Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendukung pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis melalui program Geographical Indication (GI) Tourism yang diluncurkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu 18 November 2026
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, yang hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, dalam kegiatan peluncuran program nasional tersebut.
Topan menilai GI Tourism sebagai peluang strategis untuk mengembangkan produk unggulan daerah menjadi daya tarik wisata. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkenalkan kekhasan produk lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
“GI Tourism merupakan pendekatan baru dalam mengembangkan produk lokal indikasi geografis setiap daerah sebagai objek wisata. Ini akan memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan, dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan daerah termasuk di Maluku Utara,” ucap Topan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa GI Tourism merupakan upaya mengintegrasikan pelindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, dengan pengembangan sektor pariwisata.
“Keberhasilan perlindungan indikasi geografis tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana produk tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penghasilnya,” ujar Supratman.
Menurut Supratman, pemerintah perlu mengubah orientasi pengembangan indikasi geografis, dari yang sebelumnya berfokus pada pendaftaran dan perlindungan hukum menjadi pemanfaatan produk untuk meningkatkan nilai ekonomi.
Melalui pendekatan tersebut, produk khas daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas, tetapi juga dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang memperkenalkan sejarah, budaya, proses produksi, pengetahuan lokal, serta kehidupan masyarakat di daerah asalnya.
“Kita ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” ucapnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati. Ia menyebutkan bahwa kecenderungan wisatawan saat ini semakin mengarah pada pengalaman autentik dengan mengenal budaya, kuliner, serta keunikan lokal di setiap destinasi.
Menurutnya, kekayaan budaya dan produk lokal Indonesia merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa pelaksanaan GI Tourism mencakup penguatan pemasaran produk indikasi geografis melalui marketplace, pendampingan penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program GI Smart Preneur.
Supratman berharap pengembangan GI Tourism dapat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, dan pelaku usaha.
Melalui program ini, produk indikasi geografis diharapkan semakin dikenal luas, sektor pariwisata daerah semakin berkembang, serta masyarakat di wilayah asal produk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dalam peluncuran GI Tourism menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan potensi kekayaan intelektual daerah sebagai salah satu kekuatan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Maluku Utara.
Sumber: RRI Ternate
