Jakarta – Harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran nasional, nyaris tembus Rp100 ribu per kilogram. Hal tersebut, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI).
Data PIHPS hingga pukul 10.15 WIB, Rabu, 11 November 2026, menyebut, harga cabai rawit merah Rp98.000 per kg. Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp28.400 per kg berdasarkan data.
“Harga bawang merah sebesar Rp37.950 per kg, sedangkan bawang putih berada di level Rp37.000 per kg. Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp15.550 per kg dan kualitas bawah II sebesar Rp15.250 per kg,” kata PIHPS dalam laporan harga pangan dalam laman resminya, Rabu, 11 November 2026.
Teruntuk beras kualitas medium I, PIHPS mengungkapkan, dijual Rp17.000 per kg, sementara medium II mencapai Rp17.050 per kg. Beras kualitas super I tercatat Rp18.400 per kg dan super II sebesar Rp17.800 per kg.
Perbedaan harga tersebut, menunjukkan variasi harga beras berdasarkan kategori kualitas yang dicatat PIHPS. Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar mencapai Rp67.350 per kg dan cabai merah keriting sebesar Rp85.650 per kg.
“Sedangkan cabai rawit hijau tercatat Rp70.400 per kg, lebih rendah dibandingkan cabai rawit merah. Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam ras segar berada di level Rp37.400 per kg,” ucap PIHPS.
Sementara, data PIHPS mengungkap, harga daging sapi kualitas I tercatat Rp151.700 per kg dan kualitas II sebesar Rp145.600 per kg. Harga gula pasir kualitas premium, tercatat Rp20.800 per kg, sedangkan gula pasir lokal sebesar Rp19.400 per kg.
“Adapun minyak goreng curah dijual Rp19.850 per liter. Untuk minyak goreng kemasan bermerek, harga merek I sebesar Rp24.150 per liter dan merek II Rp23.950 per liter,” ujar PIHPS.
Nagan Raya – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Masjid Giok Baitul A’la di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu, 11 November 2026. Peresmian dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke wilayah tersebut.
Presiden Prabowo meresmikan masjid melalui prosesi pembacaan pernyataan peresmian. Setelah itu, Presiden menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya Masjid Giok Baitul A’la.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Hari Rabu 11 November 2026, dengan Rahmat Allah SWT. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Masjid Giok Baitul A’la,” ujar Presiden.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi sejumlah pejabat negara. Di antaranya Menko PMK Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebelum meresmikan masjid, Presiden menyaksikan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer. Bendera tersebut dibentangkan masyarakat di sepanjang jalan dari Bandara Cut Nyak Dhien hingga Masjid Giok Baitul A’la.
Presiden menyaksikan pembentangan bendera tersebut sambil berdiri dari mobil Maung putih yang ditumpanginya. Sepanjang perjalanan, Presiden melambaikan tangan dan menyapa masyarakat yang menyambut kedatangannya.
Pembentangan bendera Merah Putih tersebut menjadi bagian dari penyambutan masyarakat atas kunjungan kerja Presiden di Nagan Raya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peresmian Masjid Giok Baitul A’la.
Ternate – Dalam upaya mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan sinergi antarlembaga, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara, Topan Sopuan, melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, Victor Manurung, Selasa 10 November 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan membangun hubungan kerja sama yang harmonis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan membahas pentingnya koordinasi dan komunikasi berkelanjutan, termasuk peluang kerja sama, pertukaran informasi, serta penguatan sinergi dalam menghadapi berbagai isu strategis di wilayah Maluku Utara.
Kakanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa hubungan komunikasi yang baik antarlembaga merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat agar setiap instansi dapat saling mendukung sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin terus memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun komunikasi yang baik. Kami berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara dapat terus terjaga, sehingga berbagai program dan kegiatan ke depan dapat saling mendukung serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara, Victor Manurung, menyambut positif kunjungan dan koordinasi tersebut. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan ditingkatkan melalui komunikasi serta kerja sama yang berkesinambungan.
Victor menegaskan bahwa sinergi antarkantor wilayah memiliki peran penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif, memperluas ruang kolaborasi, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Maluku Utara.
“Kami menyambut baik koordinasi dan silaturahmi ini. Harapannya, hubungan baik antara Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus terjalin dan ditingkatkan melalui komunikasi serta kerja sama berkelanjutan. Dengan begitu, masing-masing instansi dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Victor.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara.
Melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi berkesinambungan, kedua instansi berkomitmen membangun kolaborasi yang semakin kuat guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, meningkatkan kinerja kelembagaan, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara, Topan Sopuan, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, Selasa 10 November 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak membahas peluang kerja sama dalam mendukung pembangunan hukum daerah, khususnya terkait pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Topan Sopuan menegaskan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sebagai landasan untuk meningkatkan sinergi dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing instansi.
Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap melalui silaturahmi ini, hubungan dan komunikasi antara Kanwil Kemenkum Malut dengan DPRD Provinsi Maluku Utara dapat semakin erat. Ke depan, kami ingin membangun sinergi yang lebih konkret, terutama dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menilai hubungan dan koordinasi antara DPRD dan Kanwil Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Tentunya, hubungan antara DPRD dan Kanwil Kemenkum sangat penting, khususnya dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan ketentuan, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Iqbal.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara semakin kuat.
Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan mampu mendukung pembangunan hukum daerah serta menghasilkan produk hukum yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah, sekaligus Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah (Anev Perda). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Selasa 10 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi penilaian IRH Tahun 2027, sekaligus mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah guna mewujudkan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Topan menegaskan bahwa pembinaan IRH merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi daerah semakin berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya minta seluruh jajaran Kanwil untuk mendampingi Pemerintah Daerah secara maksimal, dan saya minta Pemerintah Daerah untuk tidak ragu berkoordinasi dengan kami,” ucap Topan.
Selanjutnya, Analis Hukum Ahli Muda, Erni Rumasoreng, menyampaikan materi mengenai Sosialisasi Penilaian IRH Tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa proses penilaian terdiri atas beberapa tahapan, yakni perencanaan pada Januari–Februari, pelaksanaan pada Maret–Juni, evaluasi pada Juli, serta tindak lanjut pada Agustus–November.
Erni juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempersiapkan pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja IRH serta melengkapi seluruh data dukung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam pemaparannya, dijelaskan empat variabel penilaian IRH Tahun 2027, yaitu koordinasi pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan sebesar 25 persen, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum sebesar 25 persen, kualitas re-regulasi dan deregulasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebesar 30 persen, serta pengelolaan basis data peraturan perundang-undangan melalui JDIH sebesar 20 persen.
Selain itu, pengajuan dan verifikasi sanggahan penilaian dilakukan melalui Aplikasi IRH dengan menyertakan alasan dan argumentasi yang jelas. Khusus Variabel IV, sanggahan hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan hasil konversi nilai IRH dengan hasil pada Aplikasi e-Report JDIH. Dalam hal ini, Kanwil Kemenkum Malut siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Materi berikutnya disampaikan oleh Analis Hukum Ahli Madya, Anita Safitri, yang menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
“Rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam memperbaiki kualitas regulasi daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi salah satu variabel dalam penilaian IRH Tahun 2027. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mendokumentasikan setiap bentuk tindak lanjut, baik yang telah dilaksanakan maupun yang masih dalam proses, sebagai bagian dari pemenuhan data dukung penilaian.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Kanwil Kemenkum Malut dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai kendala serta kebutuhan pemenuhan data dukung pada masing-masing variabel penilaian IRH Tahun 2027.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam mempersiapkan seluruh tahapan penilaian IRH Tahun 2027. Upaya tersebut juga dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
Dengan demikian, diharapkan terwujud tata kelola regulasi daerah yang lebih tertib, berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ternate – Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Panglima Kodam (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI. Nefra Firdaus adalah tingginya angka anak tidak sekolah yang diperkirakan mencapai 34 ribu orang.
Dengan kondisi tersebut, Pangdam Mkr mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara untuk berkolaborasi dengan Kodam guna melakukan pendataan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan. Pangdam juga menyatakan kesiapan TNI untuk membantu mencari solusi atas persoalan tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan langsung, Pangdam Mayjen TNI Nefra Firdaus saat melakukan pertemuan dengan Kadis Pendidikan Maluku Utara, Abubakar Abdullah serta anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, Selasa, 10 November 2026.
Selain persoalan anak tidak sekolah, keterbatasan akses geografis di wilayah Maluku Utara juga menjadi perhatian serius, mengingat kondisi kepulauan menyebabkan sejumlah wilayah sulit dijangkau oleh petugas pendidikan.
Untuk itu, Pangdam menyampaikan kesiapan untuk membantu membuka akses melalui dukungan sarana dan prasarana jalan agar pelayanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Terkait revitalisasi sekolah, Pangdam menjelaskan bahwa program tersebut telah dilaksanakan oleh Kodam, namun belum seluruh sekolah dapat terakomodasi karena masih terdapat data sekolah yang belum masuk dalam program revitalisasi.
Pertemuan tersebut juga membahas kekurangan tenaga pengajar di Maluku Utara yang diperkirakan mencapai hampir 6.000 orang.
Pangdam dalam pertemuan tersebut juga mendorong optimalisasi peran Babinsa di wilayah untuk mendukung sektor pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu didukung sertifikasi atau kompetensi sebagai tenaga pengajar sehingga kolaborasi antara TNI dan Dinas Pendidikan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, Pangdam juga menyambut adanya permintaan dari unsur komandan satuan TNI untuk turut memberikan materi pembelajaran di sekolah, khususnya terkait wawasan kebangsaan, bela negara, serta pembinaan teritorial guna menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda.
Menutup pertemuan tersebut, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam membangun kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara dirinya berpesan agar terus membina dan membentuk karakter generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa, sekaligus menumbuhkan minat dan motivasi mereka untuk mengabdikan diri kepada negara melalui TNI.
“Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan DPRD, diharapkan berbagai persoalan pendidikan di Maluku Utara dapat ditangani secara bertahap demi mewujudkan pemerataan pendidikan dan mencetak generasi muda yang unggul serta berkarakter kebangsaan,” ucap Pangdam mengakhiri.
Jakarta – Pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, saya mendapat kehormatan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa yang telah memberikan pengabdian dan jasa luar biasa bagi Indonesia.
Mereka berasal dari berbagai daerah, latar belakang, dan jalan perjuangan yang berbeda. Ada yang berjuang di medan pertempuran, mengabdi melalui kepemimpinan, pendidikan, pemikiran, serta pengabdian kepada rakyat. Namun, semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kehormatan, kedaulatan, dan masa depan bangsa Indonesia.
1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari DKI Jakarta
2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Jawa Tengah
3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Jawa Timur
4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Maluku
5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Nusa Tenggara Timur
6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari DKI Jakarta
7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari DKI Jakarta
8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Riau
9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Sumatera Utara
10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Jawa Timur
11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Jawa Barat
12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Jawa Timur
13. Almarhum K.H. Wasyid dari Banten
14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Sulawesi Utara
15. Almarhum Mohamad Roem dari DKI Jakarta
16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat
17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan
18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kalimantan Timur
19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Jawa Timur
Pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa. (Foto: PRES ISTANA/IGMTV)
Jakarta – Pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto mendapat kehormatan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa yang telah memberikan pengabdian dan jasa luar biasa bagi Bangsa Indonesia.
Mereka berasal dari berbagai daerah, latar belakang, dan jalan perjuangan yang berbeda. Ada yang berjuang di medan pertempuran, mengabdi melalui kepemimpinan, pendidikan, pemikiran, serta pengabdian kepada rakyat. Namun, semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kehormatan, kedaulatan, dan masa depan bangsa Indonesia.
1. Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso dari DKI Jakarta
2. Almarhum R.M. Margono Djojohadikusumo dari Jawa Tengah
3. Almarhum Mr. Ali Sastroamidjojo dari Jawa Timur
4. Almarhum Abdoel Moethalib Sangadji dari Maluku
5. Almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Nusa Tenggara Timur
6. Almarhum Sutan Takdir Alisjahbana dari DKI Jakarta
7. Almarhum Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari DKI Jakarta
8. Almarhum Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) dari Riau
9. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Sumatera Utara
10. Almarhum Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Jawa Timur
11. Almarhum Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Jawa Barat
12. Almarhum K.H. M. Yusuf Hasyim dari Jawa Timur
13. Almarhum K.H. Wasyid dari Banten
14. Almarhum Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Sulawesi Utara
15. Almarhum Mohamad Roem dari DKI Jakarta
16. Almarhum K.H. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat
17. Almarhum Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan
18. Almarhum Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Kalimantan Timur
19. Almarhum Letkol Moch. Sroedji dari Jawa Timur
“Saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pahlawan bangsa, sekaligus kepada keluarga dan ahli waris yang telah menjaga nilai-nilai perjuangan mereka,” katanya.
Presiden mengatakan bahwa ia percaya menghormati pahlawan bukan hanya dengan mengenang nama dan jasanya, tetapi juga dengan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui kerja nyata, persatuan, kejujuran, serta pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara.
“Kepada seluruh putra-putri Indonesia, marilah kita terus menjaga api perjuangan para pendahulu kita. Jangan pernah lelah mencintai bangsa ini, jangan pernah berhenti berbuat yang terbaik untuk rakyat, dan jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan Indonesia yang kuat, maju, adil, makmur, dan berdaulat,” pintanya. #Selamat Hari Pahlawan Nasional#.