Defisit Anggaran Rp71 M, Pemkot Tidore: Kebutuhan Dasar Masyaraka tetap terpenuhi

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, optimis menghadapi proyeksi defisit anggaran lebih dari Rp71 miliar pada 2027. Optimisme tersebut didukung potensi penerimaan daerah dari piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat dan provinsi.

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal.

Menurut Sinen, Tidore masih memiliki piutang DBH kurang bayar dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp200 miliar. Selain itu, pemerintah daerah memiliki hak DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sekitar Rp47 miliar untuk tahun anggaran 2026.

“Kenapa saya dan Pak Wakil berani dengan angka tersebut? Karena piutang Kota Tidore Kepulauan masih banyak,” kata Muhammad Sinen, Kamis, 5 November 2026.

Sinen menjelaskan, proyeksi defisit tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebutuhan itu terutama menyangkut tenaga yang bertugas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Jumlah tenaga PPPK Paruh Waktu di kedua sektor tersebut diperkirakan mencapai 900 hingga 1.000 orang. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggarannya melampaui Rp50 miliar dan berharap mendapat dukungan pemerintah pusat.

Sinen menegaskan, keterbatasan fiskal akibat penurunan TKD tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mempertahankan alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut.

“Memang ada penurunan TKD, tetapi ini tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat diabaikan,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam kondisi anggaran apa pun.

Terkait keberlanjutan tenaga PPPK Paruh Waktu, Sinen memastikan pembayaran gaji tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkot Tidore Kepulauan juga telah memperpanjang masa kerja mereka melalui penyerahan surat keputusan (SK), Senin sebelumnya.

“Pokoknya PPPK Paruh Waktu tetap aman. Kemarin hari Senin sudah diperpanjang oleh pemerintah kota,” katanya. Ia memastikan, pemenuhan kewajiban terhadap tenaga PPPK Paruh Waktu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemkot Tidore Kepulauan berharap pencairan piutang DBH dan dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah. Langkah tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pada 2027.


Sumber: RRI Ternate

Peduli Pengangguran, Kapolres Tampung Keluhan Masyarakat Halmahera Timur

Haltim – Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial dan ketenagakerjaan, Kapolres Halmahera Timur AKBP. Rona Buha Tua Tambunan melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pengangguran atau (Poliran).

Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut arahan Kapolri, Jenderal Polisi. Suyudi Aryo Seto untuk membuka lapangan kerja dan menekan pengangguran untuk mencegah tingginya tindak pidana.

Kegiatan yang merupakan bagian dari dukungan terhadap Program 100 Hari Kapolri tersebut, menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya terkait kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Desa Teluk Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Kamis, 5 November 2026, sejumlah persoalan disampaikan warga masyarakat salah satunya keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Keterbatasan tersebut, karena keterampilan khusus dari perusahaan meski masyarakat telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat bakun belum memperoleh kesempatan bekerja.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Halmahera Timur, AKBP. Rona Buha Tua Tambunan menyampaikan, seluruh masukan masyarakat akan didata dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, serta pihak perusahaan guna mencari solusi yang tepat.

Kapolres juga mendorong agar program pelatihan keterampilan tidak hanya berorientasi pada pemberian sertifikat, tetapi dapat dilanjutkan dengan kesempatan magang maupun akses pekerjaan sehingga masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari pelatihan yang telah diikuti.

Selain itu, Kapolres memerintahkan Kasat Intelkam untuk melakukan pendataan terhadap pengusaha lokal guna membuka peluang pemberdayaan masyarakat yang memiliki keterampilan, termasuk tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan pengelasan.

Tidak hanya persoalan ketenagakerjaan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan UMKM, kebutuhan modal usaha, pelayanan penerbitan SIM, aktivitas tempat hiburan malam, peredaran minuman keras, penggunaan knalpot brong, serta aktivitas kendaraan operasional perusahaan yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres menegaskan bahwa Polres Halmahera Timur akan menindaklanjuti setiap masukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Kapolres juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan patroli serta melakukan pengecekan terhadap legalitas sejumlah tempat usaha yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengalami permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terkait dugaan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Polres Halmahera Timur siap menerima pengaduan masyarakat tanpa dipungut biaya dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Melalui program Poliran, Polres Halmahera Timur berharap semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.


Sumber: RRI Ternate

Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan, Malut Masih Bergantung Pasokan Luar

Ternate – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan arah pembangunan pemerintah daerah di Maluku Utara. Ketika pemerintah pusat mendorong penguatan produksi pangan, daerah justru menghadapi tekanan inflasi yang meningkat dan keterbatasan infrastruktur pertanian.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mukhtar Adam, menilai persoalan tersebut mencerminkan ketidaksambungan antara agenda pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah daerah. Padahal, ketahanan pangan menjadi salah satu kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Ketika harga kebutuhan masyarakat terus meningkat, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi, atau bertambahnya belanja pemerintah,” kata Mukhtar kepada rri.co.id di Ternate, Kamis, 5 November 2026.

Data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 2 November 2026 menunjukkan inflasi tahunan Maluku Utara pada Oktober 2026 mencapai 6,18 persen. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan Oktober 2025 yang sebesar 1,18 persen.

Inflasi di Kabupaten Halmahera Tengah bahkan mencapai 6,50 persen, sedangkan Kota Ternate sebesar 6,09 persen.

Menurut Mukhtar, kenaikan harga tersebut menjadi peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi belum otomatis menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam buku Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, Prabowo mengemukakan pentingnya mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan produksi nasional, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Ketahanan pangan menjadi bagian penting dari gagasan tersebut. Namun, menurut Mukhtar, implementasinya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat produksi, memperbaiki distribusi, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, berpotensi menciptakan pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Akan tetapi, peluang tersebut bergantung pada kemampuan daerah menyediakan bahan pangan secara berkelanjutan.

Di Maluku Utara, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 10,46 persen dengan sumbangan 3,56 poin persentase terhadap inflasi umum. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 14,70 persen dengan sumbangan 1,50 poin persentase.

Kedua kelompok tersebut menyumbang sekitar 81,9 persen dari inflasi umum

Cabai rawit, cabai merah, dan ikan cakalang menjadi sejumlah komoditas yang memberikan tekanan terhadap harga pangan. Adapun tarif angkutan udara dan bensin turut memperbesar beban pengeluaran masyarakat.

Mukhtar menilai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan peningkatan produksi pangan dengan perbaikan sistem distribusi.

Operasi pasar dan pasar murah, menurut dia, dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan apabila daerah belum mampu memperkuat kapasitas produksi pangan.

Infrastruktur pertanian belum menjadi prioritas

Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Mukhtar adalah keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian di sejumlah wilayah Halmahera.

Keberadaan sumber air, termasuk sungai, belum selalu diikuti dengan jaringan irigasi yang memungkinkan petani memanfaatkannya untuk kegiatan produksi.

Akibatnya, sebagian petani menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang membutuhkan pengaturan air secara intensif.

Mukhtar menilai pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan pembangunan pertanian yang selama ini cenderung berorientasi pada bantuan dan pembukaan lahan, menjadi pembangunan sistem produksi yang berkelanjutan.

Pemetaan lahan potensial, pembangunan irigasi kecil, embung, pompanisasi, serta penguatan kelembagaan pengelolaan air dinilai dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan produksi.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Jalan produksi, fasilitas pascapanen, pasar pengumpulan hasil pertanian, serta penyimpanan dingin bagi nelayan memiliki hubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebaliknya, pembangunan fasilitas pemerintahan perlu diuji berdasarkan manfaat ekonomi dan sosialnya, terutama ketika kemampuan fiskal daerah terbatas.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan arah belanja pemerintah daerah. Mukhtar menilai setiap investasi publik, termasuk yang dibiayai melalui pinjaman, perlu memiliki perhitungan manfaat ekonomi dan kemampuan pembayaran yang jelas.

