Target Adipura 2026, Wali Kota Tidore Ajak ASN hingga Warga Jaga Kebersihan

Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu untuk mendukung program pembatasan aktivitas pemerintahan dan masyarakat setiap Jumat serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penilaian Adipura 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat memimpin apel pagi gabungan ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berdomisili di empat kecamatan se-Pulau Tidore. Apel berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 2 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa pelaksanaan pembatasan aktivitas setiap Jumat merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah. Karena itu, ASN diminta menjadi teladan bagi masyarakat dengan mematuhi kebijakan tersebut.

“Saya meminta kepada seluruh ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu bahwa pembatasan waktu pada hari Jumat ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus menjadi contoh, jangan justru memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Muhammad Sinen mengingatkan bahwa penilaian Adipura Tahun 2026 bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

Menurut dia, upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat di setiap wilayah.

“Adipura ini bukan hanya tugas DLH, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat. Karena itu, ajak masyarakat terlibat langsung untuk bergotong royong membersihkan lingkungan agar Kota Tidore Kepulauan bisa meraih penghargaan Adipura,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh kantor pelayanan publik, khususnya kantor camat dan kantor lurah, agar memperhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Penataan tersebut meliputi ruang kerja, halaman kantor, hingga area publik yang menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan.

Mengakhiri arahannya, Muhammad Sinen mengingatkan seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kedisiplinan, memperkuat kebersamaan, serta menyatukan langkah dan pemikiran dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia berharap seluruh ASN dan tenaga PPPK dapat bekerja secara maksimal, menjaga kekompakan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

PPPK Paruh Waktu Terima SK Perpanjangan Kerja, Wali Kota Tidore Tekankan Disiplin

Tidore – Sebanyak 805 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Kerja Tahun 2026.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 2 November 2026.

Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa perpanjangan kontrak kerja PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, tingkat kehadiran, serta kedisiplinan masing-masing pegawai. Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal kehadiran di tempat kerja.

Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan status kepegawaian dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Saya mohon kepada kalian semua, disiplin itu penting. Apalagi sekarang ini semua daerah memperjuangkan PPPK Penuh Waktu. Semua itu bisa terjadi kalau ngoni disiplin. Jangan lagi ada yang malas-malasan masuk kantor,” tegas Muhammad Sinen.

Ia bahkan mengingatkan bahwa pegawai yang tidak masuk kantor selama tujuh hari berturut-turut tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenai tindakan tegas hingga pemberhentian.

Selain persoalan kedisiplinan, Wali Kota juga mengingatkan seluruh PPPK agar menjaga perilaku dan tidak terlibat dalam persoalan hukum, baik di lingkungan tempat kerja maupun di tempat tinggal masing-masing.

Muhammad Sinen meminta para pegawai menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara profesional dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan agar seluruh PPPK menjauhi penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang.

Ia berharap, perpanjangan masa kerja tersebut menjadi motivasi bagi seluruh PPPK Paruh Waktu untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, PPPK juga diminta menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

Dalam Forum Musda V Demokrat, AHY Minta Kader Rebut Kursi DPR RI di Pemilu 2029

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, pada Senin (2/11/2026), menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-V melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di ballroom Hotel Bella, Ternate, Maluku Utara.

Pelaksanaan Musdalub ini merupakan bagian dari percepatan konsolidasi organisasi sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029 nanti.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam pidato politiknya melalui zoom virtual meminta agar kader Partai Demokrat di Maluku Utara (Malut) harus mampu merebut kursi DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang.

AHY, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, meminta seluruh elemen partai untuk mulai membangun kekuatan politik sejak dini demi menghadapi kontestasi mendatang.

AHY menekankan bahwa Musda V Partai Demokrat harus menjadi titik balik momentum dalam memperkuat barisan partai, mengingat Demokrat belum pernah meloloskan wakilnya ke parlemen nasional dari daerah pemilihan Maluku Utara.

Untuk mencapai target tersebut, ia menggarisbawahi beberapa langkah strategis: yakni, Penguatan Organisasi: Melakukan konsolidasi internal secara padu dan demokratis hingga ke tingkat ranting.

Perluasan Jaringan: Membangun kedekatan dengan masyarakat serta merangkul berbagai tokoh lokal untuk berjuang bersama.

Peningkatan Kapasitas; Mendorong kader untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga integritas, dan mengasah sensitivitas terhadap isu rakyat.

Selain fokus pada target politik, AHY turut menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang terbilang sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Ia mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan harus memberikan dampak langsung pada kesejahteraan warga setempat.

Oleh karena itu, AHY menginstruksikan kader Demokrat-baik yang duduk di legislatif maupun pengurus partai untuk aktif mengawal kebijakan pemerintah daerah.

Fokus pengawasan meliputi: Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga.
Akses serta kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Pembangunan fasilitas publik dan program perlindungan sosial.

Di akhir pengarahannya, AHY berharap Musda V DPD Partai Demokrat Maluku Utara dapat melahirkan kepengurusan yang solid, responsif, dan siap membawa perubahan nyata bagi daerah Maluku Utara.

“Rapatkan barisan, bangun kekuatan, dan rebut kemenangan. Bersama kita bisa,” papar AHY.


Reporter: Iksan

DPD Partai Demokrat Malut Gelar Musdalub Ke-V di Hotel Bella Ternate

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V melalui mekanisme Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Pelaksanaan Musdalub ini merupakan bagian dari percepatan konsolidasi organisasi sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029 yang berlangsung di ballroom Hotel Bella, Ternate, Senin (2/11/2026).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdalub bukan disebabkan persoalan internal kepengurusan, melainkan merupakan langkah percepatan masa kepengurusan yang telah disepakati bersama para ketua DPD.

Menurut Herman, pada periode sebelumnya Partai Demokrat mengalami keterlambatan konsolidasi akibat pandemi COVID-19 dan dinamika politik internal terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan partai. Kondisi tersebut membuat proses penguatan organisasi membutuhkan waktu lebih panjang.

Karena itu, memasuki periode kepengurusan berikutnya, DPP Demokrat memandang perlu dilakukan percepatan agar seluruh struktur organisasi lebih siap menghadapi tahapan Pemilu 2029.

“Di dalam AD/ART disebutkan bahwa salah satu yang dikategorikan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah melakukan percepatan. Ini merupakan persetujuan dengan para ketua DPD,” ujar Herman.

Ia menegaskan, pelaksanaan Musdalub tetap berpedoman pada AD/ART dan peraturan organisasi Partai Demokrat. Dengan demikian, mekanisme tersebut merupakan langkah organisatoris untuk mempercepat konsolidasi partai.

Selain menjadi momentum konsolidasi, Musda V juga diarahkan untuk melahirkan kepemimpinan baru yang mampu melanjutkan perjuangan dan memperkuat eksistensi Partai Demokrat di Maluku Utara.

Herman menyebut kepemimpinan sebelumnya di bawah Bung Ramhi telah memberikan ruang bagi proses kaderisasi. Salah satu hasilnya adalah munculnya Nasri Abubakar yang didorong sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara.

Nasri telah melewati proses verifikasi oleh tim Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) serta mendapatkan dukungan secara aklamasi untuk diusung sebagai bakal calon ketua.

Meski demikian, Herman menjelaskan bahwa penetapan sebagai calon tunggal dalam persidangan Musda belum otomatis menjadikan Nasri sebagai ketua DPD terpilih. Hasil persidangan nantinya akan diusulkan kepada DPP untuk mendapatkan keputusan dari Ketua Umum Partai Demokrat.

“Setelah nanti ditetapkan Pak Nasri Abubakar dalam sidang-sidang sebagai calon ketua, karena sebelumnya adalah bakal calon, maka diusulkan ke DPP untuk selanjutnya ditetapkan oleh ketua umum sebagai ketua DPD terpilih,” jelasnya.

Terkait masa transisi kepemimpinan, Herman menjelaskan bahwa setelah kepengurusan lama dinyatakan demisioner, BPOKK akan mengambil alih sementara kendali organisasi hingga proses penetapan ketua DPD yang baru selesai.

Meski demikian, Bung Ramhi tetap diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan organisasi yang tidak berkaitan dengan kebijakan strategis, terutama yang menyangkut sistem keuangan dan administrasi kepartaian. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan selama masa peralihan kepemimpinan.

Herman berharap kepemimpinan baru Demokrat Maluku Utara nantinya mampu memperkuat konsolidasi hingga ke seluruh kabupaten/kota sekaligus meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah merebut satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Maluku Utara. Selain itu, Demokrat juga membidik penambahan kursi di DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.

Menurut Herman, target tersebut cukup realistis mengingat Demokrat pernah memiliki kejayaan politik di Maluku Utara, termasuk pernah menjadi pimpinan DPRD provinsi.

“Kalau kita punya tujuan, paling tidak kami ingin mendapatkan satu kursi DPR RI. Ini suatu hal yang realistis. Kami juga ingin menambah kursi, idealnya sesuai dengan jumlah dapil plus,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Demokrat akan mengaktifkan kembali para pendukung dan loyalis lama yang selama ini kurang aktif, sekaligus memperkuat pendekatan politik di tingkat akar rumput. Herman optimistis Nasri Abubakar mampu merangkul seluruh kekuatan kader dan membawa Demokrat kembali kompetitif di Maluku Utara.

Dalam kesempatan itu, Herman juga menegaskan bahwa Partai Demokrat membuka peluang bagi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kalangan profesional hingga kepala daerah untuk bergabung dan berjuang bersama partai tersebut.

Ia secara khusus menyinggung komunikasi politik dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang selama ini disebut berjalan baik dan intens.

“Kami punya komunikasi yang baik dengan Bu Sherly, kami juga punya komunikasi yang sangat intens. Bukan hanya Bu Sherly, yang lain-lain jika memang membuka komunikasi dan mau bersama-sama berjuang dengan Partai Demokrat, kami siap memberikan karpet biru,” ungkapnya.

Terkait peluang dukungan kepada Sherly untuk periode kepemimpinan berikutnya, Herman menyatakan Demokrat akan melihat keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun daerah serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Selama kepemimpinan itu bisa membawa kebaikan untuk rakyat, bisa membangun wilayahnya dengan baik dan dicintai oleh rakyatnya, kita akan dukung sepenuhnya,” tuturnya.

Melalui Musda V tersebut, Demokrat berharap dapat melahirkan kepemimpinan yang solid dan mampu memperkuat organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Kepemimpinan baru diharapkan menjadi motor penggerak konsolidasi partai sekaligus mengembalikan kekuatan politik Demokrat di Maluku Utara menjelang Pemilu 2029.


Reporter: HM-Iksan

Sekda Dorong Perumda PCM Perluas Kemitraan dengan Perusahaan Industri

Haltim – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, meminta Perumda Perdana Cipta Mandiri (PCM) lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan industri. Langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan investasi di Halmahera Timur turut memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Arahan tersebut disampaikan Ricky saat memimpin rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perumda PCM, Senin 2 November 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Perumda PCM itu membahas strategi pengembangan usaha dan peluang kemitraan di kawasan industri.

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Dewan Pengawas Ardiansyah Majid, Anggota Dewan Pengawas Mukhlis Husin, serta Direktur Utama Ir. Tartum. Turut hadir Direktur Operasional Mamat Jalil dan Direktur Umum Said Mustafa.

Ricky menegaskan, perkembangan investasi dan pembangunan kawasan industri harus membuka ruang keterlibatan perusahaan daerah. Karena itu, Perumda PCM didorong mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut.

Ia mengingatkan agar Perumda PCM tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri. Perusahaan daerah harus aktif membangun kemitraan, menawarkan produk dan jasa, serta mengembangkan peluang usaha.

“Perumda harus mampu membaca peluang dan menjemput kerja sama. Jangan sampai aktivitas industri berkembang begitu pesat, tetapi perusahaan daerah kita tidak mengambil bagian di dalamnya,” ucap Ricky.

Ia meminta direksi segera membangun komunikasi dan melakukan pendekatan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri. Identifikasi kebutuhan industri juga diperlukan untuk menentukan jenis usaha dan layanan yang berpotensi dikerjasamakan.

Selain itu, setiap penawaran bisnis harus disiapkan berdasarkan kebutuhan pasar dan kemampuan perusahaan. Persiapan tersebut mencakup kajian kelayakan, kesiapan sumber daya manusia, operasional, legalitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurut Ricky, profesionalisme menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan calon mitra usaha. Dengan demikian, kerja sama yang dibangun dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi perusahaan dan daerah.

Ia berharap Perumda PCM dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan kesempatan usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Perusahaan daerah juga diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal di tengah perkembangan investasi Halmahera Timur.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dewan Pengawas dan Direksi diminta menyusun peta peluang usaha serta menginventarisasi kebutuhan perusahaan industri. Mereka juga perlu menyiapkan proposal penawaran dan mengintensifkan komunikasi serta negosiasi dengan calon mitra.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendorong agar aktivitas industri tidak hanya memberikan keuntungan kepada investor. Kehadiran investasi juga diharapkan membuka peluang ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat.


Sumber: RRI Ternate

Jadi Irup, Kapolda Paparkan Bahaya Perundungan di Tingkat Pelajar

Tidore – Seluruh pelajar di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan diharapkan untuk tetap menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya perundungan atau bullying. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman saat menjadi pembina acara untuk melaksanakan program Quick Wins I yakni Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) yang berkangsung di SMA Negeri 1 Tidore.

Kapolda menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Polda Maluku Utara melalui program Polisi Peduli Pendidikan merupakan wujud pelaksanaan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut melindungi, mendampingi, serta membangun karakter generasi muda.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar candaan atau gurauan antarteman, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga prestasi belajar korban.

Kapolda juga menjelaskan bahwa perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, verbal, sosial, hingga perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial dan platform digital.

Dalam kegiatan tersebut, para pelajar juga diminta untuk tidak melakukan perundungan dan harus melaporkan setiap kejadian ke guru, orang tua mauoun Polisi hingga para saksi agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi berani membantu korban dan melaporkan tindakan perundungan.

Kapolda dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan, tindakan perundungan bukan persoalan sepele karena dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kapolda juga mengajak kepala sekolah dan seluruh dewan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antarsiswa serta menyediakan ruang pengaduan yang aman agar setiap siswa dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut.

Kepada seluruh pelajar, Kapolda berpesan agar senantiasa menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, bermoral, menjunjung tinggi toleransi, serta saling menghargai.

Mengakhiri arahannya, Kapolda mengajak seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan untuk bersama-sama mendukung program Polisi Peduli Pendidikan dengan menyuarakan semangat “Stop Bullying! Wujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Berprestasi”.

Melalui kegiatan ini, Polda Maluku Utara berharap terbangun kesadaran bersama antara pihak kepolisian, tenaga pendidik, dan para pelajar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, serta mendukung lahirnya generasi muda Maluku Utara yang unggul dan berintegritas.


Sumber: RRI Ternate

Harga Cabai di Ternate Mencekik, Pemprov Malut Gelar Pasar Murah

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pasar murah untuk menekan lonjakan harga cabai rawit di Kota Ternate. Harga komoditas tersebut sempat menembus Rp190 ribu per kilogram di pasaran.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pemerintah daerah menggelar pasar murah selama enam hari, mulai Senin, 2 November 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Maluku Utara M. Ronny Saleh mengatakan, pasar murah digelar atas arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk mengendalikan harga cabai rawit yang terus melonjak.

“Dalam rangka menekan tingginya harga cabai rawit di Pasar Kota Ternate, hari ini dan sampai enam hari ke depan kami gelar pasar murah atas arahan Gubernur Sherly Tjoanda,” ujar Ronny, Senin, 2 November 2026.

Menurut Ronny, intervensi harga diperlukan agar masyarakat tetap dapat membeli cabai rawit dengan harga terjangkau di tengah lonjakan harga di pasar.

Dalam pelaksanaan pasar murah, harga cabai rawit yang semula dijual Rp110 ribu per kilogram pada pagi hari mulai turun menjadi Rp100 ribu per kilogram menjelang siang.

Selain melalui Disperindag, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menggelar gebyar pasar murah dan pangan murah melalui Dinas Pangan.

Kegiatan tersebut dipusatkan di sekitar Pasar Higienis Ujung Pandara Kananga dan Pasar Bastiong, Kota Ternate.

Pemerintah daerah berharap kegiatan pasar murah dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menekan laju inflasi.

Lonjakan harga cabai rawit menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dengan pelaksanaan pasar murah selama enam hari, pemerintah berharap harga cabai rawit di pasaran dapat kembali terkendali.


Sumber: RRI Ternate

Pertamina Tambah Pasokan Pertalite di SPBU Bobong, Stok BBM Dipastikan Aman

Taliabu – Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 86.977.14 Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam kondisi aman. Perusahaan juga menambah pasokan Pertalite sebanyak 10 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM di wilayah tersebut.

Penyaluran BBM ke SPBU Bobong dilakukan melalui jalur laut dari Fuel Terminal Sanana. Karena itu, Pertamina terus mengatur jadwal pengiriman dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pasokan BBM tiba sesuai perencanaan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, mengatakan penguatan stok BBM telah dilakukan melalui pengiriman pada 29 Oktober 2026. Dalam pengiriman tersebut, Pertamina memasok 80 ribu liter Pertalite, 10 ribu liter Pertamax, 10 ribu liter Biosolar, dan 2 ribu liter Dexlite.

“Pertamina Patra Niaga menambah alokasi tambahan suplai Pertalite sebanyak 10 ribu liter pada pengiriman 29 Oktober lalu. Pada bulan-bulan sebelumnya, Pertalite disuplai sebanyak 70 ribu liter,” kata Bramantyo, Senin, 2 November 2026.

Berdasarkan pemantauan per 2 November 2026, stok BBM di SPBU Bobong masih tersedia dalam jumlah yang dinilai mencukupi. Rinciannya, Pertalite sebanyak 70 ribu liter, Pertamax 12 ribu liter, Biosolar 7 ribu liter, dan Dexlite 1.500 liter.

Pertamina juga memastikan penyaluran BBM penugasan jenis Pertalite dan BBM subsidi Biosolar kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Pengawasan dilakukan agar distribusi, khususnya BBM bersubsidi, tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina turut memperhatikan kelancaran aktivitas pengisian BBM di SPBU Bobong. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, perusahaan berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, terutama pada waktu-waktu dengan intensitas lalu lintas tinggi.

Petugas SPBU juga disiagakan untuk mengatur antrean dan alur pengisian kendaraan. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih tertib, lancar, dan nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan BBM.

Bramantyo mengatakan Pertamina akan terus memantau stok seluruh produk BBM, proses pengiriman, hingga estimasi kedatangan kapal di Taliabu. Pemantauan juga dilakukan terhadap penyaluran BBM, terutama produk subsidi, agar tetap sesuai ketentuan.

“Kami akan terus melakukan monitoring berkala ketersediaan stok seluruh produk BBM, proses pengiriman serta estimasi kedatangan, dan juga penyalurannya khususnya subsidi agar sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga layanan bagi masyarakat Taliabu dan sekitarnya,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina berharap dukungan masyarakat dapat membantu menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga bagi seluruh warga Taliabu dan sekitarnya.


Sumber: RRI Ternate