𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 dan pendukungnya 𝐀𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 Musuhnya 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢 𝐊𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭

Jakarta – Tensi politik di tanah air kini membara. Di Jagat maya, nama Gibran terus berseliweran. Ia menjadi sasaran tembak. Kata-kata gulingkan, habisi, mundurkan, KO-kan, penjarakan, akrab pada namanya. Kubu anti Gibran terus bersatu dalam satu hati, satu tujuan: membalas dendam politik kesumat mereka.

Pasca keluarnya putusan MK, kubu anti Jokowi-Gibran ini terus bersorak. Mereka merasa punya amunisi canggih baru untuk menghantam Gibran. Amunisi itu berupa Keputusan MK yang mengatakan bahwa ijazah SMA Gibran atau yang disetarakan, tidak ditemukan.

Bagi mereka, kata “tidak ditemukan” sama dengan tidak ada, kosong, nihil. Itu berarti Gibran tidak tamat SMA. Tidak tamat SMA berarti tidak memenuhi syarat menjadi cawapres. Tidak memenuhi syarat menjadi cawapres, berarti tidak boleh lagi menjadi wapres seperti saat ini. Jadi Gibran harus tamat.

Upaya melengserkan Gibran terus mencuat. Kubu anti Gibran terus memanaskan dan memprovokasi situasi. Berbagai isu dan ancaman dilontarkan. Gibran harus mundur, harus malu, harus tahu diri, harus mengerti, harus menyerah dan meninggalkan jabatan sebagai wapres. Ini adalah ekspektasi numero uno kubu anti Gibran.

Bersamaan dengan himbauan mundur, lontaran ancaman terus digelorakan membabi buta. Gibran dilaporkan kepada Bareskrim terkait dugaan pemalsuan surat keterangan atau keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. KPU juga dilaporkan kepada sejumlah instasi.

Gibran juga diancam akan dimundurkan, dilengserkan dipeople-power-kan ala Amin Rais. Selain itu sedang digodok sejumlah orang agar Gibran digoreng dan ditumis di DPR lewat hak menyatakan pendapat. Nantinya Gibran diaduk lewat sidang Paripurna DPR, digiring ke MK, dibawa ke sidang istimewa MPR dan akhirnya dilengserkan secara tragis. Ngeri.

Lalu bagaimana respon kubu Gibran dan Gibran sendiri?

Para pendukung Gibran yang disebut ‘silent majority’ bersikap bertahan ala catenacio Italia atau parkir bus ala Mourinho. Beberapa pasukan berani mati, tampil ke depan bermanufer di hadapan musuh. Mereka adalah relawan militant Gibran 08. Relawan ini sedang menyusun pertahanan parit dari gemburan dahsyat drone kubu lawan.

Gibran sendiri terlihat santai. Ia sudah dibekali oleh Jokowi untuk tetap tenang di tengah badai sedahsyat apapun. Gibran tentu tidak bisa ditangani oleh Bareskrim walaupun ada 12 triliun laporan. Mengapa? Karena sepanjang Gibran belum dinonaktifkan secara politik dari jabatannya sebagai wapres, maka dia kebal pada sentuhan aparat.

Gibran juga tentu tidak mau mundur begitu saja. Enak saja. Di antara 280 juta penduduk Indonesia, Gibran sudah jadi wapres. Orang numero duo di Indonesia. Ini jabatan yang sama sekali tidak gampang diperoleh. Jutaan orang merindukan jabatan wapres. Mundur dengan legowo begitu saja? Tidak Ferguso.

Ekspektasi kubu lawan agar Gibran mundur dengan sukarela adalah mimpi seekor kodok merindukan puteri kahyangan dari bulan. Jadi Gibran sama sekali tidak akan mundur. Itu khayalan konyol. Tidak ada alasan untuk mundur selain hanya memenuhi birahi politik lawannya.

Gibran terlihat santai saja menghadapi isu bergulirnya hak menyatakan pendapat di DPR. Gibran sudah membaca situasi di DPR. Mayoritas kubu di DPR adalah pengusung Prabowo Gibran. Jika tidak ada halilintar menyambar luar biasa, DPR tidak mudah begitu saja melengserkan Gibran.

Melengserkan Gibran sebagai wapres sama dengan menciptakan kekacauan konyol di DPR. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo adalah adalah kunci solidnya pendukung Prabowo. Jika Gibran lengser, maka kubu partai politik di DPR akan berebutan kursi wapres.

Jika AHY yang maju, maka Muhaimin memberontak. Jika Bahlil yang maju, Erick Thohir membangkang. Intinya mereka akan saling terkam, saling cakar, saling gencet, saling bantai dan baku hantam. Dan akhirnya kursi wapres bisa jatuh bagai durian runtuh ke pelukan Puan Maharani dari PDIP. Relakan jabatan wapres diambil oleh Puan? Tidak rela bos.

Lalu bagaimana pelengseran Gibran lewat pintu people power ala Amin Rais? Ini tidak gampang. Harus dipicu dulu oleh krisis moneter, krisis ekonomi dan turunnya mahasiswa. Sejauh ini mahasiswa di berbagai universitas adem ayem. Tidak ada yang ribut seperti Roy Suryo. Ekonomi juga tidak susah-susah amat. Beras masih kita ekspor dan MBG masih lancar-lancar saja.

Himbauan Gibran mundur sendiri tidak akan terjadi. Itu hanya harapan pemuda kampung pengangguran yang tidak sanggup membeli celana dalam merindukan berpacaran dengan Sandrinna Michelle.

Hak menyatakan pendapat juga di DPR tidak akan terjadi. Itu mimpi basah di siang bolong. Kecuali ada 7 juta massa di Monas dan ada bandar yang menggelontorkan dana 500 Miliar untuk biaya demo yang belum tentu ada hasilnya, baru DPR pura-pura rapat.

Jadi Gibran tetap kokoh. Tegar dan berdiri tegap. Tahan banting. Tetap kuat dan terus bersinar. Ia seperti batu karang yang kokoh dan sulit dirobohkan. Namun ia akan terus dihabisi dan digoyang sampai kiamat. Dan karena itu ia juga akan terus melawan musuhnya sampai kiamat.


Penulis: Asa’aro Lahagu

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Apresiasi Sinergi TNI-Polri dan Instansi Terkait dalam Pengamanan Kunjungan Presiden

Halteng – Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI, Polri, serta instansi terkait atas keberhasilan pelaksanaan Pengamanan Very Very Important Person (PAM VVIP) dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pengamanan tersebut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka meresmikan 11 titik hilirisasi di wilayah Maluku Utara. Seluruh rangkaian pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kesiapsiagaan, koordinasi, dan sinergi antarsatuan maupun instansi yang terlibat.

Pemantauan dan pengecekan dilaksanakan pada setiap objek sasaran yang menjadi lokasi kunjungan Presiden RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan di seluruh titik kegiatan, mulai dari menjelang kedatangan Presiden, selama berlangsungnya kunjungan kerja, hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam kesempatan terpisah, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menegaskan pentingnya koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan di lapangan guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali.

“Hal ini untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Walaupun di setiap area penempatan personel ada Dansubnya, namun kita harus selalu koordinasi satu sama lain untuk keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas wilayah yang dikunjungi,” ujar Pangdam.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menyapa karyawan IWIP dalam kunjungan kerja di wilayah Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. (Foto: Pendam Moloku Kie Raha/iGMtv)

Sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad), Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pengamanan merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh unsur yang terlibat dalam mendukung agenda kenegaraan tersebut.

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit dan instansi terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan PAM VVIP, sehingga kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di wilayah Maluku Utara dapat berjalan tertib, lancar, dan aman sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan soliditas dan sinergi TNI-Polri bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pengamanan VVIP. Pangdam berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas ke depan serta menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah Maluku Utara.


Sumber: Pendam Moloku Kie Raha

Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Rp180 Triliun di Halmahera Tengah, Maluku Utara

Halteng – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan proyek hilirisasi senilai US$ 10,2 miliar atau Rp180 triliun di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis (8/10/2026).

Nilai US$10,2 miliar itu diantaranya adalah peluncuran 11 proyek program hilirisasi serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik (Electric Vehichle/EV).

11 proyek hilirisasi itu diantaranya, komersialisasi 4 proyek industri dan memulai pembangunan 7 proyek industri baru yang semuanya bertempat di kawasan IWIP Halmahera Tengah.

“Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di Kawasan Weda Bay Industrial Park,” terang Presiden RI Prabowo, dalam peresmian, dikutip Jumat (9/10/2026).

Prabowo mengucapkan selamat kepada semua pihat dan semua elemen dari dalam dan luar negeri. Baik mitra yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk bersama membangun suatu kesejahteraan bersama dan menciptakan kemakmuran bersama.

“Saudara-saudara apa yang dihasilkan dalam berapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan, untuk itu saya di sini tegaskan komitmen pemerintah RI, untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang di tanamkan di bumi Indonesia,” tegas Prabowo.

Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Rosan P Roeslani menjabarkan bahwa proyek yang diresmikan ini merupakan proyek strategis di Kawasan IWIP yang menjadi rangkaian investaso di Indonesia. Di mana

“Di mana total investasinya akan mencapai US$ 10,2 miliar atau kurang lebih Rp 180 triliun. Dari 10 itu, Bapak Presiden, 4 proyek sudah selesai dan baru selesai dan melakukan seremonial komersial dan juga ekspor senilai US$ 3,4 miliar yang sudah selesai,” terang Rosan.

10 Proyek hilirisasi itu , bergerak di berbagai bidang, diantaranya material baterai berbasis nikel, produksi baterai, aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik. “Itu yang sudah selesai, Bapak,”

Kemudian yang akan digerakkan groundbreaking adalah material baterai berbasis nikel juga, separator baterai EV. “Dan ini adalah yang pertama, elektrik baterai EV, dan juga aluminium elektrolit aluminium elektrolit ada dua, dan juga alat berat berbasis listrik yang akan dibangun untuk truk dan juga pertambangan dan juga industri, dan juga photovoltaic glass untuk solar energi industri, Bapak Presiden,” lapor Rosan.

Berikut daftar proyek dan pemiliknya:

– Ekspor Produk olahan nikel mixed hydroxide precipitate (MHP) dari PT Blue Sparking Energy

– Bahan baku baterai berupa nickel manganese cobalt (NMC) dan lithium ferro phosphate (LFP) dari PT REPT Batero Indonesia

– Aluminium elektrolitik dari PT Pioneer Aluminium Industries

– Komponen alat berat berbasis EV dari PT XCMG Indonesia Manufacturing.

Groundbreaking Hilirisasi

– PT Guang Ching Nickel Cobalt

– PT Inno Prima Material

– PT Tinci Materials Indonesia

– PT Weda Bay Aluminium

– PT Bintang Karya Aluminium

– PT Flat Solar Energy Indonesia

– PT Foton Guangqing Motor Indonesia


Sumber: CNBC-Indonesia

Panglima TNI Tunjuk Mayjen TNI Nefra Firdaus Jadi Pangdam Moloku Kie Raha yang Pertama

Ternate – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akhirnya menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Nefra Firdaus, untuk memimpin Kodam Moloku Kie Raha yang pertama di Maluku Utara.

Danrem 152/Baabullah Ternate Brigjen TNI Enoh Solehudin membenarkan adanya penunjukan pimpinan baru Komando Daerah Militer (Kodam) Moloku Kie Raha oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Mayjen TNI Nefra Firdaus sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) XV/Pattimura Ambon Maluku.

“Memang benar untuk pimpinan baru Kodam Moloku Kie Raha sudah ditunjuk oleh bapak Panglima TNI,” kata Brigjen TNI Enoh Solehudin saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

“Beliau sebelum dipercaya jabat Pangdam Moloku Kie Raha ia menjabat sebagai mantan Kasdam XV/Pattimura,” bebernya.

Jenderal bintang satu di Korem 152 Baabullah Ternate ini juga mengatakan, dengan adanya penunjukan pimpinan baru Pangdam Moloku Kie Raha ini maka ia akan direncanakan mengikuti pelantikan jabatan oleh Panglima TNI di Jakarta.

“Mungkin hari ini dilantik oleh Bapak Panglima TNI di Cilacap Jawa Tengah bersamaan dengan lima Kodam lainnya juga,” katanya mengakhiri.

Dengan diresmikannya Kodam Moloku Kie Raha, secara resmi Maluku Utara sudah menjadi bagian tersendiri setelah sebelumnya masih masuk dalam teritorial Kodam XV/Pattimura Ambon.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha ini menjadi bagian penting sebab selama 27 tahun pemekaran Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU Nomor 46 Tahun 1999, Maluku Utara baru resmi memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha yang baru ini membawa angin segar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara.

Lokasi Kodam Moloku Kie Raha ini nantinya akan berada di eks lahan HGB 03 milik PT Darko yang berlokasi di Sofifi, Ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Namun sementara akan beraktivitas di kantor Korem 152 Baabullah Ternate yang beralamat di jalan AM Khamaruddin nomor 1 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Sementara aktivitas kantor Korem 152 Baabullah Ternate direncanakan akan berkantor di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Toloko Kota Ternate beralamat di jalan Batu Angus, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara.


Sumber: TribunTernate

Mantan Kadisperindag Yudhitya Wahab dan PPK MHJ Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pasar Murah Rp7 Miliar

Ternate – Kejaksaan Tinggi Maluku Utara umumkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah yang melekat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara tahun 2021-2023, senilai Rp 7 miliar.

Kedua tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Maluku Utara Yudhitya Wahab dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disperindag Maluku Utara berinisial MHJ.

Penetapan tersangka tersebut, setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku Utara mengumpulkan barang bukti berkaitan dengan perkara.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik sebelumnya telah menggeledah Kantor Disperindag Maluku Utara di Sofifi, pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan pengadaan kegiatan pasar murah yang kini menjadi objek penyidikan.

Penetapan tersangka dibenarkan Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Matheos Matulessy lewat jumpa pers, di Kejati Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Senin (5/10/2026).

“Mereka ditetapkan karena telah cukup bukti,” tegas Matheos Matulessy.

Ia mengaku, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas belanja barang dijual/diserahkan kepada masyarakat tahun 2021 sampai 2023 pada Disperindag Maluku Utara, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.602.824.429.

Ringkasan Berita:

  • Kejati Malut menetapkan mantan Kadisperindag Yudhitya Wahab dan PPK MHJ sebagai tersangka dugaan korupsi pasar murah 2021-2023 senilai Rp7 miliar.
  • Audit menemukan kerugian negara Rp2,602 miliar. Penyidik sebelumnya menggeledah Kantor Disperindag Malut dan mengamankan dokumen.
  • Kedua tersangka belum ditahan. Kejati akan memanggil dan memeriksa keduanya sebelum dilakukan penahanan.

Juru bicara Kejati Maluku Utara itu menegaskan bahwa pasal sangkaan yang diterapkan terhadap kedua tersangka yaitu Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Saat ini keduanya belum kita tahan setelah ini kita panggil dan periksa langsung kita tahan,” pungkasnya.


Sumber: TribunTernate

Daftar 10 Perusahaan Pemegang IUP Nikel di Bualemo Dinilai Ancam Sumber Air hingga Ekosistem Endemik

Banggai – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukan sedikitnya 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel telah diterbitkan di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, hingga Juni 2026.

Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, mengungkapkan konsesi pertambangan tersebut membentang dari kawasan persawahan dan permukiman warga hingga hutan pegunungan, termasuk di sekitar kaki Gunung Tompotika.

“Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap sumber penghidupan masyarakat, keberlanjutan pangan, sumber air bersih, serta habitat satwa endemik Sulawesi,” kata Taufik, di Palu, Rabu (30/9/2026).

Menurut Taufik, Bualemo merupakan salah satu wilayah penting bagi produksi pangan di Kabupaten Banggai. Kecamatan ini juga masuk dalam wilayah perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2021.

Dalam perda tersebut, Bualemo memiliki 2.532,79 hektare LP2B dan 46.610 hektare lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

“Keberadaan konsesi tambang berpotensi mengancam fungsi Bualemo sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Banggai,” ujar.

Temuan JATAM Sulteng berasal dari analisis tumpang susun (overlay) data Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pada Geoportal MOMI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Juni 2026 dengan peta kawasan hutan Sulawesi Tengah berdasarkan SK Nomor 6624 Tahun 2021.

Hasilnya, sembilan dari 10 perusahaan pemegang IUP nikel teridentifikasi memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan di Kecamatan Bualemo.

Total luas konsesi yang berada di kawasan hutan mencapai 11.468,62 hektare atau sekitar 81,11 persen dari total wilayah konsesi yang dianalisis.

Rinciannya terdiri atas 12,77 hektare hutan lindung, 6.239,44 hektare hutan produksi, 554,10 hektare hutan produksi konversi, dan 4.662,30 hektare hutan produksi terbatas.

Dari 10 perusahaan pemilik IUP Nikel di Bualemo tersebut, PT Anugerah Bangun Makmur memiliki konsesi terbesar yang masuk kawasan hutan, yakni 3.509,44 hektare atau 86,23 persen dari wilayah izinnya.

Disusul PT Bumi Persada Surya Pratama 6080 seluas 2.455,08 hektare atau 83,11 persen, PT Banggai Mandiri Pratama 1.349,24 hektare (100 persen), dan PT Bumi Persada Surya Pratama 1861 seluas 938,76 hektare (100 persen).

Selanjutnya, PT Citra Molamahu tercatat memiliki 979,53 hektare konsesi dalam kawasan hutan atau 60,93 persen dari wilayah izinnya. PT Penta Dharma Karsa seluas 953,59 hektare (78,60 persen), PT Merpati Pratama Sukses 909,62 hektare (78,42 persen), serta PT Core Mineral Resources seluas 326,15 hektare (53,63 persen).

Sementara PT Integra Mining Nusantara Indonesia memiliki 47,22 hektare konsesi yang masuk kawasan hutan atau 100 persen dari wilayah izinnya.

Adapun PT Anugerah Sumber Bumi tercatat tidak memiliki konsesi yang masuk kawasan hutan dalam hasil analisis tersebut.

Mengancam Habitat Satwa Endemik

Kawasan hutan Bualemo yang dikenal sebagai bentang alam Tompotika merupakan habitat berbagai flora dan fauna endemik Sulawesi.

Sejumlah satwa yang hidup di kawasan tersebut antara lain tarsius (Tarsius dentatus), rangkong Sulawesi (Rhyticeros cassidix), anoa (Bubalus depressicornis), kuskus beruang (Ailurops ursinus), dan babirusa (Babyrousa babyrussa).

JATAM menilai pembukaan hutan untuk kegiatan pertambangan berisiko menghilangkan habitat, memecah ekosistem, serta mengganggu ruang jelajah dan sumber pakan satwa.

Kerusakan hutan Tompotika juga dikhawatirkan memicu dampak berantai terhadap keberlangsungan populasi satwa endemik Sulawesi.

Karena itu, JATAM Sulteng memandang kawasan hutan Tompotika sebagai bentang alam ekologis penting yang harus dilindungi, bukan ruang ekspansi pertambangan nikel.

Persawahan dan Sumber Air Terancam

Konsesi pertambangan nikel di Bualemo membentang dari kawasan pegunungan hingga persawahan produktif. Sejumlah lahan pertanian di Desa Dwi Karya, Longkoga Timur, dan Lembah Tompotika atau Samaku berpotensi terdampak jika kegiatan pertambangan berlangsung.

Pembukaan lahan di wilayah hulu berisiko meningkatkan erosi dan sedimentasi yang dapat terbawa ke sungai-sungai utama di Bualemo.

Selain itu, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan pencemaran akibat logam berat dan material tambang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu fungsi sumber air yang selama ini digunakan masyarakat.

Berdasarkan survei JATAM Sulteng, sedikitnya terdapat dua mata air yang menjadi sumber kebutuhan vital warga, yakni Kuala 2 Athena dan Kuala Tanah Merah.

Kedua mata air tersebut diduga berada di dalam konsesi pertambangan dan dimanfaatkan masyarakat Desa Sampaka, Bualemo A, Bualemo B, hingga Longkoga.

Jika sumber air itu terganggu, warga berpotensi kehilangan akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan aktivitas sehari-hari.

Negara Wajib Melindungi Hak atas Air

Air merupakan kebutuhan dasar sekaligus bagian dari hak warga negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Regulasi ini menegaskan kewajiban negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, berkelanjutan, dan terjangkau.

Atas dasar itu, pemerintah berkewajiban mencegah kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air, menghilangkan sumber air, atau menghambat akses masyarakat terhadap air bersih.

Dalam konteks Bualemo, JATAM menilai rencana pertambangan nikel di sekitar sumber air dan kawasan hulu harus dikaji secara menyeluruh. Pemerintah diminta tidak mengabaikan potensi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan.

JATAM Desak Evaluasi Seluruh IUP

Atas temuan tersebut, JATAM Sulawesi Tengah mendesak pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sejumlah langkah.

Pertama, mengusulkan peninjauan kembali seluruh perizinan pertambangan nikel di Kecamatan Bualemo kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kedua, menghentikan setiap rencana kegiatan pertambangan yang berpotensi mengancam lahan pertanian pangan berkelanjutan, persawahan produktif, kawasan hulu, dan sumber air masyarakat.

Ketiga, melakukan audit perizinan dan audit lingkungan secara terbuka serta melibatkan masyarakat. Audit tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, status kawasan hutan, dokumen lingkungan, serta potensi tumpang tindih dengan wilayah pertanian dan sumber air.

Keempat, mengusulkan pencabutan atau penciutan izin yang masuk kawasan hutan Tompotika dan berpotensi merusak habitat satwa endemik Sulawesi.

Kelima, membuka seluruh informasi perizinan dan dokumen lingkungan kepada publik, termasuk peta konsesi, dokumen AMDAL, rencana reklamasi, rencana pascatambang, serta informasi mengenai sumber air dan kawasan lindung.

JATAM Sulteng menegaskan, persoalan pertambangan nikel di Bualemo bukan sekadar urusan investasi. Di dalamnya terdapat persoalan keselamatan ekologis, masa depan pangan, hak masyarakat atas air, hingga keberlangsungan satwa endemik Sulawesi.

Tanpa peninjauan menyeluruh dan perlindungan terhadap kawasan hutan, lahan pangan, serta sumber air, aktivitas pertambangan nikel di Bualemo dinilai berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan konflik sosial berkepanjangan.


Sumber: KabarSulteng

FMSM Bongkar Dugaan Masalah PT IGIP di Morowali, dari PHK hingga Dugaan Perusakan Mangrove

Morowali – Front Masyarakat Sambalagi Menggugat (FMSM) menggelar aksi demonstrasi di kawasan PT International Green Industrial Park (IGIP), Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu (30/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang mereka tuding terjadi di lingkungan PT IGIP di Morowali, mulai dari dugaan penyelewengan, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, hingga dugaan keterlibatan oknum Pemerintah Desa (Pemdes) Sambalagi.

Koordinator Lapangan FMSM, Irfan Mualim, menilai PT IGIP di Morowali tidak menjalankan komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) sebagaimana mestinya.

Ia juga menduga terdapat praktik yang melibatkan pihak perusahaan dan oknum lokal untuk kepentingan pribadi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah komitmen penyerapan tenaga kerja lokal yang disepakati pada 2023. Menurut Irfan, hingga kini alokasi maupun realisasi perekrutan tenaga kerja lokal belum terpenuhi secara maksimal.

“Hingga saat ini, alokasi serta realisasi perekrutan tenaga kerja belum dipenuhi secara maksimal,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai perusahaan justru mengabaikan hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, padahal mereka semestinya mendapat prioritas dalam kesempatan kerja.

FMSM juga merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, yang mengatur kewajiban perusahaan atau investor untuk memprioritaskan tenaga kerja daerah.

Selain persoalan jumlah pekerja, FMSM menyoroti penempatan tenaga kerja lokal yang disebut hanya berada pada level staf. Mereka meminta perusahaan membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk menduduki jabatan strategis.

FMSM turut mempersoalkan keputusan PT IGIP yang disebut memutus kerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) lokal dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali.

Menurut FMSM, PBM lokal memiliki rekam jejak yang baik dan tidak memiliki persoalan teknis dalam menjalankan kegiatan bongkar muat.

Mereka menduga keputusan tersebut tidak lepas dari intervensi Kepala Desa Sambalagi, Roy Bualo, yang disebut berupaya menggeser keterlibatan pengusaha lokal.

FMSM juga menuding adanya dugaan hubungan bisnis pasokan solar industri antara Roy Bualo dan PT IGIP.

Mereka mengaitkan persoalan itu dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya ketentuan mengenai penguasaan pasar dan tindakan menghalangi pelaku usaha lain.

FMSM juga merujuk UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemitraan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang karyawan bernama Mario.

FMSM menyebut PHK tersebut dilakukan secara mendadak dan menilai kasus itu sebagai bentuk diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.

Sebelum surat PHK diterbitkan, Mario disebut mendapat panggilan klarifikasi dari Kepala Desa Sambalagi. Bahkan, menurut FMSM, kepala desa bersama orang tua Mario mendatangi kantor IGIP pada malam hari.

FMSM menilai keterlibatan aparat desa dalam persoalan hubungan industrial tersebut telah melampaui kewenangannya dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap pekerja.

Atas persoalan itu, mereka meminta manajemen PT IGIP mengevaluasi Joana yang disebut berperan sebagai penerjemah sekaligus penghubung komunikasi pimpinan, serta Hanif selaku HR Supervisor.

FMSM secara khusus mendesak perusahaan mencopot Hanif dari jabatannya karena diduga menerbitkan surat PHK secara sepihak dan melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

FMSM juga mengungkap dugaan penimbunan kawasan mangrove di Dusun III Ujung Barat, Desa Sambalagi, yang disebut menggunakan alat berat jenis excavator milik PT IGIP.

Mereka menduga lahan yang ditimbun merupakan kawasan konservasi pesisir yang dilindungi.

Tak hanya itu, FMSM menyebut lahan tersebut diduga diperjualbelikan oleh Roy Bualo kepada Ridwan, yang disebut bukan warga Desa Sambalagi, pada 14 Agustus 2026 dengan nilai transaksi Rp95 juta.

Menurut FMSM, transaksi tersebut didukung kuitansi dan menggunakan klaim sebagai tanah desa, bahkan disebut mencakup lahan hingga ke garis bibir laut.

Mereka menilai dugaan aktivitas tersebut perlu diselidiki karena berpotensi melanggar ketentuan perlindungan lingkungan hidup dan penguasaan tanah.

FMSM merujuk UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan Pasal 109, serta ketentuan pidana terkait penguasaan atau pengalihan hak atas tanah.

Selain persoalan lingkungan, FMSM mengungkap dugaan pengalihan aset kendaraan operasional milik PT IGIP bernomor polisi B 9833 SBM, yang sebelumnya disebut berkode unit VIP 05.

Kendaraan tersebut diduga kini dikuasai secara pribadi oleh oknum kepala desa.

FMSM menduga persoalan itu berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, hingga penggelapan aset. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut dengan merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, FMSM menuntut PT IGIP menyelesaikan kewajiban ganti rugi atas dampak banjir yang disebut merusak alat pencarian nafkah warga dari luar desa yang berada di Sambalagi.

Salah satu kerugian yang disorot adalah kerusakan parah kendaraan operasional Gran Max milik Rosma Dewi. FMSM menilai hingga kini belum ada iktikad baik dari manajemen perusahaan untuk menyelesaikan ganti rugi tersebut.

Mereka juga meminta manajemen PT IGIP tidak menjadikan masukan Roy Bualo maupun Joana sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. FMSM menduga masukan tersebut lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Atas berbagai persoalan tersebut, FMSM menyampaikan enam tuntutan kepada PT IGIP dan pihak terkait.

Pertama, menuntut perusahaan menepati komitmen prioritas tenaga kerja lokal, termasuk memberikan kesempatan kepada warga daerah menduduki posisi strategis.

Kedua, mendesak pembatalan PHK terhadap Mario, pemulihan hak-hak ketenagakerjaannya, serta penghentian segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja lokal.

Ketiga, meminta PT IGIP memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan peminjaman excavator untuk aktivitas penimbunan kawasan mangrove yang disebut melibatkan Roy Bualo.

Keempat, mendesak perusahaan mengembalikan hak kelola PBM lokal Morowali dan APBMI Morowali dalam kegiatan bongkar muat secara transparan tanpa intervensi pihak tertentu.

Kelima, meminta PT IGIP bersama Pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya Bupati Morowali, memediasi penyelesaian seluruh persoalan yang disampaikan.

Keenam, mendesak Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan perusakan dan jual beli ilegal kawasan mangrove, indikasi praktik mafia solar yang melibatkan oknum Pemdes Sambalagi, serta dugaan gratifikasi dan pengalihan aset kendaraan operasional perusahaan.

FMSM memperingatkan akan kembali menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan.

“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi dan persekusi terhadap warga lokal terus dilanjutkan, FMSM bersama seluruh elemen masyarakat akan mengonsolidasikan aksi gelombang perlawanan dan pemblokiran total aktivitas operasional PT IGIP,” tegas Irfan.


Sumber: KabarSulteng

Bentrok Warga Matarape dan Karyawan PT Askon, 6 Orang Luka-luka, 75 WNA Diamankan di Polda Sulteng

Palu – Sebanyak 75 warga negara asing (WNA) diamankan polisi setelah bentrokan antara warga Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, dengan pihak PT Askon.

Kapolres Morowali, AKBP Reza Khomeini, menyampaikan, 75 WNA tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) , pada Minggu (4/10/2026), untuk menjalani pemeriksaan terkait bentrokan yang terjadi di area operasional perusahaan.

AKBP Reza mengatakan polisi masih mendalami penyebab konflik serta dugaan tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut.

“Dalam penanganan konflik antara masyarakat dan PT Askon di Matarape, kami telah mengevakuasi dan mengamankan 75 WNA. Saat ini mereka sudah dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam,” kata Reza.

Ia menjelaskan, bentrokan tersebut mengakibatkan lima warga mengalami luka akibat benda tajam. Luka yang dialami para korban rata-rata berupa sabetan di bagian kaki dan tangan. Selain itu, satu WNA juga dilaporkan mengalami luka.

Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kendaraan dan alat berat milik perusahaan. Polisi mencatat lima unit alat berat dan lima mobil mengalami kerusakan akibat insiden tersebut.

Reza mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan oleh pihak imigrasi, status 75 WNA tersebut masih sebagai saksi. Penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing pihak dalam bentrokan.

“Untuk saat ini status mereka masih saksi. Pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung,” ujarnya.

Pasca-bentrokan, kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) dilaporkan telah terkendali. Personel Brimob Polda Sulawesi Tenggara bersama personel Brimob dan Polres Morowali telah disiagakan di lokasi operasional PT Askon.

Polisi juga memastikan kondisi warga mulai membaik. Reza meminta pemerintah daerah ikut mencari solusi atas persoalan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

“Kami mengimbau perusahaan dan warga agar menahan diri. Polisi masih mendalami proses hukum terkait tindak pidana yang terjadi,” tegasnya.

Setuasi memanas dan mnejadi ricuh setelah aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026). (Foto: FB/iGMtv)

Berawal dari Protes Debu Jalur Hauling

Informasi yang dihimpun, konflik bermula dari aksi unjuk rasa warga Desa Matarape di area operasional PT Askon pada Jumat (2/10/2026).

Warga memprotes polusi debu pekat dari aktivitas pengangkutan material perusahaan. Debu dari kendaraan yang melintas di jalur hauling disebut beterbangan hingga memasuki kawasan permukiman.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan mulai mengancam kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar jalur angkutan.

Warga kemudian mendesak perusahaan segera mengambil langkah nyata untuk mengendalikan debu yang ditimbulkan aktivitas operasional tersebut.

Sekitar pukul 10.01 WITA, perwakilan manajemen PT Askon turun menemui massa untuk melakukan komunikasi dan mediasi.

Dalam pertemuan itu, warga meminta perusahaan segera merealisasikan pengendalian debu di sepanjang jalur hauling yang dilalui truk pengangkut material.

Namun, komunikasi antara warga dan pihak perusahaan berlangsung alot.

Merasa tuntutan mereka belum mendapat respons memuaskan, massa kemudian memblokade jalan hauling menggunakan batang kayu, bambu, dan bentangan spanduk protes.

Situasi semakin memanas ketika sekelompok karyawan perusahaan yang diduga merupakan WNA mendatangi lokasi aksi dengan membawa senjata tajam dan besi.

Kelompok tersebut disebut melakukan perlawanan terhadap warga yang sedang berunjuk rasa hingga memicu bentrokan fisik.

Insiden itu mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Bentrokan juga berujung pada kerusakan kendaraan dan alat berat di area operasional perusahaan.

Hingga kini, polisi masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.


Sumber: KabarSulteng