Pasca Bentrok, Polisi Himbau Warga Matarape Tahan Diri

Morowali – Polres Morowali mengimbau warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk menahan diri di tengah ketegangan yang terjadi di sekitar area operasional PT Askon (PT Astima Konstruksi), Jumat (2/10/2026).

Imbauan tersebut disampaikan Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini, sebagai langkah untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi meminta masyarakat tidak mudah terpancing provokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri.

Ketegangan di Matarape disebut berkaitan dengan keresahan warga terhadap dampak aktivitas perusahaan, salah satunya debu yang muncul akibat kegiatan hauling material di sekitar permukiman.

Kondisi tersebut kemudian memicu reaksi masyarakat yang meminta adanya penanganan terhadap dampak aktivitas operasional perusahaan.

Kapolres Morowali mengatakan kepolisian terus melakukan pengendalian situasi di lapangan dengan pendekatan persuasif dan tetap tegas.

Pengamanan juga melibatkan personel Polres Konawe Utara karena lokasi site PT Askon berada lebih dekat dengan wilayah hukum Polres Konawe Utara.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat di Desa Matarape agar senantiasa menahan diri, tidak mudah terpancing oleh provokasi, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini kepada pihak berwenang,” kata AKBP Reza Khomeini.

Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan masyarakat maupun berujung pada pelanggaran hukum.

“Kami tidak ingin persoalan ini berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujarnya.


Sumber: TribunPalu

Bentrokan Warga Lokal dengan WNA di Morowali Disebabkan Kampung Mereka Dikepung Debu Tebal

Morowali – Bentrokan yang melibatkan warga lokal dengan warga negara asing (WNA) di wilayah perbatasan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah) dan perbatasan Konawe Utara (Sulawesi Tenggara) pada Jumat, 2 Oktober 2026 kemarin, adalah protes dari warga Matarape soal debu jalan hauling yang melintas di perkampungan mereka.

Sekitar 50 orang warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, mendatangi lokasi perusahaan untuk melakukan aksi protes pada dua menajemen perusahaan, yaitu PT Anugrah Sakti Konstruksi (Askon) dan PT Astima Konstruksi.

Dalam orasinya, mereka menuntut agar perusahaan segera menyirami jalanan yang dilintas truck besar yang memasuki perkampungan mereka sekligus memberikan biaya ganti rugi atau biaya kompensasi perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak polusi udara.

Menurut beberapa pendemo perusahaan sengaja abaikan polusi udara dan membiarkan jalanan mereka dipenuhi dengan debu tebal yang ditimbulkan oleh aktivitas truck pengangkut material (jalan hauling) perusahaan yang keluar masuk di pemukiman perkampungan dan mengganggu kesehatan warganya.

Sejumlah warga melempari alat berat jenis dump truck milik perusahaan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Dalam akisnya itu sempat tertunda karena tiba-tiba waktu ibadah sholat jumat sekaligus menunggu dialog dengan jajaran menajemen perusahaan. Namun tiba-tiba aksi brutal itu meledak disaat beberapa warga negara asing (WNA) dari warga negara china yang merusak beberapa mobil milik pendemo yang terparkir di badan jalan milik perusahaan.

Aksi perusakan itu sempat dilerai oleh pihak keamanan perusahaan. Namun mereka tetap ngotot menggerakan alat berat sejenis eksavator  untuk menghancurkan beberpa unit mobil milik pendemo.

Melihat kondisi mobil rinsek dan rusak berat, massa mulai terpancing emosi dan menyerang ke befak perushaan untuk mencari beberapa tenaga kerja asing, namun keburu dievakuasi oleh pihak perusahaan. Aksi warga mulai melakukan perusakan dalam perusahaan yaitu menghancurkan beberapa unit dump truck yang terparkir, termasuk membakar beberapa unit mobil LV, dan membakar beberapa alat berat seperti ekscavator dan motor graider.

Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeini bersama personel Polres Konawe Utara  langsung turun ke lokasi untuk meredam situasi melalui pendekatan persuasif serta meminta seluruh masyarakat menahan agar diri.

Hingga berita ini dipublikasi, situasi di lokasi perusahaan sudah kondusif dan normal kembali.

Para pelaku perusakan dari kedua belah pihak baik dari WNA saat ini sedang diperiksa oleh kepolisian setempat. Mereka akan di jadwalkan di pulangkan ke negara asal, karena dikhwatirkan akan terjadi bentrokan susulan, karena ulah beberapa oknum WNA tersebut.

Polisi setempat juga tidak mau mengambil resiko, mereka juga meminta pada pihak perusahaan agar segera memulangkan para tenaga kerja Asing tersebut ke negara asalnya.


Reporter: Amin R

Si Ratu Pungli Dilapas Wanita Pondok Bambu Jaktim Dinonaktifkan dari Jabatan

Jakarta – Inilah dia sosok perempuan yang bernama Nur Mariyana Putri yang disebut-sebut sebagai salah satu dari dua petugas Rutan Pondok Bambu yang dinonaktifkan dan ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menjalani pemeriksaan terkait informasi dugaan pungli (pungutan liar) dilapas perempuan tersebut.

Nur Mariyana Putri adalah Kepala Rutan Pondok Bambu, ia memiliki pengalaman di sejumlah unit pemasyarakatan. Pada 2023, Nur Mariyana Putri tercatat sebagai Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas | Depok.

Sorotan terhadap Nur Mariyana muncul karena sebelumnya ia disebut sebagai salah satu dari dua petugas Rutan Pondok Bambu yang dinonaktifkan dan ditarik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk menjalani pemeriksaan terkait informasi dugaan pungli.

Sementara dalam temuan terbaru, Ombudsman mengungkap adanya informasi pungutan dengan nilai mencapai Rp250 juta bagi warga binaan yang ingin menggunakan handphone di dalam rutan.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan informasi tersebut diperoleh ketika tim melakukan pemantauan langsung ke Rutan Pondok Bambu pada 15 September 2026.

“Kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar. Jadi, untuk mereka pindah kamar, ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp 500 ribu, dan untuk masuk bisa mereka bisa menggunakan HP di Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp 250 juta,” kata Syafrida dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Menurut Ombudsman, informasi mengenai pungutan tersebut disampaikan langsung oleh warga binaan kepada tim saat melakukan pengawasan.

Selain dugaan pungutan untuk penggunaan handphone, Ombudsman juga mendapat informasi mengenai biaya “turun kamar” atau pindah kamar yang disebut mencapai Rp500 ribu.


Sumber: Ombudsman RI