ASN Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Kie Raha 2026 di Tidore

Tidore – Aparatur sipil negara (ASN) menjadi kelompok yang dinilai lebih dominan melakukan pelanggaran kasat mata selama pelaksanaan Operasi Patuh Kie Raha 2026 di wilayah hukum Polresta Tidore Kepulauan. Temuan tersebut menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tidore Kepulauan. ASN sebagai pelayan publik diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Tidore Kepulauan AKP Karel Siauw mengimbau seluruh ASN agar meningkatkan disiplin berkendara dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh positif kepada masyarakat. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas semestinya tercermin dalam perilaku sehari-hari.

“ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai kita mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas, tetapi justru masih melakukan pelanggaran di jalan,” katanya Kamis 30 Oktober 2026.

Ia mengatakan, kesadaran berlalu lintas tidak boleh hanya muncul ketika kepolisian menggelar operasi penertiban. Kepatuhan terhadap aturan harus tumbuh dari kesadaran masing-masing pengguna jalan demi mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama.

Sejumlah pelanggaran kasat mata yang menjadi perhatian antara lain tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak mengenakan sabuk pengaman, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Pelanggaran tersebut tidak hanya membahayakan pengendara, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Melalui Operasi Patuh Kie Raha 2026, Satlantas Polresta Tidore Kepulauan terus mengedepankan penegakan hukum, edukasi, dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kasat Lantas berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN, dapat meningkatkan kedisiplinan dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara, bukan sekadar kepatuhan ketika ada petugas kepolisian. “Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. Mari patuhi aturan dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Anggota Polri di Larang Isap Rokok Elektrik, Propam Polres Sula Lakukan Penertiban

Sanana – Propam Polres Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan terhadap personel terkait penggunaan rokok elektrik atau vape, Senin 2 November 2026. Penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anggota mematuhi larangan penggunaan vape di lingkungan Polri.

Pemeriksaan itu mengacu pada Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petugas melakukan pengecekan di lingkungan Mapolres Kepulauan Sula untuk memastikan tidak ada personel yang menggunakan perangkat tersebut.

Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres melalui Ps. Kasi Propam IPDA Syahrul Hasan menegaskan, larangan tersebut wajib dipatuhi seluruh anggota Polri. Ia meminta setiap personel memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menaati aturan serta menjaga nama baik institusi.

“Disiplin merupakan bagian penting dari profesionalisme anggota Polri. Saya mengingatkan seluruh personel agar mematuhi setiap kebijakan dan peraturan pimpinan, termasuk larangan penggunaan vape,” ujar Syahrul.

Ia juga mengajak seluruh anggota Polri menjaga integritas dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan internal merupakan bagian dari tanggung jawab personel dalam menjalankan tugas kepolisian.


Sumber: RRI Ternate

Dalam Operasi Patuh Kieraha 2026, Polresta Tidore Beri Edukasi Sopir Bentor dan Angkot

Tidore – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tidore Kepulauan terus menggencarkan penyuluhan dan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Dikhususkan pengemudi angkutan umum seperti becak motor (bentor) dan angkutan kota (angkot).

Penyuluhan tersebut dilakukan dengan menyambangi langsung para sopir angkot dan pengemudi bentor di pangkalan masing-masing. Petugas memberikan imbauan agar pengendara senantiasa mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Pejabat Sementara Kepala Subunit 1 Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polresta Tidore, AIPTU Ahmad Yani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Patuh Kieraha 2026. “Kegiatan penyuluhan ini menyasar penggunaan helm dan pelanggaran terhadap rambu larangan yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti menerobos larangan di kawasan Tugulufa,” kata Ahmad Yani saat ditemui di lapangan, Rabu 4 November 2026.

Menurutnya, sosialisasi tidak hanya menyasar pengemudi angkutan umum, tetapi juga pengendara yang belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah pelajar yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Petugas kemudian memanggil orang tua siswa yang bersangkutan untuk diberikan teguran dan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Anak-anak sekolah juga menjadi sasaran kami karena rata-rata belum memiliki SIM. Karena itu, kami melakukan penertiban dan memberikan surat teguran,” ujarnya.

Selain itu, Satlantas Polresta Tidore turut menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di sejumlah kawasan publik, seperti rumah sakit, perkantoran, dan pasar. Parkir liar dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta aktivitas masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi.

Ahmad Yani berharap pelaksanaan Operasi Patuh Kieraha 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Juga untuk menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polresta Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

Kapolres Kepulauan Sula Bangun Dialog dengan Warga di Pelabuhan Sanana

Sanana – Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Handres turun ke pelabuhan regional Sanana untuk mendengar aspirasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kegiatan tersebut berlangsung di kantor TKBM, Rabu 4 November 2026.

Selain berdialog langsung dengan anggota TKBM Kapolres juga bertatap muka dengan agen pelayaran, pedagang asongan, serta pihak terkait di kawasan pelabuhan. Turut hadir dalam agenda silaturahmi tersebut yakni, Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Ayub Patty, pejabat utama Polres Kepulauan Sula, Ketua TKBM Darsa Umaya. Hadir pula perwakilan agen pelayaran, Kesyahbandaran, pedagang asongan, serta sekitar 30 anggota TKBM yang terdiri dari buruh laut dan buruh darat.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Sula, Handres mengajak seluruh elemen masyarakat pelabuhan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Khususnya dalam mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang melalui jalur transportasi laut.

Ia juga mengimbau terkait upaya pemberantasan peredaran minuman keras (miras) yang sedang dilaksanakan Polres Kepulauan Sula. Ia mengajak para buruh, agen pelayaran, dan pedagang asongan agar tidak terlibat dalam aktivitas penyelundupan maupun peredaran narkotika, minuman keras, serta barang-barang ilegal lainnya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di kawasan Pelabuhan Regional Sanana, agar turut membantu kepolisian dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang. Apabila mengetahui adanya penyelundupan narkotika, minuman keras, maupun barang ilegal lainnya, segera sampaikan informasi kepada personel KP3 pelabuhan agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Wakapolres Kepulauan Sula, Kompol Ayub Patty, mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap gangguan Kamtibmas, seperti perkelahian, pencurian, maupun tindakan lain yang meresahkan. Ia menegaskan bahwa personel Polres Kepulauan Sula siap memberikan pelayanan dan menindaklanjuti laporan masyarakat selama 1 x 24 jam.

Sementara itu, Ketua TKBM, Darsa Umaya, turut menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi para pekerja pelabuhan. Diantaranya perselisihan antara buruh dan pedagang asongan saat aktivitas bongkar muat. Juga keberadaan lapak jualan di sekitar jembatan naik turun kapal yang dinilai membahayakan keselamatan dan menghambat akses kendaraan pengangkut barang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres menyatakan akan berkoordinasi dengan Kapospol KP3 Pelabuhan Regional Sanana untuk melakukan penertiban dan mengatur lokasi khusus bagi pedagang asongan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban, menjaga keselamatan, serta memastikan aktivitas bongkar muat dan akses keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan berjalan lancar.

Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Sula menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan warga, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.


Sumber: RRI Ternate

Sekda Rizal: Pemkot Ternate Perkuat Mutu Pendidikan dan Fasilitas Sekolah

Ternate – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Baik dari aspek akademik, kompetensi tenaga pendidik maupun penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, saat melaksanakan program Rabu Menyapa di SMP Negeri 4 Kota Ternate, Rabu 4 November 2026.

Program Rabu Menyapa dilaksanakan secara berkala sebagai upaya memantau langsung efektivitas proses belajar-mengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kota Ternate. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus pemantauan pelaksanaan program pendidikan serta kondisi infrastruktur dan fasilitas penunjang di lingkungan sekolah.

Dalam arahannya, Rizal menekankan pentingnya peran strategis institusi pendidikan dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, siswa SD dan SMP berada pada fase transisi penting menuju usia remaja sehingga membutuhkan perhatian dan pendampingan serius.

Hal ini merupakan generasi penerus yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin masa depan. Karena itu, sekolah didorong untuk memperkuat tiga pilar utama kemampuan siswa, yakni literasi, numerasi, dan digitalisasi. Dikatakan, menuntut para guru agar terus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta meningkatkan kualitas metode pembelajaran.

“Guru harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), agar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas mengajar. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” kata Rizal.

Selain aspek akademik dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, Pemkot Ternate juga memberikan perhatian terhadap ketersediaan infrastruktur serta fasilitas penunjang kesehatan di lingkungan sekolah, termasuk keberadaan kantin.

Menyikapi masih terbatasnya kantin yang memenuhi standar kesehatan di sejumlah sekolah, Pemkot Ternate merancang program pembangunan kantin sehat yang menyediakan makanan higienis dan bergizi bagi siswa.

SMP Negeri 4 Kota Ternate direncanakan menjadi lokasi pertama penerapan program tersebut. Jika berhasil, kantin percontohan itu akan dikembangkan dan direplikasi ke sekolah-sekolah lainnya di Kota Ternate.

“Pada 2027, kita rencanakan pembangunan kantin sehat di SMP Negeri 4 Kota Ternate sebagai kantin percontohan bagi sekolah-sekolah lain di Kota Ternate. Setelah itu, diharapkan dapat dikembangkan di sekolah lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal mengingatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pihak sekolah, orang tua siswa, serta lingkungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan berkelanjutan di Kota Ternate.


Sumber: RRI Ternate

Pemprov Maluku Utara Susun Strategi Baru Peningkatan Mutu Pendidikan

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui Program KREASI. Evaluasi program dan penyusunan rekomendasi menjadi agenda utama dalam pertemuan Dewan Pengarah Provinsi atau Provincial Steering Committee (PSC) Program KREASI Maluku Utara 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Rabu, 4 November 2026, dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dibawah kepemimpinan Muhammad Sarmin S. Adam. Sambutan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dibacakan Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir.

Dalam sambutannya, Samsuddin menyebut pertemuan PSC sebagai forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran dasar, literasi, numerasi, dan perkembangan sosial-emosional anak.

“Pertemuan Dewan Pengarah Provinsi Program KREASI sekaligus menjadi titik awal bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengevaluasi capaian dan membenahi strategi penyusunan serta pelaksanaan program pembangunan sumber daya manusia,” ucap Samsuddin.

Pertemuan ini mempertemukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pelaksana program. Di antaranya Save the Children Indonesia, Wahana Visi Indonesia, serta Perkumpulan Stimulant Institute.

Program KREASI telah berjalan sekitar dua tahun di Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai. Melalui pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan mengidentifikasi capaian, tantangan, dan praktik baik yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Sherly menekankan pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah kabupaten dan provinsi perlu memastikan kesinambungan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas dan kejuruan.

Menurut dia, peningkatan literasi dan numerasi juga bukan semata-mata tanggung jawab dinas pendidikan. Seluruh pihak perlu terlibat agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat bagi anak.

“Fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi anak, terutama dalam peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter,” kata Samsuddin.

Selain memperkuat koordinasi, Sekprov juga meminta perencanaan dan penggunaan anggaran mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Forum PSC diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang realistis sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Hasil pertemuan juga diharapkan menjadi dasar perbaikan program pendidikan, terutama di wilayah dampingan KREASI.


Sumber: RRI Ternate

Kapolres Anita Ratna Yulianto Akui Media Sebagai Kontrol Sosial

Ternate – Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto, menggelar pertemuan dengan wartawan komunitas Hukum dan Kriminal (Hukrim) yang intens meliput di Polda maupun Polres di Ternate. Pertemuan tersebut, untuk memperkuat sinergi antara Polres Ternate dengan insan pers, yang berlangsung di Cafe Mars, Kelurahan Kalumpang, Selasa 3 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi dan silaturahmi antara Polres Ternate dan insan pers. Pertemuan membahas pelaksanaan tugas kepolisian, capaian kinerja, dinamika kamtibmas, serta program prioritas Kapolri yang ditindaklanjuti Kapolda Maluku Utara bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Ternate didampingi Kasi Humas, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kanit Regident, dan personel Humas. Suasana berlangsung santai dan penuh keakraban melalui dialog terbuka serta pertukaran pandangan dan masukan konstruktif dari awak media.

Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengapresiasi insan pers yang selama ini menjadi mitra Polres Ternate. Karena berperan menyampaikan informasi pelaksanaan tugas, kegiatan, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya, peran media penting mendukung keterbukaan informasi publik agar kinerja kepolisian diketahui masyarakat luas.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini telah memberikan perhatian, dukungan, dan respons positif terhadap kinerja Polres Ternate. Kami menyadari bahwa berbagai upaya, pelayanan, dan kerja nyata kepolisian tidak akan diketahui masyarakat secara luas tanpa peran media dalam menyampaikan informasi,” ujar Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara Polri dan pers tidak semestinya hanya terjalin ketika terdapat kepentingan pemberitaan. Menurutnya, kemitraan tersebut harus terus dirawat melalui komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta sikap saling menghargai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Untuk itu dirinya berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan. Untuk mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perwakilan insan pers, Ridwan Hi. Hasan, mengapresiasi Kapolres Ternate, PJU, dan personel Humas atas perhatian serta keterbukaan. Ia juga berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik bersama awak media.

Menurutnya, silaturahmi tersebut penting menjaga kemitraan sehat, membangun kebersamaan, dan memperkuat sikap saling menghargai antara kepolisian dan pers.

“Terima kasih kepada Ibu Kapolres Ternate, para PJU, dan seluruh personel Humas Polres Ternate atas sambutan, perhatian, serta kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik. Kami berharap hubungan silaturahmi dan kemitraan ini terus terpelihara, semakin erat, semakin solid, dan dilandasi rasa saling menghargai,” ujarnya.

Ridwan juga berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat. Sehingga pers dan kepolisian dapat menjalankan tugas serta fungsi masing-masing secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Ngobrol Santai, Polres Ternate berharap komunikasi dua arah dengan insan pers semakin efektif. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen Polres Ternate membangun kemitraan harmonis dengan media sebagai mitra strategis.

Dengan terjalinnya sinergi Polri dan insan pers diharapkan meningkatkan kualitas informasi, menjaga kepercayaan publik, serta menciptakan situasi kamtibmas aman dan kondusif.


Sumber: RRI Ternate

Pasar Murah Hari Kedua Milik Pemprov, 1,4 Ton Cabai Rawit Ludes Terjual

Ternate – Pasar murah cabai rawit yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menunjukkan hasil. Pada hari kedua pelaksanaan, Selasa, 3 November 2026, sebanyak 1,4 ton cabai rawit terjual kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, M. Ronny Saleh, mengatakan antusiasme masyarakat masih tinggi. Cabai rawit dijual dengan harga Rp90 ribu per kilogram, lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang sebelumnya sempat menembus Rp190 ribu per kilogram.

“Di hari kedua ini sudah terjual 1 ton 400 kilogram. Masyarakat masih sangat antusias,” kata Ronny.

Dalam kegiatan tersebut, Dharma Wanita Persatuan Disperindag Maluku Utara turut berpartisipasi membantu pelaksanaan pasar murah. Pemerintah juga menggelar pangan murah melalui Dinas Pangan di Pasar Bastiong, Ternate, dengan harga cabai rawit yang sama, yakni Rp90 ribu per kilogram.

Menurut Ronny, intervensi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menekan harga cabai rawit yang sempat melonjak tinggi dan turut mencatat inflasi.

Dikatakannya, pelaksanaan pasar murah mulai memberikan sentimen positif terhadap harga di pasaran. Harga cabai rawit disebut mulai bergerak turun setelah pemerintah melakukan intervensi.

“Ini semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa mendapatkan harga yang murah. Cabai yang dijual juga masih aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Selain masyarakat, sejumlah pelaku usaha kuliner pun turut memanfaatkan pasar murah tersebut. Rumah makan lalapan, penjual ayam geprek, hingga warung bakso membeli cabai rawit dalam jumlah puluhan kilogram untuk kebutuhan usaha mereka.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pasar murah cabai rawit selama enam hari, mulai Senin, 2 November 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Arah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk mengendalikan harga komoditas tersebut di Kota Ternate.

Pada hari pertama pelaksanaan, cabai rawit dijual dengan harga Rp110 ribu per kilogram. Harga tersebut kemudian turun menjadi Rp100 ribu per kilogram menjelang siang.

Rony berharap pasar murah dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate