Satgas PKH Beberkan Temuan dan Perkembangan Pertambangan di Malut

Ternate – Wakil Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Letjen Richard Tampubolon mengklaim kerjasama satgas dengan pemerintah daerah baik Provinsi hingga Kabupaten dan Kota se Maluku Utara berjalan baik dan lancar.

Dirinya menyatakan, pertemuan antara satgas PKH yang dilakukan di Provinsi Maluku Utara tersebut merupakan diskusi antar Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam satgas PKH.

Letjen Richard Tampubolon yang juga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan saat ini ditunjuk menjadi Pjs. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga menyatakan, temuan pertambangan yang ada di Provinsi Maluku Utara terus berproses.

“Kalau pertambangan di Malut, semuanya terus berposes dan semoga semuanya dapat diselesaikan dengan lancar,” ujar Letjen Richard saat dikonfirmasi usai melaksanakan pertemuan yang berlangsung di aula kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Selasa, 14 April 2026.

Dirinya juga mengklaim, semua permasalahan pertambangan di Maluku Utara sudah selesai namun masih ada pada tahapan-tahapan yang harus dilalui.

“Semuanya sudah selesai, tapi masih ada yang dilalui seperti verifikasi administrasi, lapangan, hingga penentuan denda,” jelasnya.

Selaku wakil ketua satgas PKH dirinya menekankan kepada pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan kerjasama dengan baik.

Sememtara itu, gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda belum dapat dikonfirmasi sejumlah awak media kerena memilih keluar melalui pintu samping kantor Kejati Maluku Utara dan tidak bersama dengan rombongan wakil ketua Satgas PKH usai menggelar rapat bersama.


Sumber: RRI Ternate

Satgas PKH Bahas Tambang dan Hutan di Wilayah Maluku Utara

Ternate – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pada Februari 2025 di bawah koordinasi Kejaksaan Agung dan BPKP mengunjungi Provinsi Maluku Utara. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Letjen Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan sekaligus Kepala Staf Umum (Kasum) yang saat ini ditunjuk menjadi Pjs. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Kedatangan satgas PKH di Maluku Utara, dijemput langsung Gubernur, Sherly Tjoanda dan Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku Utara, Kajati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara, Selasa, 14 April 2026.

Kehadiran tim Satgas PKH di Maluku Utara setelah bertolak dari Provinsi Maluku tersebut, langsung menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk membahas arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut, memiliki tugas untuk menertibkan sawit dan tambang ilegal, untuk mengembalikan fungsi hutan, serta memulihkan aset negara.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat penertiban kawasan hutan serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.

Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pertemuan satgas PKH di aula kantor Kejati Maluku Utara.

“Benar hari ini ada rapat bersama tim Satgas PKH di aula Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,” ujarnya.

Dia mengaku saat ini rapat masih berlangsung dan dihadiri sejumlah pejabat penegak hukum di Maluku Utara.

“Rapat yang dilakukan ini guna membuat rencana aksi Satgas PKH di tahun 2026,” katanya.


Sumber: RRI Ternate

Kakanwil Kemenag Malut Minta Bukti Dukung Capaian Perkin dan PIKK

Sofifi – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melalui Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar evaluasi capaian kinerja Perjanjian Kinerja (Perkin) Triwulan I serta Pakta Integritas dan Komitmen Kinerja (PIKK), berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Malut, Senin 13 April 2026.

Kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, Amar Manaf, menegaskan bahwa Perkin dan PIKK bukan merupakan hal baru, melainkan instrumen yang telah lama diterapkan dalam tata kelola kinerja.

“Seluruh satuan kerja diminta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, tertib administrasi, serta bukti dukung laporan yang akurat dan tepat waktu,” ucap Amar Manaf.

Kakanwil juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian yang melekat pada setiap pimpinan satuan kerja. Pimpinan harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program terlaksana sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

“Kinerja, lanjutnya, tidak cukup disampaikan melalui paparan semata, tetapi harus dilengkapi dengan bukti dukung yang jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud akuntabilitas. Pada triwulan berikutnya, seluruh data dan laporan harus sudah siap. Kendala yang disampaikan hari ini tidak boleh terulang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Ortala, Ariyandi S. Soroto, menjelaskan pelaporan capaian kinerja satuan kerja ke dalam aplikasi SIPKA masih menunggu penyesuaian terhadap perbaikan SK dan IKSK pada Rencana Strategis Kementerian Agama pusat.

Meskipun demikian, ia memastikan proses pelaporan tetap dapat dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan oleh tim Ortala.

Kegiatan ini dihadiri pejabat eselon III Kanwil, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, serta para ketua tim kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Maluku Utara.

Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja, memperkuat budaya kerja berbasis data, serta memastikan setiap program berjalan lebih efektif, terukur, dan akuntabel.


Sumber: RRI Ternate

Sambut HBP ke-62, Lapas Ternate Berbagi Paket Pangan ke Masyarakat

Ternate – Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate menggelar aksi penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Menariknya, bantuan yang diberikan merupakan paket pangan segar berupa jagung dan kangkung yang dipanen langsung dari lahan pembinaan kemandirian warga binaan, Senin 13 April 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Lapas Ternate untuk menunjukkan bahwa hasil pembinaan tidak hanya bernilai edukatif bagi warga binaan, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat luar, khususnya warga yang berdomisili di sekitar area Lapas.

Kepala Lapas Ternate, Faozul Ansori, menegaskan bahwa fokus utama kegiatan dalam rangka HBP ke-62 ini adalah pengabdian masyarakat. Beliau menginstruksikan agar seluruh hasil bumi yang dipanen hari ini sepenuhnya dialokasikan untuk masyarakat.

“Hari Bakti Pemasyarakatan adalah momen untuk kembali ke masyarakat. Penyaluran bantuan sosial berupa jagung dan kangkung hasil keringat warga binaan ini adalah simbol kepedulian kami. Ini adalah wujud bakti nyata kami agar masyarakat merasakan langsung manfaat dari keberadaan program pembinaan yang kami jalankan,” ujar Faozul Ansori

Aksi pembagian bantuan sosial ini disambut hangat oleh warga. Dengan mengedepankan sisi humanis melalui hasil bumi sendiri, Lapas Ternate membuktikan keberhasilannya dalam mentransformasi warga binaan menjadi pribadi yang produktif dan berjiwa sosial di usia Pemasyarakatan yang ke-62.


Sumber: RRI Ternate

Pemprov Malut Dorong Percepatan Pembangunan Kodam di Eks Lahan Darko

Sofifi – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan berencana membangun kantor Komando Daerah Militer (Kodam) Maluku Utara di ibu kota provinsi, Sofifi, pada 2026. Lokasi yang disiapkan berada di eks HGB perusahaan PT. Darko, Sofifi.

Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memimpin rapat koordinasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, Korem 152/Babullah, Polda Maluku Utara, serta dihadiri Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir.

Sarbin mengatakan, rapat digelar untuk memastikan status hukum lahan sekaligus kesiapan administrasi sebelum diserahkan kepada Kodam Maluku Utara. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan markas Kodam.

“Persiapan pembangunan Kodam juga saat ini sedang dilaksanakan, sehingga percepatan bagaimana teman-teman di Pertanahan bisa memberikan HGB kepada Kodam untuk pembangunan Kodam itu, maka dilakukan rapat koordinasi tadi,” ujar Sarbin kepada rri.co.id, usai pertemuan di Bela Hotel Ternate, Senin 13 April 2026.

Ia menambahkan, sejumlah persyaratan administrasi yang sebelumnya belum terpenuhi kini telah diselesaikan, termasuk dokumen tata ruang yang disiapkan oleh instansi teknis terkait.

“Ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, alhamdulillah tadi sudah dipenuhi, termasuk tata ruang yang harus dibuat oleh PU, termasuk Perkim, dan alhamdulillah ini semakin dipercepat. Mudah-mudahan satu dua minggu ke depan surat permohonan Gubernur sudah kembali dilayangkan ke Menteri Pertanahan,” katanya.

Dari sisi hukum, Sarbin menjelaskan Kejaksaan Tinggi telah memberikan penjelasan bahwa lahan tersebut sebelumnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan Darko. Namun karena masa berlaku HGB telah berakhir, status tanah kini menjadi tanah negara.

“Perusahaan waktu itu kan beli lahannya masyarakat, kasarnya kan begitu. Perusahaan beroperasi, kemudian perusahaan itu pailit. Nah, kalau pailit perusahaan itu, kemudian tanah dan segala itu dimiliki oleh negara. Jadi Darko itu, tanah berstatus tanah negara,” kata Sarbin.

Menurut Sarbin, kewenangan pengelolaan tanah negara berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Karena itu, Pemprov Maluku Utara mengusulkan agar hak penggunaan lahan diberikan kepada Kodam untuk mendukung pembangunan markas baru tersebut.

Ia optimistis proses administrasi dapat segera tuntas sehingga pembangunan fisik bisa dimulai dalam waktu dekat.”Sebetulnya kalau tanah itu sudah sertifikatnya dari Pertanahan sudah keluar, mungkin April sudah mulai. Pembangunannya sudah segera dimulai karena alokasi anggarannya sudah tersedia 2026,” ucap Sarbin.


Sumber: RRI Ternate

Akibat Cuaca Ekstrem, Dinding Plaza Gamalama di Ternate ikut Ambruk

Ternate – Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Ternate memicu ambruknya panel dinding Plaza Gamalama Modern (PGM) di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Selasa 14 April 2026.

Lurah Gamalama, Mochtar Umasangadji, menjelaskan selain insiden ambruknya panel dinding PGM, juga terjadi pohon tumbang di kawasan Benteng Oranje pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 02.00 WIT, saat intensitas hujan dan angin meningkat.

“Memang ada dua kejadian, panel dinding plaza ambruk dan pohon tumbang. Terjadi sekitar jam 2 malam saat hujan deras dan angin kencang,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kedua peristiwa tersebut karena terjadi saat kondisi jalan masih sepi.

Material panel dinding PGM yang ambruk telah dipindahkan ke trotoar. Namun, masih terdapat bagian yang menggantung dan berpotensi jatuh jika kembali diterpa angin kencang.

Mochtar mengaku pihaknya telah melaporkan kedua kejadian tersebut kepada instansi terkait untuk segera ditangani.

“Untuk pohon sudah kami laporkan ke DLH, sementara material plaza ke PU agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan dan evaluasi, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dan membahayakan pengguna jalan, khususnya di kawasan dengan aktivitas padat.


Sumber: RRI Ternate

NHM Bangun Pusat Budidaya Ikan Nila di Halmahera Utara

Halut – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus didorong melalui pemanfaatan potensi lokal di berbagai daerah. Di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, langkah tersebut diwujudkan lewat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat melalui pengembangan budidaya ikan air tawar di wilayah lingkar tambang.

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui Yayasan NHM Peduli memfasilitasi pembangunan infrastruktur Sadakah Farm, pusat budidaya ikan air tawar di Desa Soahukum, Kecamatan Kao Barat. Fasilitas itu diresmikan pada 7 April 2026 oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Utara.

Program tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda prioritas pemerintah di sektor ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi desa.

Lebih dari sekadar sarana produksi, Sadakah Farm dirancang sebagai ruang belajar dan pusat konsultasi bagi masyarakat sekitar. Kehadirannya diharapkan mampu mendorong transfer pengetahuan serta pengembangan sektor perikanan, tidak hanya di Desa Soahukum, tetapi juga dapat direplikasi di desa dan kecamatan lain di Halmahera Utara.

Camat Kao Barat, Efroni Tos Hendrik, mengapresiasi langkah NHM yang dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam menjaga dan mengembangkan fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Mari kita jaga dan kembangkan bersama agar manfaatnya semakin luas,” ujar Edroni dalam keterangan yang diterima rri.co.id, Senin 13 April 2026.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM Peduli, Irwan Malaka, menegaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan wujud nyata tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

“Budidaya ikan nila ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran berbasis teknologi bioflok, sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki,” ucapnya.

Irwan menambahkan, pengelolaan fasilitas akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Soahukum sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program. Skema ini diharapkan mendorong kemandirian desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perputaran ekonomi lokal.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Utara, Victor O. Mangimbulude, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi sektor perikanan daerah dapat dikembangkan secara serius dan berkelanjutan.

“Ini bisa menjadi pusat pembelajaran semacam sekolah lapangan bagi generasi muda, sekaligus memperkuat peran desa dalam pengembangan sektor perikanan,” katanya.

Dengan pengelolaan oleh BUMDes dan dukungan berbagai pihak, fasilitas budidaya ikan nila di Desa Soahukum diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus model pengembangan potensi lokal yang dapat diadopsi di wilayah lain.


Sumber: RRI Ternate

Pemprov Malut Respons Cepat Permintaan Korban Gempa Batang Dua

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menindaklanjuti berbagai permintaan warga Batang Dua yang terdampak gempa bumi, setelah Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe meninjau langsung titik pengungsian di Kelurahan Mayau, Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, Sabtu kemarin.

Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan keresahan terkait gempa susulan yang masih terus dirasakan pascagempa magnitudo 7,6 pada 2 April 2026. Mereka meminta kepastian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai status aktivitas gempa serta jaminan rasa aman bagi masyarakat.

Merespons aspirasi itu, Pemprov Maluku Utara segera menggelar rapat koordinasi bersama BMKG dan Pemerintah Kota Ternate, di Eks Crisan Ternate, pada Senin 13 April 2026. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Ternate Gede Eriksana Yasa, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate Desindra Deddy Kurniawan, Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly, serta Plt Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Zen Kasim.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menjelaskan, ada dua hal utama yang disampaikan warga saat kunjungan lapangan. Pertama, masyarakat meminta penjelasan apakah gempa masih akan berlanjut dan kapan kondisi akan benar-benar aman. Kedua, sebagian warga bahkan mengusulkan relokasi mandiri.

Ia menambahkan, arahan gubernur langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi untuk memperoleh informasi detail dari BMKG.

“Kita laksanakan pertemuan itu untuk mendapatkan informasi detail tentang prediksi gempa ada di Batang Dua itu seperti apa,” ujar Sarbin usai pertemuan.

Berdasarkan hasil rapat, BMKG akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai dasar langkah-langkah mitigasi ke depan.

Sarbin mengatakan, menurut penjelasan BMKG, gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam dua hingga tiga pekan setelah gempa utama pada 2 April lalu. Artinya, aktivitas gempa masih mungkin dirasakan hingga pertengahan April 2026, namun kekuatannya tren menurun.

Meski demikian, pemerintah menyampaikan kabar baik bahwa berdasarkan prediksi ilmiah BMKG, tidak terdapat potensi tsunami akibat rangkaian gempa tersebut.

“Kita bersyukur dari sisi prediksi ilmu dan teknologi tadi, diinformasikan BMKG itu tidak ada potensi tsunami. Nah, tetapi kami terus mengimbau masyarakat untuk melakukan ikhtiar maksimal, tetapi jangan juga terlalu takut berlebihan sehingga terjadi keseimbangan di dalam keseharian kita,” katanya.

Sarbin juga menegaskan warga tidak dilarang kembali ke rumah masing-masing, sepanjang merasa aman dan mampu melakukan penyelamatan diri jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan.

“Sebetulnya warga itu tidak dilarang untuk pulang ke rumah, sepanjang dia merasa nyaman dan aman dan bisa menyelamatkan diri, tidak ada masalah untuk pulang ke rumah,” katanya.


Sumber: RRI Ternate