Regional Burung Indonesia Gelar Eco Camp, Upaya Membentuk Kader Ekologis Maluku Utara

Tidore Kepulauan – Sebagai bagian upaya pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan ekologis, Burung Indonesia menyelenggarakan Eco Camp ke 4 bagi generasi muda. Kegiatan tersebut berlangsung di Stasiun Penelitian Resort Tayawi, Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Tidore Kepulauan sejak 30 Oktober hingga 1 November 2026.

Ketua Panitia Eco Camp, Andi Rahman menyampaikan bahwa Eco Camp menjadi ruang pertemuan anak muda untuk memahami lingkungan dan keanekaragaman hayati.

“Tujuan kegiatan ini sendiri untuk menjaring anak muda yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang nantinya akan saling terhubung dan menciptakan kaderisasi selanjutnya bagi anak muda lain khususnya di Maluku Utara,” ucapnya.

Ia juga menambahkan, peserta Eco Camp tidak hanya dilatih sebagai peserta namun, juga dilatih menjadi fasilitator untuk kegiatan atau pertemuan selanjutnya.

“Para peserta melalui Eco Camp dipersiapkan untuk menjadi aktor yang mampu mengajak banyak pihak untuk memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati,” ujar Andi menambahkan.

Salah satu peserta yang berasal dari Bacan, Halmahera Selatan, Dela Suwarno (25) mengapresiasi kegiatan Eco Camp karena menjadi ruang pertukaran pengetahuan terkait ekologi dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, Eco Camp juga menjadi wadah bertemu anak muda dari berbagai wilayah di Maluku Utara untuk saling mengenal satu sama lain.

“Kegiatan ini menambah wawasan saya terkait isu ekologis di Maluku Utara dan mendapat teman – teman baru serta menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran satu sama lain,” ucap Dela yang merupakan perwakilan dari Komunitas Pelestarian Satwa Sibela.

Peserta Eco Camp ke – 4 yang diselenggarakan oleh Burung Indonesia diikuti sebanyak 25 peserta dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Dalam pelaksanaannya, Eco Camp dibagi ke dalam materi ruang dan praktik lapangan seperti pengamatan burung, serangga, dan pengamatan kualitas kesehatan sungai.

  • Burung Indonesia menyelenggarakan Eco Camp ke-4 bagi generasi muda sebagai upaya mengarusutamakan keanekaragaman hayati dan ekologis.
  • Kegiatan berlangsung di Stasiun Penelitian Resort Tayawi, Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Tidore Kepulauan, pada 30 Oktober hingga 1 November 2026.
  • Eco Camp bertujuan menjaring anak muda peduli pelestarian lingkungan untuk membentuk kaderisasi di Maluku Utara.
  • Ketua Panitia Eco Camp, Andi Rahman, menegaskan kegiatan ini menjadi ruang pertemuan anak muda untuk memahami lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Sumber: RRI Ternate

Abner Nones Dorong PIKI Jadi Ruang Gagasan dan Solusi Persoalan Daerah

Haltim – Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Maluku Utara, Abner Nones, mendorong penguatan peran intelektual organisasi. PIKI diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan solusi dalam merespons persoalan pemerintahan maupun masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Abner saat Konferensi Cabang PIKI Kabupaten Halmahera Timur, Senin 2 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja Maulango, Desa Buli Asal, Kecamatan Maba.

Abner menegaskan, PIKI harus membangun tradisi diskusi intelektual dalam bidang politik dan pemerintahan. Organisasi juga perlu memberikan pemikiran konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

“PIKI memiliki tanggung jawab untuk membangun tradisi diskusi intelektual, baik dalam bidang politik, pemerintahan, maupun implementasi kebijakan publik,” kata Abner.

Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak cukup hanya melalui demonstrasi atau pendekatan konfrontatif. Kader PIKI perlu menyusun kritik berdasarkan kajian serta menawarkan alternatif penyelesaian.

Abner juga mengingatkan pentingnya pemahaman kader terhadap fungsi dan kewenangan lembaga pemerintahan. Pemahaman tersebut diperlukan agar penyampaian kritik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia secara khusus menyinggung fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut perlu dipahami sebagai landasan dalam menyikapi dinamika politik dan pemerintahan daerah.

Selain tata kelola pemerintahan, Abner menyoroti persoalan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Salah satunya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.

