Haltim – PT Feni Haltim (PT FHT) akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik perizinan AMDAL pembangunan Kawasan Industri Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Klarifikasi ini disampaikan setelah Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, sebelumnya menyoroti proses persetujuan lingkungan proyek tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang diterima, Sabtu 21 November 2026, PT FHT menyebut seluruh konstruksi yang sedang berjalan telah memiliki persetujuan lingkungan. Perusahaan menegaskan kegiatan pembangunan saat ini berada dalam cakupan dokumen perizinan yang telah diterbitkan.
PT FHT menjelaskan pembangunan awal kawasan industri pada 2023 telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), AMDAL, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan awal kawasan beserta infrastruktur pendukungnya.
Selanjutnya, pada 2025 perusahaan memperoleh persetujuan AMDAL untuk perluasan kawasan industri dan zona pendukung. Persetujuan tersebut diterbitkan melalui SK Nomor 1158 Tahun 2025.
Perusahaan menyatakan seluruh kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung telah masuk dalam cakupan persetujuan lingkungan tersebut. PT FHT juga menegaskan kegiatan konstruksi pada tahapan pembangunan 2023 dan perluasan 2025 telah memiliki izin.
Sementara itu, rencana pengembangan fasilitas tambahan pada 2026 belum memasuki tahap pembangunan. PT FHT menyebut saat ini masih menyusun dokumen AMDAL untuk fasilitas tambahan di luar pekerjaan yang sedang berjalan.
Penyusunan dokumen tersebut dilakukan sebelum pembangunan fasilitas tambahan dilaksanakan. Perusahaan menyatakan langkah itu bertujuan mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak lingkungan serta sosial sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021.
Sebelumnya, Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, menyoroti proses persetujuan AMDAL perluasan Kawasan Industri Buli. Dalam pemberitaan sebelumnya, Idrus menyebut AMDAL penambahan kawasan telah dibahas, tetapi belum memperoleh penetapan resmi.
Atas kondisi tersebut, Idrus meminta PT Feni Haltim menghentikan sementara pembangunan hingga persetujuan AMDAL ditetapkan. Ia juga meminta instansi teknis pemerintah daerah turun langsung meninjau lokasi pembangunan.
Menanggapi sorotan tersebut, PT FHT menjelaskan penyusunan AMDAL baru tidak membatalkan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sebelumnya. Perusahaan menyatakan tidak terdapat pekerjaan tanpa izin di lingkungan Kawasan Industri Buli.
Dalam keterangannya, PT FHT juga mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Halmahera Timur. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kawasan industri, dokumen perizinan, serta potensi kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
PT FHT menyebut Ketua DPRD telah menerima penjelasan dan melihat dokumen perizinan perusahaan, termasuk AMDAL. Dalam keterangan perusahaan, Idrus pada prinsipnya mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Timur.
Dukungan investasi tersebut berkaitan dengan potensi pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan peluang usaha masyarakat. PT FHT berharap pengembangan Kawasan Industri Buli dapat berjalan seiring kebutuhan pembangunan daerah.
Sumber: RRI Ternate