igmtv.net

Paling Terdepan Mengabarkan

igmtv.net

Wakil Walikota: Tidore Satu-satunya Daerah di Malut Penuhi SPM Pendidikan

Tidore – Kota Tidore Kepulauan menjadi satu-satunya daerah di Maluku Utara yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan 2025. Capaian tersebut menempatkan Tidore pada kategori Tuntas Muda dengan indeks sebesar 61,39.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman menyampaikan capaian tersebut dalam Rakorda Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara 2026. Kegiatan berlangsung di Emerald Hotel, Ternate, Rabu 11 November 2026, bersama Bunda PAUD Tidore, Rahmawati Muhammad Sinen.

Rakorda mengusung tema “Bergerak Bersama Menentukan SPM Bidang Pendidikan Provinsi Maluku Utara”. Ahmad mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Ahmad, hasil pengukuran SPM pendidikan 2025 menunjukkan sebagian besar daerah masih berada di bawah standar. Kondisi tersebut membutuhkan kesepahaman dan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan.

“Tahun 2025, hasil SPM pendidikan di Maluku Utara masih di bawah standar,” kata Ahmad. Ia menegaskan, Tidore menjadi satu-satunya daerah yang mencapai kategori Tuntas Muda dengan indeks 61,39.

“Rakor ini diarahkan untuk membangun kesepahaman bersama dalam mencari akar persoalan,” ujarnya. Dengan demikian, penanganan berbagai kendala pendidikan dapat dilakukan secara kolaboratif dan simultan.

Ahmad menambahkan, peningkatan capaian SPM membutuhkan komitmen kepala daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut diharapkan diwujudkan melalui kesepakatan bersama untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah daerah menargetkan capaian SPM pendidikan pada 2027 mencapai kategori Tuntas Muda hingga Tuntas Madya. Target tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, Bunda PAUD Kota Tidore Kepulauan, Rahmawati Muhammad Sinen, menjelaskan capaian tersebut didukung pemenuhan sejumlah indikator rapor pendidikan. Indikator itu mencakup jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Rahmawati menjelaskan, kategori Tuntas Muda mensyaratkan seluruh indikator SPM pendidikan minimal berada pada kategori sedang atau baik. Karena itu, rapor pendidikan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai mutu pendidikan daerah.

“Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan telah mencapai kategori Tuntas Muda dengan nilai indeks 61,39,” ujar Rahmawati. Ia berharap rapor pendidikan Tidore terus menunjukkan perkembangan positif sebagai gambaran mutu pendidikan daerah.

Rakorda tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe. Kegiatan turut dihadiri Bunda PAUD Provinsi Maluku Utara, Rusni Sarbin, dan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Any Sayekti.

Hadir pula para kepala daerah dan Bunda PAUD kabupaten/kota se-Maluku Utara. Delegasi Pemerintah Kota Tidore mencakup sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan instansi terkait.

Di antaranya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jahra Mandar serta Kepala BPKAD Yakub Husain. Turut hadir perwakilan Bapperida, Dinas Pendidikan, dan Bagian Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

Wali Kota Tidore Ajak Motoris Speedboat dan Sopir Organda Jaga Solidaritas

Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengajak motoris speedboat dan sopir Organda menjaga persatuan. Ia meminta seluruh pelaku transportasi mengedepankan solidaritas dan kebijaksanaan dalam menyikapi dinamika kawasan pelabuhan.

Ajakan tersebut disampaikan saat syukuran akbar motoris speedboat bersama Organda Sofifi di Pelabuhan Speedboat Sofifi, Rabu 11 November 2026. Kegiatan mengusung tema “Darat dan Laut Menyatukan Langkah Persaudaraan Memperkokoh Solidaritas” di Kecamatan Oba Utara.

Muhammad Sinen mengatakan pemerintah daerah, motoris speedboat, dan Organda memiliki keterkaitan dalam mendukung transportasi. Ia menegaskan tidak boleh ada sekat jabatan maupun status sosial dalam membangun kebersamaan.

“Maju dan kuatnya sebuah organisasi lahir dari persatuan. Tanpa persatuan, tidak akan ada kekuatan,” kata Muhammad Sinen di hadapan ratusan pelaku transportasi. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan karena persatuan menjadi kekuatan bersama.

Ia juga meminta para pekerja transportasi menyikapi dinamika di Pelabuhan Sofifi, Loleo, dan Gita dengan kepala dingin. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi, bukan emosi yang mengganggu keamanan daerah.

“Teruslah merawat kebersamaan ini sampai kapan pun. Hidup ini bukan hanya untuk kita hari ini, melainkan juga untuk orang lain,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat saling membutuhkan dan tidak dapat berjalan sendiri.

Perwakilan motoris speedboat Sofifi, Fahri Usman, mengatakan laut merupakan sumber penghidupan sekaligus ruang tanggung jawab. Para motoris juga memiliki kewajiban menjaga keselamatan setiap penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut.

Ia menyebut hubungan motoris speedboat dan sopir Organda lintas Halmahera telah terjalin selama bertahun-tahun. Karena itu, kepentingan sesaat tidak boleh merusak hubungan saling menghargai yang telah dibangun.

“Melalui momentum silaturahmi ini, kami berpesan agar tidak ada kepentingan sesaat yang merusak hubungan baik,” kata Fahri. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan fasilitas dan penataan kawasan Pelabuhan Sofifi.

Fahri meminta KUPP Kelas III Sofifi membuka ruang tunggu penumpang hingga malam hari. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk melayani masyarakat yang membutuhkan tempat menunggu dalam kondisi darurat.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore memperhatikan perluasan terminal angkutan darat lintas Halmahera. Menurutnya, penataan kawasan pelabuhan diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat di pusat pemerintahan provinsi.

Sementara itu, Ketua Panitia Syukuran Akbar, Mansur Ali, mengungkapkan Pelabuhan Sofifi memiliki sejarah panjang bagi masyarakat. Pelabuhan tersebut dibangun secara gotong royong pada 1975 dan menjadi penopang ekonomi banyak keluarga.

Mansur mengingatkan masyarakat menjaga kearifan lokal melalui pesan leluhur “Bulo Se Kasuba Masobaro Papa Se Tete”. Pesan tersebut mengajarkan pentingnya menjaga, menghormati, dan mensyukuri rezeki yang diperoleh.

Ia juga menyebut 16 September 2006 sebagai tonggak perkembangan Pelabuhan Sofifi. Pengalihan trayek angkutan darat dari Halmahera Utara ke Sofifi turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Kehadiran sopir dari Tobelo dan wilayah sekitarnya memperkuat konektivitas transportasi darat. Selain menunjang mobilitas penumpang, aktivitas tersebut turut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Sofifi.


Sumber: RRI Ternate

Pemkot Tidore dan ASDP Bahas Penerapan Tiket Online di Pelabuhan Sofifi

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate membahas rencana kerja sama pengelolaan tiket online di Pelabuhan Sofifi. Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh tiket penyeberangan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat diskusi kerja sama pengelolaan tiket online di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Kamis 12 November 2026 pagi. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam. Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan dan ASDP Ternate yang telah menginisiasi pertemuan tersebut.

Menurut dia, pembahasan kerja sama ini merupakan langkah awal untuk menghadirkan sistem pengelolaan tiket yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, ASDP, dan masyarakat, khususnya dalam kemudahan pembelian tiket penyeberangan.

“Ini merupakan langkah strategis awal untuk membahas kerja sama pengelolaan tiket online di Pelabuhan Sofifi. Kami berharap hasil pembahasan ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan ASDP Ternate, terutama dalam mempermudah masyarakat melakukan pembelian tiket,” ujar Abdul Hakim.

Ia menjelaskan, rencana kerja sama tersebut juga sejalan dengan masukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai terobosan dan inovasi.

Salah satu inovasi yang dibahas adalah penerapan sistem tiket online yang diharapkan dapat mendukung pengelolaan pendapatan daerah secara lebih transparan dan akuntabel. Abdul Hakim berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi dasar bagi terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala ASDP Ternate, Arisetya Wahyudi, menjelaskan bahwa penerapan tiket angkutan penyeberangan secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik.

Ia mengatakan, sejak 2020 ASDP telah menghadirkan layanan pembelian tiket online melalui platform Ferizy yang dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi. Melalui layanan tersebut, pengguna jasa penyeberangan dapat melakukan pembelian tiket dan pembayaran secara mandiri tanpa harus mengantre di pelabuhan.

“Manfaat penerapan tiket online ini adalah memberikan kemudahan dan keamanan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket. Pembelian dan pembayaran dapat dilakukan kapan saja secara mandiri, sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengantre di pelabuhan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan di lapangan.

Menurut dia, kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah maupun ASDP Ternate, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Marsaid menambahkan, hasil pembahasan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala ASDP Ternate beserta jajaran, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan beserta jajaran, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.


Sumber: RRI Ternate

Pemkot Tidore Beri Waktu Dua Bulan bagi SPPG untuk Penuhi Standar BGN

Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan waktu dua bulan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melengkapi fasilitas yang belum memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi aspek kelayakan pelayanan.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo saat memimpin inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Tidore Kepulauan di Desa Aketobololo, Kecamatan Oba Tengah, dan Desa Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kamis 12 November 2026.

Ismail mengatakan, inspeksi tersebut bertujuan melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan agar pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat itu dapat berjalan optimal tanpa kendala di lapangan.

Menurut dia, penilaian tidak hanya mencakup kebersihan bahan makanan dan kondisi dapur, tetapi juga kelayakan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta lingkungan di sekitar tempat pengolahan makanan.

“Kami akan terus memastikan SPPG di wilayah Kota Tidore memiliki kelayakan, baik dari segi infrastruktur maupun aspek lainnya. Penilaian ini bukan hanya menyangkut kebersihan bahan makanan, tetapi juga kondisi lingkungan sekitar dapur yang harus memenuhi kriteria,” kata Ismail.

Ia menjelaskan, kegiatan inspeksi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap SPPG guna memastikan fasilitas yang tersedia telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tim menemukan sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dibenahi agar memenuhi ketentuan BGN.

Ismail menegaskan, setiap pengelola SPPG wajib melengkapi fasilitas yang belum sesuai standar dalam waktu dua bulan. Apabila hingga batas waktu tersebut persyaratan belum dipenuhi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan menyampaikan rekomendasi kepada Kantor Wilayah BGN untuk melakukan peninjauan kembali terhadap operasional SPPG bersangkutan.

“Dalam inspeksi hari ini, masih terdapat sejumlah hal yang harus dibenahi terkait standar yang telah ditetapkan BGN. Karena itu, setiap SPPG wajib melengkapi fasilitas yang belum memenuhi ketentuan. Jika dalam dua bulan ke depan belum dipenuhi, kami akan memberikan rekomendasi kepada kantor wilayah BGN untuk meninjau kembali operasional SPPG tersebut,” ujarnya.

Selain kelengkapan fasilitas, Ismail menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapur dan kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan. Menurut dia, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat program MBG aman dan layak dikonsumsi.

Ia menambahkan, secara umum kondisi kebersihan dapur MBG yang diperiksa di Kota Tidore Kepulauan dinilai baik. Namun, sejumlah fasilitas pendukung masih memerlukan pembenahan agar seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN dapat dipenuhi. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penilaian dan penginputan data kesesuaian SPPG.

Dalam inspeksi tersebut, Ismail didampingi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudy Ipaenin, serta Tim Satgas MBG Kota Tidore Kepulauan. Tim melakukan pemeriksaan terhadap dua dapur MBG, yakni SPPG Aketobololo di Kecamatan Oba Tengah dan SPPG Guraping di Kecamatan Oba Utara.


Sumber: RRI Ternate

Wapres Berpamitan Mengundurkan Diri, Prabowo Puji Gibran

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji sikap Gibran Rakabuming Raka yang datang langsung kepadanya untuk menyerahkan surat berhenti sebagai Wakil Presiden (Wapres). Surat tersebut diserahkan pada Kamis (12/11/2026), di Istana Merdeka.

“Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka.

Prabowo mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, Gibran juga berkonsultasi kepadanya mengenai sejumlah isu.

“Minta pandangan-pandangan saya, dan hari ini beliau buktikan sikap beliau langsung datang ke saya, langsung datang ke pimpinan MPR untuk menyampaikan keputusan beliau,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku berat menerima surat pemberhentian Gibran. Meski demikian, Prabowo menghormati keputusan Gibran.

“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Gibran telah menunjukkan sikap yang kesatria dan negarawan.

“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap kenegarawan,” kata dia.


Reporter: Aldy M

Yusril Bilang Tidak ada Gunanya Gibran buka Ijazah Asli Lewat PTUN

Jakarta – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut upaya hukum yang hendak ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan keabsahan ijazah setara SMA lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak ada gunanya.

Ia mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang juga telah final.

Dengan itu tak ada lagi pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

“Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyebut dua putusan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait suket Gibran itu juga yang saling menguatkan.

“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Gibran telah resmi mengundurkan diri dari wakil presiden setelah menyerahkan surat ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan posisi wapres kosong mulai hari ini.

“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Jakarta Pusat.

Dia mengatakan MPR akan mengisi jabatan itu secepatnya. Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.

“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.


 

BPS Lansir Kepemilikan Rumah, Kota Tidore Teratas dan Kota Ternate Masuk 10 Besar

Ternate – Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menempati peringkat pertama dalam daftar kota dengan persentase rumah tangga yang tinggal di bangunan berstatus milik sendiri tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Kota Ternate turut mencatatkan capaian positif dengan masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri di Tidore Kepulauan mencapai 96,88 persen. Angka tersebut menempatkan Tidore di posisi teratas, mengungguli kota-kota lainnya di Indonesia.

Sementara Kota Ternate berada di peringkat ke-10 dengan persentase mencapai 85,88 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kedua kota di Maluku Utara tersebut memiliki persentase kepemilikan hunian yang cukup tinggi.

Kepemilikan rumah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Status rumah yang ditempati juga dapat menggambarkan tingkat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Menariknya, kota-kota di luar pusat metropolitan mendominasi daftar dengan persentase kepemilikan rumah tertinggi. Tidore Kepulauan dan Tual menjadi dua daerah teratas, dengan lebih dari 94 persen rumah tangga tinggal di rumah milik sendiri.

Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari karakteristik wilayah, harga lahan, hingga pola permukiman masyarakat setempat. Selain Tidore Kepulauan dan Ternate, daftar 10 besar juga diisi Kota Tual dengan 94,34 persen di posisi kedua, Kota Batu 90,54 persen di posisi ketiga, dan Kota Banjar 90,47 persen di posisi keempat.

Selanjutnya, Serang menempati posisi kelima dengan 89,05 persen, Gunungsitoli 87,67 persen di posisi keenam, Kotamobagu 86,57 persen di posisi ketujuh. Selanjutnya Subulussalam 86,50 persen di posisi kedelapan, serta Probolinggo 86,49 persen di posisi kesembilan.

Data ini memperlihatkan bahwa Tidore Kepulauan berhasil menjadi yang tertinggi dalam daftar. Sementara Ternate turut memperkuat posisi Maluku Utara dalam jajaran kota dengan persentase kepemilikan rumah tertinggi di Indonesia.


Sumber: RRI Ternate

Kehadiran Pangdam di Halteng Warga Sambut dengan Tradisi Adat

Halteng – Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI. Nefra Firdaus, Rabu, 11 November 2026, melaksanakan kunjungan kerja ke Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Kehadiran Pangdam Mkr di Halteng tersebut, disambut langsung dengan tradisi adat. Mulai dari tarian cakalele hingga pembasuhan kaki sebagai simbol penghormatan, penerimaan, serta doa keselamatan bagi tamu yang menginjakkan kaki di Halmahera Tengah.

Penyematan kain adat hingga sejumlah ritual tersebut, mencerminkan kekayaan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Maluku Utara yang tetap dijaga dan dilestarikan. Kehadiran Pangdam mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat Pulau Gebe.

pangdam XXVIII/Mayjen TNI. Nefra Firdaus menyatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan komunikasi antara TNI dengan masyarakat di wilayah kepulauan.

Melalui interaksi langsung dengan warga, dirinya juga menunjukkan perhatian terhadap pentingnya menjaga kedekatan, kebersamaan, serta kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai landasan dalam mendukung pembangunan dan kehidupan masyarakat di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Exit mobile version