Ia berharap PIKI dapat mengkaji persoalan tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran intelektual harus diwujudkan melalui kritik yang disertai alternatif solusi bagi pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Abner juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dalam organisasi. Ia berharap PIKI terus memberikan ruang kepada generasi berikutnya untuk mengembangkan kapasitas dan kepemimpinan.

Menurut Abner, penguatan organisasi intelektual membutuhkan kerja sama antarlembaga dan pertukaran gagasan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas diskursus publik serta melahirkan pemikiran untuk menjawab tantangan pembangunan Maluku Utara.

Ia menambahkan, keberadaan PIKI di Halmahera Timur perlu dimanfaatkan untuk memperkuat budaya berpikir kritis. Organisasi diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Ditjenpas Malut Perkuat Kesiapsiagaan Pengamanan Pemasyarakatan

Ternate – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku Utara mengikuti pengarahan dan penguatan tugas dan fungsi pengamanan serta intelijen dari Direktur Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel), Tatan Dirsan Atmaja, melalui rapat virtual Zoom, Senin 2 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Yunus Maraden, bersama jajaran staf. Pengarahan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergitas petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Tatan Dirsan Atmaja menegaskan bahwa setiap petugas harus melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan serta intelijen secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta jajaran memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam pengurusan administrasi perizinan, penggunaan, dan penempatan senjata api agar pelaksanaannya sesuai prosedur serta standar pengamanan.

Selain itu, seluruh wilayah diminta melaporkan data keberhasilan penggagalan penyelundupan narkoba selama periode Januari hingga Oktober 2026. Data tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja sekaligus untuk menyusun strategi pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Dirpamintel turut menekankan pentingnya komunikasi dan pendekatan humanis kepada Warga Binaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan kerawanan risiko.

Melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan persuasif, petugas diharapkan mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini, mencegah terjadinya konflik, serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Melalui pengarahan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam mengoptimalkan fungsi pengamanan dan intelijen demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib.


Sumber: RRI Ternate

Ailen Goeslaw Kembali Pimpin PIKI Haltim, Fokus SDM dan Sosial

Haltim – Ailen Goeslaw kembali dipercaya memimpin DPC Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Halmahera Timur periode 2026–2030. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Konferensi Cabang PIKI Halmahera Timur, pada Senin 2 November 2026, di Buli Kecamatan Maba.

Dalam kepengurusan baru, Ailen didampingi Donis Katengar sebagai sekretaris. Keduanya akan mengoordinasikan program organisasi dengan kebijakan PIKI tingkat provinsi maupun pusat.

Ailen mengatakan, penyusunan program kerja periode 2026–2030 akan dibahas setelah Konferensi Daerah PIKI Maluku Utara. Pelantikan pengurus terpilih juga dijadwalkan berlangsung dalam agenda tersebut.

“Kurang lebih apa yang menjadi arah kebijakan dari DPP, itu yang akan di-breakdown sesuai dengan kondisi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ailen, Selasa 3 November 2026.

Ia menyebutkan, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan hukum, dan aksi sosial menjadi prioritas organisasi. PIKI juga akan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah serta insan pers.

Selain itu, PIKI Haltim mendorong pengembangan UMKM berbasis teknologi informasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas peluang usaha masyarakat di tengah perkembangan ekonomi daerah.

Sementara itu, Donis Katengar menekankan pentingnya kerja sama antarpengurus dalam menjalankan agenda organisasi. Ia berharap koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan cabang semakin kuat.

“Kami berharap sinergi antara pengurus pusat, provinsi, dan cabang dapat terbangun dengan baik sehingga program PIKI lebih terarah dan sesuai kebutuhan daerah,” kata Donis.


Sumber: RRI Ternate

Eco Village Kawasi Hadirkan Hunian Baru dan Kepastian Tanah Warga

Halsel – Warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, kini menempati kawasan permukiman baru yang dikembangkan melalui konsep Eco Village. Penataan tersebut menghadirkan lingkungan hunian baru sekaligus memindahkan pusat pemerintahan desa dari kawasan sebelumnya.

Pengembangan Eco Village merupakan bagian dari perubahan tata ruang permukiman Desa Kawasi sejak 2010–2011. Transformasi kawasan tersebut berlangsung seiring pertumbuhan aktivitas industri pertambangan di wilayah Obi.

Pembangunan permukiman baru diarahkan untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat. Penataan kawasan juga memperhatikan hubungan sosial masyarakat serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Di sisi lain, kepastian hukum kepemilikan tanah menjadi bagian penting dalam proses penataan permukiman tersebut. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada sejumlah warga Kawasi, pada Rabu 28 Oktober 2026.

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat tanah dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kepala keluarga yang berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya.

Bassam menegaskan, perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Kehadiran investasi diharapkan memberikan manfaat bagi warga, terutama yang tinggal di sekitar kawasan industri.

“Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sinergi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan diperlukan agar pembangunan memberikan manfaat berkelanjutan,” ujar Bassam, Rabu 3 November 2026.

Penataan Eco Village juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah mendorong sinergi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

Sebelumnya, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba telah meresmikan Permukiman Baru Desa Kawasi atau Eco Village pada 28 Oktober 2026. Peresmian tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Kawasi, Kecamatan Obi, sekaligus menandai pemindahan pusat pemerintahan desa.


Sumber: RRI Ternate

Program Beasiswa Halteng Salurkan Rp66,5 Miliar untuk 5.119 Mahasiswa

Halteng – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa daerah. Program unggulan Bupati Ikram Malan Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil tersebut telah menjangkau 5.119 mahasiswa.

Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, menyebutkan program beasiswa mencakup mahasiswa berbagai jenjang pendidikan. Total realisasi anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp66.563.648.023.

Dari jumlah penerima tersebut, sebanyak 4.186 mahasiswa menempuh pendidikan strata satu (S1). Sementara itu, penerima beasiswa jenjang S2 mencapai 835 mahasiswa dan S3 sebanyak 16 mahasiswa.

Bantuan pendidikan juga diberikan kepada mahasiswa kedokteran sebanyak 61 orang. Selain itu, terdapat 15 mahasiswa profesi dokter dan enam mahasiswa pendidikan dokter spesialis.

Ikram mengatakan, program beasiswa daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah ingin memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi semakin terbuka bagi masyarakat Halmahera Tengah.

“Melalui program beasiswa ini, kami berupaya memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan generasi unggul. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Halmahera Tengah,” ujar Ikram, Selasa 3 November 2026.

Menurutnya, dukungan terhadap mahasiswa menjadi salah satu langkah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus mendorong pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Capaian 5.119 penerima beasiswa tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program kerja pemerintahan Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Program ini diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan sekaligus meningkatkan kapasitas generasi muda Halmahera Tengah.


Sumber: RRI Ternate

Jalin Silaturahmi, Pangdam Moloku Kie Raha Adakan Kunjungan ke Kajati Malut

Ternate – Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin, 2 November 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 152/Baabullah, para Asisten Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, serta Dandim Ternate. Kehadiran Pangdam disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Roberth M. Tacoy, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Tommy Kristanto, beserta jajaran Asisten Kejati Maluku Utara.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Sebagai wujud komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi serta hubungan kerja yang harmonis antarlembaga.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan pentingnya menjaga sinergi dan koordinasi yang telah terjalin antara TNI AD dan Kejaksaan. Khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah Maluku Utara.

Lanjutnya, pertemuan tersebut juga membahas rencana validasi dan penyesuaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan satuan kewilayahan terdahulu, untuk diselaraskan dengan keberadaan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha sebagai komando kewilayahan yang baru.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat landasan kerja sama serta meningkatkan efektivitas koordinasi kedua institusi sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.

Melalui kunjungan silaturahmi ini, diharapkan kerja sama Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara semakin erat dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga tersebut penting untuk memperkuat koordinasi, mendukung penegakan hukum, serta menjaga stabilitas wilayah Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Tunda Mendadak Paripurna Karena Agenda Festival, DPRD Morotai Disorot

Ternate – Penundaan mendadak Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai pada 30 Oktober 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan akademisi.

Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Tabrani Mutalib, menilai penundaan tersebut patut dipertanyakan. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar pembatalan rapat dengan alasan seremonial, melainkan menyangkut kewenangan, prosedur, serta independensi DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran.

Tabrani menjelaskan, pembahasan APBD bukanlah agenda seremonial. Merujuk pada Pasal 149 juncto Pasal 152 dan Pasal 154 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 365 juncto Pasal 366 UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU MD3, DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, termasuk membahas serta memberikan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD yang diajukan kepala daerah.

“Karena itu, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Di forum inilah fraksi-fraksi menyampaikan pertanyaan, masukan, kritik, dan pandangan terhadap kebijakan pendapatan. Kemudian belanja, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran yang direncanakan pemerintah daerah,” kata Tabrani saat diwawancarai di Ternate, Senin 2 November 2026.

Dari aspek prosedural, lanjutnya, Pasal 46 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD mengatur kewenangan Badan Musyawarah (Banmus) dalam menetapkan agenda dan jadwal kegiatan DPRD. Sementara itu, Pasal 93 ayat (3) mengatur bahwa rapat paripurna diselenggarakan berdasarkan undangan ketua atau wakil ketua DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan Banmus.

“Dengan demikian, apabila agenda paripurna telah dijadwalkan dan undangan resmi telah ditandatangani Ketua DPRD, pembatalannya harus memiliki alasan dan dasar kewenangan yang jelas serta mengikuti mekanisme kelembagaan,” ujarnya.

Tabrani juga menegaskan bahwa Sekretariat DPRD (Sekwan) pada dasarnya menjalankan fungsi administrasi dan fasilitasi kesekretariatan. Bukan mengambil alih kewenangan pimpinan DPRD maupun Banmus dalam menentukan agenda kelembagaan.

“Sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memutuskan pembatalan tersebut? Apakah pimpinan DPRD atau Sekwan? Atas dasar apa? Mengapa sejumlah anggota DPRD justru baru mengetahui pembatalan setelah tiba di kantor untuk mengikuti rapat. Mengapa tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya. Ini bukan sekadar persoalan miskomunikasi, tetapi menyangkut transparansi dan akuntabilitas kelembagaan yang harus dijelaskan kepada publik,” ucapnya.

Selain persoalan kewenangan dan prosedur, menurut Tabrani, aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah batas waktu pembahasan APBD. Ia merujuk pada Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan kepala daerah dan DPRD menyetujui bersama Ranperda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

“Artinya, untuk APBD Tahun Anggaran 2027, persetujuan bersama harus sudah dilakukan paling lambat 30 November 2026. Waktu pembahasan yang tersedia tidak boleh disia-siakan dan harus diperhitungkan secara cermat,” katanya.

Ia menekankan, apabila benar penundaan tersebut berkaitan dengan ketidaksiapan pemerintah daerah, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah, maka muncul pertanyaan mendasar: sejak kapan ketidaksiapan pihak eksekutif dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan fungsi anggaran legislatif?

Menurutnya, pemerintah daerah memang merupakan mitra DPRD dalam pembahasan APBD. Namun, kemitraan tersebut bukan berarti DPRD harus menyesuaikan atau mengorbankan agenda kelembagaannya hanya karena pihak eksekutif belum siap. “Justru melalui pandangan umum fraksi, pemerintah daerah memperoleh masukan dan kritik resmi yang harus dijawab dalam tahapan pembahasan selanjutnya,” katanya lagi.

Meski demikian, Tabrani memahami apabila pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan jawaban atau memperoleh gambaran lebih komprehensif terhadap pandangan fraksi-fraksi. Namun, kebutuhan tersebut semestinya dikomunikasikan secara terbuka melalui mekanisme resmi, bukan dengan membatalkan rapat paripurna secara mendadak, terlebih tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Agenda resmi tidak bisa diatur melalui chat WhatsApp,” ucapnya. Oleh karena itu, ia meminta pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan penundaan rapat paripurna tersebut. Penjelasan itu, menurutnya, harus disertai alasan yang rasional dan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan seremonial. Selain itu, perlu dipastikan apakah perubahan jadwal tersebut telah melalui mekanisme Banmus dan persetujuan pimpinan DPRD.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa agenda DPRD justru bergantung pada kesiapan dan kepentingan pemerintah daerah. Sebab, DPRD memiliki mandat dan fungsi tersendiri yang harus dijalankan secara independen. Namun, yang terlihat oleh publik justru seolah-olah DPRD Pulau Morotai bergantung pada pemerintah kabupaten,” kata Tabrani.

Pada akhirnya, ia mengingatkan bahwa APBD bukan milik bupati maupun DPRD, melainkan instrumen kebijakan publik yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, seluruh proses pembahasannya harus dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

“Jangan sampai fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah justru kehilangan maknanya ketika DPRD sendiri tidak mampu memastikan independensi agenda kelembagaannya,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate