Jakarta – Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri menggagalkan keberangkatan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun modusnya adalah perekrutan tentara bayaran Rusia.
Ketiga WNI tersebut berhasil dicegah berangkat ke Rusia setelah penyidik mengungkap praktik perekrutan ilegal yang menawarkan pekerjaan sebagai tentara bayaran. Mereka diiming-iming bonus hingga 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta.
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, selain bonus bergabung, para calon pekerja dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan. Serta fasilitas keberangkatan gratis hingga ke Rusia.
“Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji sebesar 3.000 dolar AS per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia,” kata Yolanda di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Yolanda menjelaskan, berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/6/IX/2026/SPKT.DITTIPID PPA-PPO BARESKRIM POLRI, terdapat tujuh WNI yang direkrut melalui tawaran pekerjaan tersebut.
Perekrutan dilakukan melalui sejumlah platform media sosial, seperti TikTok, Facebook, dan Instagram.
Para calon pekerja hanya diminta menyerahkan foto paspor dan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengikuti proses pendaftaran. Namun, proses perekrutan itu tidak disertai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia.
Bahkan, visa yang digunakan untuk keberangkatan merupakan visa turis atau visa liburan, bukan visa kerja. Dari hasil penyidikan, polisi menemukan pola perekrutan berjenjang yang melibatkan perekrut lokal dan agen perantara yang terhubung langsung dengan agen di Rusia.
Para calon pekerja juga ditampung sementara di hotel transit dekat bandara sebelum diberangkatkan. “Mereka diduga diminta menandatangani surat pernyataan yang direkayasa untuk mengelabui petugas imigrasi,” ujar Yolanda.
Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia pada 9 dan 20 September 2026. Mereka masing-masing berinisial AM, HW, AD, dan MI.
Sementara itu, tiga WNI lainnya, yakni HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia. Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Tersangka pertama berinisial IG diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penampung calon pekerja di dalam negeri. IG mencari kandidat melalui media sosial dan relasi, menampung mereka di hotel transit dekat bandara, hingga mengantarkan calon pekerja ke bandara.
IG juga diduga membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi. Dari aktivitas perekrutan tersebut, tersangka memperoleh komisi sebesar 1.600 dolar AS atau sekitar Rp28 juta.
Adapun tersangka kedua berinisial AS berperan sebagai agen perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. AS bertugas meneruskan dokumen calon pekerja untuk pengurusan visa dan tiket, sekaligus membiayai akomodasi mereka.
Dari aktivitas tersebut, AS memperoleh keuntungan sebesar 1.515 dolar AS melalui dompet aset kripto. Kedua tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan bonus besar, tetapi tidak disertai prosedur perekrutan dan perlindungan hukum yang jelas. Menurutnya, pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko serius, baik terhadap keselamatan maupun status hukum pekerja.
“Kami juga menegaskan di sini bahwa Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” kata Yolanda.
Sumber: KBRN