40 Media Lokal Dituduh Berperan Memberitakan Positif pada Perusahaan Harita Group

Halsel — Harita Group tercatat menyetujui pengeluaran sekitar US$6.000 untuk publikasi berita mengenai perusahaan di lebih dari 40 media selama Agustus 2022 hingga Januari 2023, menurut memo internal yang ditelaah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Memo tersebut menyebut persetujuan pengeluaran dilakukan oleh Stevi Thomas. Artikel yang dipublikasikan mengangkat kontribusi Harita terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta peran industri nikel dalam mendukung target emisi nol bersih.

Temuan ini menyoroti strategi komunikasi perusahaan di tengah persoalan lingkungan dan sosial yang turut menjadi perhatian dalam kegiatan pertambangan di Pulau Obi, Maluku Utara.

Pada 2018, konsultan internasional Hatch menyusun tinjauan teknis atas operasi peleburan Harita. Menurut dokumen yang ditemukan OCCRP dalam email internal perusahaan, laporan itu menyebut penggunaan bahan limbah berbahaya saat pembangunan fasilitas tanpa izin pemerintah.

Tinjauan tersebut juga mencatat sejumlah penilaian dampak lingkungan dan sosial yang belum diselesaikan.

Temuan itu merujuk pada isi laporan teknis yang ditelaah OCCRP. Penentuan pelanggaran hukum tetap memerlukan pemeriksaan dokumen perizinan dan penilaian oleh pihak berwenang.

Menurut memo internal, sekitar US$6.000 disetujui untuk penempatan berita mengenai Harita di lebih dari 40 media dalam kurun enam bulan.

Publikasi tersebut mengangkat narasi positif mengenai kontribusi ekonomi dan kesempatan kerja, serta prospek industri nikel dalam transisi energi.

Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama dengan setiap media, mekanisme pembayaran, maupun apakah seluruh pengeluaran yang disetujui benar-benar dicairkan. Karena itu, catatan tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua artikel merupakan berita berbayar tanpa pengungkapan kepada pembaca.

Di sekitar kawasan operasi Harita, sejumlah warga Kawasi mengaitkan kegiatan pertambangan dengan kerusakan lahan pertanian, banjir, dan dugaan pencemaran air tanah.

Sebagian penduduk telah dipindahkan ke permukiman yang dibangun perusahaan dan disebut sebagai “desa ekologis”. Menurut laporan OCCRP, hanya sedikit warga yang masih tinggal di Kawasi lama.

Laporan itu juga menggambarkan persoalan banjir dan gangguan lingkungan di kawasan tersebut, termasuk dugaan luapan kolam pengendapan tambang yang memengaruhi permukiman.

Keluhan warga tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan teknis mengenai penyebab pencemaran. Penetapan sumber kontaminasi dan tanggung jawab hukum membutuhkan hasil pengujian lingkungan serta pemeriksaan otoritas terkait.

Catatan pengeluaran publikasi dan temuan tinjauan teknis memperlihatkan dua aspek berbeda dalam kegiatan Harita: komunikasi perusahaan kepada publik dan persoalan lingkungan yang dilaporkan di sekitar wilayah operasinya.

Keterbukaan mengenai konten bersponsor, independensi pemberitaan, kepatuhan perizinan, serta penanganan pengaduan warga menjadi hal penting untuk diperiksa lebih lanjut.

  • Sorotan Laporan: 
  • Investigasi OCCRP mengungkap memo internal yang mencatat persetujuan pengeluaran sekitar US$6.000 atau setara Rp90 juta untuk memuat berita tentang Harita Group di lebih dari 40 media pada Agustus 2022–Januari 2023.
  • Pada periode berbeda, tinjauan teknis yang disusun Hatch menyebut sejumlah persoalan terkait penggunaan limbah berbahaya dan penilaian dampak lingkungan serta sosial. Sementara itu, warga Kawasi mengeluhkan banjir, kerusakan lahan, dan dugaan pencemaran air di sekitar operasi tambang.

Sumber: Indobisnis

Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla, Satpamobvit Polres Pulau Morotai Patroli Dua Destinasi Wisata

Morotai – Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit) Polres Pulau Morotai melaksanakan patroli rutin di kawasan wisata Pantai Armydock dan Air Terjun Raja, Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (24/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberikan rasa aman kepada pengunjung, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Patroli yang dimulai pukul 14.45 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Pamobvit Polres Pulau Morotai, AKP Hairun Drakel bersama personel Satpamobvit. Selain melaksanakan patroli keamanan, personel juga menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi Satpamobvit serta menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat di kawasan wisata.

Sebelum bergerak menuju lokasi sasaran, personel terlebih dahulu mengikuti apel persiapan atau Arahan Awal Pimpinan (AAP) yang dipimpin AKP Hairun Drakel. Selanjutnya, personel menuju lokasi patroli menggunakan kendaraan dinas R-4 Isuzu D-Max.

Di kawasan wisata Pantai Armydock, personel melakukan pemantauan situasi sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Pengunjung juga diingatkan untuk memperhatikan barang-barang bawaan serta meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas di kawasan wisata.

Dalam kesempatan tersebut, personel Satpamobvit turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila melihat indikasi maupun kejadian kebakaran melalui layanan kepolisian 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.

Setelah menyelesaikan patroli di Pantai Armydock, personel melanjutkan kegiatan menuju kawasan wisata Air Terjun Raja. Di lokasi tersebut, petugas kembali melakukan pemantauan keamanan dan menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Satpamobvit Polres Pulau Morotai Patroli Dua Destinasi Wisata, Imbau Pengunjung Jaga Kamtibmas dan Cegah Karhutla. (Foto: Humas Polres Morotai)

Personel juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran. Upaya pencegahan sejak dini dinilai penting untuk melindungi lingkungan, menjaga keselamatan pengunjung, dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Kasat Pamobvit Polres Pulau Morotai AKP Hairun Drakel menegaskan bahwa patroli rutin di kawasan wisata merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan masyarakat dapat menikmati waktu berlibur dengan aman dan nyaman. Kehadiran personel di lapangan juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ia mengajak seluruh pengunjung dan masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengawasi barang bawaan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Kegiatan patroli berakhir pada pukul 18.20 WIT. Selama pelaksanaan kegiatan di kedua kawasan wisata tersebut, personel tidak menemukan kejadian menonjol. Situasi kamtibmas terpantau aman dan kondusif.

Melalui kegiatan ini, Polres Pulau Morotai terus mendorong sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih, serta bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.


Sumber: Humas Polres Pulau Morotai

Polres Morotai Olah TKP Kematian Remaja 17 Tahun di Desa Pilowo

Morotai – Polres Pulau Morotai menindaklanjuti laporan kematian seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (22/10/2026) malam.

Piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bersama piket fungsi dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Pulau Morotai mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan keterangan terkait peristiwa tersebut.

Laporan diterima SPKT Polres Pulau Morotai sekitar pukul 23.20 WIT. Sementara itu, berdasarkan informasi awal kepolisian, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 18.50 WIT di kediaman korban.

Berdasarkan keterangan awal saksi, korban ditemukan dalam kondisi tergantung saat saksi kembali ke rumah setelah berkunjung ke rumah tetangga. Saksi kemudian meminta bantuan anggota keluarga untuk memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit.

Namun, setelah tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kepolisian melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mendokumentasikan temuan awal sebagai bagian dari proses penanganan lebih lanjut.

Hingga laporan awal disusun, penyebab pasti peristiwa tersebut belum diketahui. Pihak keluarga menyatakan menerima kejadian itu dan tidak menghendaki dilakukannya autopsi.

Polres Pulau Morotai bergerak cepat menindaklanjuti laporan peristiwa kematian seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, pada Kamis (22/10/2026) malam. (Foto: Humas Polres Morotai)

Kapolres Pulau Morotai, AKBP drh. Dedi Wijayanto, S.H., melalui jajaran terkait, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kepolisian dan ditindaklanjuti secara profesional, responsif, serta humanis.

Polres Pulau Morotai juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai peristiwa tersebut maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Masyarakat turut diingatkan untuk menghormati privasi keluarga yang sedang berduka dengan tidak menyebarkan foto atau konten yang dapat menambah beban mereka.

Selain itu, kepedulian terhadap keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar dinilai penting, terutama dengan membangun komunikasi yang baik serta memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan.

Untuk kebutuhan pelayanan kepolisian dan pelaporan keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi Call Center Polri 110.

Polres Pulau Morotai menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.


Sumber: Topikberita

Penembakan di Weda, Kuasa Hukum Stenli Mamala Desak Kapolda Malut Ungkap Keterlibatan Oknum Brimob

Ternate – Penembakan terhadap Stenli R. Mamala di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, pada 23 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WIT, memicu desakan keras kepada Kapolda Maluku Utara agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Kuasa hukum Stenli, Agus Tampilang, S.H., pada Jumat (23/10/2026), mendesak Kapolda Maluku Utara membentuk tim pemeriksa untuk mengungkap dugaan keterlibatan lima aknum anggota Brigade Mobil (Brimob) dalam peristiwa pengejaran dan penembakan yang disebut dialami kliennya.

Ia juga meminta dugaan pengancaman dan percobaan pembunuhan yang disampaikan pihak korban diperiksa secara serius.

Bagi Agus, persoalan ini bukan sekadar perkara dugaan pencurian kabel milik perusahaan. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni dugaan penggunaan kekuatan bersenjata oleh aparat terhadap warga yang harus diuji berdasarkan hukum dan prosedur kepolisian.

Terlebih, menurut keterangan yang diterima pihak kuasa hukum, Stenli berada di dalam mobil bersama istri dan anaknya yang masih berusia delapan bulan ketika peristiwa tersebut terjadi.

“Kalau semangat penegakan hukum benar-benar dijalankan, tidak perlu menunggu kasus menjadi viral. Mengapa sampai saat ini anggota Brimob yang diduga melakukan penembakan belum ditindak?” tegas Agus.

Ia mempertanyakan sejauh mana penanganan perkara tersebut berjalan dan mendesak agar setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan, baik melalui mekanisme pidana maupun etik kepolisian.

Agus juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut mengawasi penanganan kasus tersebut. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Agus secara tegas mengingatkan agar penegakan hukum tidak berubah menjadi tindakan yang terkesan melindungi kepentingan perusahaan tertentu. Ia menilai, besarnya skala usaha PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk mengabaikan hak-hak warga negara.

“Jangan karena IWIP ini perusahaan besar, kemudian penegakan hukum lebih membela IWIP. Kalau IWIP merasa dirugikan, harus membuat pengaduan secara resmi,” ujarnya.

Menurut Agus, apabila perusahaan merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana, jalur hukum harus ditempuh melalui mekanisme yang sah. Aparat tetap memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum, tetapi setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur.

Ia mempertanyakan dugaan pengejaran terhadap warga yang dikaitkan dengan perkara pencurian kabel hingga ke jalan-jalan, yang menurut keterangannya disertai penembakan.

“Jangan polisi menjadi bemper perusahaan untuk mengejar-ngejar tersangka atau para terduga pelaku sampai ke jalan-jalan dan melakukan penembakan seperti itu,” tegasnya.

Bagi Agus, dugaan tersebut harus diperiksa secara independen. Jika ditemukan pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pihak yang berkepentingan merupakan anggota institusi penegak hukum atau perusahaan besar.

Tak hanya menyoroti anggota yang diduga terlibat langsung, Agus meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan, mengarahkan, atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut.

Ia juga menduga manajemen perusahaan mungkin tidak mengetahui seluruh rangkaian kejadian. Karena itu, menurutnya, pemeriksaan perlu mengungkap informasi yang sebenarnya, termasuk apakah ada pihak yang bertindak atas inisiatif sendiri atau membawa-bawa kepentingan perusahaan.

“Saya berharap penegakan hukum seperti ini dibuka seterang mungkin. Siapa yang menjadi otak penembakan dan siapa yang menyuruh melakukan penembakan, semuanya harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” katanya.

Agus menegaskan, apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan pihak perusahaan dalam memberikan perintah untuk melakukan tindakan melawan hukum, pihak tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ia menekankan bahwa dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif, bukan berdasarkan asumsi atau tuduhan semata.

Selain mendesak pengusutan dugaan penembakan, Agus mempertanyakan keabsahan laporan yang menjadi dasar penanganan perkara dugaan pencurian kabel milik perusahaan.

Ia meminta penyidik memastikan siapa pelapor resmi dalam perkara tersebut, dalam kapasitas apa laporan disampaikan, serta apakah pihak yang melapor memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan.

Menurut Agus, apabila muncul persoalan mengenai apakah laporan benar-benar dibuat oleh pihak yang berwenang, hal itu harus diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta dalam berkas perkara.

“Kalau memang IWIP tidak pernah melaporkan, maka perkara tersebut harus ditinjau kembali. Jangan sampai ada pihak yang bertindak atas nama perusahaan, padahal perusahaan sendiri tidak merasa dirugikan atau tidak mengetahui persoalan tersebut,” ujarnya.

Ia menduga perlu ditelusuri kemungkinan adanya oknum yang bertindak atas inisiatif sendiri demi memperoleh penilaian positif dari perusahaan. Namun, dugaan tersebut, kata dia, harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait kewenangan pelaporan, Agus berpandangan bahwa persoalan itu perlu diperiksa secara cermat, termasuk apakah pelapor bertindak langsung atau berdasarkan kuasa yang sah.

Secara hukum, keabsahan laporan dan pengaruhnya terhadap kelanjutan perkara tidak dapat ditentukan hanya dari ada atau tidaknya laporan langsung oleh direktur perusahaan. Hal itu bergantung pada jenis tindak pidana, ketentuan yang berlaku, kewenangan pelapor, serta fakta dalam berkas perkara.

Agus berharap Kapolda Maluku Utara tidak membiarkan dugaan penembakan tersebut berlalu tanpa kejelasan. Ia meminta penyidik mengungkap kronologi, memeriksa pihak-pihak yang terlibat, mengumpulkan bukti, serta memastikan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Menurutnya, perkara ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Maluku Utara. Ketegasan aparat tidak cukup hanya ditunjukkan ketika menangani warga yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga harus terlihat ketika dugaan pelanggaran melibatkan anggota kepolisian sendiri.

Asas persamaan di hadapan hukum, kata Agus, harus berlaku bagi semua pihak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun besarnya kepentingan ekonomi.

Ia pun mendesak agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan perkembangannya disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.


Sumber: Topikberita

Rencana Pengurangan Produksi Nikel Indonesia, Harga Nikel LME Naik Hinga US$700

Jakarta – Dalam empat sesi perdagangan, Harga nikel di London Metal Exchange (LME) naik hingga lebih dari US$700 hingga harga saat ini melebihi US$16.200 per ton. Hal ini didorong oleh kabar produsen nikel utama asal China di Indonesia, Tsingshan dan Huayou Cobalt, yang berencana untuk mengurangi produksi secara terkoordinasi.

Dilansir dari Yieh.com, Jumat (23/10/2026), akibat El Nino yang berkepanjangan, air di Kawasan Industri Morowali Indonesia juga menjadi dalam operasional lini tungku listrik putar (RKEF), hal ini menjadi salah sau pemicu naiknya harga.

Namun, kelebihan pasokan pasar fundamental terus berlanjut. Indonesia telah merevisi kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 290 juta ton. Selain itu, pada bulan September produksi baja tahan karat (stainless steel) China turun 4,97% menjadi 3,555 juta ton, dan untuk produksi Oktober direncanakan turun lagi sebesar 1,16%.

International Nickel Study Group (INSG) merevisi neraca nikel primer global 2026 dari defisit 32.000 ton menjadi surplus 19.000 ton. Analis pasar mengatakan arah harga di masa depan bergantung pada pemotongan produksi yang telah diselesaikan.


Sumber: Yieh.com

Perusahaan IMIP Sedang Berkoordinasi Untuk Mengurangi Produksinya

Jakarta – Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sedang berkoordinasi untuk mengurangi produksinya secara signifikan. Hal ini disampaikan oleh Managing Direktur Nickel Industries Ltd, Justin Werner kepada analis dalam panggilan konferensi. Justin tidak menyebut besaran pengurangannya.

Mengutip Mining.com, Jumat (23/10/2026), Nickel Industries, perusahaan yang terdaftar di bursa Australia, mengatakan bahwa produsen nikel di Kawasan Industri Morowali (IMIP) Indonesia, akan berkoordinasi dalam pengurangan produksi.

“Akan ada pemangkasan terkoordinasi di seluruh operasi dalam IMIP,” kata Justin tanpa memberikan persentase besaran pemangkasannya. “Yang pasti, yang kita lihat adalah produsen non-terintegrasi adalah pihak yang akan paling menderita.” Lanjutnya.

Nickel Industries Ltd (ASX: NIC) bersama dengan Huayou Cobalt (SHA: 603799) dari China memiliki 10% saham dalam proyek nikel dan kobalt Huayue di IMIP. Adapun pemegang saham utamanya adalah raksasa nikel asal China, Tsingshan Group.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, dalam pertemuan yang dilaksanakan awal pekan ini, para produsen nikel China itu sedang mempertimbangkan pengurangan produksi secara terkoordinasi, tetapi mereka belum memutuskan besaran atau durasi pengurangan tersebut.

Dari sumber itu, perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi separuh produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), produk setengah jadi yang digunakan untuk membuat untuk membuat baterai kendaraan listrik. Sumber lain menyebut, para eksekutif senior juga mempertimbangkan untuk memangkas produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 20%.

Menurut Survei Geologi AS, Indonesia, produsen nikel terbesar di dunia, menyumbang sekitar dua pertiga dari produksi tambang global pada tahun 2025, seiring dengan penurunan harga, pengurangan produksi yang terkoordinasi oleh operator nikel asal China ini dapat memperketat pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik dan bahan baku baja tahan karat.

Masih belum jelas apakah pemotongan yang diusulkan akan mempertimbangkan pengurangan yang telah berlangsung di seluruh industri selama beberapa bulan terakhir, kata salah satu sumber.

Kurangnya pasokan sulfur juga telah mendorong pengurangan produksi MHP pada awal tahun ini.


Sumber: Mining.com

Temukan Tambang Emas Ilegal, Satgas PKH Cabut Izin PT KEL di Nabire

Nabire – Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan PT Kristalin Eka Lestari (KEL) seluas 3.500 hektare di Nabire, Papua Tengah, setelah tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan aktivitas penambangan emas ilegal di dalam dan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Langkah ini dilakukan untuk menindak pelanggaran sekaligus melindungi kawasan hutan dan sumber daya alam, Jumat (23/10/2026).

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim gabungan Satgas PKH, perusahaan terbukti melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal di dalam maupun di luar wilayah izinnya.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang juga menjabat Wakil Ketua III Pengarah Satgas PKH, menegaskan bahwa kepolisian bersama pemerintah berkomitmen menjaga kawasan hutan dari kerusakan dan pemanfaatan tanpa izin.

“Institusi kepolisian bersama negara untuk terus melindungi kawasan hutan, alam, serta sumber daya alam demi keutuhan bangsa dan negara,” ujar Jenderal Suyudi Ario Seto.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jendral Suyudi A.S secara simbolis memasang pengumuman pencabutan izin IUP PT Kristalin disaksikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Nabire, Kamis (22/10/2026). (Foto: ANT/iGMtv)

Menurut Suyudi, penertiban di Nabire merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Penindakan juga ditujukan terhadap eksploitasi sumber daya alam ilegal yang merugikan negara.

“Penertiban ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menindak tegas segala bentuk eksploitasi ilegal yang merugikan negara,” ujar Suyudi.

Penegakan hukum tersebut merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pencabutan izin menjadi tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan.

Setelah izin dicabut, pengelolaan area konsesi bekas tambang PT KEL direncanakan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme perizinan yang berlaku. Rencana tersebut juga mencakup perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat setempat.

Operasi penertiban di Nabire dihadiri Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, serta Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH sekaligus Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pelaksanaan operasi juga melibatkan jajaran Satgas PKH yang terdiri atas perwakilan 12 kementerian dan lembaga. Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan penertiban kawasan hutan dan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.


Sumber: Lensahukum

Satgas PKH Tindak Tegas Aktivitas Tambang Emas Ilegal PT Kristalin Eka Lestari di Nabire

Nabire – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama aparat gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (22/10/2026).

Penindakan tersebut dilakukan setelah investigasi lapangan menemukan adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan PT Kristalin Eka Lestari tanpa memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan serta diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus melindungi kawasan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen penuh institusi kepolisian bersama negara untuk melindungi kawasan hutan, alam, serta sumber daya alam Indonesia.

Menurutnya, upaya penertiban harus terus dilakukan guna mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara.

Penindakan terhadap aktivitas pertambangan di Nabire ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan serta memastikan seluruh kegiatan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Melalui sinergi antara Satgas PKH, TNI, Polri, dan instansi terkait, pemerintah berupaya memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dari aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan alam Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.


Sumber: Topikberita