DPRD Tidore Minta APBD 2027 Prioritaskan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Tidore – Sejumlah fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan memberikan catatan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Sorotan mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa 17 November 2026, dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail, dihadiri Ketua DPRD Ade Kama dan 21 anggota DPRD, serta Sekda Ismail Dukomalamo bersama jajaran pemerintah daerah.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi rencana pendapatan daerah sebesar Rp915,46 miliar. Nilai tersebut meningkat 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD 2026, meskipun struktur pendapatan masih didominasi dana transfer.

Dari total pendapatan tersebut, PAD hanya mencapai Rp82,11 miliar atau 8,97 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp825,86 miliar atau 90,21 persen dari keseluruhan pendapatan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah. Evaluasi kontribusi BUMD juga diperlukan untuk memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Fraksi tersebut turut meminta pemerintah menjelaskan pemenuhan ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen. Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu harus diperhatikan sesuai dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.

“Fraksi meminta pemerintah daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja,” kata Ardiansyah. Hasil efisiensi anggaran diharapkan dialihkan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Pada sektor pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, air bersih, sanitasi, jalan, serta konektivitas antarpulau juga diminta menjadi prioritas.

Fraksi PKB melalui juru bicara Kasman Ulidam mengingatkan APBD merupakan instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKB meminta belanja operasional disesuaikan kebutuhan dan belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara Fraksi Demokrat Karya Indonesia melalui Yusuf Bahta meminta anggaran berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Prioritasnya meliputi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“Pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Yusuf. Fraksi DKI berharap seluruh catatan tersebut ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Fraksi ADEM gabungan PAN dan NasDem melalui Alifandi Riski Cahya menekankan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam penyusunan anggaran. Fraksi ini juga meminta keberpihakan kepada masyarakat kepulauan dan pesisir, petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan.

Alifandi menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. “Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *