DPPPAKB Taliabu Monitoring Program Ketahanan Keluarga Seluruh Kecamatan

Taliabu – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) melaksanakan monitoring sejumlah program ketahanan keluarga di seluruh kecamatan se-Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 November 2026.

Monitoring yang dilaksanakan pada Rabu 4 November 2026 ini mencakup sejumlah program strategis, di antaranya Pembinaan Tenaga Lini Lapangan, Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), sosialisasi calon pengantin melalui aplikasi Elsimil, serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).

Kepala DPPPAKB Kabupaten Pulau Taliabu, Surati Kene, mengatakan bahwa kegiatan monitoring tersebut bertujuan memastikan seluruh program pemberdayaan keluarga berjalan optimal, sekaligus mendorong tenaga lini lapangan dalam meningkatkan edukasi terkait gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesiapan calon pengantin.

“Monitoring ini kami laksanakan untuk memastikan seluruh program pemberdayaan keluarga berjalan efektif sesuai tujuan. Sinergi antara tenaga pelaksana, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Surati menjelaskan, program DASHAT dan Kampung KB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemenuhan gizi seimbang dan penerapan pola asuh anak yang tepat sejak usia dini.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak serta kesiapan pasangan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

“Peran calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat serta keterlibatan aktif figur ayah dalam pengasuhan anak merupakan faktor kunci dalam membangun ketahanan keluarga,” katanya.

Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program yang berorientasi pada percepatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Bupati berharap rangkaian program tersebut dapat memperkuat fondasi keluarga yang berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya generasi Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di tingkat lapangan semakin diperkuat, demi mewujudkan generasi Pulau Taliabu yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Bupati.

Melalui kegiatan monitoring ini, Pemda Pulau Taliabu berharap pelaksanaan program ketahanan keluarga semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas keluarga serta mendukung percepatan penurunan stunting di daerah.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Ubaid Yakub Minta KUA PPAS 2027 Utamakan Kebutuhan Masyarakat

Haltim – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menegaskan penyusunan anggaran 2027 harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setelah pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2027.

Penegasan itu disampaikan Ubaid Yakub dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026, Rabu, 4 November 2026. Rapat tersebut mengagendakan pengesahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam pidatonya, Ubaid menyebut penyusunan anggaran harus menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta menjaga agar arah pembangunan lebih fokus dan terukur.

“Anggaran ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk lebih mengutamakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” kata Ubaid.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat serta inovasi penyelenggaraan pemerintahan dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah.

KUA dan PPAS 2027 telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD. Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Ubaid menegaskan program dan kegiatan setiap perangkat daerah harus konsisten dengan arah kebijakan yang disepakati. Pemerintah daerah juga akan menyampaikan rancangan APBD 2027 dan rancangan peraturan bupati kepada DPRD untuk pembahasan lanjutan.

Ia berharap kesepakatan anggaran tersebut mendukung peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah juga perlu memperbaiki kekurangan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Halbar Perkuat Kolaborasi OPD, Bidik Stunting Turun Jadi 5 Persen

Halbar – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam strategi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Halbar, Mery Popala, dilibatkan sebagai Yaya Stunting untuk mengawal pelaksanaan program sekaligus mendorong pencapaian target nasional sebesar 5 persen.

Komitmen itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Stunting dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Halbar, Rabu 4 November 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Halbar, Julius Marau, dan dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait.

Julius mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan seluruh program strategis nasional berjalan optimal. Karena itu, setiap OPD diminta mengambil peran aktif dan mengintegrasikan program sesuai tugas dan kewenangannya.

“Kita harus memastikan pelaksanaan program strategis nasional di Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan baik. Seluruh OPD terkait wajib memberikan dorongan aktif dan bekerja secara terintegrasi agar target-target pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai,” ujar Julius seusai rapat koordinasi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan lembaga survei, prevalensi stunting di Halbar pada semester I 2026 tercatat sebesar 7 persen. Angka tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 8 persen.

Meski demikian, pemerintah daerah masih harus menurunkan angka tersebut untuk memenuhi target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 5 persen.

Julius menegaskan, capaian saat ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pemkab Halbar akan terus memperkuat intervensi dan koordinasi lintas sektor agar target nasional dapat tercapai menjelang evaluasi pada 2027.

“Meskipun kita sudah melampaui target RPJMD daerah yang sebesar 8 persen, kita tidak boleh cepat puas. Angka kita masih di atas target nasional yaitu 5 persen. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus menekan angka stunting ini agar target 5 persen bisa kita capai, menjelang evaluasi pada tahun 2027,” katanya.

Menurut Julius, penanganan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Keterlibatan seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat diperlukan agar intervensi yang dilakukan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam upaya tersebut, Mery Popala yang dilibatkan sebagai Yaya Stunting diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mengawal pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain penanganan stunting, rapat koordinasi itu juga membahas evaluasi pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Halbar. Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, percepatan penurunan stunting, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui penguatan koordinasi lintas OPD, Pemkab Halbar berharap pelaksanaan berbagai program tersebut semakin efektif dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional.


Sumber: RRI Ternate

Gunung Gamalama Kembali Terlihat Jelas, Kualitas Udara di Ternate Membaik

Ternate – Pemandangan langit biru kembali menghiasi Kota Ternate, Kamis, 5 November 2026. Setelah beberapa waktu sebelumnya kondisi langit tampak berkabut , kini Gunung Gamalama kembali terlihat jelas dari sejumlah sudut kota.

Panorama ini menjadi pemandangan yang menyegarkan bagi masyarakat. Gunung Gamalama yang berdiri kokoh di tengah Pulau Ternate tampak lebih jelas dengan latar langit biru, menghadirkan kembali keindahan alam khas Kota Ternate.

Tak hanya dari sisi visual, kondisi kualitas udara juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan pemantauan aplikasi IQAir hari ini, indeks kualitas udara (AQI) tercatat berada di angka 37, yang masuk dalam kategori baik.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara berada pada tingkat yang relatif baik dan risiko pencemaran udara terhadap kesehatan tergolong rendah. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama setelah sebelumnya langit Ternate sempat terlihat berkabut dan kurang cerah.

Kembalinya langit biru dan terlihatnya Gunung Gamalama menjadi pengingat bahwa keindahan alam Ternate selalu memiliki daya tarik tersendiri. Masyarakat pun diharapkan tetap menjaga lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran udara.

Hari ini, Ternate kembali memperlihatkan pesonanya. Langit biru, udara yang semakin baik, dan Gunung Gamalama yang kembali terlihat jelas menjadi pemandangan sederhana yang patut disyukuri.


Sumber: RRI Ternate

Provinsi Dorong Tiga Kabupaten di Maluku Utara Capai Eliminasi Malaria

Ternate – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara terus mendorong percepatan eliminasi malaria di tiga kabupaten yang hingga kini belum mencapai status bebas malaria. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan memperkuat pencegahan, penemuan kasus, hingga penanggulangan penyakit malaria di daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, mengatakan tiga daerah yang masih menjadi perhatian pemerintah adalah Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Pulau Taliabu. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat memenuhi persyaratan eliminasi malaria.

“Untuk tiga kabupaten yang belum mencapai status eliminasi malaria, akan terus kita dorong. Penilaiannya adalah apabila suatu wilayah selama tiga tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus malaria,” kata Julys saat diwawancarai dalam kegiatan Pembentukan Komite/Tim Ahli Eliminasi Malaria Provinsi Maluku Utara di Ballroom Muara Hotel, Ternate, Rabu, 4 November 2026.

Ia menjelaskan, Kabupaten Pulau Taliabu menjadi salah satu wilayah yang ditargetkan untuk mencapai status eliminasi malaria. Namun, proses pencapaiannya membutuhkan upaya berkelanjutan, terutama dalam memastikan tidak terjadi penularan malaria selama periode penilaian.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menargetkan Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Timur dapat mencapai status eliminasi malaria pada pada tahun depan. Target tersebut akan diupayakan secara bertahap sebelum kemudian dilanjutkan dengan percepatan eliminasi di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Mungkin tahun depan secara bertahap kita targetkan Halmahera Selatan dan Halmahera Timur dapat menjadi wilayah di Maluku Utara yang mencapai status eliminasi malaria. Setelah itu, yang terakhir adalah Kabupaten Pulau Taliabu,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menilai upaya penemuan kasus secara dini, pencegahan, serta penanggulangan malaria harus lebih diintensifkan. Penguatan pengawasan di lapangan juga diperlukan agar potensi penularan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.

Julys menegaskan, eliminasi malaria bukan hanya menjadi target pemerintah daerah, tetapi juga bagian dari target nasional dan komitmen global dalam pengendalian penyakit tersebut. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan program berjalan secara konsisten.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penguatan sumber daya manusia kesehatan serta pelaksanaan skrining oleh petugas lapangan. Kedua upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung penemuan kasus sekaligus memastikan wilayah yang telah mencapai eliminasi tetap mampu mempertahankan statusnya.

Melalui pembentukan Komite/Tim Ahli Eliminasi Malaria Provinsi Maluku Utara, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan strategi percepatan eliminasi. Dengan demikian, target mewujudkan seluruh kabupaten di Maluku Utara bebas malaria dapat dicapai secara bertahap.


Sumber: RRI Ternate

Polda Lampung Ungkap Lima Kasus Narkoba, Sita Barang Bukti Rp125 Miliar

Lampung – Polda Lampung mengungkap lima kasus narkotika dengan mengamankan sepuluh tersangka sepanjang Oktober 2026. Pengungkapan bersama Polres Lampung Selatan tersebut diperkirakan menyelamatkan 429.683 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Dari lima kasus tersebut, polisi menyita sabu seberat 61,9 kilogram dan ganja sebanyak 33,1 kilogram. Barang bukti lainnya meliputi 19.696 butir ekstasi serta 2.143 kemasan etomidate yang berhasil diamankan petugas.

Nilai ekonomis keseluruhan barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp125.123.200.000 atau lebih dari Rp125 miliar. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memutus jaringan peredaran narkotika di wilayah Lampung.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Karena itu, kepolisian terus memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, baik di tingkat lokal maupun internasional.

“Kami pastikan tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kami akan tindak tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, baik jaringan lokal maupun internasional,” ucapnya dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Terhadap sepuluh tersangka, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut diterapkan bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Penyidik juga menerapkan pasal subsider berupa Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Narkotika turut diterapkan bersama ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Polda Lampung selanjutnya memperkuat langkah pencegahan dan penindakan melalui pemetaan jaringan serta pengembangan kasus yang belum tuntas. Upaya tersebut disertai edukasi bahaya narkoba dan peningkatan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum kepolisian.

Selain melakukan penindakan, kepolisian mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan agar potensi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat ditangani lebih awal.

Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-761-1992. Partisipasi tersebut diharapkan memperkuat upaya kepolisian melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.


Sumber: RRI Jakarta

Presiden Prabowo Instruksikan Kapolri Tindaklanjuti Kasus Penyadapan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kasus penyadapan yang dilakukan sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri, harus diproses hukum secara tuntas. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mensesneg menuturkan penegasan itu menjadi instruksi khusus Kepala Negara, kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Dalam hal ini Presiden Prabowo diungkapkan Prasetyo, memberikan dukungannya dalam penuntasan kasus tersebut.

“Bapak Presiden tentu memberikan dukungan, dan memberikan arahan kepada Bapak Kapolri. Untuk dilakukan proses sebagaimana yang seharusnya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 November 2026.

Lebih lanjut dalam hal tersebut, Mensesneg menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi, telah melakukan koordinasi dengan Kepala Negara. Dimana koordinasi ini, yakni melaporkan perkembangan penanganan kasus penyadapan tersebut.

“Kemarin juga sudah disampaikan, jadi dari proses di kepolisian kemudian Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden. Dan sebagaimana biasanya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum,” ujarnya.

Kasus penyadapan oleh sejumlah Pati Polri ini, ditujukan kepada Presiden Prabowo, tokoh/elit partai politik, ormas/LSM, serta media massa. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka.

Salah satunya, merupakan mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang juga sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan penetapan para tersangka ini setelah Polri melakukan penyelidikan scientific investigation.

“Berdasarkan hasil penyelidikan sesuai scientific investigation, penyisil telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.


Sumber: RRI Jakarta

Elemen Mahasiswa Desak Kementerian ESDM Cabut IUP PT ANI di Haltim

Haltim – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Maluku Utara menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran dalam aktivitas pertambangan PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Risman Taha, pada Kamis (5/11/2026), mengatakan sorotan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 26/LHP/DJKPN-VI.TER/PPD.03/12/2025 yang, berdasarkan informasi temuan yang menjadi dasar kajian mereka, memuat sejumlah persoalan terkait aktivitas pertambangan PT ANI.

Risman menyebutkan, terdapat empat persoalan utama yang menjadi perhatian BEM UNUTARA. Di antaranya dugaan pembuangan limbah tanpa izin, tidak tersedianya tenaga kerja bersertifikat sesuai ketentuan, pengabaian kewajiban pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta jalur hauling yang melintasi Sungai Tewil.

Menurut Risman, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut kepatuhan terhadap hukum, keselamatan lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem di Halmahera Timur.

Ia menegaskan, PT ANI tidak boleh berlindung di balik kepentingan investasi apabila dalam aktivitas operasionalnya terdapat dugaan pengabaian terhadap kewajiban hukum dan tanggung jawab lingkungan.

“Investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan. Kepatuhan hukum dan keselamatan lingkungan harus menjadi tanggung jawab utama perusahaan,” tegas Risman.

Selain itu, BEM UNUTARA turut menyoroti dugaan keterkaitan kepemilikan PT ANI dengan Tomi Soeharto. Risman mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya memeriksa PT ANI sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi juga menelusuri seluruh perusahaan subkontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan.

Tiga perusahaan yang diminta turut diperiksa yakni PT AMIN, PT PIM, dan PT TDJ. Menurutnya, setiap perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, kontrak kerja, legalitas operasional, serta keterlibatannya dalam aktivitas pertambangan.

Atas persoalan tersebut, Risman menyampaikan empat tuntutan BEM UNUTARA kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

1. Mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mencabut IUP PT ANI.

2. Mendesak Polri memanggil dan memeriksa Tomi Soeharto terkait dugaan kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

3. Mendesak Polda Maluku Utara memanggil dan memeriksa PT AMIN, PT PIM, dan PT TDJ untuk mengusut keterlibatan serta tanggung jawab masing-masing perusahaan dalam aktivitas pertambangan.

4. Mendesak Polres Halmahera Timur memeriksa Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara terkait pengelolaan Sungai Tewil, khususnya menyangkut persoalan jalur hauling yang menjadi sorotan.

Risman menegaskan, seluruh dugaan persoalan tersebut harus diusut secara transparan, objektif, dan menyeluruh. Penegakan hukum, kata dia, tidak boleh tebang pilih, termasuk terhadap perusahaan besar maupun pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan.

BEM UNUTARA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan di Halmahera Timur berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Risman, kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Menyelamatkan bumi Halmahera harus menjadi tanggung jawab bersama.

Aksi Unjuk Rasa oleh Solidaritas Mahasiswa Untuk Keadilan (SMUK) di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (Foto: IST/IGMTV)

Sementara itu, dari Jakarta dilaporkan Solidaritas Mahasiswa Untuk Keadilan (SMUK) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Desakan tersebut disampaikan SMUK saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ESDM, di Jakarta, baru-baru ini.

Koordinator Lapangan yang juga Ketua Umum SMUK, M. Sabihi, meminta pemerintah tidak hanya mengevaluasi kegiatan pertambangan PT ANI, tetapi juga memeriksa aspek keselamatan dan operasional perusahaan.

SMUK menyatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen dan data yang mereka klaim berkaitan dengan dugaan pelanggaran PT ANI kepada Kementerian ESDM.

Mereka meminta laporan tersebut ditindaklanjuti secara transparan. Jika pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, SMUK meminta pemerintah menjatuhkan sanksi sesuai aturan, termasuk mempertimbangkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT ANI.


Reporter: NURNI/ALDY/TB