Perusahaan IMIP Sedang Berkoordinasi Untuk Mengurangi Produksinya

Jakarta – Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sedang berkoordinasi untuk mengurangi produksinya secara signifikan. Hal ini disampaikan oleh Managing Direktur Nickel Industries Ltd, Justin Werner kepada analis dalam panggilan konferensi. Justin tidak menyebut besaran pengurangannya.

Mengutip Mining.com, Jumat (23/10/2026), Nickel Industries, perusahaan yang terdaftar di bursa Australia, mengatakan bahwa produsen nikel di Kawasan Industri Morowali (IMIP) Indonesia, akan berkoordinasi dalam pengurangan produksi.

“Akan ada pemangkasan terkoordinasi di seluruh operasi dalam IMIP,” kata Justin tanpa memberikan persentase besaran pemangkasannya. “Yang pasti, yang kita lihat adalah produsen non-terintegrasi adalah pihak yang akan paling menderita.” Lanjutnya.

Nickel Industries Ltd (ASX: NIC) bersama dengan Huayou Cobalt (SHA: 603799) dari China memiliki 10% saham dalam proyek nikel dan kobalt Huayue di IMIP. Adapun pemegang saham utamanya adalah raksasa nikel asal China, Tsingshan Group.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, dalam pertemuan yang dilaksanakan awal pekan ini, para produsen nikel China itu sedang mempertimbangkan pengurangan produksi secara terkoordinasi, tetapi mereka belum memutuskan besaran atau durasi pengurangan tersebut.

Dari sumber itu, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi separuh produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), produk setengah jadi yang digunakan untuk membuat untuk membuat baterai kendaraan listrik. Sumber lain menyebut, para eksekutif senior juga mempertimbangkan untuk memangkas produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 20%.

Menurut Survei Geologi AS, Indonesia, produsen nikel terbesar di dunia, menyumbang sekitar dua pertiga dari produksi tambang global pada tahun 2025, seiring dengan penurunan harga, pengurangan produksi yang terkoordinasi oleh operator nikel asal China ini dapat memperketat pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik dan bahan baku baja tahan karat.

Masih belum jelas apakah pemotongan yang diusulkan akan mempertimbangkan pengurangan yang telah berlangsung di seluruh industri selama beberapa bulan terakhir, kata salah satu sumber.

Kurangnya pasokan sulfur juga telah mendorong pengurangan produksi MHP pada awal tahun ini.


Sumber: Mining.com

Daftar 10 Perusahaan Pemegang IUP Nikel di Bualemo Dinilai Ancam Sumber Air hingga Ekosistem Endemik

Banggai – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukan sedikitnya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel telah diterbitkan di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, hingga Juni 2026.

Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, mengungkapkan konsesi pertambangan tersebut membentang dari kawasan persawahan dan permukiman warga hingga hutan pegunungan, termasuk di sekitar kaki Gunung Tompotika.

“Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, keberlanjutan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi,” kata Taufik, di Palu, Rabu (30/9/2026).

Menurut Taufik, Bualemo merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai. Kecamatan ini juga masuk dalam wilayah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2021.

Dalam perda tersebut, Bualemo memiliki 2.532,79 hektare LP2B dan 46.610 hektare lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

“Keberadaan konsesi tambang berpotensi mengancam fungsi Bualemo sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Banggai,” ujar.

Temuan JATAM Sulteng berasal dari analisis tumpang susun (overlay) data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Geoportal MOMI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Juni 2026 dengan peta kawasan hutan Sulawesi Tengah berdasarkan SK Nomor 6624 Tahun 2021.

Hasilnya, sembilan dari 10 perusahaan pemegang IUP nikel teridentifikasi memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan di Kecamatan Bualemo.

Total luas konsesi yang berada di kawasan hutan mencapai 11.468,62 hektare atau sekitar 81,11 persen dari total wilayah konsesi yang dianalisis.

Rinciannya terdiri atas 12,77 hektare hutan lindung, 6.239,44 hektare hutan produksi, 554,10 hektare hutan produksi konversi, dan 4.662,30 hektare hutan produksi terbatas.

Dari 10 perusahaan pemilik IUP Nikel di Bualemo tersebut, PT Anugerah Bangun Makmur memiliki konsesi terbesar yang masuk kawasan hutan, yakni 3.509,44 hektare atau 86,23 persen dari wilayah izinnya.

Disusul PT Bumi Persada Surya Pratama 6080 seluas 2.455,08 hektare atau 83,11 persen, PT Banggai Mandiri Pratama 1.349,24 hektare (100 persen), dan PT Bumi Persada Surya Pratama 1861 seluas 938,76 hektare (100 persen).

Selanjutnya, PT Citra Molamahu tercatat memiliki 979,53 hektare konsesi dalam kawasan hutan atau 60,93 persen dari wilayah izinnya. PT Penta Dharma Karsa seluas 953,59 hektare (78,60 persen), PT Merpati Pratama Sukses 909,62 hektare (78,42 persen), serta PT Core Mineral Resources seluas 326,15 hektare (53,63 persen).

Sementara PT Integra Mining Nusantara Indonesia memiliki 47,22 hektare konsesi yang masuk kawasan hutan atau 100 persen dari wilayah izinnya.

Adapun PT Anugerah Sumber Bumi tercatat tidak memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan dalam hasil analisis tersebut.

Mengancam Habitat Satwa Endemik

Kawasan hutan Bualemo yang dikenal sebagai bentang alam Tompotika merupakan habitat berbagai flora dan fauna endemik Sulawesi.

Sejumlah satwa yang hidup di kawasan tersebut antara lain tarsius (Tarsius dentatus), rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), anoa (Bubalus depressicornis), kuskus beruang (Ailurops ursinus), dan babirusa (Babyrousa babyrussa).

JATAM menilai pembukaan hutan untuk kegiatan pertambangan berisiko menghilangkan habitat, memecah ekosistem, serta mengganggu ruang jelajah dan sumber pakan satwa.

Kerusakan hutan Tompotika juga dikhawatirkan memicu dampak berantai terhadap keberlangsungan populasi satwa endemik Sulawesi.

Karena itu, JATAM Sulteng memandang kawasan hutan Tompotika sebagai bentang alam ekologis penting yang harus dilindungi, bukan ruang ekspansi pertambangan nikel.

Persawahan dan Sumber Air Terancam

Konsesi pertambangan nikel di Bualemo membentang dari kawasan pegunungan hingga persawahan produktif. Sejumlah lahan pertanian di Desa Dwi Karya, Longkoga Timur, dan Lembah Tompotika atau Samaku berpotensi terdampak jika kegiatan pertambangan berlangsung.

Pembukaan lahan di wilayah hulu berisiko meningkatkan erosi dan sedimentasi yang dapat terbawa ke sungai-sungai utama di Bualemo.

Selain itu, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan pencemaran akibat logam berat dan material tambang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu fungsi sumber air yang selama ini digunakan masyarakat.

Berdasarkan survei JATAM Sulteng, sedikitnya terdapat dua mata air yang menjadi sumber kebutuhan vital warga, yakni Kuala 2 Athena dan Kuala Tanah Merah.

Kedua mata air tersebut diduga berada di dalam konsesi pertambangan dan dimanfaatkan masyarakat Desa Sampaka, Bualemo A, Bualemo B, hingga Longkoga.

Jika sumber air itu terganggu, warga berpotensi kehilangan akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan aktivitas sehari-hari.

Negara Wajib Melindungi Hak atas Air

Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian dari hak warga negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Regulasi ini menegaskan kewajiban negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, berkelanjutan, dan terjangkau.

Atas dasar itu, pemerintah berkewajiban mencegah kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air, menghilangkan sumber air, atau menghambat akses masyarakat terhadap air bersih.

Dalam konteks Bualemo, JATAM menilai rencana pertambangan nikel di sekitar sumber air dan kawasan hulu harus dikaji secara menyeluruh. Pemerintah diminta tidak mengabaikan potensi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

JATAM Desak Evaluasi Seluruh IUP

Atas temuan tersebut, JATAM Sulawesi Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sejumlah langkah.

Pertama, mengusulkan peninjauan kembali seluruh perizinan pertambangan nikel di Kecamatan Bualemo kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kedua, menghentikan setiap rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi mengancam lahan pertanian pangan berkelanjutan, persawahan produktif, kawasan hulu, dan sumber air masyarakat.

Ketiga, melakukan audit perizinan dan audit lingkungan secara terbuka serta melibatkan masyarakat. Audit tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, status kawasan hutan, dokumen lingkungan, serta potensi tumpang tindih dengan wilayah pertanian dan sumber air.

Keempat, mengusulkan pencabutan atau penciutan izin yang masuk kawasan hutan Tompotika dan berpotensi merusak habitat satwa endemik Sulawesi.

Kelima, membuka seluruh informasi perizinan dan dokumen lingkungan kepada publik, termasuk peta konsesi, dokumen AMDAL, rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta informasi mengenai sumber air dan kawasan lindung.

JATAM Sulteng menegaskan, persoalan pertambangan nikel di Bualemo bukan sekadar urusan investasi. Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan ekologis, masa depan pangan, hak masyarakat atas air, hingga keberlangsungan satwa endemik Sulawesi.

Tanpa peninjauan menyeluruh dan perlindungan terhadap kawasan hutan, lahan pangan, serta sumber air, aktivitas pertambangan nikel di Bualemo dinilai berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial berkepanjangan.


Sumber: KabarSulteng

FMSM Bongkar Dugaan Masalah PT IGIP di Morowali, dari PHK hingga Dugaan Perusakan Mangrove

Morowali – Front Masyarakat Sambalagi Menggugat (FMSM) menggelar aksi demonstrasi di kawasan PT International Green Industrial Park (IGIP), Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (30/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka tuding terjadi di lingkungan PT IGIP di Morowali, mulai dari dugaan penyelewengan, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes) Sambalagi.

Koordinator Lapangan FMSM, Irfan Mualim, menilai PT IGIP di Morowali tidak menjalankan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) sebagaimana mestinya.

Ia juga menduga terdapat praktik yang melibatkan pihak perusahaan dan oknum lokal untuk kepentingan pribadi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah komitmen penyerapan tenaga kerja lokal yang disepakati pada 2023. Menurut Irfan, hingga kini alokasi maupun realisasi perekrutan tenaga kerja lokal belum terpenuhi secara maksimal.

“Hingga saat ini, alokasi serta realisasi perekrutan tenaga kerja belum dipenuhi secara maksimal,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai perusahaan justru mengabaikan hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, padahal mereka semestinya mendapat prioritas dalam kesempatan kerja.

FMSM juga merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, yang mengatur kewajiban perusahaan atau investor untuk memprioritaskan tenaga kerja daerah.

Selain persoalan jumlah pekerja, FMSM menyoroti penempatan tenaga kerja lokal yang disebut hanya berada pada level staf. Mereka meminta perusahaan membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk menduduki jabatan strategis.

FMSM turut mempersoalkan keputusan PT IGIP yang disebut memutus kerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lokal dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali.

Menurut FMSM, PBM lokal memiliki rekam jejak yang baik dan tidak memiliki persoalan teknis dalam menjalankan kegiatan bongkar muat.

Mereka menduga keputusan tersebut tidak lepas dari intervensi Kepala Desa Sambalagi, Roy Bualo, yang disebut berupaya menggeser keterlibatan pengusaha lokal.

FMSM juga menuding adanya dugaan hubungan bisnis pasokan solar industri antara Roy Bualo dan PT IGIP.

Mereka mengaitkan persoalan itu dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan mengenai penguasaan pasar dan tindakan menghalangi pelaku usaha lain.

FMSM juga merujuk UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemitraan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang karyawan bernama Mario.

FMSM menyebut PHK tersebut dilakukan secara mendadak dan menilai kasus itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.

Sebelum surat PHK diterbitkan, Mario disebut mendapat panggilan klarifikasi dari Kepala Desa Sambalagi. Bahkan, menurut FMSM, kepala desa bersama orang tua Mario mendatangi kantor IGIP pada malam hari.

FMSM menilai keterlibatan aparat desa dalam persoalan hubungan industrial tersebut telah melampaui kewenangannya dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap pekerja.

Atas persoalan itu, mereka meminta manajemen PT IGIP mengevaluasi Joana yang disebut berperan sebagai penerjemah sekaligus penghubung komunikasi pimpinan, serta Hanif selaku HR Supervisor.

FMSM secara khusus mendesak perusahaan mencopot Hanif dari jabatannya karena diduga menerbitkan surat PHK secara sepihak dan melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

FMSM juga mengungkap dugaan penimbunan kawasan mangrove di Dusun III Ujung Barat, Desa Sambalagi, yang disebut menggunakan alat berat jenis excavator milik PT IGIP.

Mereka menduga lahan yang ditimbun merupakan kawasan konservasi pesisir yang dilindungi.

Tak hanya itu, FMSM menyebut lahan tersebut diduga diperjualbelikan oleh Roy Bualo kepada Ridwan, yang disebut bukan warga Desa Sambalagi, pada 14 Agustus 2026 dengan nilai transaksi Rp95 juta.

Menurut FMSM, transaksi tersebut didukung kuitansi dan menggunakan klaim sebagai tanah desa, bahkan disebut mencakup lahan hingga ke garis bibir laut.

Mereka menilai dugaan aktivitas tersebut perlu diselidiki karena berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan penguasaan tanah.

FMSM merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan Pasal 109, serta ketentuan pidana terkait penguasaan atau pengalihan hak atas tanah.

Selain persoalan lingkungan, FMSM mengungkap dugaan pengalihan aset kendaraan operasional milik PT IGIP bernomor polisi B 9833 SBM, yang sebelumnya disebut berkode unit VIP 05.

Kendaraan tersebut diduga kini dikuasai secara pribadi oleh oknum kepala desa.

FMSM menduga persoalan itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga penggelapan aset. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut dengan merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, FMSM menuntut PT IGIP menyelesaikan kewajiban ganti rugi atas dampak banjir yang disebut merusak alat pencarian nafkah warga dari luar desa yang berada di Sambalagi.

Salah satu kerugian yang disorot adalah kerusakan parah kendaraan operasional Gran Max milik Rosma Dewi. FMSM menilai hingga kini belum ada iktikad baik dari manajemen perusahaan untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

Mereka juga meminta manajemen PT IGIP tidak menjadikan masukan Roy Bualo maupun Joana sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. FMSM menduga masukan tersebut lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Atas berbagai persoalan tersebut, FMSM menyampaikan enam tuntutan kepada PT IGIP dan pihak terkait.

Pertama, menuntut perusahaan menepati komitmen prioritas tenaga kerja lokal, termasuk memberikan kesempatan kepada warga daerah menduduki posisi strategis.

Kedua, mendesak pembatalan PHK terhadap Mario, pemulihan hak-hak ketenagakerjaannya, serta penghentian segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja lokal.

Ketiga, meminta PT IGIP memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan peminjaman excavator untuk aktivitas penimbunan kawasan mangrove yang disebut melibatkan Roy Bualo.

Keempat, mendesak perusahaan mengembalikan hak kelola PBM lokal Morowali dan APBMI Morowali dalam kegiatan bongkar muat secara transparan tanpa intervensi pihak tertentu.

Kelima, meminta PT IGIP bersama Pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya Bupati Morowali, memediasi penyelesaian seluruh persoalan yang disampaikan.

Keenam, mendesak Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan perusakan dan jual beli ilegal kawasan mangrove, indikasi praktik mafia solar yang melibatkan oknum Pemdes Sambalagi, serta dugaan gratifikasi dan pengalihan aset kendaraan operasional perusahaan.

FMSM memperingatkan akan kembali menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan.

“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi dan persekusi terhadap warga lokal terus dilanjutkan, FMSM bersama seluruh elemen masyarakat akan mengonsolidasikan aksi gelombang perlawanan dan pemblokiran total aktivitas operasional PT IGIP,” tegas Irfan.


Sumber: KabarSulteng

Bentrok Warga Matarape dan Karyawan PT Askon, 6 Orang Luka-luka, 75 WNA Diamankan di Polda Sulteng

Palu – Sebanyak 75 warga negara asing (WNA) diamankan polisi setelah bentrokan antara warga Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, dengan pihak PT Askon.

Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, menyampaikan, 75 WNA tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) , pada Minggu (4/10/2026), untuk menjalani pemeriksaan terkait bentrokan yang terjadi di area operasional perusahaan.

AKBP Reza mengatakan polisi masih mendalami penyebab konflik serta dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut.

“Dalam penanganan konflik antara masyarakat dan PT Askon di Matarape, kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini mereka sudah dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam,” kata Reza.

Ia menjelaskan, bentrokan tersebut mengakibatkan lima warga mengalami luka akibat benda tajam. Luka yang dialami para korban rata-rata berupa sabetan di bagian kaki dan tangan. Selain itu, satu WNA juga dilaporkan mengalami luka.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan dan alat berat milik perusahaan. Polisi mencatat lima unit alat berat dan lima mobil mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Reza mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh pihak imigrasi, status 75 WNA tersebut masih sebagai saksi. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam bentrokan.

“Untuk saat ini status mereka masih saksi. Pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung,” ujarnya.

Pasca-bentrokan, kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) dilaporkan telah terkendali. Personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara bersama personel Brimob dan Polres Morowali telah disiagakan di lokasi operasional PT Askon.

Polisi juga memastikan kondisi warga mulai membaik. Reza meminta pemerintah daerah ikut mencari solusi atas persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

“Kami mengimbau perusahaan dan warga agar menahan diri. Polisi masih mendalami proses hukum terkait tindak pidana yang terjadi,” tegasnya.

Setuasi memanas dan mnejadi ricuh setelah aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Berawal dari Protes Debu Jalur Hauling

Informasi yang dihimpun, konflik bermula dari aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026).

Warga memprotes polusi debu pekat dari aktivitas pengangkutan material perusahaan. Debu dari kendaraan yang melintas di jalur hauling disebut beterbangan hingga memasuki kawasan permukiman.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan mulai mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar jalur angkutan.

Warga kemudian mendesak perusahaan segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan debu yang ditimbulkan aktivitas operasional tersebut.

Sekitar pukul 10.01 WITA, perwakilan manajemen PT Askon turun menemui massa untuk melakukan komunikasi dan mediasi.

Dalam pertemuan itu, warga meminta perusahaan segera merealisasikan pengendalian debu di sepanjang jalur hauling yang dilalui truk pengangkut material.

Namun, komunikasi antara warga dan pihak perusahaan berlangsung alot.

Merasa tuntutan mereka belum mendapat respons memuaskan, massa kemudian memblokade jalan hauling menggunakan batang kayu, bambu, dan bentangan spanduk protes.

Situasi semakin memanas ketika sekelompok karyawan perusahaan yang diduga merupakan WNA mendatangi lokasi aksi dengan membawa senjata tajam dan besi.

Kelompok tersebut disebut melakukan perlawanan terhadap warga yang sedang berunjuk rasa hingga memicu bentrokan fisik.

Insiden itu mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Bentrokan juga berujung pada kerusakan kendaraan dan alat berat di area operasional perusahaan.

Hingga kini, polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.


Sumber: KabarSulteng

Pasca Bentrok, Polisi Himbau Warga Matarape Tahan Diri

Morowali – Polres Morowali mengimbau warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menahan diri di tengah ketegangan yang terjadi di sekitar area operasional PT Askon (PT Astima Konstruksi), Jumat (2/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini, sebagai langkah untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi meminta masyarakat tidak mudah terpancing provokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri.

Ketegangan di Matarape disebut berkaitan dengan keresahan warga terhadap dampak aktivitas perusahaan, salah satunya debu yang muncul akibat kegiatan hauling material di sekitar permukiman.

Kondisi tersebut kemudian memicu reaksi masyarakat yang meminta adanya penanganan terhadap dampak aktivitas operasional perusahaan.

Kapolres Morowali mengatakan kepolisian terus melakukan pengendalian situasi di lapangan dengan pendekatan persuasif dan tetap tegas.

Pengamanan juga melibatkan personel Polres Konawe Utara karena lokasi site PT Askon berada lebih dekat dengan wilayah hukum Polres Konawe Utara.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat di Desa Matarape agar senantiasa menahan diri, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak berwenang,” kata AKBP Reza Khomeini.

Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan masyarakat maupun berujung pada pelanggaran hukum.

“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujarnya.


Sumber: TribunPalu

Bentrokan Warga Lokal dengan WNA di Morowali Disebabkan Kampung Mereka Dikepung Debu Tebal

Morowali – Bentrokan yang melibatkan warga lokal dengan warga negara asing (WNA) di wilayah perbatasan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan perbatasan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) pada Jumat, 2 Oktober 2026 kemarin, adalah protes dari warga Matarape soal debu jalan hauling yang melintas di perkampungan mereka.

Sekitar 50 orang warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, mendatangi lokasi perusahaan untuk melakukan aksi protes pada dua menajemen perusahaan, yaitu PT Anugrah Sakti Konstruksi (Askon) dan PT Astima Konstruksi.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar perusahaan segera menyirami jalanan yang dilintas truck besar yang memasuki perkampungan mereka sekligus memberikan biaya ganti rugi atau biaya kompensasi perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak polusi udara.

Menurut beberapa pendemo perusahaan sengaja abaikan polusi udara dan membiarkan jalanan mereka dipenuhi dengan debu tebal yang ditimbulkan oleh aktivitas truck pengangkut material (jalan hauling) perusahaan yang keluar masuk di pemukiman perkampungan dan mengganggu kesehatan warganya.

Sejumlah warga melempari alat berat jenis dump truck milik perusahaan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Dalam akisnya itu sempat tertunda karena tiba-tiba waktu ibadah sholat jumat sekaligus menunggu dialog dengan jajaran menajemen perusahaan. Namun tiba-tiba aksi brutal itu meledak disaat beberapa warga negara asing (WNA) dari warga negara china yang merusak beberapa mobil milik pendemo yang terparkir di badan jalan milik perusahaan.

Aksi perusakan itu sempat dilerai oleh pihak keamanan perusahaan. Namun mereka tetap ngotot menggerakan alat berat sejenis eksavator  untuk menghancurkan beberpa unit mobil milik pendemo.

Melihat kondisi mobil rinsek dan rusak berat, massa mulai terpancing emosi dan menyerang ke befak perushaan untuk mencari beberapa tenaga kerja asing, namun keburu dievakuasi oleh pihak perusahaan. Aksi warga mulai melakukan perusakan dalam perusahaan yaitu menghancurkan beberapa unit dump truck yang terparkir, termasuk membakar beberapa unit mobil LV, dan membakar beberapa alat berat seperti ekscavator dan motor graider.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini bersama personel Polres Konawe Utara  langsung turun ke lokasi untuk meredam situasi melalui pendekatan persuasif serta meminta seluruh masyarakat menahan agar diri.

Hingga berita ini dipublikasi, situasi di lokasi perusahaan sudah kondusif dan normal kembali.

Para pelaku perusakan dari kedua belah pihak baik dari WNA saat ini sedang diperiksa oleh kepolisian setempat. Mereka akan di jadwalkan di pulangkan ke negara asal, karena dikhwatirkan akan terjadi bentrokan susulan, karena ulah beberapa oknum WNA tersebut.

Polisi setempat juga tidak mau mengambil resiko, mereka juga meminta pada pihak perusahaan agar segera memulangkan para tenaga kerja Asing tersebut ke negara asalnya.


Reporter: Amin R