Yusril Harap Masyarakat Percayakan Penanganan Kasus Listyo Sigit Dkk ke Polri

Jakarta – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayai penuh penanganan Polri terhadap kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Yusril meyakini Polri akan menangani perkara itu secara transparan hingga tuntas.

“Pemerintah berharap seluruh rakyat menaruh kepercayaan kepada Polri yang akan secara objektif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini sehingga menjadi terang benderang,” jelas Yusril kepada wartawan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Yusril mengatakan, ketika perkara ini sudah selesai di tingkat penyidikan, maka penyidik akan melimpahkannya ke penuntut umum untuk segera disidangkan. Dia mengajak masyarakat untuk terus mengawal penuntasan kasus ini hingga ke proses persidangan.

“Kita bersama-sama dapat melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum ini. Jadi mohon jangan ada keragu-raguan, kesangsian, Polri menyidik Polri, ya memang sudah jadi tugasnya,” terang Yusril.

“Mari kita saling menghormati kedudukan masing-masing dan setiap orang tentu akan bekerja secara objektif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa kalau Polri diduga melakukan satu tindak pidana, maka penyidiknya juga adalah polisi,” imbuhnya.

Diketahui, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujarnya.

Dia mengatakan para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” ujarnya.


Sumber: Detik.Com

Polri Ungkap Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo Dilakukan Sejak 2025

Jakarta – Polri menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebutkan para tersangka memerintahkan penyadapan itu sejak 2025.

“Ada periode tahun 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menyebutkan ada beberapa nomor yang dimasukkan ke LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Penyadapan itu dilakukan tanpa dasar penegakan hukum.

“Terdapat beberapa nomer tersebut dimasukkan ke server LIMS Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi. Kemudian, nomor-nomor tersebut disadap kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang undang yang berlaku,” ujarnya.

Diketahui, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.

Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto

“Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.


Sumber: Detik.Com

Polri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Jakarta – Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik dan illegal access. Salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sigit merupakan mantan Kapolri. Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujarnya.

Dia mengatakan para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” ujarnya.


Sumber: Detik.com

Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Pangdam XXVIII Adakan Kunjungan ke Kapolda Malut

Sofifi – Untuk memperkuat sinergitas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Panglima Kodam (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI. Nefra Firdaus beserta rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman pada , Selasa, 3 November 2026.

Mayjen TNI. Nefra Firdaus beserta rombongan diterima di ruang kerja Kapolda Malut yang didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda dan jajaran Kodam.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku Utara menyambut baik kunjungan silaturahmi Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang solid antara TNI dan Polri merupakan faktor penting dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif budiman berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mengantisipasi serta menangani potensi konflik sosial maupun berbagai tantangan keamanan, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Maluku Utara.

Sementara itu, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI. Nefra Firdaus menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Kapolda Maluku Utara beserta jajaran dalam kunjungan silaturahmi tersebut.

Pangdam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri, serta membangun koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Polda Maluku Utara dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan baik dan kolaborasi antara TNI dan Polri semakin kuat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya stabilitas keamanan serta mendukung kemajuan dan pembangunan di Provinsi Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Kapolres Halbar Dicopot, Dirpolairud dan Karorena Dapat Promosi Jabatan

Sofifi – Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi. Suyudi Aryo Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah Perwira Menengah (Pamen) Polri termasuk di Polda Maluku Utara. Mutasi sejumlah pejabat di Polda Maluku Utara ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2467/XI/KEP./2026 tanggal 2 November 2026.

Sejumlah pejabat Polda Maluku Utara yang masuk dalam daftar mutasi Kapolri masing-masing adalah, Kelama Biro Perencanaan (Karo Rena) dan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) serta Kapolres Halmahera Barat.

Kombes Pol. Welly Abdillah, yang sebelumnya menjabat Karo Rena Polda Maluku Utara, mendapat penugasan baru sebagai Karo Rena Polda Kepulauan Riau. Jabatan tersebut selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol. Irawan Banuaji, yang sebelumnya menjabat Kabidkeu Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, Kombes Pol. Azhari Juanda, yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Maluku Utara, dimutasikan sebagai Dirpamobvit Polda Jambi. Posisi Dirpolairud Polda Maluku Utara selanjutnya diemban Kombes Pol. Sukamat, yang sebelumnya menjabat Kasiagaops B Rodalops Stamaops Polri.

Sementara itu, pada jajaran kewilayahan, AKBP Teguh Patriot yang sebelumnya menjabat Kapolres Halmahera Barat dicopot dan dan ditempatkan sebagai Pamen Polda Maluku Utara dan digantikan AKBP Muhammad Musni, yang sebelumnya menjabat Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto saat dikonfirmasi, Selasa, 3 Oktober 2026 menyampaikan, mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran institusi, pembinaan karier, serta upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kepolisian.

“Setiap pergantian jabatan merupakan amanah dan kepercayaan pimpinan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pejabat yang baru diharapkan segera menyesuaikan diri, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Kombes Hadi juga menambahkan, Polda Maluku Utara terus berkomitmen memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi berbagai tantangan tugas Kepolisian.

“Harapannya, melalui penyegaran organisasi ini, kinerja Polda Maluku Utara semakin optimal dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Lapas Tobelo Ikuti Silaturahmi Virtual Bersama Wakil Menteri Imipas

Halut – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tobelo mengikuti pertemuan dan silaturahmi secara virtual bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), M. Maulana Bungaran, Selasa 3 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Lapas Kelas IIB Tobelo, Donni Isa Dermawan, bersama pejabat struktural dan jajaran staf. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan terlebih dahulu memaparkan sejumlah agenda strategis, meliputi evaluasi 15 Program Aksi, struktur organisasi, kebutuhan petugas pengamanan, realisasi anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), capaian kinerja, hingga transformasi peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Selanjutnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, M. Maulana Bungaran, memberikan arahan serta penguatan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui pertemuan tersebut, jajaran Lapas Tobelo mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai arah kebijakan pimpinan serta evaluasi pelaksanaan program kerja.

Hal ini diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat akuntabilitas kinerja.

Kepala Lapas Tobelo, Donni Isa Dermawan, bersama seluruh jajaran berkomitmen menindaklanjuti arahan pimpinan dengan terus menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.


Sumber: RRI Ternate

Polres Ternate Posisi Pertama di GO Triwulan III Dalam Penyelesaian Perkara Terbaik

Ternate – Gelar operasional (GO) triwulan III tahun 2026 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Sekolah Polisi Negara (SPN) menempatkan Polres Ternate di posisi pertama penyelesaian perkara dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Polres Ternate menempati posisi pertama dengan dengan jumlah kejahatan 73 dengan menyelesaikan perkara 74 dan persentase 101 persen.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Polisi Arif Budiman, saat dikonfirmasi usai GO mengaku, penyelesaian perkara terbanyak ada di Polres Ternate sehingga menempati posisi pertama.

“Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan, Polres Ternate mencatat capaian tertinggi dibandingkan Polres jajaran lainnya,” ujar Kapolda.

Kapolda mengakui, capaian penyelesaian perkara di sejumlah Polres lainnya dinilai cukup baik, dengan rata-rata berada pada angka 60 sampai 70 persen.

“Sebagai Kapolda, saya berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Polres jajaran terus berpacu meningkatkan kinerja, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian perkara, supaya memberikan kepastian hukum serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Melalui GO Triwulan III Tahun 2026 ini, Kapolda Maluku Utara mengingatkan seluruh pejabat utama (PJU) Polda Maluku Utara dan Kapolres jajaran semakin meningkatkan koordinasi, responsivitas, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sinergi Polri bersama masyarakat terus diperkuat guna mewujudkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku Utara yang aman, damai, dan kondusif,” katanya menambahkan.

Terpisah Kapolres Ternate, AKBP. Anita Ratna Yulianto melalui Kasi Humas, Iptu. Ekan Mukadar menyampaikan, penyelesaian perkara yang menempatkan Polres Ternate di posisi pertama karena persentase penyelesaian perkara di angkat 101 persen.

Atas nama Kapolres dirinya juga meminta seluruh personel untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang diraih namun menjadikan sebagai motivasi untuk tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk diketahui, dari data yang diperoleh dalam penyelesaian perkara, setelah Polres Ternate, posisi kedua ditempati Polres Halmahera Tengah dengan persentase 98 persen. Polres Morotai dengan persentase 93 persen, Polres Halmahera Selatan dengan persentase 92 persen, Polres Halmahera Timur dengan persentase 86 persen, Polres Kepulauan Sula dengan persentase 84 persen.

Selanjutnya, Polres Taliabu dengan persentase 76 persen, Polres Halmahera Barat dengan persentase 75 persen, Polres Halmahera Utara dengan persentase 74 persen dan Polresta Tidore dengan persentase 69 persen.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Haltim Bahas Tindak Lanjut Hibah Lahan Untuk Pengadilan Negeri

Haltim – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, Selasa 3 November 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut hibah lahan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Halmahera Timur.

Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Bupati Halmahera Timur dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah. Bupati didampingi Asisten I, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Bagian Hukum Setda Haltim.

Salah satu pembahasan utama menyangkut hibah tanah seluas 8.000 meter persegi dari Pemkab Halmahera Timur. Lahan yang dihibahkan pada 2025 tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Halmahera Timur.

Pembahasan mencakup persyaratan administrasi, kejelasan aspek hukum, serta tahapan pemanfaatan aset daerah. Seluruh proses tersebut perlu disesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audiensi juga menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Kesamaan pemahaman diperlukan agar proses administrasi hibah lahan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memandang fasilitas peradilan sebagai kebutuhan penting dalam pelayanan hukum. Ketersediaan sarana tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap layanan peradilan.

Melalui pertemuan itu, Bupati Ubaid Yakub berharap koordinasi kedua lembaga terus diperkuat. Dengan demikian, rencana pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Halmahera Timur dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan fasilitas peradilan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan publik. Kehadiran kantor pengadilan diharapkan mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Halmahera Timur.


Sumber: RRI Ternate