Aksi KPK di Kejati Malut Agar Segera Usut Tiga Kasus KKN di Pemprov Malut

Ternate – Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara lagi-lagi dipersoalkan. Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara dalam hari tadi, Rabu (15/4/2026) digelar aksi oleh Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aksi yang berlangsung di depan kantor Kajaksaan Tinggi Maluku Utara ini masa dari KPK menyampaikan protes keras terkait sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi yang digelar masa KPK itu mendorong tiga kasus korupsi baik dari Dana Desa di Halmahera Selatan, Kasus Tunjangan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara tahun 2022-2024.

“Tiga kasus ini melibatkan Zaki Wahab, Kepala PMD Halsel, Abubakar Abdulah mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara dan Risman Iriyanto Djafar Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara,” tegas Yuslan Gani.

Yuslan yang juga Sekretaris Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara ini menyatakan pada tahun 2021 terjadi korupsi yang melibatkan anggota DPRD di Provinsi Maluku Utara. Padahal, saat itu terjadi Pendemi Covid-19, dan Refocusing, sementara para wakil rakyat ini dilaporkan tengah asik melahap tunjangan masing-masing sebesar Rp20-30 juta untuk anggota dan ketua DPRD perbulan.

“Uang ini dituangkan dalam dokumen Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor:222/KPTS/MU/2021 lewat Abubakar Abdulah mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara yang saat itu juga memiliki peran sebagai RKA-APBD Maluku Utara,” cetus Yuslan.

Sementara di sisi DPUPR, ditemukan dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas tahun 2022-2024 sebesar Rp21.737.332.000.

“Dengan rincian tahun 2022 Rp8.880.326.000, tahun 2023 Rp10.888.055.000 dan tahun 2024 sebesar Rp1.668.651.000 dari total anggaran Rp21.737.332.000 di DPUPR Maluku Utara,” kata Yuslan.

Tak berhenti disitu saja, KPK juga turut memberikan warning ke Kejaksaan untuk turut mengusut skandal hubungan kerja yang memiliki hubungan dekat dengan Gubernur. Sejumlah proyek menjadi sorotan antara lain Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur di Sofifi dengan nilai sekitar Rp8,9 miliar.

Pembangunan Jaringan Irigasi Aha dan Goal senilai Rp19 miliar, Bendungan dan Irigasi Wayamil dengan anggaran Rp7,2 miliar. Kemudian, proyek jalan dan jembatan Kedi-Galea serta Tolabit-Togoreba Tua dengan pagu anggaran mencapai sekitar Rp72 miliar.

“Kami minta Kejaksaan Tinggi tegas dan transparan menguak kasus ini. Semua pihak harus diminta pertanggungjawaban,” tegas Yuslan seraya menambahkan kasus Rp6,2 miliar Dana Desa Halmahera Selatan harus segera diperiksa.

Sebelum mengakhiri, Yuslan menekankan kepada Gubernur Serly Tjoanda untuk mencopot Abubakar Abdulah dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provisi Maluku Utara serta Kajaksaan Tinggi segera memproses hukum oknum terkait atas dugaan korupsi ini.


Sumber: BidikFakta

Kunjungan Kepala BIN ke Museum Sejarah AR Wallace di Kota Ternate

Ternate – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, didampingi Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan kunjungan ke Benteng Oranje dan Museum Sejarah Ternate Alfred Russel Wallace, Rabu 15 April 2026.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sekaligus Ketua I Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Richard Taruli Horja Tampubolon.

Agenda ini bertujuan meninjau langsung jejak sejarah perjuangan bangsa sekaligus melihat Museum Sejarah Ternate Alfred Russel Wallace yang telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon pada 2025 lalu.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyebut kunjungan tersebut sebagai kehormatan bagi pengelola museum sekaligus menjadi momen silaturahmi.“Ini juga menjadi ajang berbagi pengetahuan terkait warisan sejarah yang memiliki nilai penting dalam perjuangan bangsa melawan kolonialisme di masa lalu,” ujarnya.

Rinto menambahkan, para tamu mendapat penjelasan mengenai sejarah perdagangan rempah dunia, di mana Benteng Oranje pernah dijadikan pusat kendali oleh VOC.

Menurutnya, jejak tersebut kini dapat disaksikan melalui adanya arkeologis dan arsitektural bangunan kolonial yang memiliki nilai penting bagi masa depan.

Ia berharap kunjungan ini mendorong peningkatan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan kebudayaan Indonesia, baik saat ini maupun di masa mendatang.


Sumber: RRI Ternate

Masa Transisi Pemulihan Pascagempa Ternate Resmi Dimulai

Ternate – Masa tanggap darurat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Kota Ternate sejak awal April 2026 resmi berakhir pada 15 April. Status penanganan kini beralih ke tahap transisi darurat menuju pemulihan yang akan berlangsung selama 60 hari ke depan.

Ketua Posko Tanggap Darurat, Rizal Marsaoly, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi di Posko Induk Penanggulangan Bencana dengan mempertimbangkan kondisi terkini di lapangan.

Rapat koordinasi di Posko Induk Penanggulangan Bencana. (Foto: RRI/iGMtv)

Masa tanggap darurat sebelumnya berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 2 hingga 15 April 2026. Selanjutnya, menetapkan masa transisi pemulihan mulai 16 April hingga 14 Juni 2026.

“Hari ini status tanggap darurat kita akhiri dan masuk ke masa transisi darurat menuju pemulihan,” ujar Rizal, Rabu 15 April 2026.

Dia menambahkan, fase ini pemerintah memfokuskan upaya pada rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kegiatan meliputi pembersihan puing bangunan, perbaikan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah, serta fasilitasi perbaikan sekitar 263 unit rumah warga melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya.


Sumber: RRI Ternate

DLH Ternate Bahas Finalisasi Perwali Pengelolaan Sampah Partisipatif

Ternate – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate menggelar pembahasan final draft Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pengelolaan sampah partisipatif dan terintegrasi. Kegiatan ini melibatkan lurah hingga camat yang berlangsung di kantor DLH.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Bagian Hukum, perwakilan Bagian Pemerintahan, perwakilan BP2RD, para camat, serta sejumlah lurah.

Plt Kepala DLH Kota Ternate, Musli Mohamad, mengatakan pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya di kantor Bappeda terkait persiapan implementasi pengelolaan sampah partisipatif dan terintegrasi.

“Pembahasan meliputi pembobotan serta penguatan pasal dan materi dalam draft Perwali yang akan diajukan ke Bagian Hukum,” ujar Musli, Selasa, 14 April 2026.

Ia menjelaskan, hasil pembahasan juga menekankan pengaturan mekanisme dan tata cara pungutan, termasuk besaran persentase serta aspek teknis lainnya yang akan dirumuskan dalam draft tersebut.

“Selanjutnya, draft Perwali akan diajukan ke Bagian Hukum untuk dikaji. Setelah itu dilakukan penguatan sebelum disosialisasikan ke kelurahan sesuai lokasi percontohan yang ditetapkan melalui SK Wali Kota,” jelasnya.

Musli menambahkan, seluruh tahapan finalisasi ditargetkan rampung sebelum Juni 2026 agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan di lapangan.


Sumber: RRI Ternate

Bidang Humas Polda Malut Sabet Tiga Penghargaan Nasional

Sofifi – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Kepolisian Daerah Maluku Utara kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu 15 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bidhumas Polda Maluku Utara berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Divisi Humas Polri, yakni:

  • Juara 1 kategori Keaktifan Presenter dalam pengiriman berita (Polri TV) Zona D;
  • Juara 1 kategori Keaktifan Cipta Trending Topik Terbaik Zona D; dan
  • Juara 2 kategori Keaktifan Pengiriman Berita melalui SPIT-Mediahub Zona D.

Ketiga penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram dan diserahkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Kabid Humas Polda Malut menyampaikan rasa syukur serta apresiasi atas capaian tersebut.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dan konsistensi dalam menyampaikan informasi yang akurat serta transparan kepada masyarakat telah membuahkan hasil yang positif,” ujarnya.

Secara khusus, Kabid Humas Polda Maluku Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran humas di lingkungan Polda Maluku Utara atas dedikasi yang telah membantu tugas Bidhumas Polda Malut sehingga kembali menerima tiga penghargaan bergengsi dari Divisi Humas Polri.

Kabid Humas mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mempertahankan penghargaan ini serta terus meningkatkan citra positif Polda Maluku Utara di masyarakat.

Dengan raihan ini, Bidhumas Polda Maluku Utara semakin memperkuat posisinya sebagai satuan kerja yang aktif, profesional, dan inovatif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian melalui strategi komunikasi publik yang efektif.


Sumber: RRI Ternate

BPJS Ketenagakerjaan Ajukan Gugatan Kepada Salah Perusahaan di Ternate

Ternate – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate melalui pelimpahan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan gugatan sederhana atas tunggakan iuran salah satu perusahaan di Ternate. Gugatan dengan nilai Rp35.126.442 tersebut akhirnya berakhir damai di Pengadilan Negeri Ternate.

Perkara ini bermula dari kewajiban iuran yang tidak dipenuhi oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. BPJS Ketenagakerjaan kemudian menempuh jalur hukum setelah upaya pembinaan tidak diindahkan oleh pihak perusahaan.

Dalam prosesnya, perkara ini telah melalui empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Ternate serta tahapan mediasi antara para pihak. Hasilnya, pengadilan memutuskan perusahaan wajib melunasi seluruh tunggakan iuran sebesar Rp35.126.442.

Pembayaran tunggakan tersebut ditetapkan harus diselesaikan paling lambat pada 10 Juli 2026. Keputusan ini menjadi dasar penyelesaian sengketa sekaligus memastikan kewajiban perusahaan terhadap pekerja tetap terpenuhi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ternate, I Wayan Alit Mahendra, menjelaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha merupakan bagian dari tugas lembaganya. Termasuk di dalamnya pelimpahan penagihan tunggakan iuran kepada Kejaksaan melalui surat kuasa khusus.

Ia menegaskan, gugatan sederhana merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, khususnya terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut I Wayan Alit, sebelum menempuh jalur hukum, pihaknya telah melakukan pemanggilan dan pembinaan kepada perusahaan tersebut. Namun, kewajiban pembayaran iuran belum juga dipenuhi hingga akhirnya gugatan sederhana diajukan.

Ia menyebutkan, tunggakan iuran yang disengketakan tercatat sejak Maret 2024 hingga April 2026. Hal ini menjadi dasar kuat bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah hukum.

Lebih lanjut, ia menilai kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Ternate menjadi solusi efektif dalam penegakan kepatuhan pembayaran iuran. “Langkah litigasi ini merupakan tahapan akhir setelah berbagai upaya persuasif dilakukan,” ujar Alit, Rabu, 15 April 2026.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

I Wayan Alit juga berharap kasus ini dapat memberikan efek jera bagi perusahaan lain yang belum patuh. Kepatuhan pemberi kerja dinilai penting untuk menjamin keberlangsungan perlindungan pekerja. Ia menambahkan, melalui langkah hukum ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap manfaat program jaminan sosial dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja di Ternate.


Sumber: RRI Ternate

PPIHD Malut Matangkan Persiapan Pemberangkatan 785 JCH 2026

Ternate – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) menggelar rapat teknis persiapan operasional pemberangkatan calon jamaah haji 2026 di Aula Mina Asrama Haji Ngade, Ternate, Rabu 15 April 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan dan keberangkatan jamaah berjalan lancar.

Rapat dipimpin langsung Kepala Biro Kesra Maluku Utara, Asrul Gaelea, yang juga Ketua PPIHD Malut. Ia menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Sinergi antarbidang menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan haji, sehingga seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang,” ujar Asrul.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah bidang strategis yang memiliki peran penting dalam pelayanan jamaah, yakni transportasi, konsumsi, kesehatan, logistik, serta keamanan dan ketertiban. Masing-masing bidang memaparkan kesiapan teknis serta rencana kerja sesuai tugasnya.

Pada sektor transportasi, fokus pembahasan diarahkan pada kesiapan armada dan jadwal pergerakan jamaah dari kabupaten/kota menuju embarkasi. Tahun ini, calon jamaah haji asal Maluku Utara tergabung dalam Kloter 13 dan 15 dengan total 785 orang.

Sementara bidang konsumsi memastikan ketersediaan makanan yang layak, higienis, dan sesuai kebutuhan jamaah selama perjalanan. Bidang kesehatan menyiapkan pemeriksaan medis, pendampingan kesehatan, serta mitigasi risiko, terutama bagi jamaah lanjut usia.

Di sisi lain, bidang logistik bertanggung jawab atas distribusi perlengkapan dan kebutuhan operasional lainnya. Sedangkan unsur keamanan memastikan kenyamanan jamaah selama masa karantina di Asrama Haji Ternate.

Sesuai jadwal, jamaah haji Maluku Utara akan diberangkatkan menuju Makassar pada 29 dan 30 April 2026 sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.

Asrul menambahkan, rapat teknis ini juga menekankan pentingnya pelayanan prima dengan mengedepankan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jamaah. Seluruh petugas diminta bekerja profesional, terkoordinasi, serta responsif terhadap potensi kendala di lapangan.

“Dengan dilaksanakannya rapat teknis ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis proses pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2026 dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ucapnya.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Rombak Pejabat di Lima OPD Strategis

Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dijadwalkan melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Rabu 15 April 2026. Pelantikan disebut akan mencakup pejabat eselon II, eselon III, hingga kepala sekolah, dan berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur, Sofifi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan agenda tersebut. Ia menyebut proses administrasi telah selesai dan pelantikan tinggal menunggu pelaksanaan.

“Pelantikan sudah dijadwalkan besok, karena secara administrasi telah rampung dilakukan oleh BKD, sehingga tinggal pelantikannya saja,” ujar Zulkifli saat dikonfirmasi, Selasa 14 April 2026.

Meski demikian, Zulkifli belum mengungkap nama-nama pejabat yang akan dilantik. Menurutnya, pengisian jabatan kali ini difokuskan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program strategis pemerintah daerah.

“Nanti lihat besok saja di lokasi pelantikan. Siapa saja yang datang ikut pelantikan. Yang pasti ibu gubernur dan Pak Wagub ingin memastikan pejabat yang akan dilantik harus mampu mengimplementasikan program kepala daerah, demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lima OPD yang akan masuk dalam agenda pelantikan pejabat eselon II dan III. Kelima OPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pendapatan Daerah.

Dari lima instansi itu, empat di antaranya saat ini masih dipimpin pejabat eselon III yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas. Namun, belum dipastikan apakah pejabat Plt akan didefinitifkan atau justru diisi figur baru dari luar OPD terkait.

“Yang pasti di lima OPD itu ada pelantikan eselon III,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, menegaskan promosi, mutasi, maupun demosi aparatur sipil negara merupakan kewenangan kepala daerah selama memenuhi aturan yang berlaku.

“Sepanjang memenuhi syarat, dan disetujui BKN, kami tentu mendukung siapa saja yang dilantik oleh Gubernur,” kata Kuntu.


Sumber: RRI Ternate