Baru Dua Bulan, Kie Raha Ternate Club Borong 24 Medali di Kejurnas Karate ASKI

Ternate – Meski baru terbentuk dan menjalani pembinaan selama dua bulan lebih, Kie Raha Ternate Club (KTC) langsung membuktikan kualitasnya di ajang Kejuaraan Nasional Karate Piala ASKI yang berlangsung 8-10 November 2026 di Gedung Duafa Center, Ternate.

Tampil dengan kekuatan 18 karateka, KTC berhasil memboyong total 24 medali. Rinciannya, 6 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu dari kategori Open Turnamen, serta 5 emas dan 6 perak dari kategori Festival. Capaian ini menjadi modal awal yang sangat membanggakan bagi klub yang baru tumbuh tersebut.

Ketua KTC Ternate, Fujias Dhiarsi Hadi, SE, didampingi Bendahara Rusni Ismail, mengaku keikutsertaan timnya sejak awal tidak dibebani target medali.

Menurut Fujias, tujuan utama mengikuti kejuaraan ini adalah untuk memberikan pengalaman bertanding sekaligus mengevaluasi hasil latihan para atlet setelah menjalani latihan intensif di bawah bimbingan pelatih Salim Jabid dan Bobby Sangki. “Kami tidak ada target ikut kejuaraan ini. Yang terpenting para karateka dapat tampil dengan baik setelah menjalani latihan sekitar dua bulan lebih,” ujar Fujias.

Menariknya, para karateka KTC berasal dari berbagai perguruan karate, di antaranya INKAI, INKADO, dan SHINDOKA. Keberagaman itu justru menjadi kekuatan dalam membangun pembinaan atlet dalam satu wadah klub.

Dalam kejuaraan tersebut, KTC menurunkan atlet pada dua kategori. Kategori Festival diikuti karateka usia dini, sedangkan kategori Open Turnamen mempertandingkan kelas kadet, junior, dan senior.

Fujias mengaku sangat puas dengan capaian para atletnya, meski masih ada catatan selama pertandingan, terutama di kategori Open Turnamen. “Saya bersama pengurus sangat puas dengan hasil ini. Walaupun dalam pertandingan, terutama di kategori open turnamen, banyak atlet kami merasa dirugikan, hasil yang diraih para atlet sudah sangat membanggakan,” katanya.

Selain mengapresiasi perjuangan atlet, Fujias juga memberikan catatan kepada panitia pelaksana agar penyelenggaraan kejuaraan mendatang dipersiapkan lebih matang, khususnya dalam aspek teknis pertandingan.

Ke depan kami berharap panitia lebih siap dalam pelaksanaan pertandingan, sehingga persoalan teknis yang membuat atlet harus menunggu berjam-jam tidak kembali terjadi,” ucapnya.

Bagi KTC, raihan 24 medali di penampilan perdana ini bukan sekadar angka kemenangan. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa klub yang baru tumbuh mampu bersaing di arena kejuaraan nasional.

Fujias berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh karateka KTC untuk terus meningkatkan kualitas latihan dan kemampuan bertanding. “Dengan pembinaan yang lebih terarah dan pengalaman kompetisi yang semakin banyak, kami optimistis para karateka KTC mampu meraih prestasi lebih baik pada kejuaraan berikutnya,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Bapas Ternate Dorong Desa Reintegrasi Sosial Melalui FGD di Kepulauan Sula

Ternate – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ternate mendorong pembentukan Desa Reintegrasi Sosial melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Hotel Beliga, Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, mengusung tema “Desa Reintegrasi Sosial”.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.

Pelaksanaan FGD tersebut menjadi langkah Bapas Kelas II Ternate dalam memperkenalkan konsep Desa Reintegrasi Sosial sekaligus membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan dukungan lingkungan masyarakat agar Klien Pemasyarakatan dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara baik.

Kepala Bapas Kelas II Ternate, Suparman, menegaskan bahwa keberhasilan proses reintegrasi sosial membutuhkan dukungan bersama dari berbagai unsur masyarakat. “Reintegrasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi Klien Pemasyarakatan.”ujar Suparman.

Selain sosialisasi, Suparman juga melakukan koordinasi dan penjajakan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk membentuk Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi. Kelompok tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi dalam memberikan dukungan, pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan bagi Klien Pemasyarakatan di lingkungan masyarakat..

Melalui pembentukan kelompok layanan tersebut, Bapas Kelas II Ternate berharap proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan lintas sektor. Sinergi antara Bapas, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat juga diharapkan mampu membuka kesempatan bagi Klien Pemasyarakatan untuk kembali diterima serta membangun kehidupan yang mandiri.

Suparman berharap pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi dapat memperkuat pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan. “Melalui kelompok layanan ini, diharapkan terbangun kolaborasi dalam memberikan dukungan, pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan agar Klien Pemasyarakatan dapat kembali diterima serta berkontribusi positif di tengah masyarakat.” ujarnya.

Dengan adanya inisiatif Desa Reintegrasi Sosial, Klien Pemasyarakatan diharapkan tidak hanya memperoleh kesempatan untuk kembali ke tengah masyarakat, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun lingkungan sosial yang lebih inklusif dan produktif di Kabupaten Kepulauan Sula.


Sumber: RRI Ternate

Kantongi Ciri-Ciri, Pelaku BBM Oplosan di Ternate Diburu Polisi

Ternate – Kepolisian Resor (Polres) Ternate mengantongi ciri-ciri pelaku peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite oplosan yang sempat beredar di Kota Ternate dan viral di berbagai platform media sosial. Ciri-ciri pelaku diketahui setelah tim penyidik menemukan rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi dan didukung dengan keterangan sejumlah saksi.

“Kalau untuk ciri-ciri, kita mungkin sudah mengantongi. Tapi untuk pencarian dan mendapatkan identitas pelaku tersebut, kita masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kasat Reskrim Polres Ternate, Iptu Arif Budi Aji saat dikonfirmasi, Rabu 11 November 2026.

Kasat menegaskan, penyelidikan kasus dugaan BBM oplosan ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Universitas Khairun Ternate hingga pihak Pertamina. Hal ini dilakukan untuk menguji sehingga dapat mengetahui pasti sampel campuran dalam BBM oplosan tersebut.

“Berdasarkan komunikasi sementara dengan pihak Universitas Khairun, fasilitas laboratorium yang tersedia saat ini belum dapat melakukan pengujian terhadap kandungan zat BBM oplosan tersebut. Makanya kita masih berkoordinasi dengan beberapa pihak,” katanya.

Dirinya juga mengakui, dengan keterbatasan fasilitas laboratorium ini, sehingga tidak menutup kemungkinan, pengujian akan dilakukan di laboratorium yang berada di Manado atau melalui fasilitas Pertamina di Wamena.

“Untuk dugaan sementara, yang jelas terlihat itu adalah minyak tanah, karena dari zat-nya sendiri memang ada bau dan tekstur yang menyerupai minyak tanah,” katanya.

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan kandungan zat yang mengendap di bagian bawah BBM tersebut. Kepastian mengenai jenis dan komposisi zat itu masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.


Sumber: RRI Ternate

Polresta Tidore Dalami Dugaan Penipuan Berkedok Arisan di Sofifi

Sofifi – Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Tidore Kepulauan terus mendalami kasus dugaan penipuan berkedok arisan yang menggunakan 105 Kartu Tanda Penduduk (KTP) warta Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Kasus tersebut, tidak hanya berkaitan dengan dana arisan yang diduga tidak dikembalikan kepada anggota. Para korban juga mengungkap dugaan penyalahgunaan 105 KTP untuk mengajukan pinjaman dan pembelian telepon seluler melalui perusahaan pembiayaan.

Dugaan penipuan berkedok arisan ini, mulai terbongkar setelah sejumlah anggota arisan mulai resah karena tidak mendapatkan kepastian mengenai pengembalian dana maupun pencairan arisan. Mereka kemudian mendatangi seorang wanita berinisial SA di kediamannya yang berlokasi Desa Kusu untuk membuat kesepakatan secara pribadi.

Masalah tersebut sebelumnya sempat dimediasi di Polsek Oba Utara namun tidak mendapat kepastian dan persoalan tersebut semakin meluas setelah salah seorang korban membuat unggahan melalui media sosial Facebook. Unggahan itu memicu korban lain untuk menceritakan pengalaman serupa. Jumlah pihak yang mengaku dirugikan pun terus bertambah.

Dugaan pelanggaran yang terungkap ternyata tidak berhenti pada pengelolaan arisan. Sejumlah warga mengaku identitas kependudukan mereka digunakan tanpa persetujuan untuk mengajukan pembiayaan di perusahaan Kredit Plus dan Kolombus.

Menurut keterangan korban, terdapat 105 KTP yang diduga disalahgunakan untuk transaksi kredit telepon seluler berbagai tipe, termasuk iPhone. Total kerugian dari dugaan penyalahgunaan identitas tersebut ditaksir mendekati Rp 2 miliar.

Selain itu, muncul pula pengakuan korban terkait dugaan pinjaman uang dan penggelapan barang, berupa satu unit sepeda motor dan satu unit mobil. Mobil tersebut belakangan telah diambil kembali oleh pemiliknya setelah menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB.

Kapolresta Tidore Kepulauan, Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow saat dikonfirmasi rri.co.id, Rabu, 11 November 2026 mengakui laporan tersebut ditangani Satreskrim Polresta Tidore.

“Untuk perkara ini, Polsek tidak menangani namun yang menangani adalah Polresta dan sekarang sedang berproses di Satreskrim,” singkat Kapolresta.


Sumber: RRI Ternate

DLH dan BWS Malut Siapkan Normalisasi Kalimati di Kota Ternate

Ternate – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara meninjau persiapan pelaksanaan normalisasi saluran air atau barangka di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Rabu 11 November 2026.

Peninjauan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kota Ternate menyurati BWS Maluku Utara untuk meminta dukungan pengerukan sejumlah alur air atau barangka tersebar di wilayah Ternate Utara, Tengah, Selatan, hingga Ternate Barat.

Kepala DLH Kota Ternate, Musli Muhammad, mengatakan peninjauan di Kelurahan Gamalama merupakan bagian dari persiapan pekerjaan normalisasi yang direncanakan mulai dilaksanakan pekan depan.

“Ini untuk membantu Pemerintah Kota melakukan normalisasi beberapa alur air, saluran primer atau kali mati di Kota Ternate. Salah satunya yang kita kunjungi hari ini di Kelurahan Gamalama. Selain titik ini, ada beberapa lokasi lain yang berpotensi mengalami luapan air saat musim hujan,” katanya.

Musli menjelaskan, selain Gamalama, sejumlah lokasi yang diusulkan untuk dinormalisasi antara lain Kelurahan Bastiong, kawasan Kota Baru, Toboko di Ternate Selatan, Gamalama di Ternate Tengah, serta Soasio, Ngidi, Kasturian, dan Dufa-Dufa.

“Kurang lebih ada lima sampai enam titik yang kami usulkan melalui surat resmi kepada BWS. Kami berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui bantuan pengerukan atau normalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proses pengerukan, BWS Maluku Utara akan mengerahkan alat berat berupa ekskavator. Sementara itu, DLH Kota Ternate menyiapkan armada pengangkut sampah untuk mengangkut material sampah yang ditemukan selama proses normalisasi.

“Sampah yang masih memiliki nilai guna, seperti plastik dan jenis lainnya, akan dipilah sebelum sisanya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),”katanya.

Musli berharap, setelah proses normalisasi selesai, masyarakat dan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama menjaga kebersihan aliran sungai dan saluran air agar tidak kembali dipenuhi sampah maupun mengalami penyumbatan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan barangka sebagai salah satu upaya mengurangi risiko genangan dan luapan air, terutama saat memasuki musim hujan.


Sumber: RRI Ternate

BMKG Prediksikan Puncak Musim Hujan Terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027

Jakarta – Awal musim hujan 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia mundur sekitar 20 hingga 30 hari dibandingkan kondisi normal. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

“Sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026,” kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu, 11 November 2026..

Puncak musim hujan diprakirakan terjadi selama tiga bulan mulai Desember 2026 hingga Februari 2027 di berbagai wilayah. Sifat hujan secara umum diprediksi normal atau mendekati rata-rata klimatologis berdasarkan curah hujan selama 30 tahun terakhir.

Meski begitu, durasi hujan diperkirakan lebih pendek sehingga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah. Curah hujan ekstrem berpotensi memicu banjir dan longsor, terutama di kawasan rawan dengan kondisi lingkungan yang rentan.

Untuk mengantisipasinya, BMKG menyiapkan informasi peringatan dini cuaca yang dapat diakses melalui laman resmi lembaga. Layanan tersebut mencakup peringatan dini nowcasting hingga tingkat kecamatan untuk memantau perkembangan cuaca tiga sampai enam jam mendatang.

BMKG juga menyediakan informasi cuaca harian selama tujuh hari, prakiraan dasarian selama 10 hari, serta informasi bulanan. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan tersebut sebagai panduan mempersiapkan aktivitas sekaligus mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrem.

“Tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem,” katanya. “Kami juga mengantisipasi di mana dan kapan terjadinya banjir dan longsor.”

BMKG berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung mitigasi bencana. Termasuk melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sesuai kebutuhan daerah.

Operasi tersebut dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam hal ini, BNPB akan menjadi pelaksana sementara BMKG memberikan supervisi teknis.

Faisal mengingatkan perubahan iklim membuat potensi cuaca ekstrem tetap perlu diwaspadai, meskipun Indonesia relatif jarang dilintasi siklon tropis. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak agar lebih terlindungi dari ancaman banjir dan tanah longsor.


Sumber: KBRN

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Wapres Gibran

Jakarta – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota DPR. Usulan itu akan dibacakan pada rapat paripurna besok.
Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan mengatakan total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut. Jumlah itu berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.

“Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang. Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” sambungnya.

Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan HMP. Dia mengatakan usulan itu telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

“Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuh dia.

Sebanyak delapan fraksi hadir dalam rapat itu. Di antaranya, Fraksi PDIP yakni Abidin Fikri, Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra yakni Aziz Subekti, Bahtra Banong. Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, Abraham Sirdjadja.

Kemudian, Fraksi NasDem yakni Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, Ujung Bey. Fraksi PKB yakni M Khozin, Sudjatmiko.

Lalu Fraksi Demokrat yakni Benny K Harman, Hinca Pandjaitan. Fraksi PKS yakni Mardani Ali Sera, serta Fraksi PAN yakni Syarifudin Sudding.


Sumber: Detik.com

Presiden Apresiasi Pembentangan Bendera Merah Putih 24 KM di Nagan Raya Aceh

Nagan Raya – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yang membentangkan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer. Pembentangan tersebut dilakukan untuk menyambut kunjungan kerja Presiden di wilayah tersebut, Rabu, 11 November 2026.

Presiden mengaku bangga dan berterima kasih atas sambutan masyarakat yang membentangkan bendera tersbeut. Bendera terbentang sepanjang perjalanan dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju Masjid Agung Giok Baitul A’la.

Presiden menyaksikan langsung pembentangan tersebut dari mobil Maung putih yang ditumpanginya. “Saya menyaksikan sendiri sepanjang 24 km membentangi bendera merah putih, saya kira ini rekor dunia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Masjid Agung Giok Baitul A’la.

Presiden bahkan menyebut pembentangan bendera tersebut berpotensi menjadi rekor dunia. “Justru di Aceh rekor ini mungkin nanti ada kabupaten lain di bagian lain Indonesia yang mau 24,5 km,” katanya.

Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyambut kedatangannya. Menurutnya, sambutan tersebut merupakan sebuah kehormatan yang diberikan masyarakat kepada kepala negara.

“Saya merasakan kehangatan. Sebetulnya juga saya kalau saya berkunjung, saya kasihan yang berdiri lama nunggu saya, tapi ini kehormatan kepada saya,” ujar Presiden.

Ia menilai masyarakat juga berhak melihat langsung pemimpinnya. Karena itu, Presiden mengapresiasi warga yang rela menunggu sepanjang perjalanan untuk menyambut kedatangannya.

“Saya kira juga pantas dan berhak warga negara melihat Presidennya sekali-sekali,” ucapnya. Selain mengapresiasi pembentangan Bendera Merah Putih, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang berkesempatan bersalaman dan berinteraksi dengannya.

Ia mengaku senang dapat menyentuh tangan warga. Presiden juga sesekali memeluk sejumlah anak saat perjalanan menuju lokasi acara.

Pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Masjid Agung Giok Baitul A’la.


Sumber: KBRN