Pemkot Tidore Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Hingga Desember

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan sesuai sasaran.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mengatakan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin 16 November 2026. Ismail menjelaskan, rakor yang digelar setiap pekan itu tidak hanya membahas perkembangan inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan pemerintah pusat terkait perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.

Menurut dia, secara umum harga bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan masih relatif stabil. Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga pada pekan pertama November, di antaranya cabai rawit dan cabai merah.

“Untuk bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga. Namun, beberapa komoditas seperti cabai rawit dan cabai merah sempat mengalami kenaikan pada minggu pertama November. Saat ini, harga kedua komoditas tersebut sudah kembali mengalami penurunan,” kata Ismail.

Selain pengendalian inflasi, Ismail mengungkapkan bahwa capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 22 persen. Angka tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 19 persen.

Ia mengatakan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait saat ini terus melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga non-ASN, hingga masyarakat umum.

“OPD terkait saat ini melakukan pengecekan lapangan terkait perlindungan sosial. Selain itu, aktivasi IKD juga terus didorong, baik bagi ASN, PPPK, tenaga non-ASN maupun masyarakat,” ujar Ismail.

Rakor tersebut turut dihadiri Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain serta Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam.


Sumber: RRI Ternate

Pererat Persatuan dan Kerukunan, Kapolda Hadiri Deklarasi Damai Paguyuban PT. IWIP

Halteng – Deklarasi Damai Ketua Paguyuban Daerah yang bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang berlangsung di Kantor Camat Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah. Momen tersebut dihadiri langsung Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, Selasa, 17 November 2026.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman menyampaikan, kegiatan deklarasi damai merupakan momentum penting dan memiliki makna strategis sebagai bentuk komitmen bersama yang diinisiasi Polda Maluku Utara bersama Polres Halmahera Tengah. Guna memperkuat persatuan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

Kapolda juga menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan harus menjadi perekat dalam memperkuat persaudaraan dan kebersamaan. Seluruh paguyuban agar berperan sebagai bagian dari solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya maupun isu-isu yang berpotensi memecah belah persaudaraan.

Apabila terjadi permasalahan Kapolda meminta agar, agar diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku. Kapolda juga mengimbau masyarakat menghindari tindakan main hakim sendiri dan kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

“Para ketua paguyuban diharapkan dapat berperan sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, serta segera menyampaikan informasi apabila terdapat potensi permasalahan di lingkungan masing-masing sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan konflik,” ujar Kapolda.

Kapolda juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun provokasi yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kegiatan positif guna mendukung pembangunan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Tengah.

Menurut Kapolda, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri tidak dapat bekerja sendiri karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, komitmen dalam Deklarasi Damai diharapkan tidak hanya sebatas pembacaan dan penandatanganan, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kapolda dalam kesempatan tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan deklarasi damai sebagai janji moral dalam menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, menolak segala bentuk kekerasan, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Halmahera Tengah.

Ajakan tersebut dirumuskan dalam empat komitmen bersama, yakni satu tekad menjaga persatuan dan kesatuan, satu komitmen menolak segala bentuk konflik dan kekerasan, satu semangat mempererat persaudaraan dalam keberagaman, serta satu tujuan mewujudkan Kabupaten Halmahera Tengah yang aman, damai, dan kondusif.

“Dengan semangat berbeda suku, berbeda budaya, tetapi tetap satu saudara. Bersama kita jaga Halmahera Tengah, bersama kita jaga Maluku Utara,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, menyampaikan bahwa kegiatan deklarasi ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan industri. Kabid menambahkan, Polda Maluku Utara akan terus mendorong sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan agar potensi konflik dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.


Sumber: RRI Ternate

DPRD Tidore Minta APBD 2027 Prioritaskan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Tidore – Sejumlah fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan memberikan catatan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Sorotan mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa 17 November 2026, dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail, dihadiri Ketua DPRD Ade Kama dan 21 anggota DPRD, serta Sekda Ismail Dukomalamo bersama jajaran pemerintah daerah.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi rencana pendapatan daerah sebesar Rp915,46 miliar. Nilai tersebut meningkat 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD 2026, meskipun struktur pendapatan masih didominasi dana transfer.

Dari total pendapatan tersebut, PAD hanya mencapai Rp82,11 miliar atau 8,97 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp825,86 miliar atau 90,21 persen dari keseluruhan pendapatan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Evaluasi kontribusi BUMD juga diperlukan untuk memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Fraksi tersebut turut meminta pemerintah menjelaskan pemenuhan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen. Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu harus diperhatikan sesuai dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.

“Fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja,” kata Ardiansyah. Hasil efisiensi anggaran diharapkan dialihkan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pada sektor pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, air bersih, sanitasi, jalan, serta konektivitas antarpulau juga diminta menjadi prioritas.

Fraksi PKB melalui juru bicara Kasman Ulidam mengingatkan APBD merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKB meminta belanja operasional disesuaikan kebutuhan dan belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara Fraksi Demokrat Karya Indonesia melalui Yusuf Bahta meminta anggaran berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Prioritasnya meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Yusuf. Fraksi DKI berharap seluruh catatan tersebut ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Fraksi ADEM gabungan PAN dan NasDem melalui Alifandi Riski Cahya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam penyusunan anggaran. Fraksi ini juga meminta keberpihakan kepada masyarakat kepulauan dan pesisir, petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan.

Alifandi menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. “Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Asops Kasdam MKR Paparkan Tiga Pesan Penting KASAD

Ternate – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) menekankan tiga pedoman penting bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian. Penekanan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Operasi (Asops) Kasdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Kolonel Inf Andy Soelistyo Kurniawan Putro.

Amanat Kasad dibacakan dalam upacara bendera tanggal 17 bulan berjalan di Makodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Ternate, Selasa 17 November 2026. Upacara tersebut diikuti jajaran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Korem 152/Baabullah, termasuk Perwira, Bintara, Tamtama, serta ASN TNI AD.

Dalam amanatnya, Kasad mengingatkan prajurit agar menjaga profesionalisme, soliditas, dan netralitas TNI. Seluruh personel juga diminta tidak mudah terprovokasi dinamika situasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Setiap prajurit dituntut untuk tetap disiplin, bijaksana, dan menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan tugas,” demikian penekanan Kasad dalam amanatnya.

Selain menjaga integritas institusi, prajurit diminta mengoptimalkan pengabdian kepada rakyat melalui dukungan terhadap program strategis pemerintah. Kehadiran TNI AD di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui karya nyata yang memberikan manfaat langsung.

Kasad juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas dan potensi bencana. Setiap prajurit diharapkan mampu bergerak cepat, tanggap terhadap situasi, serta membantu mengatasi kesulitan masyarakat.

Ketiga penekanan tersebut menjadi pedoman bagi prajurit dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Profesionalisme, kepedulian sosial, dan kesiapan menghadapi situasi darurat menjadi bagian penting dari pengabdian TNI AD.

Melalui upacara tersebut, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha bersama Korem 152/Baabullah menegaskan komitmen membangun prajurit profesional dan tangguh. Komitmen itu juga diarahkan untuk memperkuat kepedulian prajurit terhadap masyarakat di wilayah Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Dua Jemaah Umrah yang Diberangkatkan Yayasan Nasab Tiba di Ternate

Ternate – Dua warga Kota Ternate, Umar Abbas dan Iyam Udin, tiba di Bandara Sultan Babullah setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Kedatangan keduanya disambut keluarga dan perwakilan Yayasan Nasri Abubakar (Nasab), Selasa, 17 November 2026.

Keduanya merupakan penerima manfaat program pemberangkatan umrah yang difasilitasi Yayasan Nasab. Sebelumnya, Umar dan Iyam diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu, 7 November 2026.

Rombongan jemaah kembali ke Ternate menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. Selama perjalanan ibadah, keduanya mengikuti program umrah melalui biro perjalanan PT Betteravel Indonesia Perkasa. Perjalanan ibadah tersebut didampingi Ustaz Hidayatussalam Sehan, yang juga menjabat sebagai Jo Kalem Kesultanan Ternate.

Umar Abbas sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan barang. Ia juga aktif sebagai pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, Kelurahan Moya, Kota Ternate. Sementara itu, Iyam Udin merupakan tenaga pengajar di SD Islam Terpadu (SD IT) Nurul Hasan Kota Ternate. Ia juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di TPQ Pangaji Ar Rahman, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Hidayatussalam menyampaikan apresiasi kepada Wakil Wali Kota Ternate sekaligus pendiri Yayasan Nasab, Nasri Abubakar, atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada PT Betteravel Indonesia Perkasa sebagai biro penyelenggara perjalanan umrah.

Menurutnya, program tersebut tidak sekadar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang memiliki nilai kemanusiaan.

“Selaku pendamping jemaah umrah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Nasri Abubakar,” ujar Hidayatussalam.

Ia mengatakan, tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan finansial untuk mewujudkan impian menunaikan ibadah umrah. Karena itu, kepedulian yang diberikan melalui program tersebut menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat.

“Kadang-kadang, sesuatu yang bagi sebagian orang terlihat sederhana justru menjadi impian besar bagi orang lain. Ketika ada kepedulian yang membuka jalan bagi seseorang untuk berangkat ke Tanah Suci, sesungguhnya di situ ada kebahagiaan yang tidak ternilai,” tuturnya.

Ia berharap, program Yayasan Nasab dapat menjadi amal jariyah sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kebaikan kepada sesama.

Sementara itu, Umar Abbas mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk menunaikan ibadah umrah. Baginya, perjalanan tersebut menjadi anugerah besar yang tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual yang berharga.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Nasri Abubakar selaku pendiri Yayasan Nasab yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya dan Iyam Udin untuk menjadi tamu Allah SWT.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar dukungan biaya perjalanan, melainkan juga bentuk perhatian, penghargaan, dan kepedulian yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan impian beribadah di Tanah Suci.


Sumber: RRI Ternate

Minim Bukti Narkoba, Dua Oknum Anggota Polresta Tidore Dibebaskan

Sofifi – Dua oknum anggota Polresta Tidore Kepulauan berinisial Brigpol I dan Briptu IH yang sebelumnya diringkus atas dugaan penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu lolos dari jeratan hukum. Keduanya dikabarkan lolos karena tidak terbukti terlibat dalam penyalahgunaan sabu di wilayah Maluku Utara.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Azhar Nugroho, saat dikonfirmasi, Selasa, 17 November 2026 menjelaskan, keduanya tidak dilakukan penahanan karena dari hasil pendalaman, penyidik tak terbukti yang kuat terkait keterlibatan penyalahgunaan narkotika.

“Mereka tak ditahan, karena dua alat bukti tidak cukup, sehingga kami juga tidak berani untuk menahan,” ujar Dirresnarkoba.

Meski begitu Kombes Azhar menyatakan, penyidik masih terus mendalami serta menunggu petunjuk Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sembari melengkapi berkas tahap I untuk satu tersangka dengan inisial A.

“Kalau ada petunjuk maka dilakukan sidik lagi. Tapi sejauh ini penyidik sudah berkoordinasi dengan jaksa, dan belum melakukan tahap I,” katanya.

Dengan kasus ini, Kombes Azhar meminta kepada anggota agar kedepannya lebih cermati dan membuat laporan informasi yang detail. “Kedepannya harus memiliki informasi yang akurat. Sehingga setiap penangkapan bisa dipertanggung jawabkan,” ucapnya.

Untuk diketahui, keduanya oknum ini ditangkap Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Maluku Utara, pada 24 November 2026 lalu. Sebelum mereka ditangkap, anggota Ditresnarkoba lebih dulu menangkap seorang perempuan berinisial A, ketika sedang mengambil paket yang diduga berisi narkoba di salah satu tempat jasa pengiriman.

Dari hasil pemeriksaan, kepada penyidik A mengaku bahwa diminta oleh Brigpol I untuk mengambil paket tersebut. Pengakuan A diperkuat dengan bukti percakapan Whatsapp antara dirinya dengan Brigpol I.

Brigpol I diduga mengirim nomor resi paket sambil meyakinkannya A bahwa paket tersebut aman untuk diambil. Sementara keterlibatan satu anggota lainnya yakni Briptu IH, juga diungkap oleh A yang mengaku sebagian barang berisi narkoba sedang diamankan oleh Briptu IH.


Sumber: RRI Ternate

Laka Maut, Truk PT. ANI Diduga Bodong, Satlantas Haltim Fokus Lengkapi Berkas P19

Haltim – Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Timur kembali melengkapi berkas perkara kecelakaan lalu lintas. Insiden tersebut terjadi di perempatan pos jaga PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), 27 September 2026, sekitar pukul 06.00 WIT.

Pelengkapan berkas dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara atau P19. Penyidik Satlantas Halmahera Timur kini melengkapi petunjuk formil maupun materiil yang tercantum dalam P19.

Korban diduga meninggal akibat tabrakan dengan truk roda 10 milik PT ANI atau mitra kontraktornya, PT Pesona Indo Makmur (PIM). Peristiwa tersebut terjadi di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, kendaraan milik PT ANI tersebut diduga tidak resmi. Kendaraan itu disinyalir tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau disebut kendaraan bodong.

Kapolres Halmahera Timur AKBP Rona Buha Tua Tambunan melalui Kasat Lantas IPTU Chrisvani Saruksuk membenarkan perkembangan penanganan perkara tersebut. Saat dikonfirmasi, ia mengatakan berkas perkara telah dilimpahkan tahap pertama kepada JPU untuk diteliti.

Meski demikian, pihaknya telah menerima pengembalian berkas dengan sejumlah petunjuk. Petunjuk tersebut kini sedang dilengkapi oleh penyidik Satlantas Polres Halmahera Timur.

“Petunjuk dalam P19 sementara dilengkapi, dan kalau berkasnya sudah dinyatakan lengkap maka selanjutnya akan kami limpahkan tahap 2 tersangka dan batang bukti ke JPU untuk disidangkan,” katanya.

Terkait legalitas kendaraan, Chrisvani mengakui penyelidikan tidak melebar hingga pemeriksaan kelengkapan kendaraan. Penyidik hanya berfokus pada materi perkara, yakni kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kita tidak terfokus sampai ke situ, kami fokus pada materinya. Dan untuk kelengkapan kendaraan juga tidak ada dalam petunjuk P19 dari JPU,” ucapnya.

Untuk diketahui, pengendara sepeda motor yang meninggal dunia di lokasi kejadian bernama Jumanta. Korban merupakan warga Desa Dorolamo Jaya, Kecamatan Maba Tengah.

Dalam insiden tersebut, truk jenis dump truck Howo 380 dilaporkan tidak menggunakan nomor polisi (nopol). Kendaraan tersebut diketahui melintas di jalan umum tanpa menggunakan tanda nomor kendaraan.

Bahkan, sopir truk sempat meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP). Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas insiden kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.


Sumber: RRI Ternate

Danrem Baabullah Pimpin Penerimaan Pataka Kodam Mkr dari Kesultanan Ternate

Ternate – Rangkaian Tradisi Pataka Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Kedaton Kesultanan Ternate berlanjut dengan prosesi penerimaan kembali Pataka setelah disemayamkan selama dua hari di kedaton Kesultanan Ternate.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan melibatkan perangkat adat Kesultanan, prajurit TNI, serta pasukan pengawal kehormatan sebagai wujud penghormatan terhadap nilai sejarah dan budaya Maluku Utara.

Prosesi diawali dengan rangkaian adat dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan kembali Pataka oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin yang hadir mewakili Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus.

Selanjutnya, Pataka diarak keluar dari Kedaton dengan pengawalan kehormatan, diiringi unsur adat Kesultanan Ternate dan prajurit TNI. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan Tradisi Pataka yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha pada Sabtu, 14 November 2026.

Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kebesaran Kesultanan Ternate, sekaligus mempererat hubungan antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dengan masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan identitas Maluku Utara.

Melalui tradisi ini, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha berkomitmen untuk terus menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur kepemimpinan Kesultanan Ternate kepada generasi prajurit. Semangat keberanian, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan terhadap rakyat, serta keteguhan dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa menjadi landasan pengabdian prajurit Moloku Kie Raha dalam menjalankan tugas di wilayah Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate