Proyek Balai Wilayah Sungai di Ternate Diduga Gunakan Material Ilegal

Ternate – Proyek pembangunan sabodam di Kelurahan Sasa, Jambula, dan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material batu dan pasir dari tambang galian C tanpa izin.

Aparat penegak hukum pun didesak segera mengusut dugaan tersebut hingga tuntas.

Proyek di bawah naungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara itu disorot menyusul pernyataan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BWS Malut, Ruslan Rizal, saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp, baru-baru ini.

Dalam tanggapannya, Ruslan menyebut pasokan material merupakan urusan penyedia jasa atau kontraktor pelaksana. Ia juga menegaskan material yang digunakan dibeli, bukan diperoleh secara gratis.

“Penyedia pake (pakai) material itu beli, bukan gratis,” ujar Ruslan.

Ia bahkan mempertanyakan keberadaan pengusaha galian C di Kota Ternate yang memiliki izin resmi.

“Makanya saya mau tanya, di Kota Ternate ini pengusaha galian C yang berizin ada di mana?” katanya.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan sabodam tersebut.

Sebab, transaksi jual-beli tidak serta-merta membuktikan bahwa material berasal dari pertambangan yang memiliki izin. Legalitas sumber material perlu dipastikan agar pelaksanaan proyek negara tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan yang melanggar hukum.

Saat disinggung mengenai dugaan pembiaran terhadap penggunaan material ilegal, Ruslan menanggapi singkat.

“Heii bicara lalai kecuali ada solusi,” cetusnya.

Pengamat Hukum Kota Ternate, Julfandi Gani, mengkritik pernyataan Kasatker BWS Malut tersebut. Menurutnya, alasan bahwa material dibeli dari pihak lain tidak cukup untuk menjawab persoalan legalitas asal-usul material.

Ia menilai, pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah harus memastikan material yang digunakan memenuhi ketentuan hukum, termasuk kejelasan sumber dan perizinannya.

“Secara hukum, transaksi jual-beli tidak otomatis melegalkan komoditas yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin,” tegas Julfandi, Minggu (25/10/2026).

Menurut Julfandi, BWS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek harus memastikan pengawasan berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jika terbukti terdapat penggunaan material dari tambang ilegal dan ditemukan unsur pidana pada pihak-pihak yang terlibat, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Ia juga menyoroti pernyataan Ruslan yang mempertanyakan keberadaan pemasok galian C berizin di Kota Ternate. Menurutnya, apabila pemasok legal tidak tersedia, kontraktor semestinya mencari sumber material berizin dari luar daerah.

“Demi hukum, jika di Ternate memang tidak ada pemasok berizin, BWS wajib memerintahkan kontraktor untuk mendatangkan material legal dari luar daerah. BWS tidak boleh membiarkan, apalagi memaklumi penggunaan material ilegal hanya demi mengejar progres fisik proyek,” ujarnya.

Julfandi turut mengingatkan bahwa dugaan penggunaan material ilegal dalam proyek pemerintah perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum serta potensi kerugian keuangan negara maupun daerah.

Atas persoalan tersebut, Julfandi mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengambil langkah penyelidikan sesuai kewenangan masing-masing.

Ia meminta kepolisian menelusuri sumber material yang digunakan dalam proyek sabodam tersebut, memeriksa dokumen perizinan tambang dan distribusi material, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

Julfandi juga meminta Kejati Maluku Utara memanggil dan memeriksa Ruslan Rizal serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek untuk mendalami tanggung jawab pengawasan dan kemungkinan adanya unsur tindak pidana.

Menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihak pemasok atau kontraktor apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.

Ia menambahkan, dugaan tambang ilegal yang berpotensi menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu ditelusuri. Namun, penerapan pasal tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti mengenai unsur pidana yang terpenuhi, termasuk apabila terdapat kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Semua pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.


Sumber: Kierahapost

Terduga Pencuri di Rumah Makan Bakso Fajar di Ternate Diringkus Polisi

Ternate – Tim gabungan Resmob Macan Gamalama dan Unit Resmob Polsek Ternate Selatan mengamankan seorang pria berinisial NM yang diduga terlibat dalam kasus pencurian di Rumah Makan (RM) Bakso Fajar, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

NM diamankan pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 01.40 WIT di Penginapan Senang 2, Kelurahan Bastiong Karance, setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dugaan pencurian yang diterima pada Sabtu (24/10/2026).

Kasus tersebut dilaporkan oleh FAJAR setelah dugaan pencurian terjadi di dalam RM Bakso Fajar sekitar pukul 03.45 WIT. Menindaklanjuti laporan itu, personel Resmob Polsek Ternate Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut.

Dalam proses penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan NM di Penginapan Senang 2. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pria tersebut tanpa menunggu lama.

Sekitar pukul 02.00 WIT, NM dibawa ke Polres Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sekaligus pengembangan perkara.

Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, melalui Kasi Humas Polres Ternate IPTU Ekan Mukadar, menyampaikan bahwa pengamanan tersebut merupakan bagian dari respons kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

“Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kami juga akan terus melakukan pendalaman terhadap perkara ini, termasuk mengumpulkan barang bukti serta keterangan yang diperlukan untuk kepentingan proses penyidikan,” ujar IPTU Ekan Mukadar.

Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan awal terhadap NM serta mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk mendukung proses penanganan perkara lebih lanjut.

Polres Ternate menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Sumber: Kierahapost

Kajati Malut Lantik Safri Abd Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pulau Morotai

Ternate – Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberth M. Tacoy, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulau Morotai, Safri Abd, pada Senin (26/10/2026).

Safri Abd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (KTU) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, resmi menggantikan Kristanto Trinoviandri yang mendapat penugasan baru sebagai Kajari Ogan Komering Ulu.

Pengangkatan Safri Abd tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10422/C/09/2026 tanggal 22 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kajati Maluku Utara, Roberth M. Tacoy, menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan dinamika organisasi yang wajar dan diperlukan untuk penyegaran kepemimpinan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan karier pegawai.

Menurutnya, pelantikan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas seremoni pergantian jabatan, tetapi merupakan penyerahan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan dari pimpinan maupun masyarakat.

“Pelantikan hari ini hendaknya ditaknai bukan sekadar sebagai seremonial pergantian posisi, melainkan sebagai penyerahan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan dari pimpinan serta masyarakat,” tegasnya.

Roberth menyebut, Kabupaten Pulau Morotai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri. Kondisi geografis daerah kepulauan dan perbatasan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Karena itu, ia berharap Kejaksaan Negeri Pulau Morotai mampu menjadi benteng kepastian hukum, pengayom masyarakat, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.

Kepada Kajari Morotai yang baru dilantik, Kajati menyampaikan sejumlah arahan penting. Pertama, segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, budaya, serta potensi kerawanan hukum di Morotai. Kedua, melakukan konsolidasi internal untuk menjaga soliditas dan profesionalisme seluruh jajaran.

Ketiga, melaksanakan penegakan hukum secara tegas, adil, humanis, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan hati nurani serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela yang dapat merusak citra institusi Kejaksaan.

Keempat, memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan para tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pendampingan hukum yang efektif bagi program pembangunan daerah agar berjalan lancar, tepat waktu, dan bebas dari korupsi.

Kelima, meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat.

“Saya percaya, dengan pengalaman, dedikasi, dan integritas yang Saudara miliki, Saudara akan mampu memimpin Kejaksaan Negeri Morotai dengan baik dan membawa perubahan positif bagi kemajuan institusi serta masyarakat Morotai,” ujar Roberth.

Pada kesempatan itu, Kajati Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang mendapat penugasan baru maupun pejabat sebelumnya atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas selama menjalankan tugas.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Safri Abdul Muin, atas pengabdiannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Maluku Utara, serta kepada Tina Safri yang telah mendampingi dalam kegiatan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Apresiasi serupa disampaikan kepada Dr. Kristanto Trinoviandri, S.E., S.H., M.H., atas dedikasi dan loyalitasnya selama memimpin Kejaksaan Negeri Pulau Morotai. Roberth juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kristanto di jabatan barunya sebagai Kajari Ogan Komering Ulu.

Ia berharap pengalaman selama bertugas di Morotai dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas dan pengabdian di tempat yang baru, termasuk dalam memajukan organisasi IAD.

Menutup sambutannya, Roberth mengajak seluruh jajaran untuk memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.


Sumber: KierahaPost

Kuasa Hukum Hendrik Korniaywan Ungkap Edi Langkara Gelapkan Dana Rp 3,055 Miliar

Ternate – Kuasa hukum Hendrik Korniaywan, Rahim Yasim, mendesak Polda Maluku Utara mengusut tuntas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan kliennya terhadap mantan Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, dengan nilai dana mencapai Rp 3,055 miliar.

Rahim meminta penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara segera menelusuri aliran dana tersebut dan memeriksa seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan transaksi pada 2017.

“Kami meminta penyidik mengusut perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika bukti telah cukup dan syarat hukum terpenuhi, jangan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk penangkapan,” tegas Rahim, Senin (26/10/2026).

Menurut keterangan Hendrik kepada kuasa hukumnya, persoalan ini bermula ketika dirinya dipertemukan dengan Edi Langkara melalui seseorang bernama Ahmad Rakib. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan adanya kebutuhan dana untuk kepentingan pencalonan Bupati Halmahera Tengah.

Hendrik mengaku telah mengirimkan uang melalui sejumlah rekening pihak ketiga, di antaranya Hayun Maneke, M. Guntur Taib, dan Risnawati.

Rincian transaksi yang disampaikan kuasa hukum meliputi Rp 500 juta melalui Hayun Maneke, Rp 150 juta dan Rp 100 juta melalui M. Guntur Taib, serta Rp 10 juta dan Rp 25 juta melalui Risnawati. Lima transaksi tersebut berjumlah Rp 785 juta.

Sementara itu, total dana yang dipersoalkan dalam laporan disebut mencapai Rp 3,055 miliar. Kuasa hukum menyatakan bukti pendukung atas keseluruhan transaksi akan dilengkapi untuk diperiksa penyidik.

Rahim menegaskan, meskipun uang tersebut menurut keterangan kliennya tidak ditransfer langsung ke rekening pribadi Edi Langkara, penyidik tetap perlu menelusuri siapa yang meminta dana, siapa yang mengarahkan pengiriman, serta siapa yang menerima dan menggunakan uang tersebut.

“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan pemilik rekening. Telusuri aliran uangnya, periksa semua pihak yang terkait, dan ungkap ke mana dana tersebut mengalir,” ujarnya.

Ia menyebut Ahmad Rakib, Hayun Maneke, M. Guntur Taib, dan Risnawati sebagai pihak-pihak yang keterangannya diperlukan untuk memperjelas kronologi serta aliran dana yang dilaporkan.

Rahim berharap Polda Maluku Utara segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusutnya berdasarkan fakta serta alat bukti, tanpa membedakan seseorang karena jabatan atau latar belakangnya.


Sumber: Kierahapost

Kuasa Hukum Edi Langkara Minta Hendrik Kurniywan Klarifikasi dan Minta Maaf

Ternate – Kuasa hukum mantan Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, Agus Salim R. Tampilang, menanggapi pernyataan Hendrik Kurniywan melalui kuasa hukumnya, Rahim Yasin, yang beredar di sejumlah media. Agus menilai pernyataan tersebut tidak objektif dan berpotensi membentuk opini publik yang merugikan kliennya.

Agus menegaskan, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihaknya, Edi Langkara tidak pernah melakukan transaksi utang-piutang dengan Hendrik Kurniywan sebagaimana yang dituduhkan. Ia juga membantah adanya rangkaian peristiwa seperti yang disampaikan pihak Hendrik.

Menurut Agus, apabila Hendrik memiliki bukti terkait transaksi yang dimaksud, bukti tersebut sebaiknya disampaikan untuk memperjelas persoalan dan membuktikan kebenaran tuduhannya.

“Kalau memang ada bukti transaksi, silakan dibuktikan. Jangan sampai pernyataan yang belum teruji kebenarannya berkembang menjadi opini publik yang merugikan klien kami,” ujar Agus, Senin (26/10/2026).

Ia menyebut, kliennya merasa keberatan atas pemberitaan tersebut karena menilai tuduhan yang disampaikan dapat memengaruhi nama baik dan reputasi Edi Langkara di tengah masyarakat Maluku Utara.

Atas dasar itu, Agus meminta Hendrik Kurniywan melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 2 x 24 jam. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Agus juga menyoroti pernyataan Hendrik yang menyebut adanya persoalan utang-piutang pada 2017. Ia menegaskan, berdasarkan keterangan kliennya, tidak pernah ada pertemuan maupun transaksi utang-piutang antara Edi Langkara dan Hendrik pada periode tersebut.

Lebih lanjut, Agus meminta Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya terhadap Hendrik, terutama terkait penyampaian pernyataan kepada publik yang dinilai berpotensi merugikan pihak lain.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, dengan mengedepankan bukti, klarifikasi, serta penghormatan terhadap hak dan nama baik masing-masing pihak.


Sumber: Kierahapost

Ruas Jalan Provinsi Malut Butuh Perhatian Serius, Sherly Laos Sampaikan Aspirasi ke Komisi II DPR-RI

Jakarta – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, memaparkan aspirasi masyarakat Maluku Utara, tentang kondisi ruas jalan yang akses mobilisasi belum aman dan berkeadilan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, baru-baru ini di Senayan, Jakarta.

Ia menuturkan ruas jalan provinsi kurang lebih panjang 1.200 kilometer (km) di luar ruas kabupaten kota masing-masing 300-500 km, masih harus mendapat perhatian serius.

“Ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Provinsi Maluku Utara dan teriakan dari masyarakat Malut setiap harinya karena mereka tidak memiliki akses mobilisasi yang aman,” aspirasi Sherly.

Dari ruas jalan provinsi 1.200 km dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 3,6 triliun, jika hanya mengandalkan APBD Malut, dibutuhkan waktu selama 15 tahun.

“Itupun jika kita menghitung inflasi dan harga material maka mungkin dibutuhkan durasi waktu 20 sampai 25 tahun kedepan,” paparan Sherly.

Permasalahanan utama Pemprov Malut adalah fiskal yang lemah bergantung pada dana transfer pusat ke daerah.

Sementara kondisi Dana Alokasi Umum (DAU), hampir 100 persen habis untuk belanja pegawai.

Malut murni hanya hidup dari operasional yang bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Belum lagi posisi hutang Pemprov dari APBD sekitar Rp. 3,2 triliun, hutangnya Rp. 998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD.

Hal serupa juga terjadi di 10 kabupaten dan kota, ada defisit kurang lebih 20-30 persen peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.

Usulan solusi strategis dari Gubernur Sherly Laos, karena kondisi DAU transferan pusat ke daerah telah habis untuk 100 persen belanja pegawai, dan kami hanya bergantung pada PAD dan DBH. “Maka kami harus berfikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD,” ujar Sherly.


Sumber: Sijege.id

Bupati Ubaid Apresiasi Bukti Canggihnya TP PKK dan Petani Lokal Menjaga Ketahanan Pangan Haltim

Haltim  – Ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga tidak melulu lahir dari kebijakan berskala besar, melainkan dari konsistensi menyemaikan benih di tanah sendiri. Semangat inilah yang terpancar dalam gelaran Panen Raya di Desa Wailikum, Kecamatan Kota Maba, Sabtu (24/10/2026).

​Kegiatan panen raya tersebut resmi dibuka oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang diselenggarakan oleh kerja sama TP PKK Provinsi Maluku Utara dan TP PKK Kabupaten Halmahera Timur.

​Potensi Pertanian Lokal yang Menjanjikan

​Di balik manisnya hasil panen, terdapat potensi ekonomi lokal yang terus berkembang di wilayah Kota Maba dan sekitarnya. Bupati Ubaid mengungkapkan bahwa para petani di empat desa sekitar Kota Maba pernah mencapai puncak panen hingga berkisar 7 ton.

​Komoditas yang dihasilkan pun sangat erat dengan kebutuhan pokok harian masyarakat, seperti hortikultura & sayuran tomat, terong, rica (cabai), dan jagung, ​buah-buahan: semangka.

​Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lahan di Halmahera Timur memiliki produktivitas tinggi jika dikelola secara tekun dan konsisten.

​Kolaborasi 10 Hektar Lahan dan Pembinaan Berkelanjutan

​Dari total 10 hektar luas lahan pertanian yang disiapkan, sebanyak 6 hektar di antaranya dikelola secara langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Timur beserta jajaran pengurusnya.

​Bupati Ubaid memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi para kader yang tidak patah semangat dalam mengelola lahan produktif tersebut. Ia meyakini bahwa kunci dari keberlanjutan sektor pertanian keluarga ini terletak pada kolaborasi.

​”Meski kader-kader PKK Haltim kadang semangatnya naik turun, alhamdulillah masih bisa bertahan. Masih ada kader-kader petani PKK Haltim yang memiliki semangat sama. Atas binaan dari Dinas Pertanian bersama teman-teman penyuluh, mereka bisa bertahan sampai hari ini,” ujar Bupati Ubaid.

​Meskipun jadwal kegiatan sempat bergeser dari rencana awal—sehingga sebagian komoditas seperti tomat sudah memasuki masa panen keempat—semangat dan hasil yang ada tetap membuktikan bahwa konsep pekarangan dan lahan produktif berbasis keluarga sangat efektif mendukung ketersediaan pangan daerah.

​Pentingnya pertanian berbasis keluarga melalui momen peringatan HKG PKK ke-54 ini, ada pesan edukatif penting bagi masyarakat Halmahera Timur, kemandirian pangan rumah tangga, keterlibatan TP PKK membuktikan bahwa perempuan dan keluarga memiliki peran sentral dalam memastikan ketersediaan gizi dan pangan mandiri di tingkat tapak.

​Peran pendampingan teknis dari dinas terkait dan penyuluh lapangan merupakan fondasi utama agar petani lokal mampu mengantisipasi tantangan cuaca dan pola tanam.

​Komitmen sektor pertanian bukan sekadar mata pencaharian pendukung, melainkan pilar utama ketahanan daerah. ​Menutup sambutannya, Bupati Ubaid menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Anjas Taher untuk terus memberikan perhatian penuh pada pengembangan sektor pertanian hingga akhir masa jabatan mereka.


Sumber: Sijege.Id

Gubernur Malut Dampingi Dua Wakil Menteri Kunjungi Kebun Pangan Perempuan di Ternate

Ternate — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 26–27 Oktober 2026.

Agenda strategis ini diisi dengan peninjauan langsung program pemberdayaan ekonomi perempuan, ketahanan pangan, hingga sinergi lintas kementerian dalam program perhutanan sosial.

​Rangkaian kunjungan kerja dimulai pada Senin (26/10/2026) pagi setelah rombongan tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate. Didampingi oleh Ketua YBLL Monica Tanuhandaru dan ADC Pratama Firza Putra, Wamen PPPA langsung bergerak menuju Kelurahan Rua untuk meninjau langsung Kebun Pangan Perempuan di Jalan Pertamina.

Di lokasi ini, Wamen Veronica Tan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Ketua TP PKK Maluku Utara Hj Rusni Sarbin, berdialog interaktif bersama kelompok tani perempuan setempat guna mendengarkan aspirasi serta melihat dari dekat peran aktif kaum perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan daerah.

​Selepas kegiatan peninjauan kebun pangan dan santap siang bersama, agenda dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke lokasi utama di Pulo Tareba pada sore harinya.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan, Gubernur Maluku Utara, Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut, Deputi Pengawasan Kemenkop, Ketua TP PKK Malut.

​Di Pulo Tareba, Wamen PPPA bersama Wamen Kehutanan dan jajaran pejabat daerah mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan penting, di antaranya, mendengarkan pemaparan infografis mengenai Perhutanan Sosial, melakukan aksi penanaman pohon bersama, menyapa langsung para peserta pelatihan yang mengikuti program Wana Pangan Perempuan, pelatihan pembuatan sirup pala, dan literasi keuangan.

​Meninjau stand pameran produk-produk perhutanan sosial.

​Dalam sesi dialog bersama masyarakat yang difasilitasi oleh perwakilan akademisi Universitas Halmahera, Radios, ditekankan pentingnya kolaborasi multisektoral untuk mengangkat potensi ekonomi lokal berbasis kerakyatan, khususnya yang dimotori oleh kaum perempuan di Maluku Utara.

Penyerahan 14 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu momen penting yang menandai komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan secara lestari dan produktif.

​Malam harinya, rangkaian kunjungan hari pertama ditutup dengan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Rooftop Bela Hotel Ternate, yang menjadi ruang ramah tamah sekaligus konsolidasi internal.

​Pada keesokan harinya, Selasa (27/10/2026), selepas sarapan pagi di hotel, Wamen PPPA beserta rombongan resmi bertolak kembali menuju Jakarta melalui Bandara Sultan Babullah Ternate menggunakan maskapai Batik Air ID 6141 pukul 08.50 WIT.

​Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan yang inklusif serta berkelanjutan di bumi Moloku Kie Raha.


Sumber: Sijege.id