Polri dan Komdigi Bantah Rentetan Informasi Soal Biaya Tilang Terbaru

Jakarta – Dalam aplikasi pesan instan WhatsApp dan media sosial Facebook beredar informasi yang biaya tilang terbaru. Konon daftar itu dikaitkan dengan kebijakan Kepala Kepolisian RI yang baru dilantik.

Dalam konten itu, disebutkan 13 rincian biaya pelanggaran. Dua di antaranya mengenai tidak ada STNK kena denda Rp50.000,oo dan menggunakan ponsel saat berkendara didenda Rp70.000,oo.

Kapolri juga disebut memerintahkan seluruh personelnya untuk memancing dan membuktikan jika ada warga yang menyuap polisi di jalan raya. Bahkan disediakan bonus dari Kapolri sebesar Rp10 juta per warga.

Hasil penelusuran Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Komdigi) menemukan klaridikasi dari akun Instagram @divisihumaspolri yang memastikan informasi itu tidak benar alias hoaks.

Kapolri yang lama dan yang baru, juga tidak pernah memberikan instruksi kepada jajaran Polri seperti informasi yang beredar tersebut.

Dalam rilis itu, Polri membantah instruksi atau daftar biaya pelanggaran/tilang yang mengatasnamakan Kapolri tersebut adalah hoaks atau berita bohong.

Bantahan Resmi Polri melalui Divisi Humas Polri menegaskan bahwa Kapolri yang lama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atau Kapolri Baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tidak pernah mengeluarkan instruksi atau daftar tarif denda tilang baru yang beredar di media sosial.

Hingga saat ini, tarif denda pelanggaran lalu lintas yang sah tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), bukan berdasarkan daftar harga atau perubahan sepihak yang tersebar secara viral.

Pihak Korlantas Polri juga menegaskan bahwa penindakan lalu lintas tetap mengutamakan sistem tilang elektronik (ETLE), dan tilang manual hanya berlaku terbatas untuk pelanggaran tertentu seperti knalpot brong atau balap liar.


Sumber: Kominfo/Devisi Humas Mabes Polri

Yayasan Garuda Bakti Nusantara Salurkan 2.356 Paket MBG ke 27 Sekolah di Enam Desa Terluar

Halsel – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Garuda Bakti Nusantara mendistribusikan 2.356 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari kepada penerima manfaat di delapan desa di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penyaluran tersebut menjangkau 27 sekolah, termasuk sekolah-sekolah di enam desa terluar, Senin (26/10/2026).

Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara, Esti Mustafa, mengatakan, dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 2.114 merupakan siswa sekolah, sedangkan 242 lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang dilayani melalui dua posyandu di Desa Bajo dan Desa Pasimbaos.

“Jumlah penerima manfaat sebanyak 2.356 orang setiap hari. Dari jumlah itu, 2.114 merupakan siswa, sedangkan 242 lainnya kelompok 3B yang dilayani di dua posyandu,” ujarnyq

Ia menjelaskan, distribusi MBG menjangkau berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga madrasah. Jumlah makanan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing satuan pendidikan.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara mengoperasikan dua armada laut. Armada pertama melayani distribusi ke Desa Tanjung Obit, Prapakanda, dan Batutaga. Sementara armada kedua melayani Desa Sawonakar, Prapakanda, dan Kampung Baru.

Menurut Esti, penggunaan armada laut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran MBG, terutama ke desa-desa yang berada di wilayah terluar Kecamatan Botang Lomang.

Ia mengatakan, sejak dapur SPPG mulai beroperasi pada Januari 2026, distribusi makanan ke Desa Bajo maupun enam desa terluar berjalan tanpa kendala berarti, meskipun kondisi laut terkadang bergelombang.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Walaupun ada ombak, pengantaran tetap dilakukan dan tidak pernah dihentikan,” katanya.

Esti menambahkan, program MBG mendapat respons positif dari siswa dan masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan anak-anak adalah kesempatan mengonsumsi buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka nikmati.

Meski demikian, sejumlah siswa juga menyampaikan keinginan agar menu makanan dan buah-buahan yang disajikan lebih bervariasi. Masukan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut sehingga kebutuhan gizi anak-anak, khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan dan desa-desa terluar, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Kami berharap anak-anak terus menikmati makanan yang didistribusikan setiap hari, kebutuhan gizinya terpenuhi, dan program MBG tetap berjalan ke depannya. Kami juga berharap program ini dapat membantu mengatasi masalah stunting,” tutur Esti

Dalam menjalankan pelayanan tersebut, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara didukung 47 orang yang terlibat dalam operasional dapur dan pelayanan, termasuk tenaga yang menangani administrasi, akuntansi, serta pemenuhan gizi.

Melalui distribusi rutin tersebut, SPPG Yayasan Garuda Bakti Nusantara diharapkan dapat terus mendukung pemerataan akses makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan di wilayah kepulauan Halmahera Selatan, termasuk masyarakat di desa-desa terluar Kecamatan Botang Lomang.


Reporter: Eris

Jangkau Pelosok Desa, BRI Siap Layani Nasabah Diatas Kapal Bahtera Seva II

Halsel – Kapal Bahtera Seva II milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjangkau sekitar tujuh hingga delapan pulau di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, untuk mempermudah masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh layanan perbankan, Senin (26/10/2026).

Layanan tersebut mencakup transaksi tabungan, transfer uang, hingga pengajuan kredit usaha, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kehadiran kapal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses menuju kantor layanan perbankan.

Mantri BRI Unit Bacan, Wiranto Jumran, mengatakan pelayanan Kapal Bahtera Seva II dilakukan secara terjadwal dengan mengunjungi sejumlah desa di wilayah kepulauan Halmahera Selatan.

“Untuk pelayanan perbankan di wilayah Halmahera Selatan, kami mengunjungi sekitar tujuh sampai delapan pulau,” ujarnya

Ia menjelaskan, pada minggu pertama hingga minggu ketiga, pelayaran dimulai setiap Senin dengan tujuan Desa Bajo dan Desa Lelei. Pada Selasa, kapal melayani masyarakat di Desa Madopolo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Desa Gane Dalam dan Desa Pasipalele pada Rabu.

Selanjutnya, pada Kamis, pelayanan dilakukan di Desa Saketa, sedangkan pada Jumat kapal menjangkau masyarakat di Desa Kayoa Guruapin.

Sementara itu, pada minggu keempat, kapal tetap beroperasi dari Senin hingga Jumat dengan penyesuaian rute. Pelayaran dimulai dengan mengunjungi Desa Bajo dan Desa Lelei pada Senin, dilanjutkan ke Desa Madopolo pada Selasa.

Pada Rabu, pelayanan menjangkau Desa Dowora dan Desa Pasipalele. Kapal kemudian menuju Desa Saketa pada Kamis dan Desa Kayoa Busua pada Jumat.

Dalam menjalankan pelayanan tersebut, petugas menghadapi tantangan geografis, terutama keterbatasan dermaga dan akses transportasi antardesa. Tidak semua lokasi dapat dijangkau langsung oleh kapal sehingga petugas harus menggunakan perahu kecil untuk mencapai masyarakat.

“Kalau ada dermaga yang tidak bisa disinggahi kapal, kami harus menggunakan perahu untuk menuju desa. Dari satu desa ke desa lainnya juga terkadang harus menggunakan perahu,” kata Wiranto.

Selain kondisi geografis, cuaca buruk dan gangguan teknis selama perjalanan juga menjadi kendala. Ombak tinggi, hujan, hingga mesin perahu yang tiba-tiba mati dapat menghambat perjalanan petugas menuju lokasi pelayanan.

Meski demikian, Wiranto mengatakan keberadaan kapal tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan transaksi keuangan, khususnya bagi warga yang menjalankan usaha di wilayah terpencil.

“Dari yang saya lihat dan dengar langsung dari masyarakat, layanan ini sangat membantu. Terutama bagi nasabah yang memiliki usaha di sektor pertanian maupun sektor lainnya dan membutuhkan perputaran modal,” ungkapnya.

Menurut dia, layanan tersebut juga memudahkan masyarakat melakukan transaksi tanpa harus menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau fasilitas perbankan.

“Adanya kapal ini sangat membantu masyarakat yang berada di desa-desa terpencil, terutama ketika mereka membutuhkan layanan transfer uang, menabung, maupun mengakses pembiayaan untuk usaha,” pungkas Wiranto

Dari sisi pembiayaan, Wiranto menyebutkan dirinya mengelola lebih dari 30 nasabah yang mengajukan kredit. Sementara itu, jumlah nasabah yang dilayani melalui operasional Kapal Bahtera Seva II secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 400 orang.

Untuk mendukung pelayanan, kapal tersebut dioperasikan oleh empat petugas, terdiri atas satu petugas layanan pelanggan (customer service), satu teller, serta dua petugas bagian bisnis dan pemasaran.

Melalui layanan perbankan bergerak ini, BRI berupaya mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat di wilayah kepulauan Halmahera Selatan, sehingga warga, termasuk pelaku usaha di desa terpencil, dapat lebih mudah memanfaatkan layanan perbankan tanpa harus selalu mendatangi kantor layanan yang berada jauh dari tempat tinggal mereka.


Reporter: Eris

Disperindag Halteng Akan Tertibkan Lapak Pedagang yang Mengganggu Ketertiban Umum

Halteng – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk menertibkan pengelolaan lapak pedagang di kawasan depan SMK Negeri 2 Halmahera Tengah, Desa Lelilef Waibulan, Weda Tengah.

Langkah ini merespons informasi yang disampaikan oleh Kepala SMKN 2 Halmahera Tengah, Asdar, pada Kamis (17/9), mengenai variasi tarif sewa lapak di wilayah tersebut yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1,3 juta.

Kepala Disperindag Halmahera Tengah Rijja Rajana, menegaskan bahwa seluruh pengelolaan lapak yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah wajib tunduk pada ketentuan kontrak resmi yang telah disepakati bersama.

“Ketika kontrak diterbitkan, terdapat hak dan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Jika ditemukan pelanggaran terhadap klausul yang telah diatur, pemerintah daerah tidak segan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rijja saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Terkait keberadaan lapak di depan SMKN 2 Halmahera Tengah, Rijja mengaku pihaknya masih perlu mendalami mekanisme pengelolaannya di lapangan. Oleh karena itu, Disperindag akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna memastikan legalitas dan status pemanfaatan lahan tersebut.

“Saya belum dapat memastikan apakah ada pelanggaran dalam tata kelola di lokasi tersebut karena masih dalam proses verifikasi. Namun, jika fasilitas berada di bawah pengelolaan Disperindag, regulasinya sangat jelas,” tegasnya.

Rijja menjelaskan, timnya akan menguji apakah terjadi penyalahgunaan fungsi lapak yang tidak sesuai dengan klausul perjanjian awal.

“Apabila terbukti ada alih fungsi atau penyimpangan yang melanggar kontrak kerja sama, maka mekanisme penegakan sanksi akan diberlakukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Disperindag mengedepankan pendekatan persuasif melalui klarifikasi menyeluruh dengan seluruh stakeholders sebelum mengambil tindakan hukum atau administratif.

“Prinsipnya, kami menghimpun konfirmasi dari semua pihak terlebih dahulu untuk merumuskan solusi terbaik agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan permasalahan, kita duduk bersama untuk menyelesaikan,” terangnya.

Selain menyoroti tata kelola lapak, Rijja menuturkan pentingnya penataan kawasan pasar secara komprehensif. Ia menekankan bahwa aktivitas perdagangan tidak boleh mengokupasi bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum.


Sumber: Lensahalmahera.com

Bupati dan Wakil Bupati Halteng Bagi Ikan Segar Pada Masyarakat

Halmahera Tengah – Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Halteng Ahlan Djumadil, pada Senin (26/10/2026) pagi, membagikan ratusan ikan segar pada masyarakatnya.

“Pagi ini saya dan pak wakil giat pembagian ikan segar ini, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin gemar mengonsumsi ikan demi kesehatan dan ketahanan pangan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menuju kehidupan yang sehat, kuat, dan sejahtera.  (Foto: Humas Pemda Halteng/IGMTV)

Dalam Muskercab DPC PKB, Wabup Taliabu Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan dan Perjuangkan Rakyat

Taliabu – Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong pembangunan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Ajakan tersebut disampaikan La Ode Yasir saat menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus, Orientasi Politik, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Pulau Taliabu masa bakti 2026–2031, di Jaya Coffee and Resto, Desa Wayo, Minggu (25/10/2026).

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus yang akan dikukuhkan. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” kata La Ode Yasir dalam sambutannya.

Ia mengatakan, pengukuhan pengurus, orientasi politik, dan Muskercab merupakan bagian penting dari konsolidasi organisasi, peningkatan kualitas kader, serta penguatan peran partai politik dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah.

Menurut dia, partai politik tidak hanya menjadi wadah untuk meraih kekuasaan, tetapi juga instrumen demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memberikan pendidikan politik, membangun kepemimpinan, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.

La Ode Yasir menilai, peran partai politik diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat Pulau Taliabu dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, pengawasan, maupun berbagai bentuk pengabdian sosial.

Wakil Bupati Taliabu, La Ode Yasir (tengah) saat menghadiri kegiatan muskercab DPC PKB Taliabu. (Foto: Istimewa)

Karena itu, ia berharap DPC PKB Pulau Taliabu terus memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas kader, serta mengedepankan politik yang santun, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Jadikanlah politik sebagai sarana untuk menyatukan, bukan memecah belah; membangun harapan, bukan permusuhan; serta menghadirkan solusi bagi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, La Ode Yasir mengatakan, Kabupaten Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari pemerataan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen daerah, termasuk partai politik, agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengajak seluruh kader PKB membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah, memperkuat kemitraan, serta mengambil bagian dalam menyukseskan program pembangunan dan visi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, yakni MUDA: Mandiri, Unggul, Damai, dan Adaptif.

“Partai politik hadir sebagai solusi, bukan sekadar kompetitor dalam kontestasi, tetapi sebagai penggerak perubahan yang positif,” tegasnya.

Selain mendorong sinergi pembangunan, La Ode Yasir juga mengingatkan pengurus DPC PKB yang baru dikukuhkan agar menjaga integritas dan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kerja nyata yang jujur dan konsisten. Karena itu, para pengurus partai diharapkan tidak hanya menjalankan tugas organisasi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat hingga ke desa-desa.

Ia juga meminta agar program kerja yang disusun melalui Muskercab memiliki sasaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

La Ode Yasir berharap pengukuhan pengurus, orientasi politik, dan Muskercab DPC PKB Pulau Taliabu tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia kembali mengajak seluruh elemen politik dan masyarakat menjaga sinergi demi kemajuan daerah.

“Perbedaan dalam politik hendaknya tidak memisahkan tujuan kita, karena pada akhirnya kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pulau Taliabu,” pungkasnya.


Sumber: JazurahNusantara

Pangdam Moloku Kie Raha Redam Ketegangan di Galela Selatan dengan Pendekatan Humanis

Halut – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menginstruksikan jajaran Kodim 1508/Tobelo untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam meredam ketegangan warga di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat (23/10/2026) malam.

Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan tindak penganiayaan terhadap seorang warga Desa Igobula di kawasan perkebunan Kilometer 19. Peristiwa itu memicu reaksi sejumlah warga yang melakukan pemalangan jalan raya penghubung Tobelo–Galela sebagai bentuk tuntutan agar kasus tersebut segera ditangani oleh aparat penegak hukum.

Menyikapi situasi yang berkembang, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha memberikan arahan langsung kepada Dandim 1508/Tobelo agar mengambil langkah-langkah terukur dengan mengutamakan komunikasi bersama masyarakat. Upaya ini bertujuan menenangkan warga sekaligus mencegah meluasnya ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dandim 1508/Tobelo turun langsung ke lokasi kejadian sekitar pukul 20.45 WIT untuk berdialog dengan warga Desa Igobula. Melalui komunikasi tersebut, masyarakat diajak menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak melakukan tindakan balasan yang dapat memperkeruh keadaan.

Pendekatan persuasif ini menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif, sekaligus memastikan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus ditangani secara bijaksana dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menghormati proses hukum. Seluruh jajaran juga diminta meningkatkan kepekaan terhadap dinamika wilayah serta memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat.

Selain itu, sinergi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya terus diperkuat guna mencegah potensi konflik lanjutan.

Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha turut mengimbau masyarakat, khususnya warga Desa Igobula dan wilayah sekitarnya, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik serta memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penganiayaan tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Kodam, perbedaan pandangan dan persoalan sosial sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan jalur hukum, tanpa mengesampingkan nilai persaudaraan dan kebersamaan yang menjadi kekuatan masyarakat Maluku Utara.

Melalui langkah tersebut, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, membantu menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa demi terciptanya suasana damai dan kondusif di wilayah Maluku Utara.


Sumber: Redaksi Menara

Bupati Halteng Bersama Rombongan Kunjungi Ruas Jalan Kulo–Ekor

Halteng – Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji bersama rombongan melakukan ground check pekerjaan sirtu di ruas Jalan Kulo–Ekor, jalur yang menghubungkan antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur.

“Alhamdulillah saya bersama Pak Wakil Bupati dan Tim Pemda Halmahera Tengah melakukan ground check pekerjaan sirtu pada ruas jalan Kulo–Ekor, jalur penghubung Halmahera Tengah dan Halmahera Timur,” demikian dilansir dari akun facebook.com milik Bupati Halteng Ikram M Sangadji, pada Minggu 26 Oktober 2026.

Bupati Halteng Ikram M Sangadji mengkroscek jalur Kulo–Ekor di Halteng, pada Minggu (25/10/2026). (Foto: Humas Pemda Halteng)

Dalam status di akun facebooknya, Bupati Ikram menjelaskan bahwa pada tahun 2023, saat ia menjabat sebagai pejabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah, dirinya sempat menerima kunjungan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, bersama pimpinan DPRD Haltim.

“Kami berdiskusi tentang percepatan akses penghubung dua negeri Fagogoru yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Dan Alhamdulillah, melalui upaya bersama Pemda Halteng dan Pemda Haltim, jalur Kulo–Ekor kini telah tersambung. Bahkan, masyarakat Ekor sudah mulai memanfaatkan jalur ini untuk berbelanja dan beraktivitas di wilayah Halteng,” ujarnya.

Bupati Ikram juga mengatakan pada Jumat kemarin, pihaknya telah berdiskusi dengan Presiden Direktur (Presdir) PT IWIP, salah satunya terkait percepatan pembangunan terminal komersial Bandara Cekel sebagai bagian dari persyaratan pembukaan penerbangan komersial.

“Kita belajar dari berbagai musibah dan gangguan transportasi bahwa konektivitas alternatif sangat penting bagi wilayah Halmahera, termasuk peran strategis Bandara Cekel,” tandasnya.

Sebuah kendaraan milik Pemda Halteng melintas di jalur Kulo–Ekor yang baru dirintis, pada Minggu (25/10/2026). (Foto: Humas Pemda Halteng)

Menurutnya, dengan terbukanya jalur Kulo–Ekor serta beroperasinya jalur Kobe–Lukolamo sebagai alternatif akses, ia berharap mobilitas masyarakat semakin mudah, waktu tempuh semakin singkat, dan pertumbuhan ekonomi Weda serta wilayah sekitarnya semakin terbuka.

“Fagogoru menyatukan kita. Pembangunan konektivitas mempererat persaudaraan dan membuka peluang kesejahteraan bagi semua masyarakat,” tutup Ikram.


Reporter: Nurni Abdullah