Ratusan Peserta Workshop Makanan Adat Ternate Dibekali Literasi Keuangan

Ternate – Semangat melestarikan kuliner tradisional Ternate kali ini berpadu dengan upaya memperkuat pemahaman masyarakat tentang keuangan. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara bersama PT Pegadaian Cabang Ternate menggelar edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi 100 peserta Workshop Makanan Adat Ternate.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang mengupas dua sisi penting dunia keuangan: bagaimana melindungi diri dari jebakan keuangan ilegal, dan bagaimana mulai menabung dengan cara yang aman dan terjangkau.

Selain belajar mengolah dan melestarikan makanan khas Ternate, para peserta workshop diajak memahami cara mengelola keuangan dengan lebih bijak serta mengenali ciri-ciri penipuan yang kian marak di sektor jasa keuangan.

Asisten Direktur Madya OJK, Sukma Aji Wirawan membawakan materi bertema Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan sorotan khusus pada penanganan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. Ia mengingatkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Maluku Utara saat ini berada di angka 48,65 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Kesenjangan inilah yang menjadi alasan OJK terus menggencarkan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk melalui kegiatan-kegiatan komunitas seperti workshop ini. Sukma menjelaskan, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat lebih rentan terhadap pengelolaan keuangan yang buruk, minim perencanaan jangka panjang, dan mudah terjerumus pada investasi bodong maupun pinjaman online ilegal.

Peserta workshop sedang berpose bersama. (Foto: RRI/IGMTV)

Ia memaparkan sejumlah ciri yang membedakan pinjaman online ilegal dengan pinjaman daring (pindar) yang terdaftar dan diawasi OJK, mulai dari legalitas usaha, batasan bunga dan denda, hingga mekanisme penagihan. Ia juga memperkenalkan prinsip sederhana 2L, yakni Legal dan Logis, serta mengingatkan peserta untuk senantiasa menerapkan semboyan Jangan Abal, Jangan Asal, Jangan Abai sebelum memutuskan meminjam atau berinvestasi.

Tidak kalah penting, Sukma turut mengingatkan peserta untuk waspada terhadap modus impersonation, yakni peniruan identitas resmi lembaga jasa keuangan di media sosial yang kerap digunakan pelaku untuk menipu korban.

“Jika masyarakat menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal atau penipuan transaksi keuangan diharapkan agar segera melapor melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), baik lewat layanan SIPASTI (sipasti.ojk.go.id), Indonesia Anti-Scam Centre (iasc.ojk.go.id), maupun kontak OJK di nomor 157,” ucap Sukma, dalam keterangannya, spserti dilansir RRI Ternate.

Pada sesi berikutnya, Victor Samuel Supit, Manajer Bisnis PT Pegadaian Cabang Ternate, memperkenalkan Tabungan Emas Tring sebagai salah satu alternatif menabung dan berinvestasi emas yang aman dan mudah diakses masyarakat. Ia mengajak peserta yang hadir untuk mulai membiasakan diri menyisihkan sebagian pendapatan dalam bentuk tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang, sekaligus menjadikannya sebagai aset yang nilainya relatif stabil dari waktu ke waktu.

Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari rangkaian program literasi dan inklusi keuangan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara, yang sepanjang Januari hingga Oktober 2026 telah menjangkau 6.742 peserta melalui 40 kegiatan di 10 kabupaten/kota, yang didominasi oleh kegiatan perluasan akses keuangan daerah dan pemberdayaan literasi finansial generasi muda.

Acara ini turut dihadiri oleh Sultan Ternate, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OJK atas dukungan yang diberikan pada rangkaian kegiatan Legu Tara No Ate. Kehadiran dan apresiasi tersebut menjadi penegas pentingnya sinergi antara Kesultanan Ternate, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat, baik dari sisi pelestarian budaya maupun penguatan literasi keuangan.

Melalui kolaborasi lintas sektor seperti ini, OJK Maluku Utara berharap semangat melestarikan kuliner dan budaya lokal dapat berjalan beriringan dengan tumbuhnya masyarakat yang cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan, serta semakin tangguh dalam menghadapi berbagai modus penipuan keuangan di era digital.


Sumber: RRI Ternate

Kenali Modus Penipuan Digital, Satgas PASTI Ajak Masyarakat Lindungi Data Pribadi

Ternate – Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, terutama yang memanfaatkan media digital. Langkah ini penting untuk mencegah kerugian finansial akibat tawaran investasi ilegal, pinjaman online mencurigakan, hingga penyalahgunaan identitas.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha, produk, serta layanan jasa keuangan melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap penawaran pinjaman atau investasi yang disampaikan melalui media sosial, pesan pribadi, maupun tautan yang tidak jelas sumbernya. Penawaran dengan iming-iming keuntungan besar tanpa risiko patut dicermati karena dapat menjadi indikasi aktivitas keuangan ilegal.

Satgas PASTI juga mengingatkan adanya modus penipuan dengan menyamar sebagai keluarga atau orang yang dikenal. Pelaku dapat menggunakan nomor telepon baru, akun palsu, maupun foto profil orang lain untuk meyakinkan korban agar segera mengirimkan sejumlah uang.

Jika menerima permintaan transfer dana yang mencurigakan, masyarakat disarankan melakukan konfirmasi melalui nomor telepon atau saluran komunikasi lain yang telah terverifikasi. Langkah sederhana ini dapat membantu memastikan kebenaran permintaan sekaligus mencegah penipuan yang memanfaatkan kepercayaan pribadi.

Masyarakat juga diminta menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keuangan, termasuk nomor rekening, kode one-time password (OTP), PIN, serta kata sandi. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak lain, termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas lembaga keuangan tanpa melalui proses verifikasi yang sah.

Apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs resmi Satgas PASTI di sipasti.ojk.go.id. Laporan tersebut menjadi salah satu langkah untuk membantu penanganan aktivitas keuangan ilegal dan memperkuat pelindungan konsumen.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui iasc.ojk.go.id, yakni situs Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Pelaporan sedini mungkin diperlukan agar IASC dapat mengoordinasikan upaya penanganan, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi terkait penipuan.

Satgas PASTI bersama seluruh anggota dan instansi terkait terus memperkuat koordinasi, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat untuk menekan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenali risiko serta melindungi dana dan data pribadi dari berbagai modus kejahatan keuangan.


Sumber: RRI Ternate

OJK Tindak 330 Aktivitas Keuangan Ilegal, 11 Pergadaian Tanpa Izin Ditutup

Ternate – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat pelindungan masyarakat melalui penindakan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan atau scam.

Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal. Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah memblokir 702.833 rekening terkait penipuan dengan total dana yang diblokir mencapai Rp825,2 miliar hingga 30 September 2026.

Satgas PASTI Tangani Ratusan Aktivitas Keuangan Ilegal

Dari total 330 entitas dan aktivitas yang ditangani selama dua bulan tersebut, sebanyak 241 merupakan entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas atau impersonation, serta tujuh aktivitas pinjaman pribadi.

Satgas PASTI menemukan berbagai modus penawaran pinjaman cepat melalui situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, hingga layanan pesan instan. Pelaku umumnya menjanjikan kemudahan pencairan dana, tetapi menerapkan bunga dan biaya tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan yang merugikan masyarakat.

Selain pinjaman ilegal, penyamaran identitas menjadi salah satu modus yang diwaspadai. Pelaku menggunakan nama, logo, atau identitas lembaga tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat sebelum menjalankan aksi penipuan.

Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Hentikan Operasional 11 Pergadaian Ilegal

Pada periode Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal yang belum mengantongi izin usaha dari OJK. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan penegakan ketentuan di sektor jasa keuangan.

Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Berdasarkan ketentuan Pasal 319, pelaku usaha pergadaian diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Masyarakat diimbau berhati-hati sebelum menggunakan jasa pergadaian dan memastikan legalitas penyelenggara. Pergadaian ilegal berpotensi merugikan konsumen melalui pengenaan bunga tinggi, perjanjian yang tidak jelas, serta lemahnya pelindungan terhadap barang jaminan.

IASC Blokir 702.833 Rekening Terkait Penipuan

Di sisi lain, penanganan penipuan transaksi keuangan terus diperkuat melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang mulai beroperasi pada 22 November 2024. Hingga 30 September 2026, IASC telah menerima 702.342 laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, IASC menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi terkait penipuan. Dari jumlah itu, sebanyak 702.833 rekening telah diblokir sebagai bagian dari upaya menghentikan aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak penipuan.

Melalui koordinasi dengan industri jasa keuangan dan instansi terkait, IASC juga berhasil memblokir dana terkait penipuan senilai Rp825,2 miliar. Selain itu, IASC memfasilitasi pengembalian dana kepada korban sebesar Rp207,16 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kecepatan pelaporan masyarakat dalam menangani penipuan transaksi keuangan. Pelaporan yang cepat dapat membantu memperbesar peluang pemblokiran rekening dan penyelamatan dana sebelum dialihkan oleh pelaku.

OJK bersama Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa legalitas penyedia jasa keuangan, tidak mudah tergiur iming-iming keuntungan tinggi, serta berhati-hati terhadap permintaan transfer maupun penawaran pinjaman melalui kanal tidak resmi.

Masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diharapkan segera melaporkan kejadian melalui kanal resmi IASC dan menghubungi bank atau penyedia jasa keuangan terkait untuk mempercepat upaya pemblokiran dana. Kewaspadaan dan kecepatan bertindak menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal.


Sumber: RRI Ternate