MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menyampaikan rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dijadwalkan berlangsung Rabu, 2 Desember 2026. Rapat tersebut akan digelar dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting, pertama pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Muzani mengatakan, keputusan pelaksanaan rapat paripurna tersebut diambil melalui rapat gabungan yang diikuti oleh seluruh fraksi MPR. Rapat gabungan juga melibatkan kelompok DPD serta pimpinan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, rapat gabungan menyepakati sejumlah langkah untuk mempersiapkan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Salah satunya, pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi MPR,” kata Muzani.

Kedua nama calon tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Verifikasi MPR sebelum proses pengisian jabatan dilanjutkan. MPR menetapkan jumlah anggota tim verifikasi sebanyak 36 orang yang akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR.

Tim Verifikasi tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon Wakil Presiden. Selain itu, rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang.

Tim ad hoc tersebut akan dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR dengan keanggotaan dari unsur fraksi-fraksi. Muzani berharap seluruh rangkaian proses pengisian jabatan Wakil Presiden nantinya dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat Indonesia.

“Pimpinan MPR berharap semua hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu kami memohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh MPR dan bangsa Indonesia,” ucapnya.


Sumber: KBRN

Bareskrim Polri Gagalkan Keberangkatan Tiga WNI Diduga Korban TPPO

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri menggagalkan keberangkatan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun modusnya adalah perekrutan tentara bayaran Rusia.

Ketiga WNI tersebut berhasil dicegah berangkat ke Rusia setelah penyidik mengungkap praktik perekrutan ilegal yang menawarkan pekerjaan sebagai tentara bayaran. Mereka diiming-iming bonus hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, selain bonus bergabung, para calon pekerja dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan. Serta fasilitas keberangkatan gratis hingga ke Rusia.

“Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia,” kata Yolanda di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

Yolanda menjelaskan, berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI, terdapat tujuh WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan tersebut.

Perekrutan dilakukan melalui sejumlah platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram.

Para calon pekerja hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengikuti proses pendaftaran. Namun, proses perekrutan itu tidak disertai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia.

Bahkan, visa yang digunakan untuk keberangkatan merupakan visa turis atau visa liburan, bukan visa kerja. Dari hasil penyidikan, polisi menemukan pola perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia.

Para calon pekerja juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara sebelum diberangkatkan. “Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi,” ujar Yolanda.

Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Mereka masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.

Sementara itu, tiga WNI lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

Tersangka pertama berinisial IG diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penampung calon pekerja di dalam negeri. IG mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung mereka di hotel transit dekat bandara, hingga mengantarkan calon pekerja ke bandara.

IG juga diduga membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi. Dari aktivitas perekrutan tersebut, tersangka memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta.

Adapun tersangka kedua berinisial AS berperan sebagai agen perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. AS bertugas meneruskan dokumen calon pekerja untuk pengurusan visa dan tiket, sekaligus membiayai akomodasi mereka.

Dari aktivitas tersebut, AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto. Kedua tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Yolanda mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan bonus besar, tetapi tidak disertai prosedur perekrutan dan perlindungan hukum yang jelas. Menurutnya, pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko serius, baik terhadap keselamatan maupun status hukum pekerja.

“Kami juga menegaskan di sini bahwa Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” kata Yolanda.


Sumber: KBRN

Gibran Beri Ucapan Terimakasih pada Presiden Prabowo atas Kepercayaan yang Sudah Diberikan

Jakarta – Gibran Rakabuming Raka menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan selama menjadi bagian dari pemerintah selama dua tahun terakhir.

“Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih Bapak atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan ini,” kata Gibran Rakabuming Raka dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Selain itu, Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta semua pihak yang pernah bekerja bersama.

“Terima kasih atas kolaborasi dan kebersamaannya dalam mengawal program prioritas pemerintah dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata Gibran menambahkan.

Gibran menyebut bahwa apa yang sudah dikerjakan bersama-sama selama ini merupakan bagian kecil dari perjalanan besar bangsa Indonesia.

Dia menyebut bahwa saat dilantik menjadi Wakil Presiden pada Oktober 2024, dirinya selalu menjalankan amanah dengan satu keyakinan bahwa jabatan adalah titipan sementara, sementara keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya.

Namun, jelasnya, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri.

“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” tuturnya.

Dia menyebut bahwa keputusan itu tidak mudah, tapi merupakan keputusan terbaik. Dirinya menegaskan bahwa keputusan itu dibuat secara pribadi dan tidak terkait dengan isu ijazah.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan harapan bahwa ke depan tidak akan terjadi kembali hal serupa, menegaskan bahwa demokrasi perlu ditata lebih baik.

Pernyataan itu ditutup dengan penegasan bahwa dirinya berterima kasih atas setiap dukungan, kritik, doa dan pelajaran yang diterima selama ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI sebagaimana isi surat pernyataan berhenti yang diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, Presiden Prabowo mengumumkan berhentinya Gibran, dalam sesi pernyataan pers yang turut diikuti Gibran Rakabuming Raka, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung,” kata Presiden Prabowo.

“Dengan berat hari, saya menerima surat tersebut, dan menghormati, serta mendukung keputusan yang telah Beliau ambil,” sambung Presiden.


Sumber: Antara

Prabowo Bertemu MPR, DPR, dan Jajaran Menteri Setelah Mundurnya Gibran

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, termasuk Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang, beberapa jam setelah Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, menyatakan ia menjadi salah satu menteri yang diundang untuk mengikuti pertemuan tersebut di Istana siang hari ini.

“Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 (siang, red.) hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga,” kata Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan sebelum masuk ruangan.

Yusril, yang tiba pada pukul 13.35 WIB, menyampaikan kemungkinan pertemuan bersama Presiden Prabowo hari ini seperti rapat konsultasi.

“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden. Jadi, koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini, Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR mungkin ya, enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan,” ujar Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyatakan dirinya juga telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan kepada MPR RI dan Presiden Prabowo.

Menurut salinan surat yang ia baca, Yusril menyebut Gibran memutuskan berhenti dari jabatan atas keputusannya sendiri. Saat ditanya mengenai alasan mundurnya Gibran, Yusril enggan menjelaskan lebih detail, dan hanya menyebutkan Gibran mundur atas alasan pribadi, sebagaimana dituliskan dalam surat.

Surat pengunduran diri Gibran, Yusril menjelaskan, isinya cukup singkat karena hanya terdiri atas lima paragraf.

“Intinya, wakil presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri, dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat Beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Yusril.

Ketentuan pasal tersebut mengatur jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, MPR bersidang untuk memilih wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden. Sementara itu, Presiden dapat mengusulkan dua calon wakil presiden.


Sumber: Antara

Prabowo Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Calon Wakil Presiden ke MPR RI

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril, dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), tahapan tersebut diawali oleh MPR yang akan mengadakan rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kevakuman wakil presiden.

Setelah itu, MPR akan menulis surat secara resmi kepada Presiden bahwa telah terjadi kekosongan wakil presiden dan meminta Presiden untuk segera mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden dengan segala persyaratannya yang nantinya diverifikasi oleh tim MPR.

“Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” kata Yusril.

Dia menjelaskan sebelum surat disampaikan kepada Presiden, MPR memerlukan waktu tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan pemberitahuan resmi tersebut.

Yusril menegaskan penghitungan waktu 14 hari bagi Presiden Prabowo dimulai setelah surat pemberitahuan dari MPR diterima.

“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR,” ujarnya.

Dia mengatakan ketentuan 14 hari tersebut merupakan batas maksimal sehingga Presiden dapat mengajukan nama-nama calon wakil presiden sebelum tenggat waktu berakhir.

Menurut Yusril, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.

Dia mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dijelaskan bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden setelah menerima pengajuan dua nama dari Presiden.

Yusril mengatakan seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden tersebut diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkasnya.


Sumber: Antara

Yusril sebut Prabowo akan Bahas Calon Wapres dengan Partai Koalisi

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan partai koalisi pengusung untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

“Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kapan pertemuan itu dilaksanakan sepenuhnya kami serahkan kepada beliau,” kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan rencana tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis sore, yang juga membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri.

Dalam pertemuan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan kepada Presiden bahwa lembaga tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan berbagai hal terkait proses penetapan wakil presiden pengganti.

“Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat yang dikirim MPR diterima Presiden, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” kata Yusril.

Ia menegaskan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden untuk menentukan.

“Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menerima surat pernyataan pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden. Prabowo juga menyatakan menghormati keputusan tersebut.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.


Sumber: Antara

BMKG Sampaikan Peringatan Tinggi Gelombang, Periode 3 Harian

Ternate – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate menyampaikan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Prakiraan tinggi gelombang tersebut berlaku pada 13 Sampai 16 November 2026.

Menurut Prakirawan BMKG Dhea Widyasista, tinggi gelombang di perairan Maluku Utara dipengaruhi oleh kondisi sinoptik. Wilayah Indonesia Utara ekuator umumnya bertiup dari Timur Laut ke Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Selatan, angin umumnya bergerak dari arah Timur ke Tenggara dengan kecepatan 4 sampai 20 knot. Dengan kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia Barat Aceh hingga Barat Kepulauan Nias.

“Karena itu, tinggi gelombang 1.25 sampai 2.5 meter berpeluang terjadi di wilayah Perairan Kepulauan Loloda, Perairan Barat Laut Morotai, Perairan Timur Laut Morotai, dan Perairan Barat Daya Morotai. Kemudian wilayah Perairan Timur Kepulauan Halmahera, Perairan Gebe dan Teluk Kao” kata Dhea.

Kondisi tersebut beresiko terhadap keselamatan pelayaran terutama untuk perahu nelayan, apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1.25 meter. Berbahaya pula untuk Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang 1.5 meter.


Sumber: RRI Ternate

BMKG Lansir Hujan Lebat disertai Petir dan Angin Kencang Ancam Beberapa Wilayah Malut

Ternate – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara Kamis, 12 November 2026. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Loloda, Ibu, Sahu, Wasile, Bacan, dan sekitarnya.

Dengan prakiraan cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Loloda, Ibu, Sahu, Wasile, Oba dan Gane. Kondisi tersebut berlaku pula untuk wilayah Hiri, Tidore, Bacan, Weda, Jailolo, Taliabu, dan sekitarnya.

“Kemudian pada dini hari, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bacan, Obi, Sulabesi dan sekitarnya” Kata Dhea Widyasista, Prakirawan BMKG.

Selain itu BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut, waspada peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Morotai, Perairan Loloda, Perairan Batang Dua, Perairan Timur Halmahera dan sekitarnya. Dengan prakiraan tinggi gelombang 0.5 sampai 1.5 meter secara umum di wilayah Maluku Utara.

Dalam rilis yang diterima Kamis (12/11/2026) dijelaskan angin dengan arah bervariasi dari Tenggarar ke Barat Laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km/jam. Suhu udara 24 sampai 26 derajat celcius, dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 75 sampai 100 persen.

Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi infoBMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.


Sumber: RRI Ternate