Belanja pembangunan, menurut dia, tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat.

MBG harus terhubung dengan produsen lokal

Mukhtar menilai kebijakan ketahanan pangan nasional perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Program MBG, misalnya, seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai peluang membangun pasar bagi produsen pangan lokal.

Namun, peluang tersebut membutuhkan perencanaan yang terintegrasi antara kebutuhan program, kapasitas produksi, dan jaringan distribusi.

Pemerintah daerah perlu memastikan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi antarkabupaten dan antarpulau agar daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat memasok wilayah dengan permintaan tinggi.

Halmahera Tengah, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, dinilai membutuhkan sistem penyangga pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Mukhtar menegaskan, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan dukungan terhadap program nasional.

Keselarasan tersebut harus terlihat dalam dokumen perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan program, serta hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menjadikan stabilitas harga pangan, peningkatan produksi, dan pendapatan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian, arah kebijakan Presiden Prabowo mengenai kemandirian ekonomi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di daerah.

“Ukuran terpenting justru terletak pada kemampuan pembangunan menghadirkan pangan yang tersedia, terjangkau, dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal,” ujar Mukhtar.


Sumber: RRI Ternate

Hari Kesebelas, Ditlantas Malut Catat 10 Ribu Pelanggar Terjaring Operasi Patuh

Ternate – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Maluku Utara mencatat, hingga hari ke-11, sebanyak 10.338 pelanggar terjaring operasi patuh Kie Raha tahun 2026.

Jumlah tersebut merupakan rekapan dari Ditlantas Polda Maluku Utaradan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di 10 Polres serta Polresta se Maluku Utara sejak hari pertama operasi yang terhitung sejak tanggal 28 Oktober hingga 5 November 2026.

Dari total 10.338 pelanggar tersebut, merupakan jumlah kumulatif secara keseluruhan mulai dari penindakan menggunakan ETLE sebanyak 6.738, non ETLE 560 dan teguran 3.038 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10.338 kendaraan yang dilakukan penindakan hingga teguran selama pelaksanaan operasi patuh.

Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Doni Hermawan melalui Wakil Kepala Operasi Daerah (Wakaopsda), Kompol. Rizal Satria Ferdianto saat dikonfirmasi menyatakan, pelanggaran yang paling banyak dilakukan penindakan baik menggunakan ETLE, Non ETLE hingga teguran paling dominan pada kendaraan bermotor.

Pelanggaran selama operasi lanjut Kompol Rizal, bervariasi mulai dari kelengkapan kendaraan seperti kaca spion, penggunaan knalpot racing hingga pelanggaran lain yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. “Dari total pelanggaran, paling dominan selama pelaksanaan operasi, adalah pemanggang penggunaan helm terutama penumpang,” ujarnya.

Dirinya juga mengakui, selama operasi patuh berlangsung hingga hari ke-11, tercatat ada 5 kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang tercatat mulai dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan dan Halmahera Utara.

Dari lima kejadian yang tercatat tersebut lanjut Kompol Rizal, 3 diantaranya meninggal dunia yang tersebar di Ternate, Halmahera Utara dan Halmahera Selatan, sementara 2 korban luka berat berada di Kota Tidore semantara 2 korban luka ringan tersebar di Kota Tidore dan Halmahera Selatan.

“Laka meninggal dunia itu, terjadi pada operasi hari k3-3, ke-lima dan hari ke-9, sementara luka ringan terjadi di operasi hari ke-2 dan ke-4 serta luka ringan terjadi di operasi hari ke-4 dan ke-9,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, dari 5 kejadian laka lantas yang tercatat hingga hari ke-11 operasi patuh Kie Raha 2026, tercatat jumlah kerugian material yang dialami mencapai Rp.44 juta.

Atas nama Dirlantas Polda Maluku Utara dirinya berharap, kepada seluruh masyarakat khususnya para pengendara baik roda 2 hingga empat, diharapkan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

“Mari ciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dengan tetap mematuhi aturan yang ditetapkan, ingat, jangan takut saat ada polisi, tapi takutlah pada aturan yang telah ditetapkan,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Silaturahmi Kadikbud dan Kapolda Malut, Guru Jadi Perhatian Utama

Sofifi – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, meminta kepolisian memperkuat perlindungan hukum bagi 6.214 guru di provinsi itu. Langkah ini dinilai penting agar guru dapat menjalankan tugas mendidik dan mendisiplinkan siswa tanpa dibayangi ketakutan berlebihan terhadap persoalan hukum.

Permintaan tersebut disampaikan Abubakar saat melakukan audiensi dengan Kapolda Maluku Utara, Inspektur Jenderal Arif Budiman, di Markas Polda Maluku Utara, Sofifi, Kamis, 5 November 2026.

Abubakar mengatakan, guru yang bertugas di wilayah kepulauan hingga pelosok perlu mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya. Menurut dia, perlindungan terhadap guru menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

Ia berharap persoalan yang muncul dalam proses pembinaan siswa dapat diselesaikan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan tindakan guru.

“Guru juga manusia biasa. Dalam menjalankan tugas mendidik dan membina anak-anak, tentu ada dinamika, bahkan terkadang muncul emosi,” kata Abubakar usai pertemuan.

Ia menegaskan, setiap persoalan di lingkungan sekolah perlu dilihat secara utuh. Penyelesaian melalui pendekatan edukatif dan kekeluargaan dapat dikedepankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Namun, Abubakar juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap guru tidak boleh mengabaikan hak-hak peserta didik.

Kapolda Maluku Utara Arif Budiman menyambut baik permintaan tersebut. Ia mengatakan, penanganan persoalan di lingkungan pendidikan akan mengedepankan pendekatan edukatif dan pembinaan.

Meski demikian, Arif mengingatkan para guru agar tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas serta mematuhi etika profesi dan ketentuan yang berlaku.

Selain perlindungan hukum bagi guru, audiensi tersebut membahas upaya pencegahan radikalisme di kalangan pelajar.

Arif menilai perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuka peluang bagi masuknya paham radikal melalui berbagai platform digital. Karena itu, sekolah perlu memperkuat pengawasan dan pembinaan karakter siswa.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam mendeteksi potensi paparan paham radikal sejak dini.

Polda Maluku Utara, kata dia, siap membantu meningkatkan kompetensi guru BK sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan pendampingan terhadap pelajar.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara dengan kepolisian dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.

Sinergi kedua lembaga juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi guru, pemenuhan hak peserta didik, dan pembentukan karakter generasi muda.


Sumber: RRI Ternate

Wabup Taliabu Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA di Kalbar

Taliabu – Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang berlangsung pada 4 hingga 6 November 2026 di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas wakil kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya terkait harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembaruan regulasi, serta penguatan stabilitas politik dan keamanan daerah.

Bimtek nasional yang mengusung tema “Harmonisasi Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dalam Menentukan Arah Kebijakan dan Strategi Pembaruan Revisi Peraturan Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah” itu diikuti para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi strategis, salah satunya mengenai arah kebijakan dan strategi pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, H. Akmal Malik, menyampaikan materi tentang penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.

Wakil Bupati La Ode Yasir mengatakan, harmonisasi hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, melalui forum nasional ASWAKADA, para wakil kepala daerah dapat meningkatkan pengetahuan, bertukar pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika kebijakan dan regulasi pemerintahan.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pembaruan regulasi harus disertai pemahaman yang menyeluruh agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, La Ode Yasir menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang terpenting adalah bagaimana membangun koordinasi yang baik, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, keikutsertaan dalam Bimtek Nasional ASWAKADA dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pulau Taliabu, terutama dalam memperkuat harmonisasi hubungan kerja, koordinasi lintas sektor, serta pelayanan publik.


Sumber: RRI Ternate

Kominfo Halteng Gelar Bimtek Portal Satu Data Daerah

Halteng – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo) Kabupaten Halmahera Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Portal Satu Data Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis 5 November 2026, di Ballroom Hotel Bela Ternate.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Halmahera Tengah, Andi Ismail Akbar, yang hadir mewakili Bupati Halmahera Tengah. Bimtek ini diikuti 96 peserta yang terdiri atas perwakilan 38 perangkat daerah dan 10 kecamatan.

Dalam kegiatan tersebut, materi teknis disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Halmahera Tengah bersama staf, dengan fokus pada peningkatan kemampuan aparatur dalam pengelolaan data sektoral melalui Portal Satu Data.

Dalam sambutannya, Andi Ismail Akbar menegaskan bahwa data memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, keberadaan Portal Satu Data diharapkan mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketersediaan data berkualitas akan membantu pemerintah daerah menyusun program pembangunan secara lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Andi.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah agar berperan aktif dalam menyediakan serta memperbarui data sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Selain itu, peserta diharapkan tidak sekadar mengikuti kegiatan secara formalitas, tetapi mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Mari kita perkuat koordinasi dan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah,” katanya.

Andi Ismail turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kominfo, para narasumber, panitia, serta seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Sri Masloman, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa Bimtek tersebut diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data sektoral melalui Portal Satu Data Kabupaten Halmahera Tengah.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sekaligus keterampilan teknis kepada operator perangkat daerah, khususnya dalam proses penginputan, pengelolaan, pemutakhiran, dan penyajian data sektoral.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan pengelolaan data di setiap perangkat daerah semakin terintegrasi dan menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif mendukung implementasi Satu Data Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga tersedia data berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” kata Sri.

Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap implementasi Portal Satu Data dapat berjalan optimal dan menjadi salah satu instrumen pendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berbasis data.


Sumber: RRI Ternate

Sekda Halut Dorong RDTR Malifut-Kao Barat Terarah

Tobelo – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman pembangunan wilayah yang terarah dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Utara, E. J. Papilaya, saat menghadiri Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Malifut dan Kao Barat, Rabu 4 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Marahai Park tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang untuk memastikan pemanfaatan wilayah sesuai potensi, kebutuhan, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas dukungan dalam proses penyusunan RDTR di wilayah Malifut dan Kao Barat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan RDTR membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, peserta konsultasi publik diharapkan memberikan masukan dan saran konstruktif agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya mengacu pada kajian teknis, tetapi juga mencerminkan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Sekda juga mengingatkan agar penyusunan RDTR diselaraskan dengan program strategis nasional (PSN), khususnya rencana pencetakan sawah baru dan perlindungan lahan baku sawah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dokumen RDTR harus disusun secara tepat dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan wilayah serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Team Leader Penyusunan RDTR, Irawan Setiawan, menjelaskan bahwa RDTR Kao Barat memiliki luas wilayah perencanaan sekitar 8.000 hektare dan diarahkan sebagai instrumen pengendalian serta pengembangan kawasan.

Kao Barat diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian padi, perkebunan kelapa dan pala, serta hilirisasi hasil produksi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Selain itu, perencanaan tersebut mencakup pemerataan pusat pelayanan dan pembangunan infrastruktur melalui pembagian kawasan menjadi tiga subwilayah. Pengembangan jaringan jalan, irigasi, dan drainase juga menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Kegiatan ini turut dihadiri OPD terkait, Camat Kao Barat, dan para kepala desa se-Kecamatan Kao Barat. Melalui konsultasi publik dan FGD tersebut, pemerintah berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menyempurnakan dokumen RDTR dan KLHS sebagai landasan penataan ruang dan pengembangan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara.


Sumber: RRI Ternate