Ribuan Guru dan Siswa di Tidore Ikuti Jalan Sehat, Kampanyekan Gerakan Peduli Sampa

Tidore – Ribuan guru dan siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA se-Pulau Tidore mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Gerakan PGRI Peduli Sampah” tersebut mengambil titik start di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan dan berakhir di kawasan Pantai Tugulufa, Kamis 5 November 2026.

Jalan sehat secara resmi dilepas oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, didampingi Wakil Wali Kota Ahmad Laiman.

Dalam sambutannya, Muhammad Sinen mengatakan, guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Menurut dia, tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan generasi penerus yang cerdas, berakhlak, serta mampu menghadapi tantangan zaman.

Karena itu, dia berharap para guru terus menjaga solidaritas, meningkatkan kompetensi, dan memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan pendidikan.

“Kami berharap para guru terus menjaga kebersamaan, meningkatkan kompetensi, dan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan. Guru memiliki peran besar dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa,” ujar Muhammad Sinen.

Selain memperingati HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi peduli lingkungan melalui gerakan memungut sampah di sekitar kawasan Pantai Tugulufa.

Muhammad Sinen mengapresiasi inisiatif PGRI tersebut. Dia menilai kegiatan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menyukseskan program Adipura.

“Kami memberikan apresiasi atas Gerakan PGRI Peduli Sampah melalui aksi memungut sampah di kawasan Tugulufa. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian yang patut dicontoh dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan kebersihan sebagai budaya dan tanggung jawab bersama, terutama dalam menjaga kawasan Pantai Tugulufa yang menjadi salah satu ruang publik kebanggaan Kota Tidore Kepulauan.

Menurutnya, semangat PGRI tidak hanya diperlukan untuk memajukan dunia pendidikan, tetapi juga diharapkan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Sinen juga menyampaikan apresiasi kepada para guru atas pengabdian mereka dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Kita harus sadar bahwa tanpa Bapak dan Ibu Guru, kita semua tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini. Apa yang kita miliki hari ini merupakan hasil dari kerja keras para guru. Karena itu, kita harus bangga dan memberikan yang terbaik pada peringatan Hari Guru Nasional ini,” ujarnya.

Dia berharap kebersamaan seluruh insan pendidikan dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan, sekaligus melahirkan generasi muda yang cerdas dan mampu menjadi harapan bangsa.

Kegiatan jalan sehat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Ketua Tim Penggerak PKK Rahmawati Muhammad Sinen, Ketua I TP-PKK Sumiyati Ahmad Laiman, Ketua III TP-PKK Sukarni Ade Kama, para asisten Sekda, staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, pengawas, guru, serta siswa SD, SMP, dan SMA se-Pulau Tidore.

Melalui kegiatan ini, PGRI tidak hanya mengajak insan pendidikan memperkuat kebersamaan, tetapi juga mendorong keterlibatan guru dan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan Pantai Tugulufa sebagai bagian dari dukungan terhadap penilaian Adipura.


Sumber: RRI Ternate

DPKP Taliabu Kendalikan Hama Sexava pada Tanaman Kelapa

Taliabu – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) melaksanakan pengendalian hama Sexava sp pada tanaman kelapa milik masyarakat di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, Kamis 5 November 2026.

Kegiatan ini bertujuan mencegah kerusakan tanaman kelapa akibat serangan hama sekaligus menjaga produktivitas perkebunan masyarakat. Pelaksanaan pengendalian melibatkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Abrar Sillia, Kepala DPKP Atma, anggota DPRD Helfin Ware, petugas teknis pertanian, serta masyarakat pemilik kebun kelapa.

Kepala DPKP Atma mengatakan, pengendalian hama tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap sektor perkebunan, khususnya tanaman kelapa yang menjadi salah satu komoditas penting dan sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Ia menjelaskan, hama Sexava sp merupakan organisme pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa apabila tidak ditangani secara tepat. “Pengendalian perlu dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, petugas teknis pertanian, dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perlindungan tanaman perkebunan masyarakat serta upaya meningkatkan produktivitas pertanian daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemda Pulau Taliabu berharap serangan hama dapat dikendalikan secara berkelanjutan sehingga tanaman kelapa masyarakat tetap terjaga dan potensi perkebunan daerah dapat terus dikembangkan. Atma juga mengimbau para petani kelapa agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama serta segera berkoordinasi dengan petugas pertanian apabila menemukan gejala serangan pada tanaman perkebunan.


Sumber: RRI Ternate

Wali Kota Tidore Instruksikan Satgas MBG Nilai SPPG Objektif dan Transparan

Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen meminta inspeksi seluruh SPPG dilakukan secara objektif. Penilaian harus menggunakan standar yang sama, transparan, dan bebas dari subjektivitas tim pemeriksa.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat teknis inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis 5 November 2026.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain. Turut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin, Satgas MBG, Koordinator Wilayah BGN, serta seluruh kepala SPPG.

Muhammad Sinen mengatakan, inspeksi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini bertujuan memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal tanpa kendala di lapangan.

Dia meminta Satgas MBG menjalankan pemeriksaan secara profesional dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Seluruh SPPG harus mendapatkan perlakuan dan standar penilaian yang sama.

“Saya meminta kepada Satgas yang sudah terbentuk untuk menilai secara objektif dan menggunakan kriteria yang sama pada seluruh SPPG. Tidak boleh ada subjektivitas dari tim,” kata Muhammad Sinen.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pelayanan Makan Bergizi Gratis di Kota Tidore Kepulauan berjalan sesuai ketentuan. Kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat juga harus menjadi perhatian.

Dia turut mengingatkan Satgas agar mengedepankan tanggung jawab dan transparansi selama proses pemeriksaan. Setiap tahapan penilaian harus dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku.

“Saya berharap instruksi dari Mendagri ini dapat menambah semangat kita dalam memberikan yang terbaik untuk Kota Tidore Kepulauan. Laksanakan tugas sesuai ketentuan dan penuhi standar pelayanan tepat sasaran dalam membangun tata kelola SPPG yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Inspeksi dan penilaian kesesuaian seluruh SPPG dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan. Tim Satgas akan memeriksa setiap unit berdasarkan indikator dan aspek penilaian yang telah ditentukan.

Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan status kelayakan masing-masing SPPG. Terdapat tiga kategori penilaian, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, dan tidak layak dilanjutkan.

Melalui pemeriksaan tersebut, Pemkot Tidore Kepulauan menargetkan pelayanan MBG berjalan sesuai standar. Dengan demikian, kualitas pemenuhan gizi anak-anak penerima manfaat dapat tetap terjaga.


Sumber: RRI Ternate

Sidang Paripurna DPRD Morotai, Tiga Fraksi Desak Pemkab Selesaikan Ganti Rugi PT MMC

Morotai – Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai agar segera memberikan penjelasan resmi sekaligus kepastian terkait penyelesaian kewajiban ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Morotai Marine Culture (MMC).

Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Persidangan I Tahun 2026–2027 tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Kantor DPRD Pulau Morotai, Kamis 5 November 2026. Ketiga fraksi tersebut masing-masing Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN), Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketiganya menyoroti pentingnya kejelasan sikap pemerintah daerah dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terkait perkara ganti rugi PT MMC.

Ketua Fraksi KNN, Akbar Mangoda, menegaskan bahwa persoalan ganti rugi Rp92,5 miliar tersebut tidak lagi perlu diperdebatkan dari sisi hukum, mengingat seluruh rangkaian proses hukum telah selesai. Menurutnya, saat ini yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti putusan pengadilan sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.

“Masalah Rp92 miliar ini kita sudah tidak lagi berdebat soal hukum, karena seluruh rangkaian proses hukum sudah selesai. Sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti hasil putusan pengadilan itu sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Akbar.

Akbar mengatakan, DPRD berharap pemerintah daerah segera menyampaikan skema penyelesaian kewajiban tersebut untuk kemudian dikonsultasikan dan dibahas bersama DPRD. Menurut Akbar, apabila Pemkab Morotai telah memiliki perencanaan atau skema pembayaran, maka hal tersebut perlu disampaikan secara resmi kepada DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

“Kita DPRD hanya berharap jika pemerintah daerah sudah memiliki skema dalam merumuskan penyelesaian soal Rp92,5 miliar, maka perlu ada konsultasi dengan DPRD untuk kita bahas bersama. Itu yang paling terpenting,” katanya.

Akbar juga menegaskan bahwa kewajiban hukum harus dipenuhi dan tidak semestinya ditawar dengan berbagai alasan. “Ini bukan soal dukung atau tidak, karena yang namanya sebuah kewajiban itu adalah sebuah keharusan, apalagi negara ini negara hukum. Kita hanya berharap pemerintah daerah patuh terhadap keputusan hukum,” ucapnya tegas.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Yafet Sidigol, menjelaskan bahwa pandangan umum fraksinya bukan dalam konteks menyetujui ataupun menolak pembayaran ganti rugi tersebut. Melainkan meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Menurut Yafet, penjelasan tersebut diperlukan agar persoalan PT MMC tidak terus menggantung dan DPRD memiliki dasar yang jelas dalam memberikan tanggapan apabila pihak perusahaan kembali meminta penjelasan kepada lembaga legislatif.

“Jadi, dalam pandangan umum tadi, kami hanya meminta supaya pemerintah daerah memberikan penjelasan. Sehingga permasalahan yang ada tidak mengambang dan dari lembaga juga bisa mengetahui dasar untuk memberikan tanggapan,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD membutuhkan kejelasan informasi dari pemerintah daerah agar dapat memahami perkembangan penanganan persoalan tersebut secara menyeluruh. Terpisah, Ketua Fraksi PSI, Rifay Malase, menyampaikan bahwa sikap fraksinya telah disepakati secara internal, yakni meminta Pemkab Pulau Morotai memberikan penjelasan resmi dan komprehensif terkait penanganan kewajiban ganti rugi kepada PT MMC.

Rifay menegaskan, penjelasan pemerintah daerah harus tetap memperhatikan aspek hukum, kondisi keuangan, serta kemampuan fiskal daerah. “Pada prinsipnya, Fraksi PSI meminta penjelasan resmi secara komprehensif terkait ganti rugi kepada PT MMC dengan tanpa mengabaikan aspek hukum,” ucap Rifay.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian kewajiban tersebut perlu mempertimbangkan proses hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan eksekusi lanjutan, sehingga langkah yang ditempuh tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.

Menurutnya, kepastian penyelesaian perkara PT MMC juga berkaitan dengan upaya menjaga iklim investasi di Kabupaten Pulau Morotai. “Jangan sampai hanya karena masalah ini mengganggu iklim investasi di Kabupaten Pulau Morotai,” katanya.

Diketahui, perkara antara PT MMC dan Pemkab Pulau Morotai bermula pada 2012. Saat itu, perusahaan yang bergerak di bidang budidaya laut tersebut mengalami persoalan terkait aktivitas operasional usahanya di wilayah Pulau Morotai. Dalam keterangannya, pihak PT MMC mengaku telah mengantongi izin resmi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, aktivitas perusahaan ketika itu dipersoalkan oleh Pemkab Pulau Morotai.

PT MMC mengklaim sejumlah oknum pejabat pemerintah daerah saat itu melakukan tindakan berupa pengrusakan, pencurian hingga penjarahan terhadap fasilitas operasional dan kantor perusahaan. Peristiwa tersebut disebut mengakibatkan aktivitas operasional perusahaan lumpuh dan menimbulkan kerugian besar. Atas kejadian tersebut, PT MMC kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Tobelo dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2012/PN.TBL.

Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan keterangan pihak PT MMC, putusan pengadilan memenangkan perusahaan dan menghukum Pemkab Pulau Morotai untuk membayar ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar.

Dengan adanya putusan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), PT MMC kini kembali meminta kepastian tindak lanjut pembayaran ganti rugi tersebut. Perusahaan berharap Pemkab Pulau Morotai segera menentukan skema dan jadwal pembayaran yang jelas melalui mekanisme penganggaran daerah.

Sementara itu, melalui pandangan umum tiga fraksi dalam rapat paripurna tersebut, DPRD meminta pemerintah daerah segera menyampaikan sikap dan penjelasan resmi mengenai langkah penyelesaian kewajiban tersebut agar persoalan PT MMC memperoleh kejelasan.


Sumber: RRI Ternate

NHM Dukung Penguatan Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Maluku Utara

Ternate – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 27 hingga 29 Oktober 2026 di Ternate. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi penanggulangan bencana banjir di Maluku Utara.

NHM diwakili oleh Koordinator Emergency Response Team (ERT), Iwan St. Panduko, dari Departemen Health, Safety & Environment (HSE). Dengan pengalaman dalam penanganan bencana melalui keterlibatan di Tim ESDM Siaga Bencana, NHM turut berkontribusi dalam penyusunan dokumen. Khususnya pada identifikasi dan pemetaan sumber daya, meliputi personil, peralatan, dan logistik yang tersedia untuk mendukung penanganan keadaan darurat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara, Hasan Ahmad, mengapresiasi partisipasi NHM dalam mendukung kesiapsiagaan bencana di daerah.

“Penyusunan dokumen ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat banjir. Kami mengapresiasi keterlibatan aktif NHM, termasuk kontribusi Tim Rescue NHM dalam bidang pencarian, evakuasi, dan penyelamatan korban di bawah koordinasi Basarnas Maluku Utara,” ujar Hasan.

Sementara itu, Iwan St. Panduko menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi risiko bencana. “Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Melalui penyusunan rencana kontingensi ini, kami berharap koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor semakin kuat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan efektif,” ucap Iwan.

Kegiatan yang diakhiri dengan penandatanganan berita acara pada 29 Oktober 2026 ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat perencanaan penanggulangan bencana banjir di Maluku Utara. Partisipasi NHM mencerminkan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kontribusi sumber daya dan keahlian dalam mendukung keselamatan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Sambut HKN, Dinkes Kepulauan Sula Gelar CKG dan Sunat Massal di Desa Mangoli

Sanana – Menyambut Hari Kesehatan Nasional (HKN) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula melaksanakan sunat massal dan pengobatan gratis di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah. Pengobatan dan sunatan masal tersebut menghadirkan dokter, Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Perawat dan lainnya yang berada di dinas serta puskesmas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Fiyanti Buamona menyampaikan, untuk pasien sunat massal sebanyak 38 orang anak serta warga yang datang berobat kurang lebih berjumlah 124 orang.

“Pengobatan tadi tidak di batasi usia. Jadi semua warga bisa hadir untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis,” ujarnya, Kamis 5 November 2026.

Ia menambahkan, dokter yang hadir berjumlah enam orang satu diantara merupakan spesialis penyakit dalam dan lima orang merupakan dokter umum yang berada di Puskesmas Waitina, Puskesmas Mangoli dan tiga orang dari Puskesmas dari Sanana.

Sementara itu, dr. Ivan Sangadji, spesialis penyakit dalam menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan pasien kebanyakan itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk itu, pihaknya memberikan edukasi kepada pasien yang bersangkutan agar dapat mengkonsumsi obat serta melakukan pemeriksaan secara rutin.

“Sekarang di Kepulauan Sula itu kasus stroke lumayan banyak karena disebabkan komplikasi darah tinggi. Maka sudah barang tertentu kita sarankan agar mereka secara perlahan-lahan bisa merubah pola hidup,” ucapnya.


Sumber: RRI Ternate

RSUD Bobong Evaluasi Kompetensi Perawat dan Bidan

Taliabu – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, menggelar kegiatan kredensial dan rekredensial bagi tenaga perawat dan bidan selama lima hari, terhitung sejak 2 hingga 6 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III RSUD Bobong sebagai upaya memastikan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar profesi dan kewenangan klinis.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur RSUD Bobong, Gesber Tani, dengan melibatkan jajaran manajemen rumah sakit, Komite Keperawatan, Subkomite Kredensial, Bidang Keperawatan, para kepala ruangan, serta seluruh tenaga perawat dan bidan sebagai peserta.

Dalam pelaksanaannya, RSUD Bobong menghadirkan dua asesor berpengalaman, yakni Ns. Lindari Makassar, S.Kep., dan Maria Ulfa, S.Keb., untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan, kualifikasi, serta profesionalisme tenaga kesehatan.

Direktur RSUD Bobong, Gesber Tani, menjelaskan bahwa kegiatan kredensial dan rekredensial dilaksanakan untuk memastikan setiap tenaga perawat dan bidan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas serta kewenangan klinis masing-masing.

Menurutnya, proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi dokumen administrasi dan keabsahan lisensi, pemeriksaan portofolio pengalaman kerja, penilaian kompetensi teknis, hingga pembahasan rekomendasi penugasan klinis.

“Penilaian ini merupakan langkah strategis manajemen rumah sakit untuk memastikan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas,” ujar Gesber.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RSUD Bobong dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus mengutamakan keselamatan pasien (patient safety).

Hasil penilaian yang dilakukan secara objektif nantinya menjadi dasar bagi rumah sakit dalam menerbitkan Surat Penugasan Klinis (SPK), sehingga setiap tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas sesuai kompetensi dan kewenangan yang dimiliki.

“Kami berharap melalui kegiatan ini tata kelola pelayanan semakin baik, kualitas sumber daya manusia meningkat, serta masyarakat Pulau Taliabu mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berkualitas,” katanya berharap.

Sementara itu, asesor Ns. Lindari Makassar, menyampaikan bahwa kredensial dan rekredensial merupakan proses penting untuk menjaga serta meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan dan kebidanan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, perkembangan standar pelayanan medis menuntut setiap tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku.

Selanjutnya, hasil rekomendasi Komite Keperawatan akan disampaikan kepada Direktur RSUD Bobong sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan lisensi internal dan penetapan kewenangan klinis tenaga kesehatan.

Melalui kegiatan ini, RSUD Bobong berharap kualitas pelayanan keperawatan dan kebidanan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu.


Sumber: RRI Ternate

BKAD Halbar Siapkan “JANG BANTAH” untuk Perkuat Pengamanan Aset Tanah

Halbar – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, mengembangkan inovasi digital “JANG BANTAH” (Jaringan Bank Tanah) untuk memperkuat penataan dan pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah.

Inovasi tersebut dikembangkan melalui integrasi data pertanahan dalam sebuah dashboard digital yang memungkinkan pemerintah daerah memantau lokasi, luas, nilai, hingga status sertifikasi tanah secara lebih sistematis.

Sebagai langkah awal, BKAD Halbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembentukan pemangku kepentingan eksternal dan tim jejaring inovasi “JANG BANTAH”. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Bapperida, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Pertanahan Halbar, Staf Khusus Bupati, Dinas Pendidikan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Kepala BKAD Halbar, Chuzaemah Djauhar, mengatakan “JANG BANTAH” merupakan aplikasi dashboard data terintegrasi yang dirancang untuk mempermudah akses informasi sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aset tanah milik pemerintah daerah.

“Melalui inovasi “JANG BANTAH”, kita ingin mempermudah akses informasi pertanahan. Mulai dari titik lokasi, desa, kecamatan, luas tanah, nilai aset hingga status sertifikat, semuanya dapat diketahui melalui dashboard yang terintegrasi,” kata Chuzaemah Rabu 4 November 2026.

Menurut dia, pengembangan inovasi tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas instansi. Karena itu, pembentukan jejaring pemangku kepentingan melalui FGD menjadi bagian penting untuk menyatukan data serta memperkuat koordinasi antar-OPD dan instansi terkait.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Halbar tercatat memiliki sekitar 464 bidang tanah dengan total nilai aset mencapai Rp305 miliar.

Besarnya nilai aset tersebut menjadi perhatian BKAD, terutama dalam mempercepat inventarisasi dan sertifikasi tanah guna memastikan kepastian administrasi serta legalitas kepemilikan pemerintah daerah.

“Data ini harus kita benahi bersama. Karena itu, dibutuhkan kerja sama seluruh OPD dan pihak terkait agar proses penataan dan sertifikasi tanah bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Melalui “JANG BANTAH”, data pertanahan akan diintegrasikan ke dalam dashboard yang dapat diakses oleh masing-masing OPD. Dengan demikian, keberadaan, kondisi, dan status aset tanah diharapkan dapat dipantau secara lebih mudah dan terukur.

BKAD Halbar menargetkan sertifikasi bidang tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan ke depan. Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pertanahan dan pihak terkait lainnya.

Selain penataan aset tanah, BKAD juga menyiapkan langkah penertiban aset bergerak, khususnya kendaraan dinas roda dua dan roda empat. Program tersebut direncanakan mulai diperluas pada 2027.

Penertiban menyasar kendaraan dinas yang masih dikuasai aparatur sipil negara (ASN) yang telah pindah tugas, memasuki masa pensiun, maupun mantan pejabat yang tidak lagi memiliki hak penggunaan.

“Untuk aset kendaraan, kita juga akan melakukan penertiban. Kendaraan yang tidak lagi berada dalam penguasaan semestinya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penarikan atau pelelangan dengan berkoordinasi bersama KPKNL,” kata Chuzaemah.

Adapun kendaraan yang mengalami kerusakan berat atau tidak lagi beroperasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Di bidang peningkatan kinerja organisasi, BKAD Halbar juga mendorong sekitar 72 ASN di lingkungannya untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung integrasi sistem administrasi dengan aplikasi MyASN.

“Seluruh ASN di lingkungan BKAD harus terus meningkatkan kinerja dan berinovasi. Kita ingin pekerjaan semakin efektif dan sistem administrasi dapat terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Melalui pengembangan “JANG BANTAH”, percepatan sertifikasi tanah, dan penertiban aset kendaraan dinas, BKAD Halbar berharap pengelolaan barang milik daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah sekaligus meminimalkan risiko kehilangan, penguasaan tanpa hak, maupun penyalahgunaan barang milik daerah.


Sumber: RRI Ternate