Pemulihan Karhutla Maluku Utara Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas

Ternate – Memadamkan api bukan akhir dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini didorong memastikan kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat bencana tersebut mendapat penanganan serius.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Ternate, Selasa, 17 November 2026.

Samsuddin menilai, keberhasilan penanggulangan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari kecepatan petugas memadamkan api. Pemerintah harus memastikan seluruh dampak bencana teridentifikasi dan kebutuhan pemulihan masyarakat maupun lingkungan tertangani secara tepat.

Menurut dia, karhutla memiliki dampak berlapis. Selain merusak kawasan hutan dan lahan, bencana ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas udara, menghambat aktivitas masyarakat, serta mengancam keberlangsungan sumber penghidupan warga.

Karena itu, penyusunan dokumen R3P harus menjadi landasan untuk menentukan kerusakan yang perlu dipulihkan, masyarakat yang membutuhkan penanganan, serta langkah pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.

“Dokumen yang baik bukanlah dokumen yang sekadar lengkap secara administratif, melainkan dokumen yang mampu menjadi dasar pengambilan keputusan dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” kata Samsuddin.

Ia meminta seluruh proses penyusunan R3P dilakukan secara cermat dengan mengutamakan validitas data dan kondisi faktual di lapangan. Sinkronisasi antara perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi perhatian untuk menghindari perbedaan data, tumpang tindih program, hingga kesalahan dalam menentukan kebutuhan pemulihan.

Samsuddin menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana. Pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus mampu mengurangi kerentanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penanganan bencana harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Ia menjelaskan, dokumen R3P berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi dampak kerusakan, kerugian, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas, kebutuhan pendanaan, serta pembagian tanggung jawab pelaksanaan.

Fehby menyebut terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen tersebut, yakni akurasi dan validasi data, koordinasi lintas sektor, penentuan prioritas pemulihan, serta integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut dia, penyusunan R3P tidak dapat hanya mengandalkan BPBD. Keterlibatan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan perguruan tinggi diperlukan agar rencana pemulihan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Setiap program juga harus memiliki kejelasan lokasi, kelompok sasaran, kebutuhan anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi dapat menjadi acuan pelaksanaan pemulihan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap penyusunan R3P dan RKAP menghasilkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diwujudkan dalam program dan pendanaan. Sebab, keberhasilan pemulihan pascakarhutla tidak hanya ditentukan oleh pulihnya kawasan yang terdampak, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan terulang.


Sumber: RRI Ternate

ASDP Ternate Buka Contact Center 191 Pengaduan Masyarakat

Ternate – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate terus berkomitmen menghadirkan pelayanan transportasi penyeberangan yang aman, nyaman, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan tarif pelayanan yang mengacu pada daftar tarif resmi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Komitmen tersebut disampaikan langsung, General Manager ASDP Ternate, Erlisetya Wahyudi saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026. Dirinya memastikan bahwa seluruh pungutan biaya pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memberikan kepastian biaya serta menjamin transparansi pelayanan kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi penyeberangan. Erlisetya menyatakan, ASDP akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh biaya pelayanan yang dipungut oleh ASDP mengacu pada daftar tarif resmi yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pengguna jasa mendapatkan kepastian tarif serta pelayanan yang baik dan profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya mengimbau seluruh pengguna jasa untuk senantiasa memperhatikan informasi tarif resmi yang berlaku. Juga memastikan setiap transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Apabila terdapat masyarakat yang merasa dikenakan tarif melebihi ketentuan resmi, ASDP membuka ruang pengaduan melalui Contact Center ASDP 191 maupun dengan menyampaikan laporan secara langsung ke Kantor ASDP Cabang Ternate,” katanya.

Seluruh masyarakat khususnya calon penumpang juga diminta untuk berperan aktif dalam mendukung terciptanya pelayanan yang transparan. Apabila terdapat ketidaksesuaian tarif atau pelayanan yang dirasakan belum memenuhi harapan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi ASDP.

“Setiap laporan yang diterima akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi perusahaan untuk terus melakukan perbaikan pelayanan,” katanya.

ASDP lanjut Erlisetya juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan pengawasan operasional, peningkatan kompetensi petugas, penerapan standar pelayanan, serta optimalisasi sistem pelayanan yang semakin efektif dan efisien.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari transformasi pelayanan ASDP dalam menghadirkan layanan transportasi penyeberangan yang semakin mudah diakses, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Diduga Pakai Mobil Bodong, Kapolda Diminta Usut Operasional PT. ANI

Ternate – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, didesak membentuk tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas. Tim tersebut diminta mendalami informasi dugaan kendaraan operasional PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) tidak terdaftar secara resmi.

Desakan ini menyusul informasi sejumlah kendaraan operasional perusahaan yang diduga tidak memiliki dokumen kepemilikan kendaraan. Kendaraan tersebut juga disinyalir tidak membayar pajak karena tidak dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Praktisi hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, menyampaikan desakan tersebut saat dikonfirmasi RRI, Rabu, 18 November 2026. Ia menilai dugaan penggunaan kendaraan tanpa dokumen resmi di kawasan tambang PT ANI harus segera ditindaklanjuti.

Menurut Julfandi, persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap aturan. Ia juga mengaitkannya dengan kecelakaan maut di Soagimalaha yang berkas perkaranya baru dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sorotan juga mengarah pada informasi truk operasional tanpa pelat nomor serta kelengkapan izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap kelayakan dan legalitas armada perusahaan.

Julfandi mengatakan, tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas diperlukan untuk menelusuri status registrasi seluruh kendaraan. Pemeriksaan juga harus mencakup unit operasional milik perusahaan maupun kontraktor yang bekerja di kawasan tambang.

“Kapolda jangan tunggu sampai bukti-bukti dihilangkan, seluruh unit milik perusahaan maupun kontraktornya harus segera diaudit fisiknya dan ditindak tegas jika terbukti ilegal,” ucapnya, tegas.

Ia memperingatkan, kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar tambang. Pembiaran terhadap persoalan tersebut juga dapat merugikan negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban pajak kendaraan.

Julfandi turut mengingatkan potensi munculnya konflik sosial apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani. Ia meminta kepolisian menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, belum memberikan tanggapan lebih jauh terkait persoalan tersebut. Ia menyebut masih menunggu arahan dari Kapolda Maluku Utara.

“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” ucapnya singkat.


Sumber: RRI Ternate

Pemkot Tidore Siapkan Oba tengah Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai menyiapkan Oba Tengah sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menyampaikan hal itu saat membuka Konsultasi Publik I RDTR. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rabu 18 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Handayani Dinas Pendidikan itu turut membahas wilayah perencanaan Bandar Udara Sultan Nuku. Ahmad mengatakan, RDTR menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pembangunan Oba Tengah secara terencana.

Menurutnya, pengembangan kawasan membutuhkan dukungan fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, diperlukan pergudangan, perdagangan, pusat distribusi, jaringan transportasi, infrastruktur dasar, serta fasilitas pelayanan lainnya.

“Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, mendorong investasi, serta memperkuat perekonomian masyarakat,” kata Ahmad Laiman.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen tata ruang tersebut. Konsultasi publik diharapkan menjadi ruang dialog untuk menyatukan pandangan mengenai arah pembangunan Oba Tengah.

Ahmad mengajak perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, akademisi, serta tokoh masyarakat berpartisipasi. Tokoh adat dan berbagai unsur lainnya juga diharapkan menyampaikan masukan konstruktif.

Ia berharap Oba Tengah tumbuh sebagai kawasan ekonomi berbasis agroindustri terpadu. Pengembangannya juga diharapkan terhubung dengan Bandar Udara Sultan Nuku tanpa mengabaikan lingkungan dan kearifan lokal.

“Mari kita jadikan RDTR ini sebagai fondasi pembangunan Oba Tengah yang lebih terarah, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

Konsultasi publik dan FGD tersebut menghadirkan dua narasumber dari bidang perencanaan wilayah dan lingkungan. Mereka adalah Co-Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Abdul Aziz Hatuina, serta Ahli Lingkungan Alzena Dea Aliena.

Hadir pula Tim Supervisi Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah IIE Kementerian ATR/BPN, Angga Ardiansyah. Kegiatan ini juga dihadiri para asisten Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, Camat Oba Tengah, serta lurah dan kepala desa setempat.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah 2E Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengikuti kegiatan secara virtual. Kehadiran unsur pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari proses koordinasi penyusunan RDTR kawasan strategis Oba Tengah.


Sumber: RRI Ternate

BKKBN Malut dan Pemkab Halut Perkuat Program Bangga Kencana

Halut – Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Maluku Utara melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara guna memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), Selasa 17 November 2026.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara tersebut dipimpin Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara, Rusdiyanto Monoarfa, didampingi Sekretaris Perwakilan, Ansar Djainahu. Rombongan diterima Sekda Halmahera Utara, E. J. Papilaya, bersama Plh. Kepala DP3AKB, Asmawati Yusup.

Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi program prioritas nasional di daerah, termasuk tindak lanjut dukungan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan.

Dalam pembahasan, Rusdiyanto menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan, penganggaran, serta keterlibatan lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurutnya, keberhasilan program Bangga Kencana membutuhkan kerja sama antara BKKBN, DP3AKB, OPD terkait, penyuluh keluarga berencana, dan kader di lapangan.

Sejumlah agenda menjadi fokus pembahasan, di antaranya pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan intervensi spesifik dan sensitif, serta optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memantau ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), dan balita.

Selain percepatan penurunan stunting, audiensi juga membahas peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan, serta penguatan ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Melalui pertemuan tersebut, BKKBN Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kerja sama dalam menjalankan program Bangga Kencana, meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana, serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Halmahera Utara.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Haltim Targetkan Sertifikasi Aset 264 Sekolah Tuntas 2027

Haltim – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus menyiapkan persyaratan administrasi untuk mendukung program revitalisasi sekolah. Kelengkapan data dan sertifikasi aset menjadi perhatian agar sekolah memenuhi persyaratan bantuan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat mengatakan, sebanyak 58 sekolah telah mendapatkan program revitalisasi pada 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 264 sekolah jenjang SD, SMP, dan PAUD di Halmahera Timur.

Menurut Ricky, ke depan program revitalisasi diharapkan dapat menjangkau seluruh sekolah yang memenuhi kriteria kelayakan. Pemerintah daerah akan melengkapi data serta dokumen kepemilikan aset sebagai persyaratan pengajuan program.

“Mudah-mudahan semua sekolah yang dianggap layak untuk dilakukan revitalisasi pasti bisa dilakukan,” ujar Ricky.

Ia menjelaskan, sekolah yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga harus memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Sertifikat aset atas nama pemerintah daerah menjadi salah satu persyaratan penting dalam pelaksanaan program tersebut.

Ricky berharap seluruh proses pendataan dan kelengkapan dokumen dapat diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, proses sertifikasi sekolah pada 2027 dapat dituntaskan sehingga tidak menghambat pelaksanaan program revitalisasi berikutnya.

Pemkab Halmahera Timur menargetkan seluruh sekolah yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh kesempatan revitalisasi sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah.


Sumber: RRI Ternate

Bapperida Halteng Perkuat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Halteng – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memperkuat kualitas perencanaan pembangunan melalui kegiatan Coaching Clinic Perencanaan. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Halmahera Tengah, Husain Ali, di Aula Hi Salahuddin Bin Talabuddin, Selasa, 17 November 2026.

Mewakili Bupati Halmahera Tengah, Husain Ali membuka kegiatan yang berlangsung selama empat hari. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 20 November 2026 dengan melibatkan seluruh perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Husain Ali menegaskan bahwa perencanaan merupakan fondasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Setiap program perangkat daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan, prioritas, serta target yang ingin dicapai.

Ia menjelaskan, dokumen perencanaan tidak boleh sekadar memenuhi tahapan administratif. Substansinya harus mampu menerjemahkan visi dan prioritas pembangunan daerah menjadi program yang tepat sasaran.

Melalui Coaching Clinic Perencanaan, perangkat daerah didorong meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis. Pendampingan ini juga membantu mengidentifikasi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang konsultasi untuk menyelaraskan program dan kegiatan antarperangkat daerah. Penyusunan setiap dokumen juga diarahkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Perencanaan yang terintegrasi diharapkan mendorong program pembangunan saling mendukung pencapaian target daerah.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap kegiatan ini dapat memperkuat sistem perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dan program daerah diharapkan berdampak terhadap percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Bumi Fagogoru.


Sumber: RRI Ternate

Halmahera tengah Raih Penghargaan CKG Terbaik Regional Timur

Halteng – Kabupaten Halmahera Tengah meraih penghargaan Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) Terbaik Kabupaten/Kota Regional Timur. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI tersebut diserahkan Direktur Jenderal Kesehatan dalam acara HAI FEST (Health Innovation Festival) di Balai Kartini, Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, Aidin Abdurahman. Capaian ini menjadi pengakuan atas pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di daerah tersebut.

Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyebut penghargaan itu sebagai apresiasi atas upaya pemerintah daerah memperluas layanan kesehatan preventif. Menurutnya, keberhasilan tersebut didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga faktor risiko penyakit dapat ditemukan dan ditangani secepat mungkin,” ujarnya, dalam rilis yang diterima, Rabu 18 November 2026.

Pelaksanaan program CKG di Halmahera Tengah didukung antusiasme masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan sejak dini. Dedikasi tenaga medis yang menjangkau hingga pelosok desa turut mendukung pencapaian tersebut.

Ikram mengatakan, penghargaan CKG melengkapi dua apresiasi Kementerian Kesehatan yang diterima Halmahera Tengah beberapa hari sebelumnya. Kedua penghargaan tersebut meliputi Kategori Intervensi Spesifik Stunting Terbaik Regional 3 dan Kabupaten/Kota Bebas Frambusia.

Dengan demikian, Halmahera Tengah mencatatkan tiga penghargaan bidang kesehatan pada momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. Capaian tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan preventif, penanganan stunting, dan upaya pemberantasan frambusia.

Bupati menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran kesehatan dan dukungan berbagai sektor. Peran kader kesehatan hingga tingkat desa serta keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi bagian penting pencapaian itu.

“Alhamdulillah, pada momentum Hari Kesehatan Nasional 2026, Halmahera Tengah mendapatkan tiga penghargaan kesehatan, telah memberikan torehan baik untuk masyarakat dan nasional. Kita yang bekerja, nanti pusat yang menilai,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate