KGTK Malut Jaring Masukan lewat Forum Konsultasi Publik

Ternate – Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Tahun 2026 di Gedung Mina, Asrama Haji Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Sabtu, 21 November 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017.

Forum ini menjadi wadah dialog antara KGTK Maluku Utara dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan serta mendorong agar standar pelayanan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Kepala KGTK Provinsi Maluku Utara, Rachmat Im Abd. Karim.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Ia juga mengharapkan keterlibatan aktif peserta dalam memberikan masukan terhadap standar pelayanan KGTK Provinsi Maluku Utara. “Kami mengharapkan peran dari seluruh pihak yang hadir untuk dapat memberikan masukan terkait standar pelayanan kami,” ujar Rachmat.

Selanjutnya, peserta mendapatkan pemaparan mengenai standar pelayanan publik, standar operasional prosedur (SOP), serta alur layanan yang berlaku di lingkungan KGTK Maluku Utara. Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian saran maupun masukan dari peserta.

Salah seorang peserta, Ade Suryani, Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada pihak KGTK.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan ruang, terutama bagi kami tenaga pendidik, untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada pihak KGTK. Kami berharap standar pelayanan dapat lebih dioptimalkan dan publikasinya ditingkatkan agar informasi mengenai layanan KGTK dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait, khususnya tenaga pendidik,” ucap Ade.

Berbagai masukan yang disampaikan peserta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi KGTK Provinsi Maluku Utara dalam menyempurnakan standar serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Direktur PPU Kemendes PDT, Peserta SSTC India dan Manokwari Dianugerahi Gelar Adat Sibere Sayang di Desa Toboso

Halbar – Kunjungan peserta kegiatan South-South and Triangular Cooperation (SSTC) dan Farmer-to-Farmer Visit ke Desa Toboso, Kabupaten Halmahera Barat, menjadi momentum penguatan hubungan antara masyarakat adat Suku Sahu dengan mitra pembangunan internasional.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Pengembangan Produk Unggulan International Fund for Agricultural Development (IFAD) bersama sejumlah peserta SSTC dari India dan Manokwari dianugerahi gelar kehormatan adat “Sibere Sayang” oleh Dewan Adat Suku Sahu, pada Jumat (20/11/2026).

Penganugerahan tersebut bukan sekadar seremoni penyambutan tamu, melainkan bentuk penghormatan dan penerimaan masyarakat adat terhadap pihak-pihak yang dinilai layak memperoleh kedudukan terhormat dalam tatanan adat Suku Sahu.

Ketua Dewan Adat Suku Sahu, Robinson Missi, S.H. menjelaskan bahwa Sibere Sayang memiliki makna dinaikkan ke Tabah sebagai bentuk penghormatan adat. Pemberian gelar tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni jabatan yang diemban seseorang serta kedekatan dan kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, seseorang dapat memperoleh penghormatan tersebut karena kedudukan atau jabatan yang dianggap layak dihormati.

“Penghargaan juga dapat diberikan kepada seseorang yang telah lama hidup dan berinteraksi dengan masyarakat desa, sehingga memperoleh penerimaan dari tokoh adat dan masyarakat,” Ujar Robinson Misi, Jumat (20/11/2026).

Khusus dalam prosesi di Desa Toboso, empat orang penerima penghormatan merupakan pihak yang dinilai layak berdasarkan jabatan dan kedudukannya. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah antara Lembaga Adat Toboso dan Dewan Adat Ji’o Tala’i Padusua.

Proses pengambilan keputusan itu menegaskan bahwa penganugerahan gelar Sibere Sayang tidak dilakukan secara sepihak ataupun berdasarkan keputusan perseorangan. Ada mekanisme kelembagaan dan pertimbangan adat yang menjadi dasar sebelum seseorang memperoleh kehormatan tersebut.

“Secara adat, prosesi penghormatan dilakukan dengan menaikkan penerima ke Tabah Orom Sasadu Walangatom,” tambahnya.

Di sisi lain, kunjungan peserta SSTC dan Farmer-to-Farmer Visit ke Desa Toboso merupakan bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang pertanian.

Kegiatan tersebut mempertemukan petani, pemerintah, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan dari berbagai wilayah dan negara untuk mempelajari praktik baik pengembangan pertanian dan produk unggulan.

Yohanis Bassay, selaku Faskab Tekad Halbar menjelaskan, kehadiran peserta dari India dan Manokwari juga membuka ruang bagi masyarakat Halmahera Barat untuk memperkenalkan potensi lokal, pengalaman bertani, serta kearifan masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian.

“IFAD sebagai salah satu mitra pembangunan internasional turut mengambil bagian dalam upaya memperkuat kapasitas petani, pengembangan produk unggulan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan,” ujar Yohanis Bassay dalam keterangan pers yang diterima media ini, Jumat, (20/11/2026) malam.

Yohanis menjelaskan, momentum ini juga menghadirkan pesan penting bahwa pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan produksi, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi.

“Penghormatan terhadap identitas budaya, kelembagaan adat, dan pengetahuan lokal masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap agenda pembangunan,” tambah Cale sapaan akrabnya.

Yohanis yang juga bagian dari Suku Sahu menambahkan, bagi masyarakat Suku Sahu, penganugerahan Sibere Sayang menjadi simbol bahwa hubungan dengan pihak luar dapat dibangun melalui penghormatan terhadap nilai dan tata kehidupan adat.

“Kehadiran mitra pembangunan tidak hanya diharapkan membawa pertukaran pengetahuan, tetapi juga membangun hubungan yang saling menghargai,” pungkasnya.

Dewan Adat Suku Sahu menegaskan bahwa adat bukan sekadar warisan seremonial leluhur. Adat merupakan kelembagaan sosial yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan, kewenangan, serta nilai-nilai yang tetap hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, Sibere Sayang bukan sekadar gelar kehormatan bagi para penerimanya. Gelar tersebut merupakan simbol persaudaraan, penerimaan, dan pengakuan masyarakat adat Suku Sahu sekaligus penegasan bahwa kebudayaan lokal memiliki posisi penting dalam membangun kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.


Reporter: Pres

PT Feni Haltim Akhirnya Jawab DPRD Soal Status Izin AMDAL di Kawasan Buli

Haltim – PT Feni Haltim (PT FHT) akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik perizinan AMDAL pembangunan Kawasan Industri Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Klarifikasi ini disampaikan setelah Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, sebelumnya menyoroti proses persetujuan lingkungan proyek tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang diterima, Sabtu 21 November 2026, PT FHT menyebut seluruh konstruksi yang sedang berjalan telah memiliki persetujuan lingkungan. Perusahaan menegaskan kegiatan pembangunan saat ini berada dalam cakupan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

PT FHT menjelaskan pembangunan awal kawasan industri pada 2023 telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), AMDAL, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan awal kawasan beserta infrastruktur pendukungnya.

Selanjutnya, pada 2025 perusahaan memperoleh persetujuan AMDAL untuk perluasan kawasan industri dan zona pendukung. Persetujuan tersebut diterbitkan melalui SK Nomor 1158 Tahun 2025.

Perusahaan menyatakan seluruh kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung telah masuk dalam cakupan persetujuan lingkungan tersebut. PT FHT juga menegaskan kegiatan konstruksi pada tahapan pembangunan 2023 dan perluasan 2025 telah memiliki izin.

Sementara itu, rencana pengembangan fasilitas tambahan pada 2026 belum memasuki tahap pembangunan. PT FHT menyebut saat ini masih menyusun dokumen AMDAL untuk fasilitas tambahan di luar pekerjaan yang sedang berjalan.

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan sebelum pembangunan fasilitas tambahan dilaksanakan. Perusahaan menyatakan langkah itu bertujuan mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak lingkungan serta sosial sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021.

Sebelumnya, Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, menyoroti proses persetujuan AMDAL perluasan Kawasan Industri Buli. Dalam pemberitaan sebelumnya, Idrus menyebut AMDAL penambahan kawasan telah dibahas, tetapi belum memperoleh penetapan resmi.

Atas kondisi tersebut, Idrus meminta PT Feni Haltim menghentikan sementara pembangunan hingga persetujuan AMDAL ditetapkan. Ia juga meminta instansi teknis pemerintah daerah turun langsung meninjau lokasi pembangunan.

Menanggapi sorotan tersebut, PT FHT menjelaskan penyusunan AMDAL baru tidak membatalkan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya. Perusahaan menyatakan tidak terdapat pekerjaan tanpa izin di lingkungan Kawasan Industri Buli.

Dalam keterangannya, PT FHT juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Halmahera Timur. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kawasan industri, dokumen perizinan, serta potensi kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

PT FHT menyebut Ketua DPRD telah menerima penjelasan dan melihat dokumen perizinan perusahaan, termasuk AMDAL. Dalam keterangan perusahaan, Idrus pada prinsipnya mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Timur.

Dukungan investasi tersebut berkaitan dengan potensi pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan peluang usaha masyarakat. PT FHT berharap pengembangan Kawasan Industri Buli dapat berjalan seiring kebutuhan pembangunan daerah.


Sumber: RRI Ternate

Dukung Layanan Kebersihan di Daerah, Harita Nickel Tambah Armada Sampah di Ternate dan Halsel

Maluku Utara – Harita Nickel menyerahkan dua unit truk pengangkut sampah berjenis mobil Mitsubishi Fuso Canter FESHDX dengan kapasitas 7,5 meter kubik kepada Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat layanan pengangkutan sampah di kedua daerah.

Satu unit truk diserahkan kepada Pemkot Ternate pada Kamis (19/11/2026), sedangkan satu unit lainnya diberikan kepada Pemkab Halmahera Selatan pada Jumat (20/11/2026). Bantuan ini diharapkan dapat menunjang operasional pengangkutan sampah sekaligus memperkuat pelayanan kebersihan di kedua daerah. Penyerahan dicatat sebagai hibah melalui berita acara serah terima (BAST).

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengapresiasi dukungan Harita Nickel yang dinilai membantu pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah. Menurutnya, tambahan armada dibutuhkan mengingat sejumlah kendaraan operasional Pemkot Ternate telah mengalami kerusakan dan memerlukan peremajaan.

“Atas nama Pemerintah Kota Ternate, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Persoalan sampah sudah menjadi isu internasional, nasional maupun daerah yang memang membutuhkan kolaborasi dan sinergi,” kata Rizal di Kantor Wali Kota Ternate, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, kondisi kebersihan Kota Ternate secara umum sudah cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan perhatian lebih, termasuk kawasan Kalimati dan beberapa lingkungan yang masih ditemukan tumpukan sampah.

Dengan tambahan armada tersebut, Rizal berharap kapasitas pengangkutan sampah dapat meningkat sehingga penanganan timbulan sampah di sejumlah lokasi dapat dilakukan lebih optimal.

Rizal juga mengapresiasi keterlibatan Harita Nickel dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Kota Ternate. Dukungan perusahaan, kata dia, tidak hanya dalam bidang lingkungan, tetapi juga mencakup kegiatan budaya serta bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, bencana di Kelurahan Rua, serta di wilayah Batang Dua.

Dukungan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menyebut bantuan truk sampah tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan publik sekaligus cerminan kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan Harita Nickel.

Ia berharap kemitraan tersebut terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat Halmahera Selatan.

“Terima kasih kepada Harita Nickel atas kepedulian dan kerja samanya, sehingga pemerintah daerah mendapatkan bantuan truk sampah,” ujar Helmi saat menerima bantuan di halaman Kantor Bupati Halmahera Selatan, Jumat (20/11/2026).

Helmi menilai pengelolaan sampah menjadi tantangan yang tidak hanya dihadapi daerah, tetapi juga telah menjadi isu global. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengelola sampah secara lebih optimal, termasuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat agar sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan, melainkan juga memiliki potensi untuk dikelola secara produktif.

Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi (kedua dari kiri), berbincang dengan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly (kiri), saat meninjau langsung kondisi unit truk pengangkut sampah di halaman Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (19/11/2026). (Foto: HUMAN CSR HARITA/IGMTV)

Sementara itu, Executive Vice President External Relations Harita Nickel, Latif Supriadi, mengatakan bantuan armada pengangkut sampah merupakan wujud kolaborasi perusahaan dengan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan layanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

“Ini merupakan dukungan Harita Nickel dalam pengelolaan sampah, khususnya di Kota Ternate dan Halmahera Selatan. Kami berharap armada ini dapat mendukung operasional pengangkutan sampah dan memperkuat pelayanan kebersihan bagi masyarakat di kedua daerah,” ujarnya.

Latif menjelaskan bahwa bantuan untuk Kabupaten Halmahera Selatan merupakan tindak lanjut atas permohonan yang disampaikan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, armada yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Ternate diharapkan dapat mendukung pelayanan kebersihan di wilayah Kota Ternate.

“Kami bangga bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Kolaborasi ini akan terus berlanjut dan kami berharap truk sampah sebagai fasilitas pelayanan publik ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung Ternate dan Labuha yang lebih bersih,” kata Latif.

Melalui dukungan sarana pengangkutan sampah dan kemitraan dengan pemerintah daerah, upaya menjaga kebersihan lingkungan di Kota Ternate dan Halmahera Selatan diharapkan semakin kuat, sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menangani persoalan sampah.


Reporter: Faisal

Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperda Zakat Ternate, Tim Pengkaji Temukan Ini

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menemukan sekitar 70 persen materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Sejumlah pasal juga dinilai tumpang tindih sehingga perlu diperbaiki sebelum rancangan tersebut berlanjut ke tahap pembentukan peraturan daerah.

Temuan itu mengemuka dalam rapat harmonisasi Ranperda yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Kamis, 19 November 2026.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, mengatakan sebagian besar materi rancangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Mia, pengulangan ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi nasional perlu ditinjau kembali. Pemerintah daerah semestinya merumuskan substansi yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah, bukan sekadar memindahkan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi tidak hanya berfokus pada kesesuaian landasan hukum, tetapi juga mengkaji setiap materi muatan agar memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Mia.

Tim harmonisasi juga menemukan sejumlah pasal yang masih beririsan sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Karena itu, DPRD Kota Ternate sebagai pemrakarsa diminta menyusun kembali materi muatan agar lebih sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan pembentukan regulasi tata kelola zakat harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan produk hukum, tetapi juga mampu memperkuat pengelolaan zakat di Kota Ternate.

Topan menilai zakat memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

“Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang kuat, memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujar Topan secara virtual.

Ia berharap Ranperda tersebut dapat memberikan penguatan terhadap pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan. Pengaturan juga harus tetap berada dalam batas kewenangan pemerintah daerah.

Catatan hasil harmonisasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan bagi DPRD Kota Ternate sebelum Ranperda memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah berikutnya.

Kanwil Kemenkum Maluku Utara menegaskan harmonisasi merupakan bagian penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki kepastian norma, tidak tumpang tindih, dan dapat diterapkan secara efektif.

Dengan demikian, Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya diharapkan tidak sekadar menjadi regulasi administratif, tetapi mampu menghadirkan sistem pengelolaan zakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate.


Sumber: RRI Ternate

KKP Percepat Persiapan Empat Lokasi KNMP Ternate 2027

Ternate – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate, Surahman, melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Mohamad Abdi Suhufan, membahas keberadaan KNMP di Kota Ternate dan Maluku Utara pada tahun 2027.

Pertemuan ini secara khusus membahas keberadaan KNMP di Kota Ternate yang sebelumnya telah dilakukan survei, baik terkait kesiapan lahan, kelompok nelayan di empat titik lokasi, maupun kemungkinan penambahan lokasi yang akan dijadikan KNMP.

Ada beberapa titik yang telah disurvei, termasuk di Pulau Ternate, tepatnya di Kelurahan Sasa, Batang Dua di Kelurahan Mayau, Pulau Hiri, dan Pulau Moti.

Mohamad Abdi mengatakan, KKP saat ini sedang mempercepat penyiapan 1.000 lokasi KNMP untuk tahun 2027 di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara, dengan pendanaan bersumber dari APBN.

“Maluku Utara menjadi salah satu prioritas karena wilayahnya kepulauan dan potensi perikanannya sangat besar. Kita ingin KNMP 2027 pembangunannya terlaksana sesuai target,” kata Abdi, Jumat 20 November 2026

Abdi menekankan, kunci keberhasilan KNMP terletak pada data yang valid dari daerah, kesiapan lahan yang clean and clear, serta adanya kelompok nelayan yang aktif dan terorganisasi.

Sementara itu, Surahman menyambut baik arah tersebut. DKP Kota Ternate sudah menyiapkan database nelayan, pengolah hasil perikanan, serta penyuluh perikanan sebagai pendamping.

Ia berharap dengan adanya KNMP di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau pendapatan nelayan meningkat, lapangan kerja tercipta, dan kelompok nelayan menjadi mandiri.

“KNMP bukan hanya membangun infrastruktur penunjang saja, namun proses hilirisasi perikanan dapat berjalan dengan baik dan perekonomian nelayan semakin meningkat,” ujarnya.

Dikatakan demikian pula dengan infrastruktur yang dibangun nantinya, mana yang kemudian dapat menjadi PAD sesuai regulasi dan mana yang memungkinkan untuk dibuatkan peraturan daerah. Apalagi dengan keberadaan KNMP, fasilitas tersebut juga dapat menjadi pusat pendidikan atau pendidikan bagi sekolah.

“Perikanan dan perguruan tinggi yang memiliki fakultas perikanan dapat memanfaatkannya untuk kegiatan magang/PKL dan penelitian. Berharap ke depan KNMP bisa menjadi aset daerah di kabupaten/kota,” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Perempuan Indonesia Maju Kukuhkan Pengurus DPD dan DPC se-Maluku Utara

Ternate – Perempuan Maju Indonesia (PIM) resmi mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Maluku Utara. Pengukuhan berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis, 19 November 2026, dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Keluarga Tangguh, Maluku Utara Bangkit, Indonesia Maju”.

Ketua DPD PIM Maluku Utara, Theresia C. Sangian, dalam sambutannya mengatakan, Maluku Utara merupakan rumah besar bagi seluruh perempuan. Untuk saling bertemu, menerima perbedaan, menghargai, dan menguatkan satu sama lain.

“Maluku Utara adalah rumah besar bagi seluruh perempuan. Rumah besar yang bukan sekadar bangunan yang memiliki atap dan dinding, tetapi tempat untuk saling menghargai perbedaan, menguatkan, serta tumbuh bersama dalam persaudaraan,” ujar Theresia.

Ia menegaskan, seluruh pengurus yang baru dikukuhkan memiliki tanggung jawab bersama. Yaitu untuk memajukan perempuan, memperkuat keluarga, melindungi anak, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi dalam pembangunan Maluku Utara.

Theresia juga mengajak seluruh anggota PIM membangun hubungan dan sinergi dengan berbagai organisasi perempuan lainnya. Menurutnya, PIM harus hadir sebagai mitra dalam memperkuat gerakan perempuan, bukan menjadi pesaing bagi organisasi sejenis.

“Mari jadikan PIM bukan pesaing organisasi perempuan lain, tetapi sebagai mitra, sahabat, dan bagian dari kekuatan besar gerakan perempuan di Maluku Utara,” katanya.

PIM merupakan organisasi yang berfokus pada pemberian edukasi serta mendorong kesetaraan kesempatan bagi perempuan Indonesia agar dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara.

Melalui pengukuhan kepengurusan di tingkat daerah dan cabang tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIM berharap organisasi ini semakin memperkuat peran perempuan serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya di Provinsi Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Korban Calo TNI-AD Lapor Polisi, Kodam MKR Tekankan Penerimaan Gratis

Ternate – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan prajurit TNI-AD di Maluku Utara dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara.

Kasus tersebut dilaporkan setelah korban memberikan sejumlah uang melalui transfer senilai Rp255 juta dengan harapan anaknya bisa lolos menjadi seorang prajurit.

Dua orang yang dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masing-masing berinisial ED alias Wati sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berinisial MAI alias Adil.

Penasihat Hukum korban, Rafiq saat dikonfirmasi menjelaskan, laporan aduan yang dimasukkan ke Ditreskrimum Polda Malut atas dugaan penipuan, penggelapan dan penyebaran informasi bohong atau hoaks berdasarkan Pasal 484 jo Pasal 492 jo Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dirinya menjelaskan, laporan ini berawal karena dua terlapor dengan inisial ED dan MAI menawarkan kliennya sebagai korban untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD yang akan dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi atau tanpa tes, dengan membayar Rp255 juta.

“Jadi uang itu ada maka anak kliennya kami dapat diterima menjadi seorang anggota TNI,” tanpa mengikuti seleksi seperti biasanya,” katanya.

Dengan tawaran tersebut, Rafiq mengaku, kliennya langsung menyetujui demi masa depan anaknya. Sehingga, kliennya melakukan transfer secara bertahap kepada nomor rekening Bank BRI milik terlapor ED.

“Transfer di rekening terlapor ED sebanyak dua kali. Transfer pertama pada 17 September 2025 senilai Rp200 juta, dan transfer kedua pada 18 September 2025 senilai Rp55 juta. Setelah transfer itu selesai, keduanya mengaku bakal menyerahkan kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL alias Rusdi yang bertugas di Kalimantan,” ujarnya.

Setelahnya, kata Rafiq, kliennya dijanjikan akan memberangkatkan anaknya untuk mengikuti pendidikan sebagai calon anggota TNI pada Desember 2025. Namun tiba Desember, anak kliennya tidak jadi berangkat dengan alasan masih ditunda.

“Jadi dikabarkan kedua bahwa anaknya rencana akan diberangkatkan pada Maret 2026, namun tidak jadi berangkat dengan alasan masih ditunda lagi. Kemudian dijanjikan ketiga bahwa anak kliennya bakal diberangkatkan pada Juni 2026. Tapi janji itu tidak terealisasi dengan alasan pesawat sedang mengalami kerusakan,” ucapnya.

Tak sampai di situ, Rafiq mengaku, pada janji keempat, kliennya menerima informasi dari oknum TNI RL bahwa anaknya bakal diberangkatkan pada 4 Juli 2026. Ketika tiba tanggal dijanjikan, tepat 03.00 WIT dini hari, kliennya menerima informasi dari RL bahwa semuanya gugur dan tidak bisa diberangkatkan.

“Informasi itu, kliennya kemudian menghubungi RL, tapi nomor kontaknya sudah tidak aktif hingga saat ini,” ujarnya.

Merasa ditipu, Rafiq menyatakan, kliennya langsung mendatangi rumah terlapor ED, yang berlokasi di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah untuk meminta pertanggungjawaban atas uang Rp255 juta. Terlapor ED kemudian mengaku akan menggantikan uang itu kalau sudah menemukan oknum anggota TNI berinisial RL yang berada di Kalimantan.

“ED ini juga mengaku telah meminta bantu sepupunya untuk mengecek keberadaan oknum TNI itu, tapi informasi yang didapatkan bahwa oknum tersebut sudah lari tugas beberapa bulan lalu,” ujarnya lagi.

Berjalannya waktu Rafiq menuturkan, 27 Oktober 2026 lalu, kliennya mendapat transferan Rp5 juta dari terlapor MAI. Uang itu merupakan komisi yang diterima oleh terlapor MAI, karena telah membantu terlapor ED untuk mencari orang untuk mengikuti seleksi Anggota TNI dan uang tersebut di kasih oleh terlapor ED.

“Karena terlapor MAI mengetahui bahwa anak kliennya tidak lulus atau gugur, sehingga mengembalikan uang yang diterimanya,” katanya.

Selaku PH korban, Rafiq menjelaskan, 11 November 2026 telah melayangkan surat teguran hukum atau somasi kepada terlapor ED sehingga mengadakan pertemuan pada 16 November 2026 untuk membicarakan proses penyelesaiannya. Akan tetapi, yang disampaikan oleh terlapor ED tidak asan kepastian.

“Tidak pastinya ED karena mengaku bertanggung jawab jika sudah menemukan oknum TNI tersebut. Karena tak ada kepastian, kami langsung melaporkan secara aduan ke Ditreskrimum Polda Malut,” katanya, tegas.

“Kami berharap agar laporan ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meminta kepada Kapolda Maluku Utara, cq Dirreskrimum Polda Malut untuk menjadikan kasus ini sebagai atensi supaya bisa menjadi efek jera kepada para terlapor,” ucapnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi via WhatsApp mengaku belum menerima laporan tersebut. “Laporan belum diterima, demikian,” ucap Kabid Humas, singkat.

Terpisah, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Letkol Kav. Andi Hermawan saat dikonfirmasi mengakui baru menerima informasi tersebut.

Meski begitu dirinya meminta, selain melaporkan ke Polda Maluku Utara terkait penipuan dan penggelapan, korban juga diminta untuk membuat laporan resmi ke Polisi Militer (POM) sehingga bisa melakukan pendalaman terhadap keberadaan oknum yang bertugas di Kalimantan.

“Informasi ini baru kami terima, dan kami tidak tidak akan tinggal diam jika laporan resmi ke POM sudah dimasukan,” katanya, tegas.

Dirinya juga memastikan sekaligus meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan janji manis oknum maupun pihak yang dapat memanfaatkan penerimaan dengan imbalan sejumlah uang.

“Kami tegaskan, bahwa penerimaan di Kodam Moloku Kie Raha dilakukan secara transparan dan tidak ada oknum yang bisa meloloskan siapapun. Karena proses seleksi dilakukan secara transparan dan kembali ke kemaluan masing-masing peserta. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penerimaan di Kodam Moloku Kie Raha dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis,” ucapnya, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate