Defisit Anggaran Rp71 M, Pemkot Tidore: Kebutuhan Dasar Masyaraka tetap terpenuhi

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, optimis menghadapi proyeksi defisit anggaran lebih dari Rp71 miliar pada 2027. Optimisme tersebut didukung potensi penerimaan daerah dari piutang Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat dan provinsi.

Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah tekanan fiskal.

Menurut Sinen, Tidore masih memiliki piutang DBH kurang bayar dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan lebih dari Rp200 miliar. Selain itu, pemerintah daerah memiliki hak DBH dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sekitar Rp47 miliar untuk tahun anggaran 2026.

“Kenapa saya dan Pak Wakil berani dengan angka tersebut? Karena piutang Kota Tidore Kepulauan masih banyak,” kata Muhammad Sinen, Kamis, 5 November 2026.

Sinen menjelaskan, proyeksi defisit tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebutuhan itu terutama menyangkut tenaga yang bertugas pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Jumlah tenaga PPPK Paruh Waktu di kedua sektor tersebut diperkirakan mencapai 900 hingga 1.000 orang. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan anggarannya melampaui Rp50 miliar dan berharap mendapat dukungan pemerintah pusat.

Sinen menegaskan, keterbatasan fiskal akibat penurunan TKD tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mempertahankan alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut.

“Memang ada penurunan TKD, tetapi ini tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat diabaikan,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam kondisi anggaran apa pun.

Terkait keberlanjutan tenaga PPPK Paruh Waktu, Sinen memastikan pembayaran gaji tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkot Tidore Kepulauan juga telah memperpanjang masa kerja mereka melalui penyerahan surat keputusan (SK), Senin sebelumnya.

“Pokoknya PPPK Paruh Waktu tetap aman. Kemarin hari Senin sudah diperpanjang oleh pemerintah kota,” katanya. Ia memastikan, pemenuhan kewajiban terhadap tenaga PPPK Paruh Waktu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemkot Tidore Kepulauan berharap pencairan piutang DBH dan dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah. Langkah tersebut diharapkan menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pada 2027.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *