Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara, Topan Sopuan, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, Selasa 10 November 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak membahas peluang kerja sama dalam mendukung pembangunan hukum daerah, khususnya terkait pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Topan Sopuan menegaskan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang harmonis sebagai landasan untuk meningkatkan sinergi dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing instansi.
Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, terutama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap melalui silaturahmi ini, hubungan dan komunikasi antara Kanwil Kemenkum Malut dengan DPRD Provinsi Maluku Utara dapat semakin erat. Ke depan, kami ingin membangun sinergi yang lebih konkret, terutama dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menilai hubungan dan koordinasi antara DPRD dan Kanwil Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Tentunya, hubungan antara DPRD dan Kanwil Kemenkum sangat penting, khususnya dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan ketentuan, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Iqbal.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara semakin kuat.
Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan mampu mendukung pembangunan hukum daerah serta menghasilkan produk hukum yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: RRI Ternate