Personel Polda Maluku Utara Juara 1 Pencak Silat Gubernur Cup II

Ternate – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polda Maluku Utara. BRIPTU Deisagri Makilimau, personel Unit Satwa Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, berhasil meraih Juara 1 dalam ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pencak Silat Gubernur Cup II.

Kejuaraan tersebut berlangsung pada 4–7 September 2026. Capaian BRIPTU Deisagri menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Polda Maluku Utara sekaligus menunjukkan bahwa personel Polri mampu berprestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga di bidang olahraga.

Prestasi tersebut turut mengharumkan nama Polda Maluku Utara di tengah masyarakat. Kemampuan dan kedisiplinan yang dimiliki personel menjadi modal penting dalam mengikuti kompetisi olahraga tingkat daerah.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto menyampaikan, apresiasi atas keberhasilan tersebut pada Senin (7/9/2026).

Menurutnya, prestasi yang diraih BRIPTU Deisagri merupakan bukti semangat, disiplin, dan dedikasi personel dalam mengembangkan potensi diri di luar tugas kepolisian.

“Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi institusi Polda Maluku Utara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan personel berjalan dengan baik, serta mampu melahirkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berdaya saing,” ujar Hadi.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi personel Polda Maluku Utara lainnya untuk terus mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi di berbagai bidang.

“Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga disiplin, dan mengukir prestasi di berbagai bidang,” harapnya.

Hadi menambahkan, berbagai prestasi yang ditorehkan personel diharapkan turut memperkuat citra positif Polri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Keberhasilan BRIPTU Deisagri di ajang Gubernur Cup II sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada kemampuan operasional, tetapi juga mendorong personel untuk berprestasi melalui bidang olahraga.


Sumber: Kierahapost

Polwan Polres Ternate Sabet Emas Piala Panglima TNI 2026, Bripda Ikja Harumkan Nama Maluku Utara

Ternate – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polres Ternate di kancah olahraga nasional. Polisi Wanita (Polwan) Bripda Ikja Artina W. Kadir sukses menyabet medali emas dalam Kejuaraan Nasional Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026.

Kejuaraan bergengsi tersebut berlangsung pada 18 – 20 September 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur. Bripda Ikja tampil gemilang pada nomor Kyorugi Senior U-57 dan berhasil keluar sebagai juara.

Tak hanya membawa pulang medali emas, prestasi Bripda Ikja turut memperkuat torehan Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri yang berhasil meraih Juara Umum I kategori TNI-Polri.

Tim tersebut mencatatkan perolehan 19 medali emas, enam medali perak, dan tiga medali perunggu dalam ajang tersebut.

Capaian Bripda Ikja menjadi bukti bahwa personel Polri, khususnya Polwan, mampu berprestasi di luar tugas-tugas kepolisian melalui bidang olahraga. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Polres Ternate dan Maluku Utara ke tingkat nasional.

Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan yang diraih Bripda Ikja Artina W. Kadir.

Menurutnya, medali emas tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, semangat latihan, serta dedikasi yang ditunjukkan Bripda Ikja dalam mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bripda Ikja Artina W. Kadir atas prestasi yang berhasil diraih. Medali emas ini merupakan sebuah kebanggaan bagi institusi Polri, Polda Maluku Utara, terkhusus Polres Ternate,” ujar Kapolres.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi Bripda Ikja untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasinya pada berbagai kejuaraan berikutnya.

Kapolres juga mendorong seluruh personel Polres Ternate untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun melalui bidang lain, termasuk olahraga.

“Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama institusi melalui prestasi di berbagai bidang,” tambahnya.

Prestasi Bripda Ikja bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Polwan asal Polres Ternate tersebut juga pernah mengukir prestasi internasional dengan meraih medali perunggu cabang olahraga taekwondo pada World Police and Fire Games (WPFG) 2025 di Amerika Serikat.

Raihan emas pada Piala Panglima TNI 2026 sekaligus menambah catatan prestasi Bripda Ikja di dunia taekwondo dan menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan kemampuan olahraga di tengah tugasnya sebagai anggota Polri.

Polres Ternate menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada personel yang memiliki potensi dan prestasi di berbagai bidang. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, berprestasi, serta mampu membawa nama baik institusi dan daerah di tingkat nasional maupun internasional.


Sumber: Kierahapost

Disdukcapil Halbar Pungut KTP-Elektronik Sebesar Rp 200 Ribu, dan KK Rp 300 Ribu

Halbar – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan.

Warga mengeluhkan adanya dugaan pungutan hingga ratusan ribu rupiah untuk pengurusan dokumen kependudukan yang pada prinsipnya wajib diberikan secara gratis.

Berdasarkan keluhan warga yang diterima, pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diduga dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 per dokumen. Sementara pengurusan Kartu Keluarga (KK) disebut-sebut mencapai Rp 300.000.

Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi membebani masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keberatan atas dugaan biaya tersebut. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan KTP dan KK justru harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Padahal, dokumen kependudukan merupakan hak masyarakat dan pengurusannya tidak dipungut biaya,” keluhnya.

Munculnya keluhan tersebut memunculkan desakan agar Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat bersama DPRD segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap mekanisme pelayanan di kantor Disdukcapil.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat pungutan sebagaimana dikeluhkan warga, siapa pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran ditemukan, serta apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah.

Masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan, transparansi biaya, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Halmahera Barat harus turun langsung melakukan pengecekan ke Disdukcapil. Ini penting untuk memastikan apakah benar ada pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya gratis,” ujar warga tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan tanpa dibebani biaya pengurusan resmi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dugaan pungutan dalam pelayanan KTP-el maupun KK perlu ditelusuri secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah keluhan yang berkembang, pihak Disdukcapil Halmahera Barat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pelayanan, ketentuan biaya, serta kebenaran dugaan pungutan yang disampaikan warga.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjamin hak jawab, mencegah kesimpangsiuran informasi, dan memastikan persoalan ini ditangani berdasarkan fakta.

Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana pungli maupun ditetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti keluhan tersebut secara transparan. Jangan sampai dugaan pungutan yang belum terjawab menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman Hadiri Legu Gam Tara No Ate

Ternate – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, menghadiri acara Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026 yang berlangsung di Kedaton Kesultanan Ternate, pada Sabtu (17/10/2026) malam.

Kehadiran Kapolda Maluku Utara dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap pelestarian adat dan budaya lokal, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara kepolisian, Kesultanan Ternate, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa adat dan budaya merupakan warisan berharga yang harus dijaga bersama.

Selain menjadi identitas daerah, nilai-nilai budaya juga berperan penting dalam mempererat persaudaraan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Budaya dan adat istiadat merupakan warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Melalui kegiatan seperti Legu Gam Tara No Ate ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan kearifan lokal,” ujar Kapolda.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Kesultanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Maluku Utara.

Menurutnya, tugas Polri tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencakup upaya membangun kedekatan dengan masyarakat serta menghormati nilai-nilai adat dan tradisi yang hidup di tengah kehidupan sosial.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang turut mendukung nilai-nilai kebersamaan, menghormati tradisi, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Acara Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026 berlangsung dengan rangkaian prosesi adat dan pertunjukan seni budaya. Kegiatan diawali dengan penyambutan tamu melalui penampilan musik brass dan musik tradisional.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat Kabasarang Uci/Dayang Lastampa – Ritede Suba, pengawalan panji-panji Resimen, serta panji-panji empat Soa yang diiringi musik tradisional dan sangkakala.

Suasana semakin semarak dengan penampilan Tari Dadansa, prosesi seremonial, pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan ketua panitia, serta sambutan dari para pejabat yang hadir.

Acara secara resmi dibuka melalui pemukulan tifa, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan teater dan tarian, musik Yanger, serta penampilan band Treeshome.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Ternate kepada masyarakat luas.

Kehadiran Kapolda Maluku Utara bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan Kesultanan Ternate mencerminkan pentingnya komunikasi serta kerja sama lintas institusi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di daerah.

Momentum Legu Gam Tara No Ate diharapkan tidak hanya menjadi perayaan adat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Polda Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan dengan Kesultanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian kearifan lokal serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui semangat Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026, diharapkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat terus terpelihara sebagai fondasi kehidupan masyarakat Maluku Utara yang aman, damai, dan harmonis.


Sumber: Kierahapost

Kasus Korupsi Rp1,4 Miliar Mencuat, Polisi akan Tetapkan Mantan Anggota Dewan Halbar

Halbar – Polres Halmahera Barat segera memasuki tahap penentuan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tahun anggaran 2019 senilai Rp 1,4 miliar.

Tiga calon tersangka telah dikantongi penyidik, salah satunya diduga merupakan mantan anggota DPRD Halmahera Barat yang berperan sebagai pihak penyedia.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran dugaan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar. Angka tersebut merupakan bagian terbesar dari total anggaran program yang seharusnya digunakan untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal di desa-desa Kabupaten Halmahera Barat.

Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat, IPTU Prayuda Bima mengatakan, penyidik telah mengantongi tiga calon tersangka. Namun, penetapan resmi masih menunggu penyelesaian gelar perkara di Polda Maluku Utara.

“Penyidik sudah mengantongi tiga calon tersangka. Untuk penetapan tersangka, kami masih menunggu proses gelar perkara di Polda Maluku Utara,” kata Prayuda pada media ini, Rabu (14/10/2026).

Prayuda mengungkapkan, penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PIID-PEL tahun 2019. Penelusuran dilakukan untuk memastikan proses pengadaan barang, realisasi kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran dalam program tersebut.

Dugaan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar menjadi salah satu fokus utama penyidikan. Polisi berupaya mengungkap bagaimana anggaran sekitar Rp 1,4 miliar itu digunakan dan siapa saja pihak yang diduga bertanggung jawab.

Besarnya nilai kerugian tersebut membuat pengusutan perkara ini menjadi perhatian serius. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri setiap tahapan penggunaan anggaran agar dugaan penyimpangan dapat diungkap secara menyeluruh.

Selain menelusuri penggunaan anggaran, penyidik juga mendalami dugaan ketidaksesuaian dokumentasi pengadaan barang dalam program PIID-PEL.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, foto-foto yang digunakan sebagai bukti pengadaan diduga merupakan dokumentasi barang milik pemerintah, bukan dokumentasi yang secara langsung membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar diadakan melalui program PIID-PEL.

Dugaan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan kecocokan antara dokumen pertanggungjawaban dan realisasi pengadaan di lapangan.

Penyidik perlu memastikan apakah ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Sorotan lain tertuju pada seorang mantan anggota DPRD Halmahera Barat yang diduga berperan sebagai pihak penyedia dalam pelaksanaan program tersebut.

Kendati demikian, status hukum dan peran pihak yang dimaksud masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Penetapan tersangka baru dapat dipastikan setelah penyidik menyelesaikan tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum.

Polres Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara dan mengantisipasi kekurangan administrasi maupun materiil.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan guna memastikan kelengkapan berkas perkara dan mengantisipasi kekurangan materiil maupun formil dalam proses pemberkasan,” tandasnya.

Sekedar di ketahui, ke tiga calon tersangka yang telah dikantongi dan dugaan kerugian negara lebih dari Rp 1,1 miliar, penyelesaian gelar perkara di Polda Maluku Utara menjadi tahapan penting sebelum penetapan tersangka diumumkan secara resmi.


Sumber: Kierahapost

Para Nelayan Bagang di Desa Bobaneigo Keluhkan Harga Ikan Ngafi Anjlok

Jailolo Selatan – Hasil tangkapan ikan ngafi (teri) nelayan bagang di Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, anjlok drastis. Dari sebelumnya mampu mencapai 1–2 ton per bulan, kini nelayan hanya memperoleh sekitar 200 kilogram.

Kondisi ini membuat penghasilan nelayan menurun tajam. Padahal, ikan ngafi menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir di desa tersebut.

Pemilik bagang Nilam 01, Habibu, mengungkapkan bahwa hasil tangkapan saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketidakpastian jumlah ikan yang diperoleh setiap kali melaut semakin membebani nelayan.

“Penghasilan ikan ngafi per bulan tidak sebanding dengan tahun sebelumnya. Dulu nelayan bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton per bulan, tetapi sekarang tidak lagi menjanjikan,” ungkap Kamarudin kepada media, baru-baru ini di desa Bobaneigo.

Ia mengatakan, saat ini hasil tangkapan hanya berkisar 200 kilogram per bulan dengan harga tertentu sesuai jenis dan ukuran ikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hasil tangkapan paling banyak hanya mencapai 500 kilogram per musim.

“Biasanya paling banyak 500 kilogram per musim, tetapi sekarang tidak menentu berapa banyak ikan yang didapat setiap kali melaut,” ujarnya.

Menurut Kamarudin, para nelayan hingga kini belum mengetahui secara pasti penyebab penurunan hasil tangkapan ikan ngafi tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena usaha bagang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

Di Desa Bobaneigo, terdapat sekitar 120 bagang yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan. Hasil tersebut umumnya dibeli langsung oleh pedagang pengumpul atau dibo-dibo, kemudian dipasarkan ke Ternate.

Harga ikan ngafi bervariasi, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 120.000 per kilogram, bergantung pada jenis dan ukurannya. Ikan ngafi super dijual sekitar Rp 120.000 per kilogram, jenis tengah atau halus Rp 100.000 per kilogram, ukuran sedang Rp 80.000 per kilogram, sedangkan jenis goris sekitar Rp 50.000 per kilogram.

Di tengah penurunan hasil tangkapan, nelayan berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi yang mereka hadapi. Mereka meminta perhatian serius, terutama dalam penyediaan fasilitas penangkapan ikan yang dinilai masih kurang memadai.

“Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan fasilitas tangkap yang kurang memadai, agar nelayan bisa lebih terbantu dalam menjalankan usaha ini,” tutup Kamarudin.


Sumber: Kierahapos

Kasus Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Diminta Segera Tetapkan Oknum DPRD Malut

Ternate – Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera menetapkan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara, Djasman Abubakar, serta sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI senilai Rp 12 miliar.

Desakan keras tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Maluku Utara, Jumat (16/10/2026).

Massa menilai penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2024 harus segera dituntaskan dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum.

Koordinator lapangan, Nurcholis DJ Hi. Mahmud, dalam orasinya meminta Kejati Maluku Utara bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Menurut Nurcholis, dugaan korupsi dana hibah KONI merupakan persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang negara. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga menerima uang.

“Jangan sampai penanganan kasus ini berhenti tanpa kepastian. Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera memanggil, memeriksa kembali, dan menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum,” tegasnya dalam aksi tersebut.

Massa juga menyoroti dugaan aliran uang ratusan juta rupiah yang disebut menyeret sejumlah pihak, termasuk unsur DPRD Provinsi Maluku Utara dan mantan Ketua KONI.

Atas dasar itu, Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia secara khusus mendesak Kejati Maluku Utara segera menetapkan tersangka Djasman Abubakar, Haryadi Ahmad, serta Alan Kubais, mantan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai NasDem, terkait dugaan keterkaitan mereka dengan perkara dana hibah KONI tersebut.

Mereka meminta penyidik menelusuri setiap aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta mengambil langkah hukum berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Nurcholis menegaskan, penanganan perkara ini harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, dugaan penyimpangan dana hibah senilai Rp12 miliar tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Massa juga mendesak Kejati Maluku Utara menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Dalam aksi tersebut, massa menekankan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Kami berharap Kejati Maluku Utara tidak hanya mengusut dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung,”tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tuntutan tersebut merupakan pernyataan pihak demonstran. Dugaan keterlibatan nama-nama yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dan penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti yang sah.

Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia menegaskan akan terus mendorong pengusutan kasus tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.


Sumber: Kierahapos

Menteri Bahlil Minta Kontraktor Lokal Harus Dapat Ruang di Industri Pertambangan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya membuka ruang yang lebih luas bagi pengusaha dan kontraktor lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri pertambangan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memastikan investasi sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 18 September 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kehadiran kebijakan ini menjadi momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperjuangkan kesempatan yang lebih adil dalam rantai pasok industri pertambangan, khususnya di wilayah penghasil mineral dan batubara.

Kepmen ESDM 365/2026, Penggunaan Afiliasi Diatur

Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur mekanisme persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan ini menjadi perhatian karena penggunaan perusahaan afiliasi dalam kegiatan jasa pertambangan berkaitan langsung dengan struktur pengadaan barang dan jasa di kawasan pertambangan.

Melalui pengaturan tersebut, penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus mengikuti mekanisme persetujuan Menteri ESDM sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini bukan berarti seluruh perusahaan afiliasi dilarang beroperasi. Namun, penggunaannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan jasa pertambangan dapat berjalan secara tertib dan memberikan ruang persaingan yang sehat.

Bagi kontraktor lokal, pengaturan tersebut menjadi peluang untuk mendorong keterbukaan rantai pasok dan memperluas partisipasi perusahaan daerah dalam kegiatan ekonomi pertambangan.

Bahlil Soroti Terbatasnya Ruang Pengusaha Daerah

Dalam sebuah acara di Emtek Media, Bahlil Lahadalia menyoroti terbatasnya kesempatan yang diperoleh pengusaha lokal di tengah besarnya investasi yang masuk ke daerah.

Ia menilai, aktivitas industri pertambangan semestinya tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha di sekitar wilayah operasional.

Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk membangun pola kemitraan yang lebih terbuka, transparan, dan berkeadilan.

Pengusaha daerah perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan barang, jasa, dan berbagai kebutuhan operasional perusahaan pertambangan sesuai kemampuan serta persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan produksi dan ekspor, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat di daerah penghasil.

Kontraktor Lokal Harus Mendapat Kesempatan yang Adil

Rantai pasok pertambangan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari penyewaan alat berat, transportasi, logistik, konstruksi, pemeliharaan peralatan, katering, hingga layanan pendukung operasional lainnya.

Sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan perusahaan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Namun, keterlibatan kontraktor lokal membutuhkan dukungan nyata. Selain keterbukaan informasi pengadaan, perusahaan daerah juga memerlukan akses pembiayaan, sertifikasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, standar keselamatan, dan kepastian pembayaran.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada pengaturan penggunaan perusahaan afiliasi. Transparansi pengadaan dan kesempatan yang proporsional bagi perusahaan lokal juga menjadi bagian penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat.

Maluku Utara Harus Menangkap Momentum

Bagi Maluku Utara, persoalan rantai pasok pertambangan memiliki arti strategis. Aktivitas pertambangan nikel dan industri pengolahan mineral di Halmahera Tengah serta kawasan lainnya menciptakan kebutuhan besar terhadap barang dan jasa pendukung.

Kondisi tersebut semestinya menjadi peluang bagi kontraktor lokal untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi industri.

Pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan perusahaan pertambangan perlu membangun komunikasi yang konstruktif agar pelaku usaha setempat memahami persyaratan serta peluang pengadaan yang tersedia.

Kontraktor lokal juga perlu didorong untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat permodalan, memenuhi standar keselamatan kerja, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perusahaan pertambangan perlu memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesempatan bagi pengusaha daerah harus diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan standar operasional industri.

Kekayaan Tambang Harus Memberikan Manfaat bagi Daerah

Keadilan ekonomi di sektor pertambangan tidak cukup diukur melalui nilai investasi, volume produksi, atau besarnya ekspor. Manfaat pembangunan juga harus tercermin dalam pertumbuhan perusahaan lokal, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah penghasil.

Penetapan Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 menjadi momentum untuk mengawal tata kelola jasa pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan dan membuka peluang usaha yang lebih adil.

Bagi Maluku Utara, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan benar-benar memiliki kesempatan berpartisipasi dalam rantai pasok industri nikel.

Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat berlangsungnya eksploitasi sumber daya alam, sementara sebagian besar peluang usaha dan manfaat ekonomi justru dinikmati oleh kelompok usaha dari luar daerah.


Sumber: Kompas