Sultan Tidore Tekankan Peran Imam Adat dalam Pembinaan Keagamaan

Tidore – Sultan Tidore Jou H. Husain Syah berharap para Imam Adat Kelurahan Tongowai dapat menjalankan peran lebih luas dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Selain memimpin pelaksanaan salat, para imam diharapkan aktif mengajak dan mengingatkan warga untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid.

Harapan tersebut disampaikan Sultan Tidore saat menghadiri pembacaan doa selamat dalam rangka pengukuhan Imam Adat Kelurahan Tongowai bersama perangkat adat Kesultanan Tidore di Masjid Adat Kelurahan Tongowai, Rabu 18 November 2026 pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Wali Kota Tidore Kepulauan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Asis Hadad serta Camat Tidore Selatan Abdul Kadir Din.

Sultan menjelaskan, para Imam Adat Kelurahan Tongowai sebelumnya telah dilantik di Kedaton Kie Kesultanan Tidore. Melalui pengukuhan tersebut, ia berharap para imam dapat membangun kebersamaan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehidupan keagamaan di lingkungan setempat.

“Imam-imam adat Kelurahan Tongowai sudah dilantik di Kedaton Kie Kesultanan Tidore, dan hari ini dilaksanakan doa selamat. Saya berharap pihak imam bersama-sama dengan masyarakat menuntun mereka, bukan hanya saat salat, tetapi juga mengingatkan dari rumah ke rumah untuk datang salat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sementara bagi perempuan, tempat terbaik untuk salat adalah di rumah,” kata Sultan.

Selain menjalankan tugas keagamaan, Sultan juga mengingatkan para imam agar mampu menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, seorang imam tidak hanya berperan sebagai pemimpin salat, tetapi juga menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap seorang imam tidak hanya dibangun melalui kemampuan memimpin ibadah, tetapi juga melalui perilaku dan keteladanan dalam kehidupan sosial.

“Ini menjadi autokritik bagi saya dan seluruh pihak imam untuk menjaga diri, menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata. Imam tidak hanya sekadar menjadi pemimpin salat, tetapi juga harus menjadi petunjuk jalan dan tuntunan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sultan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kesalahan pribadi seorang imam sebagai alasan untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid.

Menurut dia, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Karena itu, kekeliruan seorang imam tidak seharusnya membuat masyarakat mengabaikan kewajiban ibadah.

“Begitu pula masyarakat, jangan karena ada kesalahan imam dan sebagainya, lalu menolak salat berjamaah. Itu juga salah. Bukan imam yang diminta pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain, tetapi diri sendiri yang akan menjadi hakim dan menanggung segala perbuatannya,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Tidore Kepulauan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Asis Hadad mengatakan, kehadiran Kesultanan Tidore dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap pentingnya peran perangkat adat dan perangkat keagamaan dalam menjaga kearifan lokal serta kehidupan spiritual masyarakat.

Menurut Asis, keberadaan imam adat dan perangkat Kesultanan Tidore memiliki peran strategis dalam mempertahankan nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat kehidupan keagamaan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.

“Hari ini kami menghadiri pembacaan doa selamat dalam rangka pengukuhan Imam Adat Kelurahan Tongowai. Kehadiran Kesultanan Tidore menegaskan peran penting perangkat adat dan perangkat keagamaan dalam memelihara kearifan lokal dan kerohanian masyarakat di Kota Tidore,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Tak Kuasa Menahan Amarah, Keluarga RU Kejar Pelaku Pembunuhan usai Sidang Perdana

Sanana – Suasana persidangan kasus pembunuhan RU (53) di Pengadilan Negeri Sanana diwarnai ketegangan. Keluarga korban mengejar tiga terdakwa usai sidang pembacaan dakwaan di Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, Rabu 18 November 2026.

Ketiga terdakwa masing-masing berinisial RH, AT, dan FG. Aksi tersebut dipicu luapan amarah keluarga korban terhadap para terdakwa.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Fauzan Ikbal, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan, persidangan yang digelar hari itu merupakan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

“Tadi itu baru sidang perdana dengan pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kawata Bersatu, Moh. Idra Faudu, menegaskan komitmennya mengawal proses hukum. Pengawalan tersebut akan dilakukan hingga majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap ketiga terdakwa.

“Kami terus mengawal persidangan hingga selesai putusan pengadilan. Saya mendesak kepada majelis hakim dapat menjatuhkan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap terdakwa,” ucapnya.

Diketahui, kasus pembunuhan RU terjadi di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa berdarah tersebut berlangsung pada Minggu, 16 Agustus 2026.


Sumber: RRI Ternate

Kemenkum Malut Dorong Produk IG Jadi Daya Tarik Wisata

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata berbasis sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Upaya tersebut dibahas dalam Webinar dan Launching Wisata Indikasi Geografis Tahun 2026 bertema Geographical Indication Tourism (GI Tourism), Senin 16 November 2026.

Kegiatan yang diikuti secara serentak oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia tersebut berlangsung secara hybrid dan diikuti Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi identitas daerah yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan potensi ekonomi.

“Maluku Utara memiliki sejumlah produk unggulan yang telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, di antaranya Pala Ternate, Pala Dukono dari Halmahera Utara, Cengkeh Moloku Kie Raha, dan Kelapa Bido dari Morotai,” ujar Topan.

Selain itu, Tenun Koloncucu Ternate masih dalam proses pengumuman permohonan pendaftaran, sedangkan potensi Gerabah Mare terus didorong untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual.

Menurut Topan, produk-produk tersebut memiliki keunikan dan cerita tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi wisata edukatif. Wisatawan nantinya tidak hanya mengenal produk unggulan daerah, tetapi juga dapat mempelajari sejarah, proses produksi, serta tradisi masyarakat yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Herman Siregar, menjelaskan bahwa GI Tourism merupakan konsep wisata tematik yang menggabungkan potensi destinasi dengan produk Indikasi Geografis. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas promosi hingga pasar internasional, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa pengembangan wisata Indikasi Geografis dilakukan melalui dua pendekatan, yakni berbasis produk (Product Based) dan berbasis kawasan (Regional Based).

Sebagai langkah awal, Grand Launching Wisata Indikasi Geografis Indonesia Tahun 2026 direncanakan berlangsung pada 17–19 November 2026 di kawasan Dieng dengan mengangkat Purwaceng, Kopi Arabika Dieng, dan Carica.

Dalam diskusi webinar, peserta turut membahas pentingnya kerja sama antara pemerintah, Dinas Pariwisata, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), akademisi, pelaku UMKM, serta masyarakat setempat.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan pengembangan produk Indikasi Geografis dengan sektor pariwisata, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal agar petani, pengrajin, dan pelaku UMKM dapat terlibat langsung serta memperoleh manfaat ekonomi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Maluku Utara mendorong sinergi lintas sektor dalam mengembangkan produk Indikasi Geografis sebagai potensi wisata unggulan daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas Maluku Utara sebagai daerah penghasil rempah yang kaya sejarah dan budaya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Kemenkum Malut Dorong Gerabah Mare Jadi Wisata Unggulan

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara mendorong pengembangan Gerabah Mare dari Pulau Mare, Kota Tidore Kepulauan, sebagai produk unggulan daerah yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata berbasis Indikasi Geografis (IG).

Upaya tersebut dilakukan melalui pelindungan Kekayaan Intelektual, sekaligus pengembangan konsep Geographical Indication Tourism (GI Tourism) untuk memperkenalkan keunikan produk, sejarah, dan tradisi masyarakat pengrajin kepada wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan Gerabah Mare merupakan kerajinan tradisional berbahan tanah liat yang memiliki nilai budaya dan ekonomi serta telah tercatat sebagai potensi Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

“Gerabah Mare menjadi salah satu produk unggulan yang akan didorong untuk memperoleh pelindungan Indikasi Geografis, bersama Pala Ternate, Pala Dukono, Cengkih Moloku Kie Raha, dan Kelapa Bido Morotai,” ujar Topan.

Topan menjelaskan, pengembangan Gerabah Mare melalui konsep GI Tourism membutuhkan sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat agar potensi kerajinan tersebut dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.

Aktivitas Pengrajin Gerabah Tradisional di Desa Maregam, Pulau Mare, Tidore Kepulauan. (Foto: Humas Kanwil Kemenkum Malut)

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, mengungkapkan bahwa Gerabah Mare memiliki keunikan dari segi bahan, teknik pembuatan, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pulau Mare.

Ia menilai, proses pembuatan gerabah yang masih mempertahankan teknik tradisional dapat menjadi pengalaman wisata edukatif. Wisatawan nantinya dapat menyaksikan langsung keterampilan para pengrajin, mempelajari proses produksi, serta mengenal sejarah kerajinan tersebut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tidore Kepulauan serta melakukan peninjauan langsung ke Desa Maregam.

Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi karakteristik Gerabah Mare, mengamati proses pembuatannya, serta mengumpulkan bahan dan literatur untuk mendukung penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis.

Melalui upaya ini, Kanwil Kemenkum Maluku Utara berharap Gerabah Mare mendapatkan pelindungan hukum sebagai produk khas daerah, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pengrajin dan menjaga kelestarian warisan budaya Pulau Mare.


Sumber: RRI Ternate

DBD Meningkat, Pemkot Tidore Tetapkan Status KLB, 110 Kasus Tercatat Sepanjang 2026

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) menyusul peningkatan jumlah kasus penyakit tersebut sepanjang 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, tercatat sebanyak 110 kasus DBD sejak Januari hingga minggu kedua November 2026.

Kasus tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Peningkatan kasus cukup signifikan terjadi dalam dua bulan terakhir. Pada Oktober hingga minggu kedua November 2026, tercatat 26 kasus baru.

Lonjakan kasus tersebut turut berdampak pada pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Daerah (RSD) Tidore dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas tempat tidur, khususnya di Ruang Anak dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan menetapkan status KLB DBD melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 103.1 Tahun 2026. Berdasarkan sebaran kasus, Kelurahan Gurabati menjadi wilayah dengan jumlah penderita DBD terbanyak, yakni 15 orang. Disusul Kelurahan Dowora sebanyak 12 orang dan Tomagoba delapan orang.

Sementara itu, Kelurahan Dokiri dan Gamtufkange masing-masing mencatat tujuh kasus. Kelurahan Soasio, Tongowai, dan Folarora masing-masing enam kasus, sedangkan Tuguiha dan Tomalou masing-masing lima kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salim, mengatakan pihaknya bersama seluruh puskesmas telah melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan untuk mengendalikan penyebaran DBD. Langkah tersebut meliputi edukasi kepada masyarakat, pemberian abate atau abatesasi, hingga pengasapan (fogging) di wilayah yang terdampak.

Namun, menurut Saiful, upaya tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar pengendalian DBD dapat berjalan maksimal.

“Kami meminta dukungan dan kerja sama dari seluruh lintas sektor, lurah, kepala desa, dan masyarakat untuk secara aktif melakukan gotong royong dan Jumat Bersih di lingkungan maupun rumah masing-masing,” ujar Saiful. Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus.

Gerakan tersebut meliputi menguras tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember, dispenser, dan kulkas, minimal dua kali dalam sepekan. Masyarakat juga diminta rutin mengganti air vas bunga dan pot tanaman.

Selanjutnya, menutup rapat seluruh tempat penampungan air serta mendaur ulang atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air hujan, seperti ban, kaleng, dan botol bekas. Adapun langkah Plus dilakukan dengan mencegah gigitan nyamuk, antara lain menggunakan losion antinyamuk, obat nyamuk, serta kelambu saat tidur.

Saiful menambahkan, seluruh puskesmas telah diinstruksikan untuk terus memantau perkembangan kasus DBD dan meningkatkan langkah pencegahan guna mengantisipasi penyebaran yang lebih luas. Menurut dia, perubahan kondisi cuaca dari musim kemarau ke musim hujan turut meningkatkan potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD.

“Kondisi cuaca saat ini sudah memasuki musim penghujan setelah sebelumnya musim kemarau. Tentunya potensi genangan air tempat berkembang biak jentik nyamuk semakin besar,” katanya.

Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala demam. “Jika ada keluarga yang mendadak demam dalam dua hari, segera periksa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Ribuan ASN Tidore Meriahkan HUT KORPRI dan DWP dengan Jalan Sehat

Tidore – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti jalan sehat dan senam bersama. Kegiatan di Kawasan Wisata Pantai Tugulufa, Selasa 17 November 2026, menjadi pembuka peringatan HUT ke-55 KORPRI dan HUT ke-27 Dharma Wanita Persatuan (DWP).

Peserta yang terdiri atas PNS dan PPPK memulai kegiatan dari halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Jalan sehat dilepas langsung Wali Kota Muhammad Sinen, didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman dan jajaran pemerintah daerah. Turut hadir Ketua TP PKK Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua I TP PKK Sumiyati Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah, Ketua DWP, serta pimpinan OPD.

Muhammad Sinen mengatakan, jalan sehat bukan sekadar kegiatan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Momentum tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun kekompakan antarsesama ASN. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan KORPRI dan DWP berlangsung meriah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sebagai ASN, kita harus mampu menunjukkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terlihat dari banyaknya anggota, tetapi juga dari kekompakan, kedisiplinan, dan kualitas pengabdian setiap anggotanya,” kata Muhammad Sinen.

Wali Kota mengingatkan agar kebersamaan dalam kegiatan tersebut diterapkan melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, kekompakan ASN harus dibuktikan melalui kerja nyata dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Jangan hanya bergerak bersama ketika jalan sehat, tetapi bergeraklah bersama dalam membangun daerah tercinta ini. Jangan hanya menunjukkan kekompakan dalam perayaan, tetapi tunjukkan pula dalam kerja dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT KORPRI Sofyan Saraha mengatakan, jalan sehat merupakan agenda pembuka rangkaian peringatan tahun ini. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum tersebut menyebut kegiatan terlaksana melalui kolaborasi pengurus KORPRI, TP PKK, dan DWP Kota Tidore Kepulauan.

Panitia selanjutnya menyiapkan sejumlah agenda, di antaranya donor darah di Sentra IKM Tugulufa pada 23 November 2026. Kegiatan diawali apel pagi bersama, kemudian dilanjutkan lomba domino pada 27–28 November di Open Space. Pada malam 28 November, panitia juga menggelar lomba karaoke antarpimpinan OPD.

Selain agenda olahraga dan hiburan, panitia mengadakan program sosial KORPRI Berbagi bagi anak yatim di delapan kecamatan. Setiap paket sembako ditetapkan senilai Rp155.000, dengan jumlah bantuan yang telah dihimpun mencapai sekitar 200 paket. Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui masing-masing kecamatan.

Puncak HUT ke-55 KORPRI dijadwalkan berlangsung melalui upacara pada 30 November 2026. Sementara upacara peringatan HUT ke-27 DWP akan dilaksanakan pada 7 Desember 2026.

Sofyan mengatakan, peringatan tahun ini diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program KORPRI Berbagi dan donor darah menjadi bagian dari upaya tersebut.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Pemkot Tidore Jawab Pandangan Fraksi DPRD, PAD 2027 Ditargetkan Rp82,1 Miliar

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa 17 November 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir, bersama Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penyampaiannya, Ahmad Laiman mengapresiasi pandangan, pendapat, dan masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027. Menurut dia, masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait pendapatan daerah, pemerintah menyepakati perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk Tahun Anggaran 2027, PAD Kota Tidore Kepulauan ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924 atau meningkat Rp9.743.468.550 dibandingkan target Tahun Anggaran 2026.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi, memperluas digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.

Sementara dari sisi belanja daerah, Ahmad menjelaskan tingginya proporsi Belanja Operasi dipengaruhi oleh komponen Belanja Pegawai yang mencapai 66,39 persen.

Menurut dia, ruang efisiensi belanja pegawai dapat terbuka apabila kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK. Baik paruh waktu maupun penuh waktu, melalui APBN dapat direalisasikan. Adapun belanja rutin dan operasional lainnya telah mengalami efisiensi dalam dua tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Pemerintah juga tetap memperhatikan sektor unggulan, meliputi pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Ahmad menambahkan, sejumlah kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino dan La Nina yang diperkirakan terjadi pada 2027 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut, bersama alokasi pada OPD teknis, akan dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun kondisi iklim ekstrem.

Pada aspek pembiayaan daerah, Ahmad menjelaskan alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum disalurkan dengan nilai sekitar Rp160 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Mayora. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Menutup penyampaiannya, Ahmad meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 agar mencermati dan memberikan penilaian secara mendalam terhadap setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Ia berharap pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

DPRD Haltim Siapkan Pertemuan Lanjutan Bahas Tuntutan Warga Wasilei

Haltim – DPRD Kabupaten Halmahera Timur akan mempertemukan masyarakat Desa Wasilei dengan PT Arumba Jaya Perkasa dan perusahaan subkontraktornya. Pertemuan lanjutan tersebut dijadwalkan untuk membahas sejumlah tuntutan masyarakat terkait aktivitas pertambangan.

Rencana itu disampaikan Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, usai menerima Aliansi Masyarakat Desa Wasilei, Selasa 17 November 2026. Pertemuan berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat lantai II Kantor DPRD Haltim.

Idrus menjelaskan, agenda awal RDP sebenarnya menghadirkan pihak perusahaan bersama masyarakat untuk membahas persoalan pertambangan. Namun, karena pihak PT Arumba tidak menghadiri undangan, DPRD tetap mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan dua tuntutan utama kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua tuntutan itu berkaitan dengan realisasi program Rencana Induk Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (RIPPM) serta perekrutan tenaga kerja lokal.

Menurut Idrus, berdasarkan informasi masyarakat, PT Arumba telah beroperasi sekitar dua tahun. Namun, pelaksanaan kewajiban program RIPPM dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu mendapat penjelasan perusahaan.

Selain persoalan pemberdayaan masyarakat, DPRD juga menyoroti komitmen perekrutan tenaga kerja dari tujuh desa lingkar tambang. Sebelumnya, perusahaan disebut menjanjikan prioritas perekrutan tenaga kerja non-skill bagi masyarakat dari tujuh desa tersebut.

Sementara tenaga kerja dengan keterampilan khusus dapat direkrut dari luar wilayah apabila tidak tersedia di desa lingkar tambang. Namun, berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat, komitmen perekrutan tersebut dinilai belum terealisasi.

DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai mekanisme perekrutan yang selama ini disebut melalui perusahaan kontraktor. Langkah tersebut diperlukan agar komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal dapat diperjelas.

Idrus memastikan, DPRD akan menjadwalkan pertemuan lanjutan di Kantor Camat Wasile dalam waktu dekat. Pertemuan itu akan melibatkan masyarakat Desa Wasilei, PT Arumba Jaya Perkasa, serta perusahaan subkontraktor.

Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung Jumat atau Sabtu, sehingga seluruh pihak dapat menyampaikan penjelasan secara langsung. DPRD berharap forum bersama itu dapat membahas dan mencari penyelesaian atas tuntutan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate