Inflasi Maluku Utara Tembus 6,18 Persen, Cabai Rawit Jadi Pemicu

Ternate – INFLASI Provinsi Maluku Utara pada Oktober 2026 mencapai 6,18 persen secara tahunan (year on year/y-on-y). Kenaikan harga cabai rawit, tarif angkutan udara, bensin, cabai merah, hingga ikan cakalang menjadi sejumlah komoditas yang mendorong tingginya inflasi di Maluku Utara.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,71 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) mencapai 4,93 persen.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arrosid, mengatakan inflasi terjadi di seluruh wilayah yang menjadi sampel penghitungan. Kota Ternate mencatat inflasi tahunan sebesar 6,09 persen, sementara Kabupaten Halmahera Tengah lebih tinggi, yakni 6,50 persen.

Menurut Harim, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Maluku Utara, baik secara tahunan maupun bulanan. Kelompok ini mengalami inflasi tahunan sebesar 10,46 persen dengan andil 3,56 persen, sedangkan secara bulanan mencapai 1,49 persen dengan andil 0,52 persen.

“Pada Oktober 2026, komoditas utama yang menyumbang inflasi tahunan tertinggi di Provinsi Maluku Utara adalah cabai rawit, tarif angkutan udara, bensin, cabai merah, serta ikan cakalang atau ikan sisik,” ujar Harim dalam rilis perkembangan inflasi Oktober, Senin, 2 November 2026.

Sementara itu, kenaikan harga tomat menjadi pemicu utama inflasi bulanan di Maluku Utara. Selain tomat, kenaikan tarif angkutan udara, cabai merah, cabai rawit, dan ketimun turut memberikan andil terhadap inflasi pada Oktober 2026.

Tekanan inflasi juga terlihat di Kabupaten Halmahera Tengah. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi tahunan sebesar 11,03 persen dan andil 1,56 persen, sedangkan secara bulanan mencapai 3,25 persen dengan andil 1,38 persen.

Di wilayah tersebut, cabai merah menjadi komoditas yang paling dominan mendorong inflasi, baik secara tahunan maupun bulanan. Komoditas lainnya meliputi cabai rawit, bensin, solar, dan ikan cakalang atau ikan sisik untuk inflasi tahunan.

“Untuk Kabupaten Halmahera Tengah, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan adalah cabai merah. Sedangkan komoditas penyumbang inflasi dari bulan ke bulan terbesar juga cabai merah,” kata Harim.

Adapun inflasi bulanan di Halmahera Tengah turut dipengaruhi kenaikan harga tomat, lemon, ikan malalugis atau ikan sorihi, serta tarif angkutan antarkota. Kondisi ini menunjukkan kelompok pangan masih memberikan tekanan kuat terhadap perkembangan harga di daerah tersebut.

Meski demikian, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga mampu menahan laju inflasi bulanan di Maluku Utara. Komoditas tersebut antara lain ikan malalugis atau ikan sorihi, ikan kembung, kangkung, ikan tuna, dan cakalang diawetkan.

Kondisi serupa terjadi di Halmahera Tengah. Penurunan harga ketimun, ikan kembung, minyak goreng, ikan selar atau ikan tude, serta bawang putih turut memberikan andil dalam menahan tekanan inflasi bulanan di Halmahera Tengah.


Sumber: RRI Ternate

Pengelolaan Arsip ASN, Tidore Kepulauan Raih Peringkat II Kanreg XI BKN

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meraih penghargaan atas pencapaian skor pengelolaan arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menempati peringkat kedua di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada semester I tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan, Rusdy Thamrin, saat apel gabungan ASN di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 2 November 2026.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi BKN kepada pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan arsip ASN yang tertib, lengkap, andal, dan berkelanjutan melalui implementasi sistem LEDI-DMS.

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Ia berharap prestasi yang diraih dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

“Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak atas kerja sama sehingga berhasil meraih penghargaan yang luar biasa ini. Tetap semangat dan pertahankan setiap prestasi yang telah diraih,” ujar Muhammad Sinen.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tidore Kepulauan Rusdy Thamrin menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah atas arahan serta dukungan terhadap pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Menurut Rusdy, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tidore dalam mendukung program nasional, khususnya terkait pengelolaan arsip kepegawaian.

“Ini semua berkat kerja sama ASN Kota Tidore Kepulauan dalam mendukung program nasional. Tanpa dukungan semua pihak, mungkin prestasi ini tidak akan tercapai. Penghargaan yang diperoleh hari ini bukanlah akhir dari pencapaian, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi yang telah diraih,” kata Rusdy.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi BKPSDM dan seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara tertib, akurat, dan berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil DJPb Malut Dorong Percepatan Belanja Daerah untuk Pacu Ekonomi

Ternate – Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Maluku Utara hingga September 2026 mencapai Rp4,99 triliun. Angka ini dicatat mengalami pertumbuhan sebesar 49,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, di tengah peningkatan pendapatan negara, realisasi belanja negara dan belanja daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, menyampaikan berdasarkan data yang diperolehnya, pendapatan APBN hingga September 2026 mencapai Rp4.997,53 miliar atau 82,73 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp11.361,70 miliar atau 77,20 persen dari pagu.

“Angka tersebut mengalami kontraksi 8,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama akibat penurunan transfer ke daerah,” kata Sakop, Selasa, 3 November 2026. Kondisi serupa juga terlihat pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan APBD Maluku Utara tercatat sebesar Rp9.511,51 miliar atau turun 5,79 persen secara tahunan, sedangkan belanja daerah mencapai Rp7.390,15 miliar atau turun 14,39 persen.

Kanwil DJPb Maluku Utara mencatat, pendapatan daerah masih didominasi transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 77,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memperkuat pembiayaan pembangunan.

Di sisi lain, belanja modal mengalami kontraksi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih tinggi. Situasi tersebut menjadi perhatian karena optimalisasi anggaran diperlukan agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja daerah hingga September 2026 baru mencapai 57,73 persen dari pagu anggaran. Karena itu, percepatan belanja produktif dinilai penting agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.

Selain itu, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap II dan pengajuan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya atau DAU Specific Grant (DAU SG) Tahap III perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. “Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran transfer tidak terhambat dan pelaksanaan belanja daerah berjalan lebih optimal,” ujar Sakop.

Secara umum, perekonomian Maluku Utara menunjukkan dinamika pertumbuhan yang kuat. Meski demikian, tantangan inflasi dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Penguatan sektor-sektor unggulan daerah perlu diimbangi dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Optimalisasi belanja pemerintah juga diharapkan dapat memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Kemarau Panjang Mulai Mengancam Nasib Petani di Kepulauan Sula

Sula – Ancaman kemarau panjang mulai dirasakan petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Sula. Selain menghadapi kekeringan lahan dan penurunan hasil panen, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk mengoperasikan mesin pompa air.

Salah satu petani hortikultura, Saiful Umawaitina, saat di wawancarai mengatakan kondisi kemarau yang berlangsung sekitar enam bulan membuat petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

Menurutnya, sebagian besar petani menggunakan mesin diesel untuk menarik dan memompa air ke lahan pertanian. Namun, ketersediaan solar subsidi di SPBU menjadi kendala yang harus dihadapi.

“Masalahnya, mendapatkan solar subsidi di SPBU sudah susah. Kami petani kebanyakan menggunakan mesin diesel. Apalagi di SPBU hanya tersedia Pertalite dan Pertamax, itu pun lebih banyak untuk pengendara dan nelayan,” kata Saiful.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait memperhatikan kebutuhan solar bagi petani, terutama ketika musim kemarau berlangsung. “Jadi kami berharap ketersediaan solar di SPBU juga diperhatikan untuk petani. Jangan sampai solar justru dijual ke tempat lain, sementara kami kesulitan mendapatkannya. Musim panas begini petani harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli solar,” ucapnya, Selasa 3 November 2026.

Selain persoalan BBM, Saiful mengaku harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk mengatasi kekeringan lahan dengan menerapkan sistem irigasi sprinkler atau penyiraman tanaman menggunakan alat penyemprot air menyerupai hujan buatan.

Sistem tersebut menggunakan jaringan pipa yang dipasang di area perkebunan dan dilengkapi kepala penyemprot (sprinkler) untuk mendistribusikan air secara merata ke tanaman. Untuk membangun sistem penyiraman tersebut, ia mengaku telah menghabiskan biaya sekitar puluhan juta, termasuk pembelian pipa dan perangkat sprinkler yang harus dipesan dari luar daerah.

“Saya membeli pipa baru dan alat sprinkler untuk penyiraman tanaman hortikultura. Biaya yang kami keluarkan sekitar Rp10 juta sampai Rp20 juta, karena alat sprinkler harus dipesan dari luar daerah, belum lagi pipa dan perlengkapan lainnya,” katanya.

Di sisi lain, kemarau panjang juga berdampak langsung terhadap produktivitas tanaman. Saiful menyebut hasil panen sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan dibandingkan musim hujan. Ia mencontohkan tanaman mentimun yang biasanya mampu menghasilkan hingga 10 kali panen. Namun, dalam kondisi cuaca panas saat ini, tanaman hanya mampu dipanen sekitar tiga hingga empat kali sebelum daunnya menguning dan tanaman tidak lagi produktif.

“Musim panas begini tidak seperti biasanya. Banyak tanaman hortikultura yang mati. Tanaman juga tidak bisa bertahan lama. Misalnya mentimun, biasanya kami bisa panen sampai 10 kali, tetapi sekarang baru tiga sampai empat kali daunnya sudah menguning,” ucapnya.

Meski hasil panen mengalami penurunan, Saiful mengatakan harga jual sejumlah komoditas di pasar masih memberikan harapan bagi petani untuk memperoleh pendapatan. “Untuk hasil panen tanaman hortikultura saat ini sangat menurun. Beruntung harga barang di pasar masih ada. Walaupun hasil panen turun, tetapi kalau harga bagus, kami masih bisa mendapatkan pendapatan, seperti cabai dan mentimun,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Sambut HUT Ke-81, Korps Brimob Polri Gelar Aksi Kemanusiaan di Ternate

Ternate – Satuan Brimob Polda Maluku Utara menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa donor darah dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian dan kontribusi nyata Polri kepada masyarakat melalui aksi kemanusiaan.

Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti kesehatan dalam peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri, yang meliputi sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

Pelaksanaan donor darah tersebut turut melibatkan sejumlah instansi dan elemen masyarakat, di antaranya Basarnas, Polair, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, personel Polda Maluku Utara, Polres Ternate, mahasiswa, serta masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Brimob Polda Maluku Utara, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Selasa (3/11/2026).

Kasikesjas Satbrimob Polda Maluku Utara, Mariafu Ladede, S.Kep., S.H., M.H., menjelaskan bahwa target donor darah secara nasional dalam kegiatan tersebut mencapai 8.100 kantong darah, menyesuaikan dengan angka 81 yang menjadi bagian dari peringatan HUT Korps Brimob Polri tahun ini.

“Untuk target nasional, karena temanya 81, maka targetnya sebanyak 8.100 kantong darah. Sementara kami dari Satuan Brimob Polda Maluku Utara menargetkan sebanyak 500 kantong darah,” ujarnya

Ia menjelaskan, dari target 500 kantong darah yang ditetapkan, sebanyak 164 kantong telah berhasil dikumpulkan melalui kegiatan donor darah yang sebelumnya dilaksanakan di sejumlah kompi jajaran. Sementara itu, dalam kegiatan yang berlangsung di Mako Brimob, tercatat sebanyak 236 kantong darah tengah dihimpun.

“Dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di kompi jajaran, sudah terkumpul sebanyak 164 kantong darah. Kemudian, untuk kegiatan yang saat ini berlangsung, sementara sudah mencapai 236 kantong darah,” kata Mariafu.

Menurut Mariafu, total capaian sementara mencapai 400 kantong darah dari target 500 kantong yang telah ditetapkan, capaian 400 kantong darah yang di donor tersebut terdiri dari 164 kantong darah sebelumnya dengan kantong darah yang diperoleh pada hari ini sebanyak 234.

Ia berharap, kegiatan donor darah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien yang membutuhkan.

“Harapannya, apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan tema, Polri Bersama Masyarakat Menuju Indonesia Emas, ini menjadi salah satu bentuk sumbangsih kami dari tim kesehatan,” pungkasnya

Melalui kegiatan ini, Satbrimob Polda Maluku Utara menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya melalui tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga lewat aksi sosial dan kemanusiaan.


Reporter: Iksan

Kanwil Ditjenpas Malut Ikuti Rakor Pengadaan BAMA 2027

Ternate – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Maluku Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Bahan Makanan (BAMA) bagi Warga Binaan Tahun Anggaran 2027 di Gedung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Senin 2 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Erwedi Supriyatno, didampingi tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Efendi Johan, bersama jajaran staf Perencanaan dan Barang Milik Negara (BMN) mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Rakor dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya perencanaan pengadaan bahan makanan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan. Ketersediaan bahan makanan yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, para Kepala Kantor Wilayah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengikuti diskusi untuk membahas identifikasi kebutuhan, kesiapan administrasi, serta antisipasi terhadap kendala yang berpotensi muncul dalam proses pengadaan.

Rakor yang dirangkaikan dengan pertemuan bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Maulana Bungaran, ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi untuk menyamakan persepsi dan memastikan proses pengadaan BAMA Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai ketentuan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara berkomitmen mendukung perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebutuhan bahan makanan bagi Warga Binaan pada 2027 diharapkan dapat terpenuhi secara efektif dan berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Pemda Taliabu Percepat Alih Status Jalan Menjadi Ruas Jalan Nasional

Taliabu – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu terus mengintensifkan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara guna mempercepat pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah serta mempersiapkan alih status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional yang ditargetkan mulai berproses pada 2027.

Upaya tersebut ditandai dengan kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, bersama Kepala Bapperida Taliabu, Kamirudin, ke Kantor BPJN Maluku Utara. Kedatangan rombongan disambut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, didampingi Kasubbag Umum dan Tata Usaha, Rizal Hafel.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Yosar Kardiat menyampaikan bahwa penataan dan pengusulan alih status jalan menjadi jalan nasional merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur Pemkab Pulau Taliabu. Pihaknya menargetkan proses tersebut dapat berjalan paling lambat pada 2027.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas peluang dukungan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat dengan nilai indikatif mencapai Rp1 triliun. Namun, besaran dukungan tersebut masih memerlukan finalisasi terkait program, lokasi, dan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Yosar, peluang dukungan anggaran tersebut perlu dipersiapkan secara matang, termasuk melalui skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyiapkan data teknis, pemetaan ruas jalan dan jembatan, serta daftar prioritas penanganan infrastruktur.

Langkah tersebut dinilai penting agar setiap usulan pembangunan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, Plt. Kepala BPJN Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pulau Taliabu. Kunjungan ini diharapkan menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur jalan dan jembatan sekaligus menentukan titik-titik prioritas penanganan.

Yosar berharap koordinasi antara Pemda Pulau Taliabu dan BPJN Maluku Utara dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan infrastruktur mendapat dukungan dan dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Ia menegaskan, pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.


Sumber: RRI Ternate

Penyelesaian Perkara Tertinggi, Polres Ternate Urutan Pertama, Polres Halteng di Posisi Kedua

Tidore – Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Tengah menempati posisi kedua penyelesaian perkara (Selra) tertinggi selama tiga bulan terakhir pada periode Agustus hingga Oktober 2026. Posisi ini menjadi trend positif penanganan perkara di Polres Halmahera Tengah karena berada di posisi 6 pada GO triwulan II tahun 2026.

Posisi kedua selra tertinggi tersebut, ditampilkan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Teguh Karyadi dalam Gelar Operasional (GO) triwulan III tahun 2026 yang buka Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman.

Kegiatan GO yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara, Selasa, 3 November 2026, dihadiri langsung Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Slamet Haryadi dan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda hingga Kapolres dan para Kasat Reskrim hingga Intel di jajaran Polres se Maluku Utara.

Polres Halmahera Tengah yang menempati posisi kedua penyelesaian perkara tersebut, tercatat memiliki jumlah kejahatan sebanyak 72 kasus dengan penyelesaian 68 kasus dengan jumlah persentase atau nilai 98 persen.

Jumlah penyelesaian tersebut tidak jauh dari Polres Ternate yang menempati posisi pertama dengan jumlah kejahatan 73 dan penyelesaian perkara 74 dengan persentase atau nilai mencapai 101 persen. Dari 9 Polres dan 1 Polresta di Maluku Utara, Polresta Tidore Kepulauan menempati posisi terakhir dengan jumlah kejahatan 48 dan penyelesaian 33 perkara dengan persentase mencapai 69 persen.

Kapolres Halmahera Tengah, AKBP. Fiat Dedawanto melalui Kasat Reskrim, Iptu. Suherlin saat dikonfirmasi rri.co.id, Rabu, 3 November 2026 mengakui, posisi ini merupakan prestasi karena dorongan Kapolres kepada seluruh anggota.

Dirinya mengakui, dengan prestasi dan capaian pada posisi kedua pada GO triwulan kedua ini, akan tetap dipertahankan bahkan akan ditingkatkan sehingga bisa mencapai target terutama dalam memberikan kepastian hukum untuk masyarakat di Halmahera Tengah.

“Prestasi ini tidak akan menjadikan kami untuk besar kepala tapi ini menjadi motivasi untuk tetap berbenah kedepan yang lebih baik. Ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum,” katanya.

Kepada seluruh personel khususnya di jajaran Reskrim Polres Halmahera Tengah dirinya berharap sekaligus mengajak untuk melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagaimana program Kapolri yang ditindaklanjuti Kapolda hingga Kapolres Halmahera Tengah.

“Implementasi Polisi Untuk Masyarakat, kami dari Reskrim Halmahera Tengah tetap memposisikan paling pertama terutama untuk masyarakat yang menjadi korban atau membutuhkan kehadiran polisi dalam setiap kejadian atau kejahatan yang terjadi di Halmahera Tengah,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate