Bersinergi Jaga Keamanan di Pelabuhan Ahmad Yani, Kapolda Malut Bertemu dengan TKBM Ternate

Ternate – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., dalam kegiatan silaturahmi bersama masyarakat bertema “Bersinergi Mendengar, Melayani, demi Mewujudkan Ruang Publik yang Aman” yang berlangsung di Pelabuhan Ahmad Yani, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan anggota TKBM Pelabuhan Ahmad Yani sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat pelabuhan. Dalam kesempatan itu, Polda Maluku Utara juga menyalurkan bantuan sembako kepada para anggota TKBM.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun hubungan dan kerja sama antara Polri dengan komunitas masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

“Kegiatan ini bukan seremoni semata, tetapi membangun hubungan kerja sama antara Polri dengan komunitas Pelabuhan Ahmad Yani,” jelasnya.

Menurut Kapolda, menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan informasi mengenai berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

“Polri tidak mungkin bisa menjaga Kamtibmas tanpa keterlibatan semua pihak. Kami membutuhkan informasi sehingga segala potensi ancaman yang mengganggu keamanan dapat diselesaikan dan keamanan dapat tumbuh dengan baik,” ungkapnya.

Usai kegiatan, saat diwawancarai wartawan, Kapolda menjelaskan bahwa silaturahmi tersebut juga menjadi ruang bagi kepolisian untuk mendengarkan langsung berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi keamanan di kawasan pelabuhan.

Selain menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, pihaknya turut mendorong keterlibatan anggota TKBM dalam mencegah peredaran minuman keras serta berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kelancaran arus penumpang.

“Kami bersama pengurus TKBM Pelabuhan Ahmad Yani menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Kami juga menerima masukan terkait beberapa hal, termasuk keterlibatan dalam menjaga area pelabuhan dari peredaran minuman keras, sehingga pelabuhan menjadi tertib dan arus penumpang berjalan lancar,” ujarnya.

Kapolda juga menanggapi persoalan dugaan keterlibatan anggota TKBM dalam kasus penyelundupan narkoba dan minuman keras. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan prosedur hukum dengan terlebih dahulu memastikan kepemilikan barang ilegal serta peran masing-masing pihak.

Menurutnya, apabila ditemukan barang ilegal, aparat kepolisian akan menelusuri pemilik barang tersebut sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Namun, apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Pada kesempatan itu, Kapolda kembali mengimbau seluruh masyarakat, terutama anggota TKBM dan komunitas pelabuhan, agar berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani.

“Mari kita sama-sama menjaga ketertiban di area pelabuhan. Tentu polisi tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dan kerja sama seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pelabuhan Ahmad Yani,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku Utara didampingi Kapolres Ternate. Turut hadir Kepala Pelindo Ternate, Kepala KSOP Ternate, Kepala Basarnas, jajaran pengurus TKBM, serta sejumlah anggota TKBM Pelabuhan Ahmad Yani.


Sumber: Topikberita

Kepengurusan DPP PJS Periode 2026–2027, Resmi di Kukuhkan oleh Menko Zulkifli Hasan

Batam – Momentum bersejarah mewarnai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Tahun 2026 di Batam. Menteri Koordinator (Menko) RI Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, secara resmi melantik jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS Periode 2026–2027.

Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting perjalanan organisasi PJS dalam memperkuat konsolidasi nasional serta memperjuangkan profesionalisme, kompetensi, dan perlindungan hukum bagi para jurnalis siber di Indonesia.

Dalam prosesi pelantikan, Zulkifli Hasan secara langsung menyampaikan pernyataan pelantikan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang menerima amanah organisasi.

“Pada hari ini saya melantik saudara sebagai Pengurus DPP PJS, artinya secara resmi organisasi sah. Selamat melaksanakan tugas dan sukses selalu,” ujar Zulkifli Hasan, Rabu (4/11/2026).

Suasana semakin khidmat ketika prosesi dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka PJS dari Zulkifli Hasan kepada Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba.

Menerima bendera kebesaran organisasi tersebut, Mahmud Marhaba kemudian mengibarkan pataka PJS dengan penuh semangat. Momen ini menjadi simbol kehormatan, persatuan, loyalitas, dan tekad seluruh keluarga besar PJS untuk terus membesarkan organisasi.

Kibaran pataka tersebut sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab kepengurusan DPP PJS Periode 2026–2027 dalam membawa organisasi semakin maju, solid, dan berkontribusi bagi kemajuan pers nasional.

Rangkaian prosesi pelantikan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara Menko RI Bidang Pangan, jajaran pengurus DPP PJS, serta para tamu undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian dan pengukuhan kepengurusan, melainkan momentum mempertegas komitmen PJS untuk terus bertumbuh sebagai organisasi pers yang profesional, berintegritas, dan memiliki kontribusi nyata bagi masa depan jurnalisme Indonesia.


Reporter: Risno M

IMM Malut Apresiasi Percepatan Infrastruktur BPJN di Maluku Utara

Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku Utara mengapresiasi sejumlah terobosan dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.

Apresiasi tersebut diberikan kepada Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, bersama jajarannya yang dinilai menunjukkan komitmen dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur di wilayah Maluku Utara.

Ketua DPD IMM Malut, M. Taufan Baba menuturkan, dalam enam bulan terakhir, BPJN Maluku Utara dinilai berhasil mendorong percepatan sejumlah pekerjaan strategis, termasuk penanganan infrastruktur yang telah lama menjadi perhatian masyarakat serta penanganan darurat akibat bencana alam.

Sejumlah pekerjaan yang mendapat perhatian DPD IMM antara lain penanganan longsoran Ngade di Kota Ternate, pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Halmahera Utara, serta penanganan sementara Jembatan Ake Aru yang terdampak bencana.

“BPJN juga mempercepat penyelesaian Jembatan Ake Sakita dan sejumlah jembatan lainnya di Halmahera Utara yang terdampak bencana alam,”ucap Taufan kepada rri.co.id, di Jakarta, Selasa 3 November 2026.

Di sektor jalan, percepatan dilakukan pada ruas Weda–Mafa–Matuting–Saketa. BPJN juga menangani kebakaran hutan di ruas Mafa–Matuting–Saketa serta berkolaborasi dalam penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takome, Kota Ternate.

Selain itu, penyelesaian pekerjaan lantai Jembatan Kali Oba dan Jembatan Akelamo serta pembangunan Box Culvert Kayu Merah di Kota Ternate turut menjadi bagian dari pekerjaan yang diapresiasi.

Taufan menilai, langkah percepatan tersebut menunjukkan respons BPJN terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga konektivitas antarwilayah.

Pengawasan dan koordinasi

Selain mendorong percepatan pekerjaan, Abdul Hamid Payapo juga dinilai aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Salah satunya melalui pengecekan pekerjaan Inpres Jalan Daerah (IJD) pada ruas Ngidiho–Lapi di Kabupaten Halmahera Utara.

Pengawasan langsung tersebut dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar mutu, dan target yang telah ditetapkan.

DPD IMM juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi BPJN dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, dalam membahas kebutuhan serta prioritas pembangunan infrastruktur.

Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga pada upaya menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan dukungan terhadap kerja BPJN Maluku Utara dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan mengawasi jalannya pekerjaan tersebut,”katanya.

Organisasi mahasiswa itu berharap berbagai terobosan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar memberikan manfaat bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan di Maluku Utara, terutama di wilayah kepulauan yang membutuhkan konektivitas antardaerah yang lebih baik.


Sumber: RRI Ternate

Efisiensi APBD 2027, Haltim Hemat Anggaran Hampir Rp17 Miliar

Haltim – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menargetkan penghematan hampir Rp17 miliar melalui efisiensi APBD Induk 2027. Penghematan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, mengatakan efisiensi dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengidentifikasi enam sektor belanja yang masih memungkinkan dilakukan penghematan.

Enam sektor tersebut meliputi perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, makan minum, dan penggunaan bahan bakar minyak. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memperkirakan dapat menghemat anggaran hampir Rp17 miliar.

“Enam sektor itu yang dilakukan efisiensi oleh Pemda Haltim. Dari efisiensi tersebut bisa mengurangi anggaran hampir Rp17 miliar,” ujarnya, Selasa 3 November 2026.

Ricky menjelaskan, nilai penghematan tersebut berpotensi membiayai pembangunan jalan sepanjang lebih dari lima kilometer. Pemerintah daerah juga membuka peluang penyesuaian anggaran lanjutan apabila masih tersedia ruang efisiensi.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penggunaan APBD untuk kebutuhan pembangunan. Alokasi anggaran diharapkan lebih banyak diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pemkab Halmahera Timur akan terus mengevaluasi belanja daerah selama penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Langkah tersebut dilakukan agar efisiensi tidak menghambat program pembangunan yang menjadi prioritas daerah.


Sumber: RRI Ternate

Festival Salawaku 2026 Hadirkan Promosi UMKM, Budaya, dan Pariwisata Maluku Utara

Ternate – Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Festival Salawaku 2026 untuk mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Festival yang memasuki tahun kedua penyelenggaraan ini akan berlangsung di Benteng Oranje, Ternate, pada 6-8 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi produk UMKM sektor makanan (food) dan fesyen (fashion), sekaligus mengangkat potensi budaya dan pariwisata lokal. Melalui festival ini, BI ingin memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan Festival Salawaku bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM melalui perluasan akses promosi, peluang pasar, penguatan jejaring usaha, serta peningkatan akses pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

“Festival ini menghadirkan ruang apresiasi dan promosi bagi pelaku UMKM, perajin wastra, seniman, pelaku kuliner, serta sektor pariwisata daerah,” kata Handi saat Media Briefing, Selasa, 3 November 2026. Berbagai produk dan potensi unggulan Maluku Utara diharapkan semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Selain mendorong aktivitas ekonomi kreatif, Festival Salawaku juga diarahkan untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai kebanksentralan, sistem pembayaran digital, penggunaan Rupiah, dan perlindungan konsumen. Penguatan literasi tersebut penting agar masyarakat memahami perkembangan sistem pembayaran serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi di era digital.

Handi menjelaskan, Festival Salawaku 2026 mengusung tiga misi utama, yakni Lestarikan Budaya, Kembangkan Karya, dan Ekonomi Inklusif. Ketiga misi tersebut menjadi landasan untuk menghubungkan kekayaan budaya lokal dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi pertama, Lestarikan Budaya, diwujudkan melalui upaya mengangkat kekayaan sejarah, tradisi, wastra, seni, kuliner, serta identitas budaya Maluku Utara. Pelestarian tersebut diharapkan tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadikannya sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi kreatif bagi generasi mendatang.

Misi kedua, Kembangkan Karya, memberikan ruang promosi dan apresiasi bagi UMKM serta pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk, karya, dan talenta mereka. Kehadiran festival ini diharapkan memperluas eksposur produk lokal sekaligus membuka peluang jejaring dan kerja sama usaha.

Sementara itu, misi ketiga, Ekonomi Inklusif, diarahkan untuk memperkuat kolaborasi, memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM, serta mempercepat digitalisasi transaksi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Persiapan Pembangunan Makodam, Pangdam XXVIII Tinjau Lokasi Lahan Lima Hektare

Sofifi – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., meninjau langsung lahan seluas lima hektare yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXVIII/Moloku Kie Raha beserta fasilitas pendukung satuan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Selasa (3/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta melihat secara langsung potensi kawasan yang akan dikembangkan sebagai pusat komando dan koordinasi satuan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan pembentukan dan pengembangan organisasi Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gedung perkantoran dan infrastruktur pendukung operasional.

Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi sejumlah pejabat Kodam meninjau lahan Kompi Khusus 732 seluas lima hektare. Kawasan ini direncanakan menjadi lokasi pembangunan gedung utama Makodam sekaligus sejumlah fasilitas bagi unsur satuan jajaran.

Peninjauan difokuskan pada kondisi fisik dan potensi lahan sebagai dasar perencanaan pembangunan kompleks perkantoran. Aspek yang menjadi perhatian meliputi penataan kawasan, kebutuhan fasilitas administrasi, ruang koordinasi komando, serta infrastruktur yang menunjang aktivitas dan pelaksanaan tugas operasional prajurit.

Selain memastikan kesiapan lokasi pembangunan, Pangdam juga menerima paparan dari Kepala Zeni Kodam (Kazidam) mengenai rencana induk atau “master plan” pembangunan Makodam XXVIII/Moloku Kie Raha.

Paparan tersebut mencakup konsep pembangunan, desain bangunan, penataan kawasan perkantoran, hingga rencana penyediaan berbagai infrastruktur pendukung satuan. Rencana induk tersebut menjadi acuan awal dalam menentukan arah pengembangan kawasan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi.

Pangdam menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terutama dalam memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan infrastruktur yang akan dibangun. Setiap fasilitas diharapkan memiliki fungsi yang jelas serta mampu mendukung kebutuhan organisasi, sehingga tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik gedung, tetapi juga efektivitas pemanfaatannya dalam menunjang tugas satuan.

Sebelum meninjau lahan Kompi Khusus 732, Pangdam bersama rombongan terlebih dahulu mengunjungi lahan hibah seluas 10.400 meter persegi di Desa Akekolano, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Lahan tersebut merupakan hibah dari H. A. Rahman Adrias, warga asal Toloa, Tidore, yang direncanakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung Kodam.

Fasilitas yang direncanakan meliputi lapangan olahraga, tempat ibadah, dan area parkir. Keberadaan sarana tersebut diproyeksikan untuk menunjang kebutuhan personel, pembinaan fisik, kegiatan keagamaan, serta aktivitas pendukung lainnya di lingkungan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha.

Di lokasi yang sama, Pangdam juga melihat bangunan pondok yang selama ini dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan anak-anak santri. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memberikan perhatian terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan agar tetap terjaga dan dapat dikembangkan dengan lebih baik.

Melalui rangkaian peninjauan dan pemaparan rencana induk tersebut, persiapan pembangunan Makodam XXVIII/Moloku Kie Raha diharapkan semakin terarah. Pengembangan kawasan nantinya tidak hanya mencakup pembangunan gedung utama, tetapi juga kelengkapan infrastruktur dan fasilitas satuan yang terintegrasi.

Kesiapan sarana dan prasarana tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas organisasi, koordinasi komando, serta kesiapan operasional Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dalam menjalankan tugas pertahanan di wilayah Maluku Utara.


Sumber: Topikberita

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Yusril Sebut Bukan Tindak Pidana Makar

Jakarta – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan kasus penyadapan Presiden Prabowo murni pidana biasa. Penanganan perkara ini tidak menggunakan pasal makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait kasus penangkapan sejumlah jenderal polisi di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Yusril memastikan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak menggunakan pasal-pasal terkait makar, melainkan murni menerapkan ketentuan pidana biasa.

Ia menjelaskan, pasal yang digunakan adalah pasal penyadapan dalam KUHP maupun UU ITE. Ia juga menjelaskan ancaman hukuman penjara yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan penyidik dalam memutuskan penahanan terhadap para tersangka.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan penyadapan yang juga menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Para tersangka diduga melakukan penyadapan secara ilegal atau tanpa prosedur yang sah terhadap sejumlah tokoh di Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.


Sumber: Detik.Com

Majukan Prestasi Olahraga Bolavoli, Muhamad Sinen Dilantik Sebagai Ketua PBVSI Malut

Ternate – Pelantikan dan pengukuhan pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) provinsi Maluku Utara resmi di nahkodai oleh Muhamad Sinen sebagai ketua Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Maluku Utara periode 2026-2030.

Pelantikan dan pengukuhan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi sekaligus mendorong peningkatan pembinaan dan prestasi olahraga bola voli di Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di ballroom hotel Royal’s Ternate, Selasa (3/11/2026).

Mengusung tema “Bersinergi Membangun Organisasi yang Kokoh, Menyongsong Prestasi Bola Voli Maluku Utara yang Berjaya”, kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya saing atlet bola voli Maluku Utara di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Muhamad Sinen menegaskan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya bukan sekadar jabatan dalam organisasi, melainkan amanah dan tanggung jawab besar untuk membangkitkan serta memajukan olahraga bola voli di Maluku Utara.

Ia mengatakan, pelantikan dan pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata, komitmen, dan semangat kebersamaan seluruh jajaran pengurus.

“Saya mengajak teman-teman semua, mari kita satukan pemahaman, satukan langkah kita untuk membangkitkan voli di Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

Menurut Sinen, kemajuan sebuah organisasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan finansial, tetapi juga membutuhkan inovasi, kreativitas, serta kemampuan pemimpin dalam membangun dan menggerakkan seluruh elemen organisasi.

Ia juga mengakui bahwa PBVSI Maluku Utara masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pengurus untuk tetap menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga bola voli.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk menjaga soliditas, memperkuat kerja sama, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki demi kemajuan bola voli di Maluku Utara.

Selain memperkuat kelembagaan organisasi, PBVSI Maluku Utara juga mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi kompetisi Pra-Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.

Terkait persiapan tersebut, Sinen menyampaikan bahwa berbagai program pembinaan dan pengembangan atlet akan dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja kepengurusan periode 2026-2030.

Ia berharap seluruh pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan olahraga, khususnya cabang bola voli di Maluku Utara.

“Insyaallah, saya dan rekan-rekan yang baru saja dilantik akan memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku Utara,” pungkasnya.

Melalui kepengurusan baru ini, PBVSI Maluku Utara diharapkan semakin solid dalam membangun organisasi, memperkuat sistem pembinaan atlet, serta mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.


Reporter: Iksan