Dugaan Pelecehan, 16 Mahasiswa FH UI Terancam Sanksi DO

Jakarta – Perhatian publik kini tengah tertuju pada mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual verbal yang diduga melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Melalui forum mahasiswa yang diadakan Senin malam, 13 April 2026, mahasiswa FH UI mendesak para pelaku diberikan sanksi akademik terberat, yakni pemberhentian sebagai mahasiswa atau Drop Out (DO).

Forum terbuka di Auditorium FH UI tersebut mempertemukan 16 pelaku dengan mahasiswa lainnya. Forum tersebut berlangsung tegang, di mana massa mahasiswa menuntut keadilan bagi korban dan transparansi proses investigasi bagi mereka yang terlibat.

Ketua BEM UI, Athof mengungkapkan pihak kampus melalui dekan FH UI berkomitmen untuk memberi sanksi tegas. “Bahkan bisa di DO jika kesalahan berat terbukti dalam prosesnya,” ungkap Athof, dikutip dari Tempo, 14 April 2026.

Kini, Satgas PPKS sedang mengawal kasus tersebut. “Ada yang bilang prosesnya h+5,” katanya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula pada 12 April 2026, setelah akun X @sampahfhui mengunggah tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp dan LINE. Grup tersebut diduga berisi konten yang dinilai sangat merendahkan martabat perempuan, termasuk objektifikasi seksual terhadap sesama mahasiswa hingga dosen.

Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengonfirmasi bahwa ke-16 mahasiswa angkatan 2023 tersebut sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di grup angkatan sebelum kasus ini viral sepenuhnya. Namun, pengakuan tersebut justru memperkuat bukti adanya pelanggaran etika dan hukum.

“Namun, pastinya perlu ditegaskan kembali permintaan maaf saja tidak akan cukup. Perlu ada sanksi yang tegas dan berpihak pada korban dalam kasus ini,” kata Dimas.

Hingga saat ini, proses verifikasi oleh Satgas PPKS UI masih berjalan. Masyarakat diimbau untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap identitas korban.


Sumber: KBRN

Nasdem Malut Gelar Aksi Damai Protes Pemberitaan Media Tempo Soal Isu Marger

Ternate – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara menggelar seruan aksi damai nasional. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggapan terhadap pemberitaan di media massa, khususnya yang diterbitkan oleh Majalah Tempo terkait isu penggabungan atau merger antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra.

Aksi damai ini digelar di halaman kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku Utara, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Rabu (15/4/2026).

Pihak Nasdem menilai pemberitaan yang dimuat diduga telah melecehkan nama baik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Utara, Husni Bopeng, kader Partai Nasdem Kota Ternate, serta sejumlah awak media.

Dalam kesempatan tersebut, DPW Partai Nasdem menyampaikan sejumlah poin tuntutan, antara lain:

1. Menuntut permintaan maaf secara terbuka dari pihak redaksi Majalah Tempo kepada Partai Nasdem atas penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan.

2. Mendesak Majalah Tempo untuk melakukan klarifikasi resmi dan komprehensif atas pemberitaan yang dianggap tidak akurat dan tidak profesional.

3. Menuntut komitmen insan pers untuk menjaga etika jurnalistik serta mengedepankan akurasi guna menjaga iklim politik yang sehat.

4. Mendesak media Tempo untuk segera mencabut, menghapus, atau melakukan take down terhadap isi berita maupun konten negatif yang berkaitan dengan Surya Paloh.

5. Menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan simpatisan untuk tetap merapatkan barisan, menjaga soliditas, dan mengawal pernyataan sikap ini.

Ketua DPW Partai Nasdem Maluku Utara, Husni Bopeng, menyayangkan karya jurnalistik yang diterbitkan Tempo terkait sosok Surya Paloh.

“Pemberitaan media Tempo sangat menyudutkan ketua kami, Bapak Surya Paloh,” ujar Husni Bopeng.

Lebih jauh dijelaskan, Partai Nasdem telah berdiri hampir 15 tahun dan sangat menjunjung tinggi idealismenya. Oleh sebab itu, kehadiran berita tersebut dinilai sangat menyinggung.

“Kami di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara sangat tersinggung atas pemberitaan Media Tempo” tegasnya.

Menurutnya, pemberitaan ini dianggap dapat memecah belah persatuan kader Nasdem di daerah.

“Dari awal kita berjuang untuk Nasdem dan hari ini harus bergabung, hal ini tidak akan mungkin. ,” tambahnya.

Husni Bopeng juga menginstruksikan kepada seluruh kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem agar aksi damai serupa dilakukan di wilayah masing-masing.

“Saya juga meminta agar aksi damai dilakukan juga di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara,” serunya.

Meski diketahui bahwa pihak pusat Nasdem telah mendatangi kantor pusat Tempo dan redaksi telah meminta maaf, bagi kader di daerah hal tersebut dirasa belum cukup.

“Bagi kami di daerah tidak cukup hanya dengan minta maaf, harus ada langkah-langkah yang pasti,” tandasnya.

Di akhir kesempatan, ia berharap seluruh kader tetap solid dan kompak menghadapi situasi ini.

“Harapannya dengan adanya pemberitaan ini kita juga tetap solid, tetap satu,” tutup Husni Bopeng.


Reporter: Nurni/Sukri

Pelaku Usaha Perempuan IPEMI Temui Wapres Gibran di Istana

Jakarta – Perkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada sektor UMKM, Wapres Gibran Rakabuming menerima audiensi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/04/2026). Hal tersebut sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Wapres juga mendorong agar IPEMI dapat mengambil peran strategis dalam menjangkau serta mengakselerasi pemanfaatan program-program stimulus pemerintah dalam mendukung UMKM hingga ke tingkat daerah.  (Foto: Aldy/Sekret Wapres RI)

Terekam CCTV, Pelaku Curanmor di Halmahera Utara Diringkus

Halut – Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang terekam kamera CCTV di pasar modern, Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara akhirnya diringkus. Terduga pelaku berinisial AH alias Asril diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Halmahera Utara di kapal Feri tujuan Morotai.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Halmahera Utara, AKBP Erlichson Pasaribu saat dikonfirmasi, Selasa, 14 April 2026 menjelaskan, penangkapan terhadap terduga pelaku dilakukan setelah anggota menerima informasi dari anggota pos Pelabuhan Feri bahawa ada indikasi pelaku di kapal Feri menuju Morotai.

“Anggota menrima informasi itu dan langsung menuju ke lokasi sehingga yang bersangkutan berhasil diamankan,” katanya.

Kapolres menyatakan, saat ini terduga pelaku sudah diamankan di Mako Polres Halmahera Utara untuk dilakukan pemeriksaan secara marathon guna mengetahui pasti terkait dengan aksi pencurian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Halmahera Utara.


Sumber: RRI Ternate

TNI-Polri Kawal dan Pastikan Bantuan Tiba di Pengungsian Sibenpopo

Halteng – Personil Kodim 1505/Tidore bersama Polres Halmahera Timur melaksanakan pengawalan distribusi bantuan logistik dan pakaian layak pakai kepada para pengungsi warga Desa Sibenpopo, Senin 13 April 2026.

Sebelum bertolak menuju lokasi pengungsian di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, personil gabungan TNI-Polri bersama masyarakat terlebih dahulu melaksanakan apel dan berkumpul di Mapolres Halmahera Timur.

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan personil serta kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Setelah seluruh persiapan dinyatakan lengkap, rombongan gabungan yang terdiri dari TNI-Polri dan masyarakat kemudian bergerak bersama menuju lokasi pengungsian dengan membawa bantuan berupa kebutuhan logistik dan pakaian layak pakai.

Pengawalan ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjamin keamanan serta kelancaran distribusi bantuan, sekaligus memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh warga terdampak di Desa Sibenpopo.

Selain itu, kehadiran personil di lapangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dukungan moril bagi para pengungsi, serta mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

Kegiatan kemanusiaan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI-Polri bersama masyarakat dalam membantu sesama, khususnya bagi warga yang tengah menghadapi kondisi sulit akibat dampak situasi pascakonflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Sinergi yang terjalin ini tidak hanya menghadirkan rasa aman, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak.


Sumber: RRI Ternate

Kemenag Malut Mulai Reviu Dokumen Keuangan Triwulan I

Sofifi – Proses reviu internal Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta dokumen keuangan Triwulan I seluruh program di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara resmi dimulai.

Kegiatan ini diawali dengan Bidang Bimas Hindu sebagai satuan kerja (satker) pertama yang menyerahkan dokumen untuk dilakukan reviu oleh tim kerja keuangan.

Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Ulfi Maulidyanti, menjelaskan bahwa reviu ini bertujuan memastikan setiap dokumen keuangan yang disusun oleh satker telah akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini menjadi bagian dari pengawasan internal guna menjamin kualitas laporan keuangan sebelum memasuki tahap pemeriksaan.

Menurutnya, melalui reviu tersebut, tim berupaya memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan dan dokumen anggaran telah disusun secara benar dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan lebih siap, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan saat dilakukan audit.

“Reviu ini pada dasarnya merupakan langkah persiapan menghadapi audit, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi, kita pastikan sejak awal bahwa seluruh dokumen sudah lengkap dan siap diperiksa,” ujar Ulfi.

Melalui proses ini, setiap potensi kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih dini, sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik. Kanwil Kemenag Malut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Di akhir, Ulfi berharap seluruh satker dapat proaktif melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti proses reviu dengan baik, agar pelaksanaan program serta penggunaan anggaran berjalan optimal dan sejalan dengan prinsip good governance.


Sumber: RRI Ternate

Kemenag Halmahera Barat Tindaklanjut Evaluasi PERKIN dan PIKK

Habar – Menindaklanjuti pelaksanaan rapat evaluasi Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Pelaporan Informasi Kinerja Kegiatan (PIKK) Triwulan I yang sebelumnya digelar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat mengadakan rapat internal sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinkronisasi pelaporan kinerja, Selasa 14 April 2026.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Anwar Rahim dan dihadiri oleh para operator PERKIN dan PIKK dari masing-masing satuan kerja, yakni Bimas Kristen, Bimas Islam, Pendidikan Islam (Pendis), Peny.Zakat dan Wakaf, serta Sekretariat.

Dalam arahannya, Kasubbag TU, Anwar Rahim menjelaskan, hasil evaluasi di tingkat provinsi menjadi acuan penting bagi seluruh satuan kerja untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja. la menekankan perlunya ketelitian dalam penginputan data, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta konsistensi dalam penyampaian laporan.

“Evaluasi di Kanwil menjadi cerminan capaian kinerja kita. Oleh karena itu, setiap operator harus lebih cermat dan proaktif dalam memastikan data yang disajikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Rapat berlangsung secara interaktif dengan pembahasan berbagai catatan hasil evaluasi dari Kanwil, termasuk kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing satker. Para peserta juga saling berbagi pengalaman serta solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PERKIN dan PIKK.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporan secara berkelanjutan, serta mampu menjawab tuntutan akuntabilitas kinerja yang semakin tinggi di lingkungan Kementerian Agama.


Sumber: RRI Ternate

Dukung Ketahanan Pangan, WBP Lapas Tobelo Lakukan Perawatan Bibit Tomat

Halut – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Tobelo melaksanakan kegiatan perawatan bibit Tomat sebagai bagian dari program akselerasi ketahanan pangan, Selasa 14 April 2026.

Dengan penuh antusias, WBP merawat bibit tomat yang telah ditanam, mulai dari penyiraman, pengecekan media tanam, hingga pemeliharaan harian lainnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Lapas, Donni Isa Dermawan, yang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian sekaligus sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Melalui kegiatan ini, kami mendorong WBP untuk berperan aktif sekaligus belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Harapannya, kegiatan ini akan menjadi rutinitas positif dan berkelanjutan,” ujar Donni Isa.

Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, serta memberikan bekal keterampilan bagi WBP untuk digunakan setelah bebas nanti.

Lapas Tobelo berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program pembinaan yang berdampak positif bagi para WBP dan lingkungan sekitar.

Ke depan, Lapas Tobelo berencana memperluas cakupan budidaya tanaman dengan melibatkan lebih banyak WBP dan menambah variasi komoditas hortikultura, sehingga manfaat yang dihasilkan semakin besar baik untuk ketahanan pangan maupun pemberdayaan warga binaan.


Sumber: RRI Ternate