Permudah Akses Perbankan, Kapal Teras Bahtera Seva II BRI Jangkau Desa Terpencil

Ternate – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan layanan perbankan melalui Kapal Teras Bahtera Seva II untuk menjangkau masyarakat di desa-desa kepulauan yang jauh dari pusat layanan perbankan.

Kehadiran kapal tersebut menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan tanpa harus menempuh perjalanan laut menuju pusat kota. Layanan ini sekaligus menjadi upaya BRI mendekatkan akses perbankan kepada warga yang menghadapi keterbatasan geografis dan transportasi.

Kapal Teras Bahtera Seva II melayani sejumlah desa dengan jadwal pelayaran rutin yang dibagi dalam dua periode setiap bulan, yakni minggu pertama hingga minggu ketiga serta minggu keempat.

Pada minggu pertama hingga minggu ketiga, pelayanan dimulai setiap Senin dengan tujuan Desa Bajo dan Desa Lele. Selasa, kapal melayani masyarakat di Desa Madopolo, kemudian pada Rabu menjangkau Desa Gane Dalam dan Desa Pasipalele.

Selanjutnya, pada Kamis kapal beroperasi menuju Desa Saketa, sedangkan Jumat pelayanan berlangsung di Desa Kayoa Guruapin.

(Foto: Iksan/iGMtv)

Sementara itu, pada minggu keempat, kapal tetap beroperasi dari Senin hingga Jumat dengan penyesuaian rute pelayanan. Pada Senin, kapal melayani Desa Bajo dan Desa Lele, dilanjutkan ke Desa Madopolo pada Selasa.

Pada Rabu, pelayanan menjangkau Desa Dowora dan Desa Pasipalele. Berikutnya, kapal menuju Desa Saketa pada Kamis dan Desa Kayoa Busua pada Jumat.

Jadwal pelayaran rutin tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat di desa-desa tujuan untuk merencanakan kebutuhan transaksi dan menyesuaikan waktu kunjungan dengan operasional kapal.

Di wilayah kepulauan, jarak antardesa serta keterbatasan transportasi laut masih menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan secara langsung. Kondisi ini membuat kehadiran layanan bergerak menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan kepada warga.

Melalui operasional Kapal Teras Bahtera Seva II, BRI berupaya memperluas jangkauan layanan perbankan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat kepulauan agar dapat mengakses layanan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

(Foto: Iksan/iGMtv)

Dengan jadwal pelayanan yang teratur, Kapal Motor (KM) Bahtera Seva II BRI tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas transaksi masyarakat serta meningkatkan keterjangkauan layanan perbankan di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.


Reporter: Iksan

Tujuh Prajurit Berprestasi Kodam Maluku Kie Raha Naik Pangkat Luas Biasa

Ternate – Tujuh prajurit Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha menerima penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi serta keberhasilan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial melalui pendekatan humanis kepada masyarakat.

Pemberian penghargaan dan upacara kenaikan pangkat luar biasa Tahun 2026 tersebut dipimpin Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., di Aula Singa Baabullah, Makodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Ternate, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan berlangsung secara virtual dan terhubung dengan acara yang dipimpin langsung Panglima TNI di Papua.

Prestasi tujuh prajurit tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong warga secara sukarela menyerahkan sejumlah senjata organik serta senjata peninggalan perang dan konflik tahun 1999–2000.

Capaian ini dinilai menunjukkan pentingnya pendekatan persuasif dan komunikasi sosial dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah, sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha mengapresiasi prestasi yang ditunjukkan ketujuh prajurit tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu mencerminkan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab prajurit dalam menjalankan tugas, sekaligus membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan prajurit tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari kemampuan memahami kondisi sosial, menjalin komunikasi yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk terus meningkatkan profesionalisme, kualitas pengabdian, dan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., Kasrem 152/Baabullah Kolonel Arh Hendra Roza, S.I.P., M.Han., para pejabat utama Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, pejabat Korem 152/Baabullah, serta Dandim 1501/Kota Ternate Kolonel Inf Jani Setiadi.


Sumber: Topikberita

Kasus Dugaan Suap ATR/BPN, KPK Sita Rp 800 Juta dari Hercules, Nusron Wahid Mangkir Lagi

Jakarta – Penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 800 juta yang berkaitan dengan Ketua GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal (HRM), sementara Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid belum memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi hingga Kamis (15/10/2026) siang.

Dua perkembangan tersebut menambah sorotan terhadap perkara yang menyeret sejumlah pejabat pertanahan, petinggi perusahaan, hingga sejumlah orang yang disebut memiliki kedekatan dengan Nusron.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyitaan uang dilakukan penyidik pada Kamis. Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukum Hercules kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Kamis ini, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari Sdr. NMB (kuasa hukum dari HRM),” kata Budi kepada wartawan.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik tengah mendalami kaitan uang itu dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, termasuk permintaan pembukaan blokir lahan dan pengurusan HGB perusahaan tersebut.

Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat praktik suap kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah tersebut.

Budi mengapresiasi penyerahan uang yang diduga berkaitan dengan perkara itu. Menurutnya, tindakan menyerahkan barang bukti kepada penyidik merupakan bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Meski demikian, penyitaan uang tersebut belum dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Penyidik masih harus mengungkap asal-usul uang, aliran dana, serta kaitannya dengan dugaan suap yang sedang diusut.

Dalam perkara dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Keterlibatan sejumlah pihak dari unsur pemerintah, perusahaan, dan pihak lainnya membuat penyidikan perkara ini menjadi perhatian. Penyidik perlu menelusuri bagaimana proses pengurusan HGB berlangsung, siapa saja yang berperan, serta apakah terdapat aliran uang yang berkaitan dengan kewenangan pejabat pertanahan.

Dugaan suap dalam pengurusan hak atas tanah juga menempatkan integritas pelayanan pertanahan sebagai persoalan penting. Sebab, pengurusan hak atas tanah melibatkan kewenangan administratif yang harus dijalankan sesuai aturan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi.

Namun, peran dan tanggung jawab setiap pihak tetap harus ditentukan berdasarkan bukti serta hasil penyidikan.

Di tengah perkembangan penyitaan uang, perhatian juga tertuju pada pemanggilan Nusron Wahid oleh KPK. Menteri ATR/Kepala BPN tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.

Namun, hingga Kamis siang, Nusron belum hadir di Gedung Merah Putih KPK.

“Benar, masih terjadwal ini, untuk pemeriksaan Saudara NW dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir,” kata Budi Prasetyo.

Budi mengatakan penyidik masih menunggu kedatangan Nusron untuk menjalani pemeriksaan.

Pemanggilan tersebut merupakan panggilan kedua. Pada pekan sebelumnya, Nusron juga tidak memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan penyidik.

Pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk menggali keterangan yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk hubungan para pihak dan proses pengurusan HGB yang menjadi objek penyidikan.

Meski sejumlah tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa sang menteri terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan memperjelas rangkaian peristiwa.

KPK belum membeberkan secara lengkap materi pertanyaan yang akan diajukan kepada Nusron maupun hasil pemeriksaan yang diharapkan diperoleh dari keterangannya.

Penyitaan uang Rp 800 juta dari pihak kuasa hukum Hercules dan belum hadirnya Nusron dalam panggilan kedua menjadi dua perkembangan terbaru dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tersebut.

Di satu sisi, penyidik terus menelusuri barang bukti dan dugaan aliran dana yang berkaitan dengan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Di sisi lain, keterangan saksi dibutuhkan untuk memperjelas hubungan antarpihak serta dugaan praktik suap yang terjadi.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, analisis barang bukti, dan penelusuran aliran uang oleh KPK. Publik pun menanti penjelasan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta hasil pemanggilan terhadap Nusron.

KPK masih memiliki pekerjaan untuk membuktikan bagaimana dugaan suap tersebut berlangsung, siapa yang memberikan dan menerima uang, serta apakah terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.


Sumber: Jateng Pos co id/dbs/muz

Jalin Silahturahmi, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Sowan ke Keraton Kesultanan Ternate

Ternate – Panglima Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Ternate dan disambut langsung oleh Yang Mulia Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah, pada Kamis, (22/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Kesultanan Ternate, sekaligus memperkenalkan visi dan misi Pangdam dalam menjalankan tugas pertahanan serta pengabdian kepada masyarakat di wilayah Maluku Utara.

Dalam pertemuan itu, Mayjen TNI Nefra Firdaus menyampaikan bahwa Maluku Utara kini telah memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri, yakni Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha. Kehadiran Kodam ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pertahanan wilayah serta meningkatkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, Pangdam juga menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda putra-putri Maluku Utara yang ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI.

Ia menyampaikan rencana pembinaan dan pendampingan bagi calon prajurit melalui persiapan fisik, pembekalan psikologis, serta pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan sebelum mengikuti tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI.

Panglima Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus bersama jajarannya saat berpose bersama Sultan Ternate, Hidayatullah Sjah di Pendopo Kesultanan Ternate, Kamis, (22/10/2026).  (Foto: Pendam Moloku Kie Raha/iGMtv)

Melalui program tersebut, para calon diharapkan dapat mempersiapkan diri secara lebih optimal, baik dari aspek jasmani, mental, maupun kesehatan, sehingga mampu menghadapi proses seleksi sesuai persyaratan yang berlaku.

Pangdam menilai generasi muda Maluku Utara memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui jalur pengabdian di TNI. Karena itu, pembinaan sejak dini menjadi salah satu langkah untuk mendorong kesiapan putra-putri daerah menghadapi seleksi secara terarah.

Di sisi lain, kunjungan ke Kedaton Kesultanan Ternate juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat hubungan dengan tokoh adat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan, mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, serta mendukung stabilitas dan kemajuan di Maluku Utara.

Melalui silaturahmi ini, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha berharap hubungan baik dengan Kesultanan Ternate semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan turut mendukung pembangunan daerah dan mendorong lahirnya generasi muda Maluku Utara yang sehat, tangguh, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara.


Sumber: Topikberita

BEM UNUTARA Malut Kecam Aktivitas Truk Pengangkut Ore Nikel Milik PT. ANI di Sungai Tewil

Haltim – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNUTARA) Provinsi Maluku Utara, Risman Taha, mengecam dugaan pembiaran terhadap aktivitas truk pengangkut ore nikel yang diduga milik PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di permukaan Sungai Tewil, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Risman mempertanyakan sikap dan ketegasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya air, khususnya terkait aktivitas penyeberangan kendaraan pengangkut material ore nikel tambang di sungai tersebut.

Menurut Risman, aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, termasuk persyaratan teknis, persetujuan atau perizinan yang diperlukan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan.

“Jika aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel ini berlangsung tanpa kajian teknis, persetujuan, atau pengawasan yang semestinya, maka instansi berwenang harus segera turun tangan. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan yang jelas,” tegas Risman, Rabu, (21/10/2026).

Ia mengatakan bahwa sungai merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dijaga fungsi dan kelestariannya, bukan sekadar jalur untuk menunjang kepentingan operasional perusahaan pertambangan.

“Sungai bukan jalan perusahaan, bukan pula ruang bebas bagi aktivitas industri pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu fungsi aliran air,” katanya.

Risman menilai, kepentingan investasi tidak boleh ditempatkan di atas perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Karena itu, setiap aktivitas yang berpotensi memengaruhi kondisi fisik maupun kualitas air sungai harus mendapat pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, Risman menyampaikan sejumlah tuntutan kepada instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret.

Pertama, mendesak BWS Maluku Utara turun langsung ke Sungai Tewil untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap aktivitas truk pengangkut ore nikel yang melintasi permukaan sungai.

Ia juga meminta BWS Maluku Utara membuka informasi secara transparan mengenai status aktivitas penyeberangan tersebut, termasuk kajian teknis serta persetujuan atau perizinan yang diperlukan.

Kedua, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Halmahera Timur dan DLH Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan serta pengujian kualitas air Sungai Tewil. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah aktivitas pengangkutan ore nikel tersebut berdampak terhadap kualitas air dan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Ketiga, meminta penghentian sementara aktivitas penyeberangan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran atau risiko serius terhadap keselamatan sungai dan lingkungan, sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi pengawas terkait mengevaluasi pelaksanaan tugas BWS Maluku Utara apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam pengawasan aktivitas penyeberangan tersebut.

Kelima, meminta PT. ANI memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum aktivitas penyeberangan, metode operasional yang digunakan, serta langkah-langkah perlindungan lingkungan dalam kegiatan pengangkutan ore nikel di Sungai Tewil.

Selain mendesak pemeriksaan teknis dan lingkungan, Risman juga menyoroti kemungkinan adanya kongkalikong antara PT. ANI dan BWS Maluku Utara terkait aktivitas penyeberangan truk pengangkut ore nikel tersebut.

Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan transparan oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Dugaan kongkalikong ini harus ditelusuri secara serius. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Risman.

Menurutnya, apabila ditemukan bukti adanya kelalaian atau keterlibatan pihak tertentu dalam pelanggaran, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Risman juga meminta pada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar mendorong evaluasi terhadap Kepala BWS Maluku Utara apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian serius atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

Ia juga meminta agar penanganan persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik atau saling lempar tanggung jawab. Pemeriksaan harus mampu memberikan kejelasan mengenai legalitas aktivitas penyeberangan, potensi dampak lingkungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Risman menambahkan, BEM UNUTARA Malut akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta seluruh instansi terkait memberikan penjelasan yang transparan kepada publik.

“Perlindungan sungai dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan harus memenuhi kaidah lingkungan pertambangan,” tambahnya.

Ia berharap BWS Maluku Utara, pemerintah daerah, serta PT. ANI segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing agar persoalan penyeberangan truk pengangkut ore nikel di Sungai Tewil memperoleh kejelasan.

Hingga berita ini dipublis, belum ada keterangan resmi dari BWS Maluku Utara maupun PT. ANI dalam informasi yang diterima redaksi mengenai dugaan tersebut. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait tetap diperlukan untuk memastikan fakta dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.


Sumber: Topikberita

Pimpin Partai Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Janji Raih Kursi Ketua Dewan

Ternate – Dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VII Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Ternate, akhirnya resmi terpilih Ardian Idhan sebagai Ketua Partai Golkar Kota Ternate, Kamis (22/10/2026).

Dalam pemilihan tersebut, Ardian meraih sebanyak 10 suara, lebih unggul dari Makmur yang hanya mengantongi tiga suara.

Penetapan hasil Musda berlangsung di Secret Room lantai II Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Usai terpilih, Ardian menegaskan komitmennya membawa Golkar Kota Ternate menuju arah baru melalui penguatan konsolidasi organisasi, penyegaran kepengurusan, serta peningkatan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029.

Ia mengusung tema kepemimpinan “Arah Baru: Solid, Merangkul, Menang” sebagai landasan untuk memperkuat persatuan dan kerja politik seluruh kader.

“ Arah baru Golkar Ternate adalah solid, merangkul, menang. Kita harus sama-sama solid dan merangkul untuk menang,” tegasnya.

Ardian menargetkan Golkar Kota Ternate mampu meningkatkan perolehan kursi legislatif dari empat kursi menjadi lima, enam, atau bahkan lebih pada Pemilu 2029.

Selain itu, ia membidik posisi Ketua DPRD Kota Ternate sebagai bagian dari upaya memperkuat peran politik Golkar di daerah.

Ardian Idhan Terpilih Pimpin Partai Golkar Kota Ternate. (Foto: TB/iGMtv)

Menurut Ardian, peningkatan perolehan kursi pada pemilihan legislatif sebelumnya menjadi modal untuk mencapai target tersebut. Golkar berhasil menambah jumlah kursi DPRD Kota Ternate dari tiga menjadi empat kursi, sekaligus meningkatkan posisi partai dari Wakil Ketua II menjadi Wakil Ketua I DPRD.

“Target saya, Golkar Kota Ternate menjadi pimpinan DPRD. Dari empat kursi, target kami lima, enam, bahkan lebih. Nanti ada caranya,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan akan mengusulkan kader terbaik Golkar untuk maju sebagai calon Wali Kota Ternate pada Pilkada mendatang.

Untuk mencapai target politik tersebut, Ardian memastikan akan melakukan penyegaran struktur kepengurusan, mulai dari tingkat DPD hingga pimpinan kecamatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengurus lama tetap akan dirangkul dan dilibatkan dalam upaya membesarkan partai. Menurutnya, pembaruan struktur diperlukan untuk menghadirkan semangat dan gagasan baru tanpa mengabaikan pengalaman kader yang telah berkontribusi bagi Golkar.

“Saya akan mengubah struktur kepengurusan, tetapi pengurus yang lama tetap kita rangkul. Kita sama-sama membesarkan Partai Golkar. Tetap ada penyegaran, dengan wajah-wajah baru agar Golkar lebih segar,” katanya.

Ardian menambahkan, komposisi kepengurusan baru masih akan dievaluasi dan dibahas bersama tim serta jajaran Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan untuk memperkuat kerja organisasi agar Golkar mampu menjadi partai pemenang di Kota Ternate.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar buat kami. Saya meminta kepada seluruh pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan untuk sama-sama mengawal Partai Golkar agar bisa menjadi pemenang di Kota Ternate,” ujarnya.

Selain konsolidasi organisasi, Ardian menekankan pentingnya menjaga soliditas internal setelah proses pemilihan dalam Musda. Ia menyampaikan terima kasih kepada kader, simpatisan, dan pimpinan kecamatan yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Ardian menegaskan, perbedaan pilihan selama Musda tidak boleh menjadi penghalang bagi seluruh kader untuk bekerja bersama membesarkan partai.

“Yang kemarin tidak mendukung, kita tetap satu. Saya akan merangkul teman-teman semuanya untuk membesarkan Partai Golkar di Kota Ternate,” katanya.

Sementara itu, liaison officer (LO) Ardian, Bongso Hi. Arahman, menyampaikan bahwa dukungan 10 suara yang diperoleh Ardian sejak awal tetap bertahan hingga penetapan hasil Musda.

Ia menilai terpilihnya Ardian menjadi momentum transformasi kepemimpinan di tubuh Golkar Kota Ternate. Tahapan selanjutnya adalah mengonsolidasikan kembali struktur partai di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Selain memperkuat struktur organisasi, pihaknya juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi sayap Partai Golkar agar mesin partai dapat bekerja lebih optimal.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, Golkar Kota Ternate dihadapkan pada agenda konsolidasi internal sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029. Peningkatan perolehan kursi legislatif dan upaya merebut posisi Ketua DPRD menjadi target yang perlu diwujudkan melalui kerja organisasi serta soliditas seluruh kader.


Sumber: Topikberita

Jelang Operasi Patuh Kieraha, Kapolres Ternate Himbau Warganya Tertib Lalulintas

Ternate – Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengimbau masyarakat dan seluruh pengguna jalan di Kota Ternate agar meningkatkan disiplin serta mematuhi aturan lalu lintas menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya.

Kapolres Ternate menegaskan, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap pengendara diharapkan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta selalu mengutamakan etika dan kehati-hatian saat berkendara,” ujar AKBP Anita Ratna Yulianto, Rabu (21/10/2026).

Ia juga mengingatkan sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, di antaranya tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melawan arus, serta berkendara di bawah umur atau tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain itu, pengendara diminta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan maupun mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Kieraha 2026 akan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif. Penegakan hukum juga dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), baik statis maupun mobile.

Petugas tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga memberikan edukasi dan teguran secara humanis kepada masyarakat.

“Selain penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, kami juga akan memberikan edukasi dan teguran humanis kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan agar tercipta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Melalui operasi tersebut, Polres Ternate berharap masyarakat semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan raya, melengkapi dokumen dan perlengkapan kendaraan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Kapolres juga mengingatkan agar setiap pengguna jalan selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Ternate.

Kombes Pol Azhar Nugroho Jabat Dirresnarkoba Polda Malut

Sofifi – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, memimpin upacara pelantikan Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku Utara, Rabu (21/10/2026).

Upacara pelantikan berlangsung di Lapangan Catur Prasetya, Polda Maluku Utara, dan dihadiri Irwasda Polda Malut Kombes Pol. Andrie Rondonuwu, sejumlah pejabat utama Polda Malut, serta personel kepolisian.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penempatan personel sesuai kebutuhan institusi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto menjelaskan, pengangkatan Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba Polda Malut berdasarkan Surat Telegram Kapolda Maluku Utara Nomor ST/307/X/KEP./2026 tertanggal 20 Oktober 2026.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penempatan personel sesuai kebutuhan institusi. Diharapkan, pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik serta mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal,” ujar Hadi.

Ia menambahkan, Direktorat Reserse Narkoba memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana narkotika, termasuk upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di wilayah Maluku Utara.

“Melalui pelantikan ini, diharapkan pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba semakin optimal, terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika serta mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba,” lanjutnya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Polda Maluku Utara juga terus mendorong upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Dengan dilantiknya Kombes Pol. Azhar Nugroho sebagai Dirresnarkoba, diharapkan koordinasi dan kinerja pemberantasan narkoba di wilayah Maluku Utara semakin optimal,”tandasnya.


Sumber: Kierahapost