BEM UNUTARA Malut Kecam Aktivitas Truk Pengangkut Ore Nikel Milik PT. ANI di Sungai Tewil

Haltim – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNUTARA) Provinsi Maluku Utara, Risman Taha, mengecam dugaan pembiaran terhadap aktivitas truk pengangkut ore nikel yang diduga milik PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di permukaan Sungai Tewil, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Risman mempertanyakan sikap dan ketegasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya air, khususnya terkait aktivitas penyeberangan kendaraan pengangkut material ore nikel tambang di sungai tersebut.

Menurut Risman, aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, termasuk persyaratan teknis, persetujuan atau perizinan yang diperlukan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan.

“Jika aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel ini berlangsung tanpa kajian teknis, persetujuan, atau pengawasan yang semestinya, maka instansi berwenang harus segera turun tangan. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang jelas,” tegas Risman, Rabu, (21/10/2026).

Ia mengatakan bahwa sungai merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dijaga fungsi dan kelestariannya, bukan sekadar jalur untuk menunjang kepentingan operasional perusahaan pertambangan.

“Sungai bukan jalan perusahaan, bukan pula ruang bebas bagi aktivitas industri pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu fungsi aliran air,” katanya.

Risman menilai, kepentingan investasi tidak boleh ditempatkan di atas perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kondisi fisik maupun kualitas air sungai harus mendapat pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Risman menyampaikan sejumlah tuntutan kepada instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret.

Pertama, mendesak BWS Maluku Utara turun langsung ke Sungai Tewil untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap aktivitas truk pengangkut ore nikel yang melintasi permukaan sungai.

Ia juga meminta BWS Maluku Utara membuka informasi secara transparan mengenai status aktivitas penyeberangan tersebut, termasuk kajian teknis serta persetujuan atau perizinan yang diperlukan.

Kedua, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Timur dan DLH Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan serta pengujian kualitas air Sungai Tewil. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah aktivitas pengangkutan ore nikel tersebut berdampak terhadap kualitas air dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Ketiga, meminta penghentian sementara aktivitas penyeberangan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran atau risiko serius terhadap keselamatan sungai dan lingkungan, sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi pengawas terkait mengevaluasi pelaksanaan tugas BWS Maluku Utara apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam pengawasan aktivitas penyeberangan tersebut.

Kelima, meminta PT. ANI memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum aktivitas penyeberangan, metode operasional yang digunakan, serta langkah-langkah perlindungan lingkungan dalam kegiatan pengangkutan ore nikel di Sungai Tewil.

Selain mendesak pemeriksaan teknis dan lingkungan, Risman juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong antara PT. ANI dan BWS Maluku Utara terkait aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel tersebut.

Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan transparan oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Dugaan kongkalikong ini harus ditelusuri secara serius. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Risman.

Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya kelalaian atau keterlibatan pihak tertentu dalam pelanggaran, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Risman juga meminta pada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar mendorong evaluasi terhadap Kepala BWS Maluku Utara apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian serius atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

Ia juga meminta agar penanganan persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik atau saling lempar tanggung jawab. Pemeriksaan harus mampu memberikan kejelasan mengenai legalitas aktivitas penyeberangan, potensi dampak lingkungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Risman menambahkan, BEM UNUTARA Malut akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh instansi terkait memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.

“Perlindungan sungai dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan harus memenuhi kaidah lingkungan pertambangan,” tambahnya.

Ia berharap BWS Maluku Utara, pemerintah daerah, serta PT. ANI segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing agar persoalan penyeberangan truk pengangkut ore nikel di Sungai Tewil memperoleh kejelasan.

Hingga berita ini dipublis, belum ada keterangan resmi dari BWS Maluku Utara maupun PT. ANI dalam informasi yang diterima redaksi mengenai dugaan tersebut. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan fakta dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.


Sumber: Topikberita

Pimpin Partai Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Janji Raih Kursi Ketua Dewan

Ternate – Dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Ternate, akhirnya resmi terpilih Ardian Idhan sebagai Ketua Partai Golkar Kota Ternate, Kamis (22/10/2026).

Dalam pemilihan tersebut, Ardian meraih sebanyak 10 suara, lebih unggul dari Makmur yang hanya mengantongi tiga suara.

Penetapan hasil Musda berlangsung di Secret Room lantai II Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Usai terpilih, Ardian menegaskan komitmennya membawa Golkar Kota Ternate menuju arah baru melalui penguatan konsolidasi organisasi, penyegaran kepengurusan, serta peningkatan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

Ia mengusung tema kepemimpinan “Arah Baru: Solid, Merangkul, Menang” sebagai landasan untuk memperkuat persatuan dan kerja politik seluruh kader.

“ Arah baru Golkar Ternate adalah solid, merangkul, menang. Kita harus sama-sama solid dan merangkul untuk menang,” tegasnya.

Ardian menargetkan Golkar Kota Ternate mampu meningkatkan perolehan kursi legislatif dari empat kursi menjadi lima, enam, atau bahkan lebih pada Pemilu 2029.

Selain itu, ia membidik posisi Ketua DPRD Kota Ternate sebagai bagian dari upaya memperkuat peran politik Golkar di daerah.

Ardian Idhan Terpilih Pimpin Partai Golkar Kota Ternate. (Foto: TB/iGMtv)

Menurut Ardian, peningkatan perolehan kursi pada pemilihan legislatif sebelumnya menjadi modal untuk mencapai target tersebut. Golkar berhasil menambah jumlah kursi DPRD Kota Ternate dari tiga menjadi empat kursi, sekaligus meningkatkan posisi partai dari Wakil Ketua II menjadi Wakil Ketua I DPRD.

“Target saya, Golkar Kota Ternate menjadi pimpinan DPRD. Dari empat kursi, target kami lima, enam, bahkan lebih. Nanti ada caranya,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan akan mengusulkan kader terbaik Golkar untuk maju sebagai calon Wali Kota Ternate pada Pilkada mendatang.

Untuk mencapai target politik tersebut, Ardian memastikan akan melakukan penyegaran struktur kepengurusan, mulai dari tingkat DPD hingga pimpinan kecamatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengurus lama tetap akan dirangkul dan dilibatkan dalam upaya membesarkan partai. Menurutnya, pembaruan struktur diperlukan untuk menghadirkan semangat dan gagasan baru tanpa mengabaikan pengalaman kader yang telah berkontribusi bagi Golkar.

“Saya akan mengubah struktur kepengurusan, tetapi pengurus yang lama tetap kita rangkul. Kita sama-sama membesarkan Partai Golkar. Tetap ada penyegaran, dengan wajah-wajah baru agar Golkar lebih segar,” katanya.

Ardian menambahkan, komposisi kepengurusan baru masih akan dievaluasi dan dibahas bersama tim serta jajaran Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan untuk memperkuat kerja organisasi agar Golkar mampu menjadi partai pemenang di Kota Ternate.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar buat kami. Saya meminta kepada seluruh pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan untuk sama-sama mengawal Partai Golkar agar bisa menjadi pemenang di Kota Ternate,” ujarnya.

Selain konsolidasi organisasi, Ardian menekankan pentingnya menjaga soliditas internal setelah proses pemilihan dalam Musda. Ia menyampaikan terima kasih kepada kader, simpatisan, dan pimpinan kecamatan yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Ardian menegaskan, perbedaan pilihan selama Musda tidak boleh menjadi penghalang bagi seluruh kader untuk bekerja bersama membesarkan partai.

“Yang kemarin tidak mendukung, kita tetap satu. Saya akan merangkul teman-teman semuanya untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Ternate,” katanya.

Sementara itu, liaison officer (LO) Ardian, Bongso Hi. Arahman, menyampaikan bahwa dukungan 10 suara yang diperoleh Ardian sejak awal tetap bertahan hingga penetapan hasil Musda.

Ia menilai terpilihnya Ardian menjadi momentum transformasi kepemimpinan di tubuh Golkar Kota Ternate. Tahapan selanjutnya adalah mengonsolidasikan kembali struktur partai di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Selain memperkuat struktur organisasi, pihaknya juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sayap Partai Golkar agar mesin partai dapat bekerja lebih optimal.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, Golkar Kota Ternate dihadapkan pada agenda konsolidasi internal sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029. Peningkatan perolehan kursi legislatif dan upaya merebut posisi Ketua DPRD menjadi target yang perlu diwujudkan melalui kerja organisasi serta soliditas seluruh kader.


Sumber: Topikberita

Jelang Operasi Patuh Kieraha, Kapolres Ternate Himbau Warganya Tertib Lalulintas

Ternate – Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengimbau masyarakat dan seluruh pengguna jalan di Kota Ternate agar meningkatkan disiplin serta mematuhi aturan lalu lintas menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Kapolres Ternate menegaskan, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap pengendara diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta selalu mengutamakan etika dan kehati-hatian saat berkendara,” ujar AKBP Anita Ratna Yulianto, Rabu (21/10/2026).

Ia juga mengingatkan sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, di antaranya tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melawan arus, serta berkendara di bawah umur atau tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain itu, pengendara diminta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan maupun mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Kieraha 2026 akan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif. Penegakan hukum juga dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun mobile.

Petugas tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga memberikan edukasi dan teguran secara humanis kepada masyarakat.

“Selain penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, kami juga akan memberikan edukasi dan teguran humanis kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan agar tercipta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Melalui operasi tersebut, Polres Ternate berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan raya, melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Kapolres juga mengingatkan agar setiap pengguna jalan selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.

Kombes Pol Azhar Nugroho Jabat Dirresnarkoba Polda Malut

Sofifi – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memimpin upacara pelantikan Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Utara, Rabu (21/10/2026).

Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Catur Prasetya, Polda Maluku Utara, dan dihadiri Irwasda Polda Malut Kombes Pol. Andrie Rondonuwu, sejumlah pejabat utama Polda Malut, serta personel kepolisian.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penempatan personel sesuai kebutuhan institusi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto menjelaskan, pengangkatan Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba Polda Malut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Maluku Utara Nomor ST/307/X/KEP./2026 tertanggal 20 Oktober 2026.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penempatan personel sesuai kebutuhan institusi. Diharapkan, pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal,” ujar Hadi.

Ia menambahkan, Direktorat Reserse Narkoba memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana narkotika, termasuk upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Maluku Utara.

“Melalui pelantikan ini, diharapkan pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba semakin optimal, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba,” lanjutnya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Polda Maluku Utara juga terus mendorong upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Dengan dilantiknya Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba, diharapkan koordinasi dan kinerja pemberantasan narkoba di wilayah Maluku Utara semakin optimal,”tandasnya.


Sumber: Kierahapost

Polda Malut Kembali Amankan 32 Senpi Ilegal dan 358 Amunisi yang Diserahkan oleh Masyarakat

Sofifi – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara kembali mengamankan sebanyak 32 pucuk senjata api (senpi) ilegal, yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Selain senpi, polisi juga mengamankan 358 butir amunisi tajam dan delapan buah magazen.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Slamet Hariyadi serta jajaran pejabat utama Polda Malut, di antaranya Kabidhumas, Karo Operasi, Direktur Reserse Kriminal Umum dan Komandan Satuan Brimob.

Penyerahan senjata api ilegal tersebut merupakan hasil kegiatan kepolisian yang dilakukan jajaran Polda Maluku Utara melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Malut di sejumlah wilayah.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengatakan, jumlah senjata api ilegal yang diserahkan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata yang masih dikuasai kepada pihak kepolisian.

“Pada rilis pertama tanggal 5 Agustus 2026, terdapat tiga pucuk senjata api ilegal yang diserahkan secara sukarela. Selanjutnya, pada rilis kedua tanggal 17 Agustus 2026, jumlahnya meningkat menjadi 16 pucuk,” kata Kapolda dalam keterangannya.

Menurutnya, pada kegiatan terbaru jumlah senjata api ilegal yang berhasil diserahkan secara sukarela kembali meningkat menjadi 32 pucuk.

Puluhan senpi tersebut terdiri dari berbagai jenis, baik rakitan, semi rakitan maupun senjata organik.

Rinciannya, 20 pucuk senpi rakitan laras panjang, tiga pucuk senpi semi rakitan laras panjang, serta tiga pucuk senpi organik laras panjang yang terdiri dari dua pucuk jenis Mauser dan satu pucuk jenis M1 Garand.

Sementara untuk senjata api laras pendek, polisi mengamankan dua pucuk senpi rakitan dan empat pucuk senpi organik. Senpi organik tersebut terdiri dari dua pucuk revolver Smith & Wesson, satu pucuk Colt Combat Commander dan satu pucuk Thom Gun.

Selain 32 pucuk senpi, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam, terdiri dari 331 butir kaliber 7,56 dan 27 butir kaliber 5,56, serta delapan buah magazen.

Kegiatan penyerahan senpi ilegal tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.

Polda Maluku Utara mengapresiasi masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal kepada kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan senjata api sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolda juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan atau menguasai senjata api ilegal agar segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan gangguan keamanan.

“Polda Maluku Utara akan terus melakukan upaya kegiatan kepolisian dan pendekatan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Maluku Utara,” ujarnya.

Polda Maluku Utara juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas kriminal maupun aksi terorisme dan separatisme di Papua. Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan ruang terhadap aktivitas serupa.


Sumber: Kierahapost

Investasi Bodong, Polisi Masih Kejar Keterlibatan Leader Zahra Berkah

Ternate – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate masih terus mendalami kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang menyeret investasi Zahra Berkah (ZB).

Hingga kini, berkas perkara tersebut belum dilimpahkan ke kejaksaan karena polisi masih membutuhkan pemeriksaan terhadap sejumlah leader yang diduga berkaitan dengan owner Zahra Berkah.

Kasat Reskrim Polres Ternate, Iptu Arif Budi Aji, mengatakan penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah leader, baik yang berada di Kota Ternate maupun di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

“Kasus Zahra Berkah belum kami limpahkan ke kejaksaan. Kami masih mau memeriksa beberapa leader lagi karena belum semuanya diperiksa. Kemarin dari Halmahera Selatan sudah beberapa yang kami periksa, kemudian kami akan memeriksa lagi leader yang masih di sini dan yang ada di Halteng,” ujar Arif saat di konfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan, sejauh ini sekitar 15 hingga 17 saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut. Namun, penyidik masih membutuhkan pemeriksaan tambahan terhadap sekitar 10 orang untuk melengkapi rangkaian penyidikan.

Menurut Arif, pemeriksaan para leader menjadi salah satu fokus utama penyidik karena mereka diduga memiliki keterkaitan langsung dengan owner Zahra Berkah.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap suami owner Zahra Berkah, Arif menyebut penyidik saat ini masih memprioritaskan pemeriksaan terhadap para leader yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Untuk sementara kami fokus ke sini dulu. Memang masih dalam satu rangkaian. Kalau yang suaminya, kami masih belum ke sana. Yang penting pemeriksaan terhadap para leader yang terhubung langsung dengan owner,” jelasnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka tambahan membutuhkan proses penyidikan yang matang. Karena itu, polisi memilih menuntaskan rangkaian pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

“Kalau kita ingin menambah tersangka lain, prosesnya memang panjang. Jadi, lebih baik ketika seluruh rangkaian sudah terhubung, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Arif menegaskan, pemeriksaan terhadap para leader Zahra Berkah masih terus berjalan. Namun, ia belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kemungkinan penetapan tersangka baru.
Meski berkas perkara belum dilimpahkan, Satreskrim Polres Ternate disebut telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh petunjuk terkait kelengkapan berkas perkara.

Penyidik kini masih mengumpulkan keterangan dan mendalami keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan operasional investasi Zahra Berkah. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menjadi bagian penting dalam menentukan perkembangan kasus tersebut.

Sekedar di ketahui, Polres Ternate telah menetapkan Sahriyani (34 tahun), yang dikenal dengan inisial S.A.M. atau SAH, selaku pemilik atau owner investasi Zahra Berkah, sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan, penggelapan, serta penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Tersangka telah ditahan oleh Satreskrim Polres Ternate sejak 19 September 2026.
Hingga kini, penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara investasi Zahra Berkah. Status hukum pihak lain tetap menunggu hasil penyidikan dan penetapan resmi dari penyidik.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Malut Janji Tindak Tegas Anak Buahnya yang Terlibat Narkoba

Sofifi – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Maluku Utara agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Kapolda menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Setiap personel yang melanggar akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum dan aturan disiplin yang berlaku.

“Anggota saya imbau untuk tidak main-main dengan narkoba. Apabila ada anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, akan kita tindak tegas,” tegas Arif, Senin (19/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Polda Maluku Utara dalam mendukung pemberantasan narkotika, tidak hanya melalui penindakan terhadap jaringan peredaran di tengah masyarakat, tetapi juga dengan memastikan seluruh personel kepolisian bersih dari penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Jenderal dua bintang itu menekankan, anggota Polri harus menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

“Karena itu, seluruh jajaran Polda Maluku Utara diharapkan menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta konsisten melaksanakan arahan Kapolri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika,” tandasnya.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Tegaskan Tetap Proses Kasus Perselingkuhan Oknum Brimob Ipda Asrul

Sofifi – Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menegaskan laporan dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum perwira Brimob berinisial Ipda ADF alias Asrul masih di proses.

“Kita masih proses kasus tersebut,” ujar Arif saat dilansir media Kierahapost, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kasus ini mencuat setelah Ismail Pakaya (47 tahun), warga Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, melaporkan Ipda Asrul atas dugaan perselingkuhan dengan istrinya, MT alias Muna (35 tahun).

Laporan tersebut telah disampaikan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku Utara serta Satuan Provos Brimob Polda Maluku Utara.

Ipda Asrul diketahui bertugas sebagai Wakil Komandan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara. Ia disebut bertugas di pos pengamanan salah satu perusahaan di Halmahera Timur.

Berdasarkan keterangan dalam laporan tersebut, komunikasi antara Asrul dan MT disebut berlangsung intens sejak Lebaran 2025 hingga 2026. Asrul juga diduga beberapa kali berkunjung ke rumah MT, dengan peristiwa yang disebut mencapai puncaknya pada Lebaran 2026.

Kapolda Maluku Utara menegaskan proses penanganan kasus tersebut masih berjalan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan maupun kemungkinan sanksi terhadap perwira Brimob tersebut.

Dugaan perselingkuhan ini masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Hingga ada hasil resmi, dugaan yang dilaporkan Ismail tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.


Sumber: Kierahapost