Polda Malut Kembali Amankan 32 Senpi Ilegal dan 358 Amunisi yang Diserahkan oleh Masyarakat

Sofifi – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara kembali mengamankan sebanyak 32 pucuk senjata api (senpi) ilegal, yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat. Selain senpi, polisi juga mengamankan 358 butir amunisi tajam dan delapan buah magazen.

Pengungkapan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. Dalam kegiatan itu, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Slamet Hariyadi serta jajaran pejabat utama Polda Malut, di antaranya Kabidhumas, Karo Operasi, Direktur Reserse Kriminal Umum dan Komandan Satuan Brimob.

Penyerahan senjata api ilegal tersebut merupakan hasil kegiatan kepolisian yang dilakukan jajaran Polda Maluku Utara melalui Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Malut di sejumlah wilayah.

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengatakan, jumlah senjata api ilegal yang diserahkan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata yang masih dikuasai kepada pihak kepolisian.

“Pada rilis pertama tanggal 5 Agustus 2026, terdapat tiga pucuk senjata api ilegal yang diserahkan secara sukarela. Selanjutnya, pada rilis kedua tanggal 17 Agustus 2026, jumlahnya meningkat menjadi 16 pucuk,” kata Kapolda dalam keterangannya.

Menurutnya, pada kegiatan terbaru jumlah senjata api ilegal yang berhasil diserahkan secara sukarela kembali meningkat menjadi 32 pucuk.

Puluhan senpi tersebut terdiri dari berbagai jenis, baik rakitan, semi rakitan maupun senjata organik.

Rinciannya, 20 pucuk senpi rakitan laras panjang, tiga pucuk senpi semi rakitan laras panjang, serta tiga pucuk senpi organik laras panjang yang terdiri dari dua pucuk jenis Mauser dan satu pucuk jenis M1 Garand.

Sementara untuk senjata api laras pendek, polisi mengamankan dua pucuk senpi rakitan dan empat pucuk senpi organik. Senpi organik tersebut terdiri dari dua pucuk revolver Smith & Wesson, satu pucuk Colt Combat Commander dan satu pucuk Thom Gun.

Selain 32 pucuk senpi, Polda Maluku Utara juga mengamankan 358 butir amunisi tajam, terdiri dari 331 butir kaliber 7,56 dan 27 butir kaliber 5,56, serta delapan buah magazen.

Kegiatan penyerahan senpi ilegal tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.

Polda Maluku Utara mengapresiasi masyarakat yang secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal kepada kepolisian. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan senjata api sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kapolda juga mengimbau masyarakat yang masih menyimpan atau menguasai senjata api ilegal agar segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian agar tidak disalahgunakan dan menimbulkan gangguan keamanan.

“Polda Maluku Utara akan terus melakukan upaya kegiatan kepolisian dan pendekatan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Maluku Utara,” ujarnya.

Polda Maluku Utara juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas kriminal maupun aksi terorisme dan separatisme di Papua. Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan ruang terhadap aktivitas serupa.


Sumber: Kierahapost

Investasi Bodong, Polisi Masih Kejar Keterlibatan Leader Zahra Berkah

Ternate – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate masih terus mendalami kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang menyeret investasi Zahra Berkah (ZB).

Hingga kini, berkas perkara tersebut belum dilimpahkan ke kejaksaan karena polisi masih membutuhkan pemeriksaan terhadap sejumlah leader yang diduga berkaitan dengan owner Zahra Berkah.

Kasat Reskrim Polres Ternate, Iptu Arif Budi Aji, mengatakan penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah leader, baik yang berada di Kota Ternate maupun di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

“Kasus Zahra Berkah belum kami limpahkan ke kejaksaan. Kami masih mau memeriksa beberapa leader lagi karena belum semuanya diperiksa. Kemarin dari Halmahera Selatan sudah beberapa yang kami periksa, kemudian kami akan memeriksa lagi leader yang masih di sini dan yang ada di Halteng,” ujar Arif saat di konfirmasi, Sabtu (17/10/2026).

Ia menjelaskan, sejauh ini sekitar 15 hingga 17 saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut. Namun, penyidik masih membutuhkan pemeriksaan tambahan terhadap sekitar 10 orang untuk melengkapi rangkaian penyidikan.

Menurut Arif, pemeriksaan para leader menjadi salah satu fokus utama penyidik karena mereka diduga memiliki keterkaitan langsung dengan owner Zahra Berkah.

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap suami owner Zahra Berkah, Arif menyebut penyidik saat ini masih memprioritaskan pemeriksaan terhadap para leader yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Untuk sementara kami fokus ke sini dulu. Memang masih dalam satu rangkaian. Kalau yang suaminya, kami masih belum ke sana. Yang penting pemeriksaan terhadap para leader yang terhubung langsung dengan owner,” jelasnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka tambahan membutuhkan proses penyidikan yang matang. Karena itu, polisi memilih menuntaskan rangkaian pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum berikutnya.

“Kalau kita ingin menambah tersangka lain, prosesnya memang panjang. Jadi, lebih baik ketika seluruh rangkaian sudah terhubung, baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya,” katanya.

Arif menegaskan, pemeriksaan terhadap para leader Zahra Berkah masih terus berjalan. Namun, ia belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kemungkinan penetapan tersangka baru.
Meski berkas perkara belum dilimpahkan, Satreskrim Polres Ternate disebut telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh petunjuk terkait kelengkapan berkas perkara.

Penyidik kini masih mengumpulkan keterangan dan mendalami keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan operasional investasi Zahra Berkah. Hasil pemeriksaan lanjutan akan menjadi bagian penting dalam menentukan perkembangan kasus tersebut.

Sekedar di ketahui, Polres Ternate telah menetapkan Sahriyani (34 tahun), yang dikenal dengan inisial S.A.M. atau SAH, selaku pemilik atau owner investasi Zahra Berkah, sebagai tersangka dalam dugaan kasus penipuan, penggelapan, serta penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Tersangka telah ditahan oleh Satreskrim Polres Ternate sejak 19 September 2026.
Hingga kini, penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara investasi Zahra Berkah. Status hukum pihak lain tetap menunggu hasil penyidikan dan penetapan resmi dari penyidik.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Malut Janji Tindak Tegas Anak Buahnya yang Terlibat Narkoba

Sofifi – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Maluku Utara agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Kapolda menegaskan, tidak ada toleransi bagi anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Setiap personel yang melanggar akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum dan aturan disiplin yang berlaku.

“Anggota saya imbau untuk tidak main-main dengan narkoba. Apabila ada anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, akan kita tindak tegas,” tegas Arif, Senin (19/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Polda Maluku Utara dalam mendukung pemberantasan narkotika, tidak hanya melalui penindakan terhadap jaringan peredaran di tengah masyarakat, tetapi juga dengan memastikan seluruh personel kepolisian bersih dari penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Jenderal dua bintang itu menekankan, anggota Polri harus menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

“Karena itu, seluruh jajaran Polda Maluku Utara diharapkan menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta konsisten melaksanakan arahan Kapolri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika,” tandasnya.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Tegaskan Tetap Proses Kasus Perselingkuhan Oknum Brimob Ipda Asrul

Sofifi – Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menegaskan laporan dugaan perselingkuhan yang menyeret oknum perwira Brimob berinisial Ipda ADF alias Asrul masih di proses.

“Kita masih proses kasus tersebut,” ujar Arif saat dilansir media Kierahapost, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kasus ini mencuat setelah Ismail Pakaya (47 tahun), warga Desa Saramaake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, melaporkan Ipda Asrul atas dugaan perselingkuhan dengan istrinya, MT alias Muna (35 tahun).

Laporan tersebut telah disampaikan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku Utara serta Satuan Provos Brimob Polda Maluku Utara.

Ipda Asrul diketahui bertugas sebagai Wakil Komandan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara. Ia disebut bertugas di pos pengamanan salah satu perusahaan di Halmahera Timur.

Berdasarkan keterangan dalam laporan tersebut, komunikasi antara Asrul dan MT disebut berlangsung intens sejak Lebaran 2025 hingga 2026. Asrul juga diduga beberapa kali berkunjung ke rumah MT, dengan peristiwa yang disebut mencapai puncaknya pada Lebaran 2026.

Kapolda Maluku Utara menegaskan proses penanganan kasus tersebut masih berjalan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan maupun kemungkinan sanksi terhadap perwira Brimob tersebut.

Dugaan perselingkuhan ini masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Hingga ada hasil resmi, dugaan yang dilaporkan Ismail tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.


Sumber: Kierahapost

Personel Polda Maluku Utara Juara 1 Pencak Silat Gubernur Cup II

Ternate – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polda Maluku Utara. BRIPTU Deisagri Makilimau, personel Unit Satwa Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, berhasil meraih Juara 1 dalam ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Pencak Silat Gubernur Cup II.

Kejuaraan tersebut berlangsung pada 4–7 September 2026. Capaian BRIPTU Deisagri menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Polda Maluku Utara sekaligus menunjukkan bahwa personel Polri mampu berprestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga di bidang olahraga.

Prestasi tersebut turut mengharumkan nama Polda Maluku Utara di tengah masyarakat. Kemampuan dan kedisiplinan yang dimiliki personel menjadi modal penting dalam mengikuti kompetisi olahraga tingkat daerah.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Poerwanto menyampaikan, apresiasi atas keberhasilan tersebut pada Senin (7/9/2026).

Menurutnya, prestasi yang diraih BRIPTU Deisagri merupakan bukti semangat, disiplin, dan dedikasi personel dalam mengembangkan potensi diri di luar tugas kepolisian.

“Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi institusi Polda Maluku Utara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan personel berjalan dengan baik, serta mampu melahirkan sumber daya manusia Polri yang unggul dan berdaya saing,” ujar Hadi.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi personel Polda Maluku Utara lainnya untuk terus mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi di berbagai bidang.

“Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga disiplin, dan mengukir prestasi di berbagai bidang,” harapnya.

Hadi menambahkan, berbagai prestasi yang ditorehkan personel diharapkan turut memperkuat citra positif Polri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Keberhasilan BRIPTU Deisagri di ajang Gubernur Cup II sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada kemampuan operasional, tetapi juga mendorong personel untuk berprestasi melalui bidang olahraga.


Sumber: Kierahapost

Polwan Polres Ternate Sabet Emas Piala Panglima TNI 2026, Bripda Ikja Harumkan Nama Maluku Utara

Ternate – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polres Ternate di kancah olahraga nasional. Polisi Wanita (Polwan) Bripda Ikja Artina W. Kadir sukses menyabet medali emas dalam Kejuaraan Nasional Open Turnamen Taekwondo Piala Panglima TNI 2026.

Kejuaraan bergengsi tersebut berlangsung pada 18 – 20 September 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur. Bripda Ikja tampil gemilang pada nomor Kyorugi Senior U-57 dan berhasil keluar sebagai juara.

Tak hanya membawa pulang medali emas, prestasi Bripda Ikja turut memperkuat torehan Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri yang berhasil meraih Juara Umum I kategori TNI-Polri.

Tim tersebut mencatatkan perolehan 19 medali emas, enam medali perak, dan tiga medali perunggu dalam ajang tersebut.

Capaian Bripda Ikja menjadi bukti bahwa personel Polri, khususnya Polwan, mampu berprestasi di luar tugas-tugas kepolisian melalui bidang olahraga. Prestasi tersebut sekaligus membawa nama Polres Ternate dan Maluku Utara ke tingkat nasional.

Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan yang diraih Bripda Ikja Artina W. Kadir.

Menurutnya, medali emas tersebut merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, semangat latihan, serta dedikasi yang ditunjukkan Bripda Ikja dalam mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Bripda Ikja Artina W. Kadir atas prestasi yang berhasil diraih. Medali emas ini merupakan sebuah kebanggaan bagi institusi Polri, Polda Maluku Utara, terkhusus Polres Ternate,” ujar Kapolres.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi Bripda Ikja untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasinya pada berbagai kejuaraan berikutnya.

Kapolres juga mendorong seluruh personel Polres Ternate untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun melalui bidang lain, termasuk olahraga.

“Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan mengharumkan nama institusi melalui prestasi di berbagai bidang,” tambahnya.

Prestasi Bripda Ikja bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Polwan asal Polres Ternate tersebut juga pernah mengukir prestasi internasional dengan meraih medali perunggu cabang olahraga taekwondo pada World Police and Fire Games (WPFG) 2025 di Amerika Serikat.

Raihan emas pada Piala Panglima TNI 2026 sekaligus menambah catatan prestasi Bripda Ikja di dunia taekwondo dan menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan kemampuan olahraga di tengah tugasnya sebagai anggota Polri.

Polres Ternate menyatakan akan terus memberikan dukungan kepada personel yang memiliki potensi dan prestasi di berbagai bidang. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, berprestasi, serta mampu membawa nama baik institusi dan daerah di tingkat nasional maupun internasional.


Sumber: Kierahapost

Disdukcapil Halbar Pungut KTP-Elektronik Sebesar Rp 200 Ribu, dan KK Rp 300 Ribu

Halbar – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan.

Warga mengeluhkan adanya dugaan pungutan hingga ratusan ribu rupiah untuk pengurusan dokumen kependudukan yang pada prinsipnya wajib diberikan secara gratis.

Berdasarkan keluhan warga yang diterima, pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diduga dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 per dokumen. Sementara pengurusan Kartu Keluarga (KK) disebut-sebut mencapai Rp 300.000.

Jika dugaan tersebut benar, praktik demikian patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi membebani masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keberatan atas dugaan biaya tersebut. Menurutnya, masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak dibebani pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan KTP dan KK justru harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Padahal, dokumen kependudukan merupakan hak masyarakat dan pengurusannya tidak dipungut biaya,” keluhnya.

Munculnya keluhan tersebut memunculkan desakan agar Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat bersama DPRD segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap mekanisme pelayanan di kantor Disdukcapil.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat pungutan sebagaimana dikeluhkan warga, siapa pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran ditemukan, serta apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah.

Masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan, transparansi biaya, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Halmahera Barat harus turun langsung melakukan pengecekan ke Disdukcapil. Ini penting untuk memastikan apakah benar ada pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya gratis,” ujar warga tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan tanpa dibebani biaya pengurusan resmi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dugaan pungutan dalam pelayanan KTP-el maupun KK perlu ditelusuri secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah keluhan yang berkembang, pihak Disdukcapil Halmahera Barat perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pelayanan, ketentuan biaya, serta kebenaran dugaan pungutan yang disampaikan warga.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjamin hak jawab, mencegah kesimpangsiuran informasi, dan memastikan persoalan ini ditangani berdasarkan fakta.

Hingga berita ini disusun, dugaan pungutan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana pungli maupun ditetapkan pihak yang bertanggung jawab.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti keluhan tersebut secara transparan. Jangan sampai dugaan pungutan yang belum terjawab menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan.


Sumber: Kierahapost

Kapolda Malut Irjen Pol. Arif Budiman Hadiri Legu Gam Tara No Ate

Ternate – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, menghadiri acara Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026 yang berlangsung di Kedaton Kesultanan Ternate, pada Sabtu (17/10/2026) malam.

Kehadiran Kapolda Maluku Utara dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap pelestarian adat dan budaya lokal, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara kepolisian, Kesultanan Ternate, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Maluku Utara menegaskan bahwa adat dan budaya merupakan warisan berharga yang harus dijaga bersama.

Selain menjadi identitas daerah, nilai-nilai budaya juga berperan penting dalam mempererat persaudaraan dan menjaga persatuan di tengah masyarakat.

“Budaya dan adat istiadat merupakan warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Melalui kegiatan seperti Legu Gam Tara No Ate ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan kearifan lokal,” ujar Kapolda.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Kesultanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Maluku Utara.

Menurutnya, tugas Polri tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencakup upaya membangun kedekatan dengan masyarakat serta menghormati nilai-nilai adat dan tradisi yang hidup di tengah kehidupan sosial.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang turut mendukung nilai-nilai kebersamaan, menghormati tradisi, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Acara Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026 berlangsung dengan rangkaian prosesi adat dan pertunjukan seni budaya. Kegiatan diawali dengan penyambutan tamu melalui penampilan musik brass dan musik tradisional.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat Kabasarang Uci/Dayang Lastampa – Ritede Suba, pengawalan panji-panji Resimen, serta panji-panji empat Soa yang diiringi musik tradisional dan sangkakala.

Suasana semakin semarak dengan penampilan Tari Dadansa, prosesi seremonial, pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan ketua panitia, serta sambutan dari para pejabat yang hadir.

Acara secara resmi dibuka melalui pemukulan tifa, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan teater dan tarian, musik Yanger, serta penampilan band Treeshome.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Ternate kepada masyarakat luas.

Kehadiran Kapolda Maluku Utara bersama unsur TNI, pemerintah daerah, dan Kesultanan Ternate mencerminkan pentingnya komunikasi serta kerja sama lintas institusi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di daerah.

Momentum Legu Gam Tara No Ate diharapkan tidak hanya menjadi perayaan adat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Polda Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan dengan Kesultanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelestarian kearifan lokal serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui semangat Legu Gam Tara No Ate Kesultanan Ternate Tahun 2026, diharapkan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat istiadat terus terpelihara sebagai fondasi kehidupan masyarakat Maluku Utara yang aman, damai, dan harmonis.


Sumber: Kierahapost