Program Prioritas Presiden 2026 Jadi Fokus Koordinasi Kemenkum Malut

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara memperkuat pengawasan pelaksanaan program prioritas Presiden Tahun 2026 melalui koordinasi dan konsultasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pala Dukono Lantai III, Rabu 18 November 2026 tersebut difokuskan pada pemantauan dan evaluasi program prioritas nasional di bidang hukum, termasuk memastikan pencapaian target serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan koordinasi tersebut penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus memastikan program pembangunan hukum berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Ia menegaskan, pihaknya mendukung upaya pengawalan program prioritas Presiden sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenko Kumham Imipas dalam menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang hukum.

Menurutnya, koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong pencapaian lima pilar pembangunan hukum melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sinkronisasi dan Koordinasi terkait Capaian Indeks Pembangunan Hukum.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, La Dariani, menyampaikan perkembangan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan sebagai salah satu program prioritas nasional.

“Sebanyak 1.185 Posbankum telah terbentuk di seluruh wilayah Maluku Utara. Jumlah tersebut telah mencapai 100 persen dari target pembentukan yang ditetapkan,” ujar Slamet.

Meski target telah terpenuhi, Kanwil Kemenkum Maluku Utara tetap berupaya meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap Posbankum agar layanan bantuan hukum dapat diakses masyarakat secara lebih luas.

Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Kemenko Kumham Imipas dan kementerian maupun lembaga terkait.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang hukum berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *