanya.

Nurlaela menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya edukasi kepada masyarakat. Ia menyebut agenda reses tetap dijalankan sesuai jadwal, termasuk dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan positif yang melibatkan generasi muda.

“Meski anggaran reses belum cair, namun karena sudah masuk waktunya, kami tetap melaksanakan kegiatan untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada generasi muda agar menjadi generasi literasi dan menghindari bahaya narkoba,” pungkasnya.


Sumber: SamudraTimur

Warga Tabona Soroti Proyek Jalan Hotmix di Lingkungannya Rusak Lagi

Ternate – Proyek pekerjaan jalan hotmix yang disebut melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate di Kelurahan Tabona, RT 09/RW 03, Kecamatan Ternate Selatan, mendapat sorotan dari masyarakat Tabona.

Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan jalan tersebut, pada Rabu (9/9/2026). Pasalnya, proyek dengan panjang sekitar 270 meter itu disebut mengalami kerusakan hanya dua hari setelah pekerjaan dilakukan.

Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat yang menilai pekerjaan jalan diduga tidak dikerjakan secara optimal. Warga juga mempertanyakan transparansi proyek karena di lokasi pekerjaan tidak terlihat papan informasi proyek.

Ketiadaan papan proyek membuat masyarakat mengaku kesulitan mengetahui informasi penting terkait pekerjaan, termasuk besaran anggaran, sumber anggaran, pelaksana proyek, serta waktu pelaksanaan.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Warga meminta Kejari Ternate memanggil dan meminta klarifikasi Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak kontraktor untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran proyek.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti keluhan tersebut secara transparan guna memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Warga juga meminta Dinas PUPR Kota Ternate memberikan penjelasan mengenai proyek tersebut, termasuk nilai kontrak, sumber pembiayaan, nama perusahaan pelaksana, serta pengawasan pekerjaan di lapangan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas PUPR Kota Ternate maupun pihak kontraktor terkait keluhan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan dan tidak adanya papan informasi proyek.


Sumber: SamudraTimur

Rumpon Milik Nelayan Ditertipkan, Petugas dan Kepala PPN Ternate Tak Mau Bertanggungjawab

Ternate – Penertiban rumpon dan aktivitas kapal penangkap ikan ilegal di perairan Maluku Utara mendapat sorotan dari kalangan nelayan dan pelaku usaha rumpon. Persoalan tersebut dinilai tidak semestinya hanya berujung pada tindakan penertiban, tetapi juga harus diikuti pembinaan dan pendampingan, khususnya terhadap nelayan kecil.

Penertiban tersebut diketahui memiliki dasar kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Maluku Utara dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan petugas di lapangan dinilai terlalu keras. Sejumlah rumpon disebut dibiarkan hanyut saat dilakukan penertiban.

“Kalau memang sifatnya pembinaan, apalagi terhadap nelayan kecil yang juga merupakan pengusaha rumpon skala kecil, jangan serta-merta dilakukan penindakan seperti itu. Rasanya arogan sekali,” ujar sumber yang menyampaikan persoalan tersebut, kepada media ini, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, keberadaan rumpon milik nelayan kecil tidak dapat disamakan begitu saja dengan aktivitas kapal penangkap ikan ilegal. Karena itu, pendekatan pembinaan dan pemberian pemahaman mengenai aturan perizinan dinilai jauh lebih penting sebelum dilakukan tindakan.

Dalam persoalan ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra masyarakat nelayan. PPN diharapkan dapat menjadi penghubung antara nelayan dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengurusan perizinan rumpon.

Salah satu instansi yang dinilai dapat menjadi rujukan adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), yang sebelumnya dikenal sebagai Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Instansi tersebut juga memiliki satuan kerja di Ternate.

“Peran pelabuhan yang merupakan rekan masyarakat nelayan adalah bagaimana memosisikan diri sebagai penghubung antara masyarakat nelayan dengan teman-teman yang mengerti terkait pengurusan perizinan rumpon,” katanya.

Ia menilai, informasi awal mengenai mekanisme perizinan semestinya dapat diberikan kepada masyarakat melalui PPN Ternate. Dengan demikian, nelayan tidak hanya berhadapan dengan tindakan penertiban ketika terjadi persoalan di lapangan.

“PPN juga dinilai sangat tidak pro terhadap masyarakat nelayan karena tidak bisa melakukan penetrasi terhadap pengurusan izin tersebut. Padahal informasi awal tentunya merupakan bagian dari peran PPN,” ujarnya.

Sorotan lainnya muncul saat sejumlah nelayan dan pelaku usaha rumpon mendatangi kantor PSDKP di kawasan PPN Ternate untuk menyampaikan aspirasi secara damai pada 9 atau 10 September 2026 kemarin.

Dalam aksi tersebut, masyarakat disebut ingin mempertanyakan tindakan penertiban rumpon yang dilakukan di perairan Maluku Utara.

Namun, Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, disebut tidak menemui langsung para nelayan. Menurut sumber, kepala pelabuhan hanya memantau situasi dari kejauhan dan mengutus seseorang untuk memantau sekaligus memberikan laporan kepadanya.

Kondisi tersebut kemudian dinilai mengecewakan karena PPN selama ini disebut sebagai salah satu mitra masyarakat nelayan.

“Setidaknya kemarin terpantau satu truk yang digunakan untuk mobilisasi teman-teman ke kantor PSDKP di PPN Ternate. Tetapi kepala pelabuhan tidak membersamai nelayan dan pelaku usaha rumpon,” ungkapnya.

Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat nelayan yang sedang menghadapi persoalan.

“Kalau memang DJPT/PPN Ternate adalah rekan nelayan, seharusnya hadir dan membersamai masyarakat ketika ada persoalan seperti ini,” tegasnya.

Sumber tersebut berharap ke depan penertiban rumpon tidak hanya mengedepankan tindakan represif, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan untuk mendapatkan informasi, pembinaan, serta pendampingan mengenai legalitas dan perizinan.

Menurutnya, penataan rumpon tetap penting untuk menjaga ketertiban pemanfaatan ruang laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak mengabaikan keberadaan nelayan kecil.

“Nelayan jangan hanya ditemui ketika ada penertiban. Ketika mereka membutuhkan informasi dan pendampingan untuk mengurus izin, pemerintah juga harus hadir,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, tidak memberikan tanggapan, saat dikonfirmasi awak media, via pesan WhatsApp.


Sumber: SamudraTimur