Ternate – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, didesak membentuk tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas. Tim tersebut diminta mendalami informasi dugaan kendaraan operasional PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) tidak terdaftar secara resmi.
Desakan ini menyusul informasi sejumlah kendaraan operasional perusahaan yang diduga tidak memiliki dokumen kepemilikan kendaraan. Kendaraan tersebut juga disinyalir tidak membayar pajak karena tidak dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Praktisi hukum Maluku Utara, Julfandi Gani, menyampaikan desakan tersebut saat dikonfirmasi RRI, Rabu, 18 November 2026. Ia menilai dugaan penggunaan kendaraan tanpa dokumen resmi di kawasan tambang PT ANI harus segera ditindaklanjuti.
Menurut Julfandi, persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengabaian terhadap aturan. Ia juga mengaitkannya dengan kecelakaan maut di Soagimalaha yang berkas perkaranya baru dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sorotan juga mengarah pada informasi truk operasional tanpa pelat nomor serta kelengkapan izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pemeriksaan terhadap kelayakan dan legalitas armada perusahaan.
Julfandi mengatakan, tim gabungan Ditreskrimum dan Ditlantas diperlukan untuk menelusuri status registrasi seluruh kendaraan. Pemeriksaan juga harus mencakup unit operasional milik perusahaan maupun kontraktor yang bekerja di kawasan tambang.
“Kapolda jangan tunggu sampai bukti-bukti dihilangkan, seluruh unit milik perusahaan maupun kontraktornya harus segera diaudit fisiknya dan ditindak tegas jika terbukti ilegal,” ucapnya, tegas.
Ia memperingatkan, kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi membahayakan pekerja dan masyarakat sekitar tambang. Pembiaran terhadap persoalan tersebut juga dapat merugikan negara akibat tidak terpenuhinya kewajiban pajak kendaraan.
Julfandi turut mengingatkan potensi munculnya konflik sosial apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani. Ia meminta kepolisian menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, belum memberikan tanggapan lebih jauh terkait persoalan tersebut. Ia menyebut masih menunggu arahan dari Kapolda Maluku Utara.
“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” ucapnya singkat.
Sumber: RRI Ternate