Bapas Ternate Dorong Desa Reintegrasi Sosial Melalui FGD di Kepulauan Sula

Ternate – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate mendorong pembentukan Desa Reintegrasi Sosial melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Hotel Beliga, Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengusung tema “Desa Reintegrasi Sosial”.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

Pelaksanaan FGD tersebut menjadi langkah Bapas Kelas II Ternate dalam memperkenalkan konsep Desa Reintegrasi Sosial sekaligus membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan dukungan lingkungan masyarakat agar Klien Pemasyarakatan dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara baik.

Kepala Bapas Kelas II Ternate, Suparman, menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial membutuhkan dukungan bersama dari berbagai unsur masyarakat. “Reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi Klien Pemasyarakatan.”ujar Suparman.

Selain sosialisasi, Suparman juga melakukan koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membentuk Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi. Kelompok tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi dalam memberikan dukungan, pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan bagi Klien Pemasyarakatan di lingkungan masyarakat..

Melalui pembentukan kelompok layanan tersebut, Bapas Kelas II Ternate berharap proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan lintas sektor. Sinergi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat juga diharapkan mampu membuka kesempatan bagi Klien Pemasyarakatan untuk kembali diterima serta membangun kehidupan yang mandiri.

Suparman berharap pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi dapat memperkuat pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan. “Melalui kelompok layanan ini, diharapkan terbangun kolaborasi dalam memberikan dukungan, pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan agar Klien Pemasyarakatan dapat kembali diterima serta berkontribusi positif di tengah masyarakat.” ujarnya.

Dengan adanya inisiatif Desa Reintegrasi Sosial, Klien Pemasyarakatan diharapkan tidak hanya memperoleh kesempatan untuk kembali ke tengah masyarakat, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun lingkungan sosial yang lebih inklusif dan produktif di Kabupaten Kepulauan Sula.


Sumber: RRI Ternate

Lapas Tobelo Ikuti Silaturahmi Virtual Bersama Wakil Menteri Imipas

Halut – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tobelo mengikuti pertemuan dan silaturahmi secara virtual bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, Selasa 3 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Lapas Kelas IIB Tobelo, Donni Isa Dermawan, bersama pejabat struktural dan jajaran staf. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan terlebih dahulu memaparkan sejumlah agenda strategis, meliputi evaluasi 15 Program Aksi, struktur organisasi, kebutuhan petugas pengamanan, realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), capaian kinerja, hingga transformasi peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Selanjutnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Maulana Bungaran, memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pertemuan tersebut, jajaran Lapas Tobelo mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai arah kebijakan pimpinan serta evaluasi pelaksanaan program kerja.

Hal ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat akuntabilitas kinerja.

Kepala Lapas Tobelo, Donni Isa Dermawan, bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan dengan terus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Ditjenpas Malut Ikuti Rakor Pengadaan BAMA 2027

Ternate – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Bahan Makanan (BAMA) bagi Warga Binaan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Senin 2 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Erwedi Supriyatno, didampingi tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Efendi Johan, bersama jajaran staf Perencanaan dan Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Rakor dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya perencanaan pengadaan bahan makanan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan. Ketersediaan bahan makanan yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Wilayah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengikuti diskusi untuk membahas identifikasi kebutuhan, kesiapan administrasi, serta antisipasi terhadap kendala yang berpotensi muncul dalam proses pengadaan.

Rakor yang dirangkaikan dengan pertemuan bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Maulana Bungaran, ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi untuk menyamakan persepsi dan memastikan proses pengadaan BAMA Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara berkomitmen mendukung perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebutuhan bahan makanan bagi Warga Binaan pada 2027 diharapkan dapat terpenuhi secara efektif dan berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Ditjenpas Malut Perkuat Kesiapsiagaan Pengamanan Pemasyarakatan

Ternate – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku Utara mengikuti pengarahan dan penguatan tugas dan fungsi pengamanan serta intelijen dari Direktur Pengamanan dan Intelijen (Dirpamintel), Tatan Dirsan Atmaja, melalui rapat virtual Zoom, Senin 2 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Yunus Maraden, bersama jajaran staf. Pengarahan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergitas petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Tatan Dirsan Atmaja menegaskan bahwa setiap petugas harus melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan serta intelijen secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta jajaran memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam pengurusan administrasi perizinan, penggunaan, dan penempatan senjata api agar pelaksanaannya sesuai prosedur serta standar pengamanan.

Selain itu, seluruh wilayah diminta melaporkan data keberhasilan penggagalan penyelundupan narkoba selama periode Januari hingga Oktober 2026. Data tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja sekaligus untuk menyusun strategi pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Dirpamintel turut menekankan pentingnya komunikasi dan pendekatan humanis kepada Warga Binaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi gangguan keamanan dan kerawanan risiko.

Melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan persuasif, petugas diharapkan mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini, mencegah terjadinya konflik, serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Melalui pengarahan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam mengoptimalkan fungsi pengamanan dan intelijen demi mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan tertib.


Sumber: RRI Ternate