Ingin Dekat ke Masyarakat, Kapolda Turun ke Jalan Atur Lalu Lintas di Ternate

Sofifi – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, didampingi Dirlantas Kombes Pol. Doni Hermawan, melaksanakan Quick Wins I, Rabu 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik di Kota Ternate.

Pengaturan lalu lintas dimulai dari SD Mononutu hingga depan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate. Petugas mengatur kendaraan di kawasan sekolah dan pelabuhan yang ramai pada pagi hari.

Pengaturan lalu lintas ini dilakukan untuk membantu kelancaran arus kendaraan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Khususnya di kawasan sekolah dan pelabuhan yang menjadi titik aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Melalui kegiatan tersebut, Polda Maluku Utara terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis. Kehadiran personel di lapangan merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban berlalu lintas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya.

Kegiatan Quick Wins I ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri dalam mewujudkan ruang publik yang aman, tertib, dan kondusif. Hal ini sejalan dengan semangat Polri Presisi serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

HIMAPRO Gizi ISDIK Kie Raha Gaungkan Gizi Seimbang untuk Generasi Sehat

Ternate – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO) Gizi ISDIK Kie Raha memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 melalui kegiatan yang melibatkan tiga institusi pendidikan di Kota Ternate. yakni SMA Negeri 3 Kota Ternate, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Ternate, dan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Kota Ternate.

Kegiatan ini mengusung tema “Gizi Seimbang untuk Generasi Sehat” sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Gizi terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas kesehatan generasi muda.

Keterlibatan ketiga sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan kesadaran tentang pentingnya gizi sejak usia sekolah. Melalui pendekatan edukasi yang menyasar peserta didik, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong penerapan pola makan sehat, konsumsi pangan yang beragam, serta kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai persatuan, kolaborasi, dan kepedulian sosial di kalangan generasi muda. Mahasiswa Gizi tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga mampu berperan aktif dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan bersama sekolah-sekolah di Kota Ternate, HIMAPRO Gizi ISDIK Kie Raha menunjukkan bahwa semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dengan semangat persatuan dan kepedulian terhadap gizi, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, dimulai dari lingkungan sekolah.


Sumber: RRI Ternate

BMKG: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang di Malut

Ternate – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara Rabu, 28 Oktober 2026, malam hingga dini hari. Waspada potensi hujan sedang disertai petir dan angin kencang di wilayah Wasile, Kao, Maba, Oba, Weda dan sekitarnya.

BMKG melalui prakirawan Muhammad Fauzi mengatakan, prakiraan cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Berlaku untuk beberapa daerah, seperti wilayah Wasile, Maba, Kao, Malifut, Weda, Oba dan sekitarnya.

“Sedangkan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Wasile, Kao, Malifut, Oba, Weda dan sekitarnya” tambah Fauzi.

Suhu udara 24 sampai 26 derajat celcius, dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 75 sampai 100 persen. Angin dari arah Tenggara ke Barat Laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km/jam, dengan prediksi tinggi gelombang mencapai 0.25 sampai 1.5 meter.

Dengan demikian BMKG menyatakan peringatan dini gelombang adalah nihil. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi infoBMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.


Sumber: RRI

Pemuda Batang Dua Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-98 di Pulau Mayau

Batang Dua — Pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Utama Golombesi, Kelurahan Mayau, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini diikuti unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), aparatur sipil negara (ASN), serta siswa-siswi SMA Negeri 11 dan SMP Negeri 8 Kota Ternate.

Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung semangat persatuan dan penghormatan terhadap perjuangan pemuda sebagai pelopor bangsa. Dalam kegiatan tersebut, pemimpin upacara dan sejumlah petugas mengenakan pakaian adat, sementara ASN menggunakan pakaian hitam putih dan para siswa mengenakan seragam sekolah lengkap.

Petugas pengibaran bendera dipercayakan kepada siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Ternate, sedangkan pemimpin upacara adalah Serda Syiddin dari unsur Koramil Kecamatan Pulau Batang Dua.

Sekretaris Kecamatan Pulau Batang Dua, Rossiana Mangolo, S.Pd., yang bertindak sebagai pembina upacara, dalam sambutannya mengajak generasi muda untuk terus menjaga semangat persatuan yang diwariskan para pemuda melalui peristiwa Sumpah Pemuda 1928.

Ia mengatakan, momentum bersejarah tersebut menjadi pengingat bahwa para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara telah menyatukan tekad untuk menjunjung satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.

“Pada hari ini kita kembali mengenang momentum bersejarah pada tahun 1928, saat para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara meleburkan ego kedaerahan demi satu tekad: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa,” ujar Rossiana.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Hal tersebut sejalan dengan tema peringatan tahun ini, yakni “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia.”

Rossiana menjelaskan, sikap patriotik pada era modern tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga diwujudkan melalui upaya menjaga keutuhan bangsa, melestarikan lingkungan, serta menolak segala bentuk perpecahan dan penyebaran berita bohong.

Ia berharap generasi muda di Kecamatan Pulau Batang Dua dapat mengambil peran aktif dalam menjaga persatuan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Sementara itu, Sekretaris DPC GAMKI Kota Ternate, Merlon Kuadang, mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan bentuk komitmen pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua untuk terus merawat semangat kebangsaan melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Menurut Merlon, peringatan tersebut penting sebagai sarana untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan pemuda sekaligus menjadi momentum introspeksi bagi generasi muda.

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga merupakan komitmen pemuda Kecamatan Pulau Batang Dua untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ini secara rutin setiap tahun,” ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, semangat persatuan, kepedulian, dan pengabdian diharapkan semakin mengakar di kalangan generasi muda Pulau Batang Dua.

Ilmu, karya, dan kontribusi nyata para pemuda diharapkan menjadi wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.


Reporter: Pres

Perhitungan Biaya Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Terdampak Jalur SUTT

Sofifi – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (PLN UIP MPA) dalam waktu singkat akan menyelesaikan pembayaran lahan dan kompensasi masyarakat yang terkena Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui mekanisme musyawarah partisipatif, penilaian oleh pihak independen, serta pembayaran bertahap.

Tahapan dan Mekanisme Penyelesaian

Sosialisasi dan Musyawarah Partisipatif, PLN melibatkan pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah sejak awal untuk memberikan penjelasan mengenai rencana jalur transmisi, mendengarkan aspirasi warga, serta membahas bentuk ganti kerugian.

Penilaian oleh Penilai Publik (KJPP), Besaran nilai ganti rugi untuk tapak tower maupun kompensasi ruang bebas (Right of Way / ROW) dihitung secara transparan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ketentuan peraturan yang berlaku (seperti aturan ketenagalistrikan dan ESDM).

Pelepasan Hak dan Inventarisasi, Petugas PLN bersama instansi terkait (seperti Kantor Pertanahan/BPN atau surveyor independen) mendata ulang bidang tanah, bangunan, serta tanam tumbuh yang terdampak sebelum proses penyerahan hak.

Pembayaran Bertahap, Pembayaran ganti rugi tapak tower dan kompensasi ROW dilakukan secara bertahap di wilayah atau desa/negeri yang dilalui jalur transmisi (contohnya dilakukan langsung di kantor distrik, kelurahan, atau kantor bupati setempat).

Legalisasi Aset, Sebagai bagian akhir dari kepastian hukum, PLN UIP MPA memproses sertifikasi tanah untuk jaringan SUTT bersama dengan Kantor Pertanahan setempat agar status lahan yang telah dibebaskan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 13 tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Peraturan ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 17 Juni 2021 dan berlaku sejak diundangkan pada 17 Juni 2021.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, dengan adanya aturan ini, maka hak masyarakat yang lahannya dilalui transmisi akan mendapatkan kompensasi.

Lahan yang dilalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) masih menjadi milik warga. Namun aktivitasnya dibatasi demi keamanan instalasi dan keselamatan makhluk di bawahnya. Akibat pembatasan ini, maka warga berhak atas kompensasi sebagai penghargaan.

Dia mengatakan, aturan baru ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya gangguan listrik seperti pemadaman listrik (blackout) pada 4 Agustus 2019 lalu.

“Sebelumnya diatur dalam Permen ESDM No 27 tahun 2018. Melihat ke belakang pada insiden blackout di Jabar, Banten, dan DKI 4 Agustus salah satu dugaan karena terganggunya ruang bebas transmisi,” ungkapnya dalam Webinar “Ruang Bebas dan Kompensasi Jalur Transmisi Tenaga Listrik”, Selasa (27/10/2026).

Dengan berlakunya Permen 13 tahun 2021 ini, maka aturan sebelumnya Permen ESDM No 18 tahun 2015 dan Permen ESDM No 27 tahun 2018 tidak berlaku lagi.

“Kami harap dengan dengan terbitnya aturan Permen 13 2021 dapat membantu pelaku usaha menyelesaikan dinamika yang muncul saat pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan tanpa abaikan hak-hal masyarakat,” tuturnya.

Lantas, bagaimana perhitungan biaya ganti ruginya?

Berikut formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas:

a. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanah:

Kompensasi = 15% x Lt x NP

Lt: Luas tanah di bawah ruang bebas dalam meter persegi (m2)
NP: Nilai pasar tanah per meter persegi (m2) dari Lembaga Penilai

b. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Bangunan:

Kompensasi = 15% x Lb x NPb

Lb: Luas bangunan di bawah ruang bebas dalam meter persegi (m2)
NPb: Nilai pasar bangunan per meter persegi (m2) dari Lembaga Penilai

c. Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:

Kompensasi = NPt

NPt: Nilai pasar tanaman dari Lembaga Penilai.


Reporter: Aldy M

PLN UIP MPA akan Selesaikan Bayar Kompensasi Ratusan Warga Terdampak SUTT

Halut – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) melakukan pembayaran kompensasi warga yang terdampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (KV) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) Abdul Haris, Rabu (28/10/2026), pihaknya akan segera membangun 577 tower (tiang) transmisi SUTT 150 kV yang membentang dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dari Sofifi, Kabupaten Halbar, Kabupaten Halut hingga ke Gardu induk PLN Maluku Utara yang dikelola melalui Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG Ternate / ULTG Kayu Merah) terletak di Kota Ternate.

“Dengan pembangunan SUTT tersebut, maka saat ini melakukan pembayaran tahap II untuk puluhan  warga dengan total nilai kompensasi akan dihitung berdasarkan pada hasil penilaian tim appraisal independen di lapangan,” katanya pula.

Ia mengatakan, dengan pembangunan SUTT tersebut, sebanyak ratusan warga di tiga wilayah, yaitu Sofifi, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat yang akan terdampak. Namun pembayaran ganti rugi dilakukan nanti secara bertahap.

PLN akan membayar setiap warga yang lahan, rumah atau perkebunannya berada radius 20 meter dari jalur kabel SUTT.

“Untuk tahap I sudah selesai, sekarang masuk tahap ke II yang lokasinya berada pada Jalur SUTT dari Kota Sofifi, ke Kabupaten Halut dan Kabupaten Halbar, sehingga mereka harus mendapat ganti rugi sesuai bidang tanah yang dimiliki,” ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan peraturan Kementerian ESDM besaran ganti rugi untuk tanah dan bangunan dihitung 15 persen dari harga pasar dikalikan luas tanah.

Sedangkan untuk tanaman, pihaknya mengganti 100 persen sesuai dengan nilai tanaman karena nantinya semua tanaman di bawah SUTT radius 20 meter harus ditebang.

“Untuk penilaian ganti rugi yang kami bayarkan dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP),” ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan SUTT akan lebih memaksimalkan fungsi PLTU Sofifi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan PLTMG Ternate yang berada di Kayumerah Ternate serta PLTMG Halmahera di Mamuya, Galela, Halmahera Utara, yang sudah beroperasi sejak lama.

Selama ini listrik dari Sofifi, Jailolo dan Tobelo disalurkan ke beberapa kota dan kabupaten dengan tiang listrik yang kecil ukuran 20 KV, sehingga riskan mendapat gangguan seperti gangguan cuaca buruk maupun tertimpa pohon roboh.

Dengan adanya SUTT, maka listrik dari PLTMG akan ditransfer ke Gardu Induk di Sofifi, Jailolo, Malifut dan Tobelo, kemudian dari gardu induk tersebut barulah listrik disalurkan kepada warga di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

“Pembangunan SUTT maka meminimalisir gangguan penyaluran listrik dari PLTMG karena kalau menggunakan tiang ukuran 20 KV, rawan terkena pohon roboh yang menyebabkan kami harus melakukan pemadaman pada rumah warga,” ujarnya pula.

Jalur SUTT 150 kV GI Sofifi – GI Jailolo (Halmahera Barat): Dibangun sebanyak 175 tower dengan rute transmisi sepanjang ±66,4 km untuk melayani kebutuhan listrik Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat.

Jalur Lanjutan ke Halmahera Utara: Bagian dari total proyek 577 tower tersebut juga mencakup interkoneksi ke wilayah utara, seperti jalur SUTT 150 kV Jailolo – Malifut serta infrastruktur SUTT di Halmahera Utara yang ditargetkan siap beroperasi pada akhir 2026.

Pihak PLN hingga kini hanya merilis data perkembangan pembebasan lahan per titik lokasi seperti :
Jalur Transmisi 150 kV GI Sofifi – GI Jailolo (Halbar): Berhasil membebaskan 174 dari 180 titik lahan.
Jalur Transmisi 150 kV GI Jailolo – GI Malifut – GI Tobelo (Halut): Berhasil membebaskan 192 dari 194 titik lahan.


Reporter: Nurni Abdullah

Proyek Sutet PLN dari Sofifi ke Halmahera Utara akan Diselesaikan Akhir Tahun ini

Ternate – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) berkomitmen untuk melakukan percepatan penguatan sistem kelistrikan di Pulau Halmahera, salah satunya melalui interkoneksi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Sofifi hingga Halmahera Utara.

Proyek strategis nasional ini melintasi beberapa wilayah penting termasuk interkoneksi GI Sofifi – GI Jailolo – GI Malifut hingga Tobelo (Halmahera Utara).

Berikut adalah poin-poin penting terkait pembebasan lahan, kompensasi, serta perkembangan proyek transmisi kelistrikan tersebut:

  • Target Penyelesaian Sistem: PLN UIP MPA mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah daerah setempat agar pembangunan infrastruktur transmisi ini berjalan lancar dengan target kesiapan sistem secara menyeluruh pada akhir tahun 2026.

  • Percepatan Pembebasan Lahan (RoW): Guna mengamankan jalur bebas hambatan atau Right of Way (RoW), PLN terus berkoordinasi secara persuasif dengan para pemilik lahan di sepanjang jalur transmisi. Dukungan penuh juga diberikan oleh pemerintah kabupaten setempat (seperti Halmahera Barat dan Halmahera Utara) melalui penerbitan landasan hukum perizinan tapak tower demi kelancaran lapangan. 

  • Skema Penilaian dan Pembayaran: Untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan adil, besaran nilai ganti rugi tanah maupun tanaman warga ditentukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pembayaran ditransaksikan secara langsung masuk ke rekening bank masing-masing warga yang berhak tanpa adanya potongan administrasi.

  • Pengawasan Jalur Hukum: Mengingat pentingnya proyek strategis ini, proses ganti rugi lahan mendapat atensi publik dan pengawasan ketat. Lembaga swadaya masyarakat dan forum pemuda (seperti PBK Inspira Malut) secara aktif mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal transparansi anggaran guna menghindari adanya praktik penyimpangan atau mark-up dalam pembayaran ganti rugi lahan proyek SUTT 150 kV tersebut.

    Dengan tuntasnya pembayaran lahan warga dan penyelesaian transmisi SUTT 150 kV ini, keandalan pasokan listrik di Maluku Utara—khususnya dari Sofifi ke Halmahera Utara—diharapkan dapat sepenuhnya stabil guna menopang roda perekonomian wilayah.

    PLN Ganti Rugi Lahan dan Tanaman Masyarakat Melalui Tim Appraisel

    Smentara itu, nilai ganti rugi atau kompensasi tanam tumbuh untuk proyek SUTT/SUTET PLN (seperti jalur interkoneksi Sofifi ke Halmahera Utara) akan ditentukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal. PLN hanya berfungsi sebagai juru bayar berdasarkan hasil penilaian tersebut.

    Berikut adalah ketentuan dan cara penentuan harga tanaman yang wajib Anda ketahui:

    1. Dasar Hukum yang Digunakan

    Proses kompensasi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2025 (yang memperbarui aturan sebelumnya seperti Permen ESDM No. 27 Tahun 2018) tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman. 

    2. Faktor yang Memengaruhi Harga Tanaman

    Tim KJPP akan turun ke lapangan untuk menghitung nilai tanaman milik warga berdasarkan beberapa variabel: 

    • Jenis Tanaman: Tanaman produktif/perkebunan bernilai tinggi (seperti cengkeh, pala, kelapa, dan cokelat) memiliki nilai ganti rugi yang berbeda dengan tanaman kayu atau tanaman semusim. 

    • Umur dan Ukuran Tanaman: Dibedakan berdasarkan kategori:
        • Tanaman belum menghasilkan (bibit/kecil).
        • Tanaman sudah menghasilkan (usia produktif).
        • Tanaman tua/tidak produktif.

    • Nilai Pasar dan Produktivitas: Penilai akan menghitung potensi kerugian ekonomi dari hasil panen tanaman tersebut selama masa produktifnya.

      3. Perbedaan Jenis Pembayaran

      Perlu dibedakan area lahan Anda yang terkena proyek:

      • Tapak Tower (Tiang): Jika tanaman berada di area pondasi tower, lahannya akan dibebaskan total dan dibeli penuh sesuai nilai pasar dari KJPP. 

      • Di Bawah Jalur Kabel (Ruang Bebas): Jika tanaman hanya dilewati kabel di atasnya, statusnya adalah Kompensasi. Tanaman yang tingginya berpotensi masuk ke ruang bebas minimum (membahayakan jaringan) harus ditebang, dan pemiliknya mendapat kompensasi satu kali yang nilainya dihitung oleh KJPP. 

        4. Mekanisme Pembayaran

        • Transparan: Pembayaran dilakukan langsung melalui transfer bank ke rekening masing-masing pemilik lahan/tanaman yang berhak tanpa perantara, demi menghindari pungutan liar atau pemotongan. 

        • Musyawarah: Nilai dari KJPP akan disosialisasikan kepada warga. Jika warga menyetujui hasil penilaian tersebut, proses pencairan akan langsung diproses.

          Sumber: Humas PLN Pusat

        Desak Evaluasi Tiga PPK BWS, LKKPS Malut Siap Gelar Aksi di Kantor Balai

        Ternate – Ketua Lembaga Kontrol Kebijakan Pemerintah dan Swasta (LKKPS) Provinsi Maluku Utara (Malut) Sauman Taba S. Hi mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., segera mengevaluasi tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani sejumlah proyek infrastruktur sumber daya air di wilayah Maluku Utara.

        Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan proyek yang menjadi sorotan LKKPS Maluku Utara. Sauman menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab masing-masing PPK guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh uang negara.

        Adapun tiga PPK yang diminta untuk dievaluasi, yakni:

        Muhlis Masud, terkait ambruknya proyek tanggul di Desa Sangowo Barat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai.
        Edi Sukirman, terkait persoalan jebolnya pembangunan embung atau penampung air di kecamatan Pulau Hiri, kota Ternate.
        PPK Joni, terkait pelaksanaan proyek irigasi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

        Menurut Sauman, persoalan pada sejumlah proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan BWS Maluku Utara. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui penyebab kerusakan, memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak, serta menilai pelaksanaan pengawasan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

        “Kami meminta Kepala BWS Maluku Utara segera melakukan evaluasi terhadap ketiga PPK tersebut. Setiap persoalan proyek harus ditelusuri secara objektif dan transparan agar diketahui penyebabnya serta pihak yang harus bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya,” kata Sauman.

        LKKPS Malut Siapkan Aksi Demonstrasi

        Sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, Sauman menyampaikan bahwa LKKPS Maluku Utara berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan.

        Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pimpinan BWS Maluku Utara agar segera menindaklanjuti berbagai persoalan proyek yang menjadi perhatian LKKPS.

        Sauman menegaskan, pihaknya menginginkan adanya langkah konkret dari Kepala BWS Maluku Utara, bukan sekadar penjelasan administratif. Menurutnya, pemeriksaan teknis di lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

        Ia juga meminta agar hasil evaluasi disampaikan secara transparan kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan persoalan tersebut.

        “Kami akan melakukan aksi di depan Kantor BWS Maluku Utara dalam satu hingga dua hari ke depan. Kami akan mendesak Kepala BWS agar serius menindaklanjuti persoalan ini dan mengevaluasi ketiga PPK yang menjadi perhatian kami. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

        Sauman berharap langkah evaluasi tersebut menjadi momentum bagi BWS Maluku Utara untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pekerjaan, serta memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel.

        Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Budi Prasetiyo, S.T., M.T., serta ketiga PPK yang disebutkan dalam pemberitaan ini perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan.

        Penyebab kerusakan maupun dugaan kekurangan dalam pelaksanaan proyek harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan sebelum kesimpulan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak yang ditetapkan.


        Reporter: Eris